Bisnis.com, JAKARTA — Mendiang ekonom senior Faisal Basri telah memprediksi akan ada krisis pada 2026. Krisis tersebut terjadi saat gejolak politik bertemu dengan ekonomi.

Dalam sebuah diskusi di Komunitas Utan Kayu pada Mei 2024, Faisal Basri memberikan paparan terkait dengan kondisi ekonomi politik dalam negeri. Dalam paparannya itu Faisal banyak menyoroti sejumlah kebijakan ekonomi Presiden RI ke-7 yakni Joko Widodo (Jokowi).

Kemudian, Faisal memprediksi akan terjadi konflik politik yang berkaitan dengan dua kekuatan politik Prabowo Subianto dan Jokowi. Dalam konteks, dinamika politik terjadi saat Pilpres 2024. Dua kekuatan politik yakni Prabowo dan Jokowi saat itu bersatu.

Hasil Pilpres 2024 memenangkan Prabowo Subianto sebagai Presiden RI ke-8 yang berpasangan dengan anak pertama Jokowi, Gibran Rakabuming Raka.

Namun, seiring berjalannya waktu, menurut Faisal, akan terjadi konflik politik di antara kekuatan politik itu, yakni Prabowo dan Jokowi.

"Nah, pada saat yang bersamaan terjadi konflik politik, saya rasa sebentar lagi Prabowo akan meninggalkan Jokowi. Jokowi-nya kecewa, macam-macam mulai tension. Nah kalau politik dan ekonominya menyatu, itulah krisis terjadi, yang saya perkirakan paling lama 2026," ujar Faisal pada Mei 2024.

Kondisi tersebut menurut Faisal mempertimbangkan indikator ekonomi Indonesia dibandingkan dengan negara Asia Tenggara lainnya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia memang melaju, akan tetapi neraca transaksi berjalan serta tingkat pengangguran Indonesia rentan.

Di Asia Tenggara, kondisi Indonesia mirip dengan Filipina yang juga memiliki persamaan dari sisi politik.

"Filipina mirip sama Indonesia memang, ya rezimnya juga mirip-mirip kan," tuturnya saat itu.

Faisal juga menyoroti sejumlah kebijakan ekonomi di era Jokowi. Saat itu, Jokowi berupaya hilirisasi dengan ekspor nikel, ekspor batu bara dan lainnya. Namun, smelter 100% menurutnya dikuasai China.

Berbeda saat era Soeharto, Faisal mengatakan investor asing bayar pajak. Sementara di era Jokowi, investor asing justru mendapatkan tax holiday.

"Jadi ini efek dari kebijakan-kebijakan yang ngawur itu. Yang kita ekspor, yang kita produksi itu makin tidak pakai otak, cuma pakai otot sama keringet doang. Itu yang punya konglomerat," ujarnya.

Faisal Basri sendiri telah tutup usia pada September 2024. Ekonom senior itu telah banyak berkiprah di dunia ekonomi. Faisal menjadi pengajar pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia; pengajar pada Program Magister Akuntansi (Maksi), Program Magister Manajemen (MM), Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Pembangunan (MPKP), Program Pascasarjana Universitas Indonesia.

Selain itu, Faisal Basri juga tercatat pernah menjabat sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Perbanas Jakarta.

Sejumlah jabatan lainnya adalah Expert (dan Pendiri), Instutute for Development of Economics & Finance (Indef), Anggota Tim Asistensi Ekuin Presiden RI, Pakar Ekonomi pada P3I DPR-RI, Koordinator Bidang Ekonomi pada PAU-Ek-UI, Anggota Tim "Perkembangan Perekonomian Dunia' pada Asisten II Menteri Koordinator Bidang EKUIN 764.

Bisnis.com, JAKARTA — Mendiang ekonom senior Faisal Basri telah memprediksi akan ada krisis pada 2026. Krisis tersebut terjadi saat gejolak politik bertemu dengan ekonomi.

Dalam sebuah diskusi di Komunitas Utan Kayu pada Mei 2024, Faisal Basri memberikan paparan terkait dengan kondisi ekonomi politik dalam negeri. Dalam paparannya itu Faisal banyak menyoroti sejumlah kebijakan ekonomi Presiden RI ke-7 yakni Joko Widodo (Jokowi).

Kemudian, Faisal memprediksi akan terjadi konflik politik yang berkaitan dengan dua kekuatan politik Prabowo Subianto dan Jokowi. Dalam konteks, dinamika politik terjadi saat Pilpres 2024. Dua kekuatan politik yakni Prabowo dan Jokowi saat itu bersatu.

Hasil Pilpres 2024 memenangkan Prabowo Subianto sebagai Presiden RI ke-8 yang berpasangan dengan anak pertama Jokowi, Gibran Rakabuming Raka.

Namun, seiring berjalannya waktu, menurut Faisal, akan terjadi konflik politik di antara kekuatan politik itu, yakni Prabowo dan Jokowi.

"Nah, pada saat yang bersamaan terjadi konflik politik, saya rasa sebentar lagi Prabowo akan meninggalkan Jokowi. Jokowi-nya kecewa, macam-macam mulai tension. Nah kalau politik dan ekonominya menyatu, itulah krisis terjadi, yang saya perkirakan paling lama 2026," ujar Faisal pada Mei 2024.

Kondisi tersebut menurut Faisal mempertimbangkan indikator ekonomi Indonesia dibandingkan dengan negara Asia Tenggara lainnya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia memang melaju, akan tetapi neraca transaksi berjalan serta tingkat pengangguran Indonesia rentan.

Di Asia Tenggara, kondisi Indonesia mirip dengan Filipina yang juga memiliki persamaan dari sisi politik.

"Filipina mirip sama Indonesia memang, ya rezimnya juga mirip-mirip kan," tuturnya saat itu.

Faisal juga menyoroti sejumlah kebijakan ekonomi di era Jokowi. Saat itu, Jokowi berupaya hilirisasi dengan ekspor nikel, ekspor batu bara dan lainnya. Namun, smelter 100% menurutnya dikuasai China.

Berbeda saat era Soeharto, Faisal mengatakan investor asing bayar pajak. Sementara di era Jokowi, investor asing justru mendapatkan tax holiday.

"Jadi ini efek dari kebijakan-kebijakan yang ngawur itu. Yang kita ekspor, yang kita produksi itu makin tidak pakai otak, cuma pakai otot sama keringet doang. Itu yang punya konglomerat," ujarnya.

Faisal Basri sendiri telah tutup usia pada September 2024. Ekonom senior itu telah banyak berkiprah di dunia ekonomi. Faisal menjadi pengajar pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia; pengajar pada Program Magister Akuntansi (Maksi), Program Magister Manajemen (MM), Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Pembangunan (MPKP), Program Pascasarjana Universitas Indonesia.

Selain itu, Faisal Basri juga tercatat pernah menjabat sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Perbanas Jakarta.

Sejumlah jabatan lainnya adalah Expert (dan Pendiri), Instutute for Development of Economics & Finance (Indef), Anggota Tim Asistensi Ekuin Presiden RI, Pakar Ekonomi pada P3I DPR-RI, Koordinator Bidang Ekonomi pada PAU-Ek-UI, Anggota Tim "Perkembangan Perekonomian Dunia' pada Asisten II Menteri Koordinator Bidang EKUIN 764.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Struktur utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) dinilai sejak awal mencerminkan kontradiksi antara ambisi dan kapasitas ekonomi. Ketika pembiayaan bertumpu pada pinjaman besar dengan pengembalian panjang, keberlanjutan finansial menjadi persoalan utama yang kini menekan PT Kereta Api Indonesia (KAI).

“Pendapatan operasional dari tiket tidak akan cukup menutupi biaya bunga dan perawatan aset berteknologi tinggi. Artinya, harapan melunasi utang lewat penumpang semata terlalu idealistis di tengah perilaku mobilitas masyarakat yang masih bergantung pada efisiensi waktu dan harga,” kata Kepala Pusat Ekonomi Makro dan Keuangan INDEF M. Rizal Taufikurahman kepada Republika, Ahad (20/10/2025).

Rizal menilai, KAI perlu membangun rasionalitas baru atas proyek yang sudah terlanjur berjalan. Langkah realistis bukan sekadar menunggu arus kas pulih, melainkan mengonversi proyek ini menjadi instrumen ekonomi yang lebih produktif.

“Tanpa inovasi model bisnis, KCJB hanya akan menjadi monumen teknologi tanpa kemapanan ekonomi,” ujarnya.

Menurut dia, pendekatan berbasis wisata dan ekonomi pengalaman bisa menjadi jalan keluar. KAI perlu menggandeng pemerintah daerah, BUMN lain, dan pelaku wisata untuk memberi nilai tambah di luar tiket. Sinergi ini penting agar KCJB tak hanya menjadi moda cepat, tapi juga pintu tumbuhnya simpul ekonomi baru di sepanjang koridor Jakarta–Bandung.

Rizal menegaskan, pendekatan wisata hanya efektif jika kereta cepat mampu membentuk ruang pengalaman, bukan sekadar jarak tempuh. Ia menilai, pembenahan pertama bukan pada tarif atau promosi, melainkan pada penciptaan narasi baru bahwa perjalanan dengan kereta cepat adalah bagian dari transformasi sosial dan budaya mobilitas Indonesia.

Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menyebut pemerintah sedang mengkaji berbagai opsi penyelesaian utang proyek KCJB agar hasilnya tuntas dan menyeluruh. “Opsi-opsi ini sedang kami kaji. Dan kalau pengkajian itu sudah selesai, kita akan paparkan ke semua kementerian terkait. Karena ada Kementerian Perhubungan, Menko terkait, Menkeu, dan Pak Luhut. Jadi kami akan presentasikan agar penyelesaiannya komprehensif,” ujarnya di Jakarta, Jumat (17/10/2025).

Rosan menegaskan kajian itu tidak hanya menyentuh aspek finansial, tetapi juga situasi keuangan konsorsium dan keberlanjutan operasional proyek. Pemerintah, katanya, ingin memastikan restrukturisasi tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.