Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) buka suara ihwal nasib ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret Cs, seiring dengan munculnya Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih di Tanah Air.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan dirinya baru akan berkoordinasi dengan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto untuk membahas isu penyetopan ekspansi gerai ritel.

“Saya dengan Pak Mendes tadi memang mau janji. Kan ada acara lain sekalian saya mau nanya itu [terkait penyetopan ekspansi Alfamart-Indomaret]. Seperti apa maksudnya,” kata Budi saat ditemui seusai konferensi pers di Pintu Timur VIP Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (24/2/2026).

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal Shoffan Shofwan mengatakan pengaturan ritel modern sejatinya sudah tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) maupun Undang-Undang (UU) tentang Perdagangan.

Iqbal menyampaikan pengaturan zonasi untuk pendirian ritel modern merupakan ranah pemerintah daerah (pemda), termasuk terkait jarak antargerai. Adapun, ketentuan zonasi tidak bersifat seragam di wilayah Indonesia.

“Zonasi kepada pemerintah daerah. Jadi untuk zonasi, misalnya 1 km di Serpong itu akan berbeda dengan 1 km di Indramayu. Jadi tergantung dengan pemerintah daerah,” ujar Iqbal.

Dia menjelaskan, perbedaan karakteristik wilayah menjadi pertimbangan utama dalam penetapan zonasi, sehingga implementasinya tidak bisa disamaratakan antardaerah.

Selain itu, Iqbal menjelaskan bahwa skema kemitraan antara pelaku usaha juga telah diatur dalam regulasi di bidang perdagangan.

“Terkait dengan koperasi desa, koperasi itu kan berada di desa-desa, sementara ritel modern yang kayak Alfamart, Indomaret, sampai saat ini tuh statusnya itu masih berada di suasana urban,” tuturnya.

Lebih lanjut, dia menambahkan, dari puluhan ribu gerai ritel modern yang ada, khususnya yang berjejaring, mayoritas masih berlokasi di kawasan perkotaan. Hal itu lantaran setiap pembukaan gerai baru didasarkan pada perhitungan bisnis yang matang, termasuk analisis demografi serta tingkat pendapatan masyarakat di wilayah tersebut.

“Karena ketika mereka [ritel modern] mendirikan satu toko, itu pasti mereka menghitung demografinya. Demografinya dihitung, kemudian pendapatan penduduknya juga dihitung,” jelasnya.

Untuk itu, Iqbal menilai, hingga saat ini ritel modern berjaringan masih sangat jarang ditemukan beroperasi di wilayah pedesaan.

“Jadi saya pikir nggak ada masalah, justru kita malah meng-encourage kemitraan antara koperasi dengan ritel modern,” imbuhnya.

Iqbal menuturkan bahwa pemerintah berupaya memastikan persaingan sehat antara KopDes/Kel Merah Putih dan ritel modern seperti Indomaret-Alfamart. Meski begitu, dia menyebut keduanya memiliki segmentasi pasar yang berbeda.

“Koperasi itu diutamakan untuk menampung produk-produk yang ada di desanya masing-masing. Kemudian juga koperasi ke depannya akan berekspansi untuk memasarkan produk-produk yang bisa saja diproduksi oleh UMKM, yang tidak hanya berasal dari desanya, tapi juga dari desa lainnya,” tuturnya.

Selain itu, dia menambahkan bahwa komposisi produk yang dijual di ritel modern saat ini mayoritas berasal dari pabrikan, dengan porsi diperkirakan mencapai 80%—90% dari total barang dagangan. Hingga kini, ritel modern berjaringan juga masih belum banyak ditemukan di wilayah perdesaan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencatat bahwa 91,75% pasar rakyat terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat telah beroperasi kembali hingga pertengahan Februari 2026.

Hal ini disampaikan Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso dalam rapat koordinasi di Gedung DPR RI, Jakarta pada Rabu (18/2/2026).

“Pasar rakyat adalah kunci pemulihan ekonomi lokal. Kami memastikan reaktivasi pasar berjalan cepat, terukur, dan menyeluruh,” kata Budi.

Lebih lanjut, dia memerinci bahwa terdapat 194 pasar rakyat dan 18.065 pedagang yang terdampak bencana beberapa waktu lalu.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 95 unit pasar diidentifikasi mengalami kerusakan ringan, sebanyak 41 unit rusak sedang, dan 58 unit rusak berat.

Dengan demikian, sebanyak 178 pasar telah kembali beroperasi, meskipun banyak pasar rakyat di wilayah Aceh yang masih dalam tahap pemulihan.

Budi lantas menyampaikan bahwa sektor ritel di kawasan bencana tersebut juga berangsur pulih. Kemendag bersama Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mencatat bahwa 96% dari 383 gerai ritel toko swalayan yang terdampak bencana telah beroperasi normal.

“Sekitar 96% atau 368 gerai telah kembali beroperasi normal. Seluruh gerai ditargetkan pulih sepenuhnya pada akhir Februari 2026,” ujar Budi.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan 139 orang masih dinyatakan hilang akibat bencana yang terjadi di Aceh dan Sumatra.

Selain itu, pemerintah mencatat warga yang mengungsi turun dari 2 juta menjadi 12.994 orang. Penurunan ini karena warga telah pindah ke hunian sementara dan mendapat dana tunggu hunian untuk mengontrak rumah atau pindah ke rumah keluarga terdekat.

"Yang [korban] meninggal dunia 1.205 orang, dan yang hilang 139 orang, dan pengungsi dari 2 juta lebih sekarang lebih kurang 12.994 di tenda," kata Tito.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencatat sebanyak 259 gerai toko swalayan telah kembali beroperasi di tiga provinsi pascabencana banjir Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan secara keseluruhan, terdapat 274 gerai toko swalayan yang terdampak bencana di tiga provinsi tersebut. Adapun,data tersebut sebagaimana data dari Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) per 10 Februari 2026.

“Dan kondisi ini sebagian besar atau sekitar 95%, yaitu 259 toko swalayan telah beroperasi kembali secara normal,” kata Budi dalam konferensi pers Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatra di Kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu (11/2/2026).

Sementara itu, Budi menyampaikan bahwa beberapa gerai swalayan lainnya masih dalam tahap penyesuaian operasional.

“Ditargetkan seluruhnya [swalayan terdampak banjir di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat] dapat beroperasi paling lambat akhir Februari 2026,” ujarnya.

Data menunjukkan sebanyak 13 toko di tiga provinsi terdampak banjir akan beroperasi paling lambat akhir Februari 2026.

Secara terperinci, di provinsi Sumatra Utara terdiri dari 1 toko di Langkat dan 1 toko di Tapanuli Tengah, sedangkan di provinsi Aceh terdiri dari 7 toko di Aceh Tamiang dan 4 toko di Bener Meriah.

Selain itu, pasar rakyat juga terus menunjukkan tren pemulihan. Kemendag mencatat, data kerusakan mencapai 166 pasar rakyat prioritas dengan 4.952 pedagang yang terdampak.

Namun, Budi menyampaikan sebagian besar atau sekitar 90% atau 149 pasar rakyat telah kembali beroperasi, sementara sisanya masih dalam proses percepatan pemulihan yang mayoritas berada di provinsi Aceh.

“Dari 166 pasar rakyat prioritas tersebut terindentfikasi 93 unit pasar rusak ringan, 12 unit rusak sedang, dan 61 unit pasar rusak berat,” ungkapnya.

Adapun, Kemendag juga telah melakukan pendataan awal, pembersihan pasat rakyat dan pasar rusak ringan, hingga penyiapan tenda dan lokasi berjualan di pasar rakyat. Sejumlah upaya ini dilakukan untuk menunjang distribusi ke hutan bahan pokok di lokasi terdampak bencana.

“Kemendag juga telah melakukan koordinasi dengan Bappenas dan Kemenkeu untuk pengusulan anggaran revitalisasi pasar terdampak bencana,” sambungnya.

Di samping itu, lanjut Budi, Kemendag terus berkoordinasi dan bersinergi dengan ID Food, Perum Bulog, swasta, serta para pemasok untuk segera memasok pasokan kebutuhan barang pokok di wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. “Terutama di pasar terdampak bencana agar perdagangan mendapatkan pasokan kembali untuk berjualan,” pungkasnya.