Bisnis.com, MALANG — Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mengejar target sertifikasi halal 24 juta produk makanan dan minuman sampai akhir 2026.
Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hassan, mengatakan sampai saat ini sudah mencapai 12-13 juta produk yang bersifat halal. “Jadi masih kurang setengahnya,” katanya pada Indonesia Halal Ecosystem Summit & UB Halal Metric Award Ceremony 2026 bertempat di Auditorium Algoritma Lt. 2, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Brawijaya, Malang, Selasa (5/5/2026).
Strategi percepatan sertifikasi halal, kata dia, ada empat pilar, yakni regulasi yang sudah disamapikan sebagai usulan ke DPR RI (Komisi VIII) untuk disetujuai, kolanborasi, yakni bekerja sama dengan 9 kementerian dan berbagai lembaga.
Juga, sosialisasi, yakni mengkampanyekan bahwa halal Adalah untuk semua, serta digitalisasi dengan memanfaatkan aritificial intelligence (AI) dalam prosesesnya.
Dia menegaskan, seritfikat hal ini terkait dengan banyak seperti
Kementerian Perdagangan dan Perindustrian, Kementerian Kesehatan terkait vaksin dan obat-obatan, Kementerian Pariwisata terkait Destinasi halal yang ramah muslim, Kementerian Agama melalui satgas-satgas di seluruh Indonesiam Kementerian UMKM dan Ekonomi Kreatif untuk memastikan pengusaha kecil hingga menengah atas patuh halal, Kementerian Pertanian terkait Rumah Potong Hewan (RPH).
Juga, Badan Pangan Nasional dan Badan Gizi Nasional untuk pengawasan dapur MBG dan giz, BPOM karena aspek kesehatan ada di sana, Polri yang implementasinya mulai Oktober 2026, BPJPH akan bekerja sama dengan Polri untuk imbauan persuasif mengenai kewajiban halal.
Kemendagri untuk melibatkan Gubernur dan Bupati seluruh Indonesia dan UI sebagai lembaga yang mengeluarkan fatwa halal.
Terkait peran perguruan tinggi dalam mewujudkan ekosistem halal, menurut dia, universitas terlibat sebagai lembaga pemeriksa halal (LPH), karena laboratoriumnya ada di universitas/
Termasuk Universitas Brawijaya ini, yang merupakan salah satu pelopor halal di Indonesia. Kita ingin menjadikan universitas sebagai jembatan (bridging) dalam mewujudkan ekosistem halal yang sesungguhnya.
Menurutnya, BPJPH memiliki kewajiban untuk membangun UPT-UPT di daerah, dan NTB adalah salah satu wilayah yang sangat mendukung berdirinya UPT tersebut.
Dia meyakinkan, halal sudah menjadi kebutuhan dunia. Slogannya adalah Halal now for all, not for Muslim only, halal for everybody.
Ada tiga prinsip utama dalam halal, yakni transparansi, traceability (ketertelusuran), dan trustability (Kepercayaan)
“Halal sekarang bukan lagi sekadar kewajiban agama, tapi sudah menjadi kepuasan pelanggan (customer satisfaction) dan nilai tambah (value added) yang bermutu tinggi. Bahkan di Eropa, halal diakui sebagai elite food. Target kita, Indonesia akan menjadi ekosistem halal nomor satu di dunia pada akhir 2027,” ucapnya.
Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, terus berkomitmen dalam memperkuat pengembangan ekosistem halal di Kota Malang. Di bawah kepemimpinannya, Kota Malang kembali menorehkan prestasi dengan meraih dua penghargaan dari Universitas Brawijaya, yakni Commitment to the Development Halal Ecosystem & Perspective 2026 serta Commitment to the Development of the Halal Innovation, Collaboration & Public Empowerment 2026 untuk kategori pemerintah kota.
“Capaian ini menjadi bentuk apresiasi atas langkah strategis Pemerintah Kota Malang dalam mendorong ekosistem halal yang terintegrasi dan berkelanjutan,” ucapnya.