Jakarta (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menekankan pentingnya integritas dalam pengawasan jaminan produk halal (JPH) menjelang implementasi kewajiban Wajib Halal 2026 pada Oktober.

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan, dalam keterangannya di Jakarta, Senin, menekankan integritas merupakan fondasi utama dalam pelaksanaan tugas pengawasan halal.

"Pengawasan tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis dan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga menyangkut komitmen moral dan tanggung jawab pribadi setiap aparatur," ujarnya.

Untuk itu, BPJPH menyelenggarakan kegiatan bimbingan teknis JPH sebagai bagian dari upaya penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung implementasi kebijakan jaminan produk halal nasional.

Sementara itu, Sekretaris Utama BPJPH Muhamad Aqil Irham mengingatkan peran pengawas JPH menjadi semakin krusial seiring semakin dekatnya masa pemberlakuan wajib halal pada Oktober 2026.

Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya peran aktif pengawas JPH dalam melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha, khususnya yang belum memiliki sertifikat halal.

"Pengawas JPH memiliki peran strategis dalam memastikan pelaku usaha memahami dan segera memenuhi kewajiban sertifikasi halal," kata Aqil.

Kegiatan ini, lanjut dia, menjadi bagian dari strategi BPJPH dalam menghadapi dinamika implementasi jaminan produk halal yang semakin kompleks, sekaligus memperkuat kesiapan aparatur dalam menjalankan fungsi pengawasan secara efektif.

"Penguatan integritas aparatur merupakan elemen kunci dalam membangun sistem pengawasan JPH yang kredibel untuk mendukung keberhasilan implementasi Wajib Halal pada Oktober 2026," kata dia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) terus memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pendekatan pengembangan kompetensi berbasis kebutuhan organisasi guna meningkatkan efektivitas layanan Jaminan Produk Halal (JPH).

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, menekankan penguatan SDM juga menjadi faktor kunci dalam pelaksanaan layanan JPH, menyusul kewajiban sertifikasi halal (wajib halal) tahun ini.

"Keberhasilan implementasi wajib halal tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga sangat bergantung pada kesiapan SDM yang menjalankannya," kata Haikal.

"Karena itu, pengembangan kompetensi harus benar-benar berbasis kebutuhan, tepat sasaran, dan berdampak langsung pada kinerja layanan," ujarnya menambahkan.

Sebagai bagian dari langkah tersebut, BPJPH telah menggelar Pelatihan Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi (AKPK) bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungannya.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) BPJPH ini diikuti oleh pegawai yang ditunjuk sebagai Person in Charge (PIC) di setiap unit kerja, baik di tingkat pusat maupun daerah secara hibrida pada awal pekan ini.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memastikan pemerataan pemahaman serta memperkuat koordinasi antarunit kerja.

"Penting bagi setiap ASN untuk terus meningkatkan kompetensinya. Ketika kompetensi semakin tinggi, itu berarti kita menghargai diri kita sendiri," ujar Haikal.

Ia berharap APKP dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mengidentifikasi kesenjangan kompetensi pegawai, sehingga program pengembangan yang disusun menjadi lebih tepat sasaran dan berdampak pada peningkatan kinerja organisasi.

Selain itu, hasil AKPK juga menjadi dasar dalam penguatan manajemen talenta di lingkungan BPJPH.

Kepala PPSDM BPJPH Indrayani menambahkan BPJPH menghadapi tantangan yang semakin kompleks, sehingga diperlukan perencanaan pengembangan SDM yang terstruktur dan efisien.

"Melalui AKPK, kebutuhan kompetensi dapat dipetakan secara sistematis. Dengan demikian, program pengembangan SDM dapat disusun secara lebih terarah dan tidak bersifat umum," katanya.

Penguatan kompetensi ini juga diharapkan menjadi bagian penting dalam membentuk SDM unggul atau Halal Expert yang akan mendukung penguatan ekosistem halal nasional.

Melalui digelarnya pelatihan ini, lanjut Indrayani, BPJPH berupaya untuk memperkuat langkah pengembangan SDM yang adaptif, profesional, dan berdaya saing melalui pendekatan berbasis kebutuhan organisasi.

Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan publik sekaligus memastikan penyelenggaraan layanan JPH dapat terlaksana secara efektif dan efisien, khususnya memasuki pemberlakuan wajib halal pada Oktober 2026.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menegaskan bahwa sektor logistik wajib menerapkan sertifikasi halal secara menyeluruh pada tahun 2026. Penegasan tersebut disampaikan Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan, dalam kegiatan Halal Bihalal keluarga besar Asperindo di Jakarta.

Dalam sambutannya, Kepala BPJPH yang akrab disapa Babeh Haikal menjelaskan bahwa konsep halal tidak hanya terbatas pada produk makanan dan minuman, tetapi juga mencakup seluruh rantai proses, termasuk distribusi dan logistik.

“Halal dalam bidang logistik menjadi bagian penting dari jaminan produk halal. Ini bukan hanya soal produk akhirnya, tetapi juga bagaimana proses penyimpanan, pengemasan, hingga distribusinya dilakukan secara sesuai dengan prinsip halal,” kata Haikal dikutip dari laman resmi BPJPH, Senin (13/4/2026).

Dia juga menekankan bahwa halal dapat menjadi barrier to entry yang strategis untuk melindungi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam negeri dari masuknya produk luar yang tidak memenuhi standar halal.

“Halal bukan sekadar kewajiban, tetapi juga instrumen perlindungan bagi UMKM kita dari serbuan produk impor,” tambahnya.

Lebih lanjut, Kepala BPJPH menegaskan bahwa sektor logistik tidak lagi memiliki ruang untuk menunda implementasi sertifikasi halal. Sejalan dengan kebijakan nasional, kewajiban sertifikasi halal akan berlaku secara menyeluruh pada tahun 2026.

“Untuk industri logistik, tidak ada tawar-menawar lagi. Tahun 2026 menjadi titik wajib bagi pelaku usaha untuk bersertifikat halal,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Haikal Hasan juga mengingatkan pentingnya pengendalian titik kritis dalam proses logistik. Dia menyoroti bahwa pemisahan antara produk halal dan non-halal harus dilakukan secara ketat untuk menjaga integritas kehalalan produk.

“Produk seperti daging halal dan non-halal wajib dipisahkan tempatnya. Ini menjadi standar yang harus dipenuhi oleh seluruh pelaku usaha logistik,” jelasnya.

BPJPH berharap sinergi antara pemerintah dan pelaku industri logistik semakin kuat dalam membangun ekosistem halal nasional yang terintegrasi dan berdaya saing global.

Mulai dari hal sederhana, seperti memastikan bahan masakan yang kita gunakan jelas kehalalannya, hingga memilih produk yang sudah bersertifikat halal

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan mengatakan langkah pertama dari upaya literasi dan kesadaran nilai halal adalah dimulai dari keluarga.

Haikal dalam keterangannya di Jakarta, Senin, menilai keluarga merupakan titik awal edukasi bagi masyarakat luas, karena kebiasaan memilih dan menyajikan makanan halal di rumah akan membentuk perilaku konsumsi yang baik di masyarakat secara keseluruhan.

“Mulai dari hal sederhana, seperti memastikan bahan masakan yang kita gunakan jelas kehalalannya, hingga memilih produk yang sudah bersertifikat halal. Ini langkah kecil, tetapi berdampak besar,” ujar dia.

Selain pendekatan edukatif, pemerintah melalui BPJPH juga melaksanakan kewajiban sertifikasi halal secara regulatif berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Pendekatan regulatif ini memastikan setiap produk yang beredar di pasar telah melalui proses pemeriksaan dan sertifikasi yang sah, sehingga konsumen memiliki kepastian hukum dan jaminan kualitas.

“Produsen atau pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk menyajikan hidangan yang tidak hanya lezat, tetapi juga terjamin kehalalannya. Ini dilakukan melalui sertifikasi halal,” kata Haikal.

"Pemerintah melalui BPJPH memastikan produk yang berlabel halal telah melalui proses yang terstandar sesuai regulasi yang berlaku, sehingga menghasilkan produk yang secara ketertelusuran terjamin kehalalannya,” ujarnya menambahkan.

Lebih lanjut, Haikal menyampaikan bahwa gaya hidup halal kini bukan lagi sekadar tren, melainkan telah menjadi kebutuhan masyarakat yang semakin sadar akan kualitas, keamanan, dan kejelasan status produk yang dikonsumsi.

Sehingga, lanjutnya, sertifikasi halal harus dipahami sebagai kebutuhan produsen produk dalam memenuhi kebutuhan konsumen dengan menghasilkan produk yang berkualitas dan terjamin kehalalannya.

Oleh karena itu, BPJPH juga terus mendorong peningkatan literasi masyarakat tentang pentingnya produk halal, sekaligus mengajak pelaku usaha untuk segera mengikuti sertifikasi halal agar setiap produk yang dipasarkan memberikan jaminan halal secara sah.

“Di tengah suasana kebersamaan pasca Lebaran, saya mengajak seluruh masyarakat untuk terus merawat semangat silaturahim dengan mengedepankan nilai-nilai kehalalan, keamanan, dan kebaikan dalam setiap aspek kehidupan,” kata Haikal.

“Dengan demikian, setiap momen kebersamaan tidak hanya membawa kebahagiaan, tetapi juga menghadirkan ketenangan dan keberkahan bagi semua,” ujarnya menambahkan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Perjanjian ini memungkinkan pengakuan bersama terhadap jaminan kualitas halal, sekaligus memfasilitasi kelancaran perdagangan produk halal antara Indonesia dan Thailand

Jakarta (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menilai potensi industri dan produk halal Indonesia perlu dioptimalkan kembali melalui kolaborasi atau kerja sama lintas negara.

“Indonesia merupakan salah satu pasar konsumen Muslim terbesar di dunia. Berbagai hasil penelitian dan laporan survei menunjukkan bahwa pasar produk halal memiliki potensi ekonomi yang sangat besar dan membuka peluang yang menjanjikan bagi pelaku bisnis, baik dalam perdagangan domestik maupun internasional,” kata Sekretaris Utama BPJPH Muhammad Aqil Irham dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Lebih lanjut, ia menilai upaya sinergi lintas negara ini perlu dilakukan agar perdagangan produk halal dapat berjalan tanpa hambatan dan kebutuhan produk halal terpenuhi.

“Untuk memaksimalkan potensi ini, berbagai kerja sama terus dikembangkan melalui skema Government-to-Government (G2G), Business-to-Business (B2B), maupun Government-to-Business (G2B), sehingga ekosistem perdagangan produk halal dapat semakin kuat dan saling terhubung,” ujar Aqil Irham.

Aqil Irham kemudian memberikan contoh kerja sama halal di wilayah Asia Tenggara seperti antara Indonesia dan Thailand, salah satunya melalui perjanjian pengakuan bersama atau Mutual Recognition Agreement (MRA) antara BPJPH dan Central Islamic Council of Thailand.

“Perjanjian ini memungkinkan pengakuan bersama terhadap jaminan kualitas halal, sekaligus memfasilitasi kelancaran perdagangan produk halal antara Indonesia dan Thailand,” kata dia.

Lebih jauh, Aqil Irham menyampaikan bahwa hubungan perdagangan antara Indonesia dan Thailand selama ini menunjukkan dinamika yang positif.

Pada tahun 2025, total nilai perdagangan antara Indonesia dan Thailand mencapai 17,6 miliar dolar AS, dengan ekspor Indonesia sebesar 8,7 miliar dolar AS dan impor sebesar 8,9 miliar dolar AS.

“Hal ini menunjukkan masih terbukanya ruang yang signifikan untuk memperkuat perdagangan kedua negara, termasuk melalui peningkatan perdagangan produk bersertifikat halal,” ujar Aqil Irham.

Oleh karena itu, BPJPH juga terus memperkuat sosialisasi kewajiban sertifikasi halal kepada pelaku usaha di dalam negeri, serta eksportir produk luar negeri yang akan masuk ke Indonesia.

Aqil Irham menegaskan bahwa implementasi kewajiban sertifikasi halal atau Wajib Halal 2026 berlaku sama bagi produk yang beredar di Indonesia, baik bagi produk dalam negeri maupun produk luar negeri.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

implementasi kewajiban sertifikasi halal akan tetap dilanjutkan sesuai jadwal yang telah ditetapkan

Jakarta (ANTARA) - Indonesia dalam forum Specific Trade Concern (STC) World Trade Organization (WTO) menegaskan komitmennya untuk melanjutkan implementasi kebijakan kewajiban sertifikasi halal atau wajib halal.

“Indonesia menegaskan bahwa implementasi kewajiban sertifikasi halal akan tetap dilanjutkan sesuai jadwal yang telah ditetapkan,” kata Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Lebih lanjut, Haikal mengatakan implementasi kebijakan ini sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya yakni pada Oktober 2026.

“Pada tahap ini, tidak direncanakan adanya perpanjangan lebih lanjut atau masa transisi tambahan, mengingat jadwal implementasi telah dikomunikasikan secara luas kepada para pemangku kepentingan sejak awal,” ujar dia.

Adapun sebelumnya, pemerintah Indonesia telah memberikan masa transisi dengan memperpanjang batas waktu kewajiban sertifikasi halal untuk sejumlah kategori produk, termasuk produk makanan dan minuman usaha mikro dan kecil (UMK), produk impor, produk hasil sembelihan, serta jasa penyembelihan, hingga 17 Oktober 2026, dari sebelumnya 17 Oktober 2024.

Perpanjangan masa transisi ini dimaksudkan untuk memberikan waktu yang memadai dalam penyelesaian pengaturan pengakuan bersama (mutual recognition) serta memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk mempersiapkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Ia juga menegaskan bahwa sesuai regulasi, produk yang mengandung bahan tidak halal tetap dapat masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia, sepanjang diberikan keterangan tidak halal yang jelas sesuai ketentuan yang berlaku.

“Dengan demikian, produk yang berasal dari bahan yang dilarang dalam standar halal tetap dapat diimpor dan didistribusikan di Indonesia dengan memenuhi persyaratan yang relevan,” katanya.

Lebih lanjut, Haikal juga menjelaskan bahwa pengakuan sertifikat halal luar negeri dilakukan secara bilateral dan berdasarkan prinsip timbal balik antara Indonesia dan negara mitra.

Sesuai ketentuan yang berlaku, hanya Lembaga Sertifikasi Halal Luar Negeri yang didirikan atau diberi kewenangan oleh pemerintah atau otoritas Islam yang berwenang di negara asal, diakui oleh otoritas kompeten, serta diakreditasi oleh badan akreditasi negara setempat atau diakreditasi oleh tim akreditasi BPJPH, yang dapat melakukan sertifikasi produk untuk pasar Indonesia.

“Kerja sama saling pengakuan sertifikat halal tersebut sangat penting dalam kerangka ekonomi dan perdagangan antara Indonesia dan negara mitra,” kata Haikal.

Selain itu, Indonesia juga menjelaskan bahwa pengaturan logistik halal, termasuk jasa pengemasan, penyimpanan, dan distribusi, bertujuan untuk menjaga integritas produk halal sepanjang rantai pasok serta mencegah potensi kontaminasi silang dengan bahan tidak halal.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mendorong kesiapan dunia usaha menyambut implementasi kewajiban sertifikasi halal atau Wajib Halal pada Oktober 2026.

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengatakan bahwa pemberlakuan wajib halal dilaksanakan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2024.

“Ini mencakup sejumlah kategori produk, di antaranya produk makanan, minuman, bahan baku, bahan tambahan pangan, bahan penolong produk makanan/minuman, jasa penyembelihan dan hasil sembelihan, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, produk kimiawi, produk rekayasa genetik, hingga barang gunaan,” ujar Haikal.

Lebih lanjut, ia juga menegaskan bahwa kewajiban sertifikasi halal diberlakukan secara adil dan setara bagi seluruh produk yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia, baik produksi dalam negeri maupun produk impor.

“Di semua negara berlaku sama. Barang-barang (produk) yang masuk dan beredar di Indonesia seperti makanan, minuman, obat, kosmetik, dan barang gunaan lainnya, pada Oktober 2026 wajib bersertifikat halal bila itu (terkategori wajib bersertifikat) halal. Dan wajib diberi keterangan tidak halal bila itu (produknya) nonhalal,” kata dia.

Lebih jauh, Haikal mengatakan sertifikasi halal tidak hanya diposisikan sebagai persoalan agama atau kewajiban regulasi saja, tetapi juga sebagai komitmen terhadap transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan konsumen.

Selain itu, Haikal juga menekankan bahwa implementasi kebijakan ini merupakan wujud komitmen negara dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat.

“Negara menjamin perlindungan bagi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Itu yang menjadi pegangan kami dalam menjalankan amanah ini,” katanya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, BANDUNG – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Barat rutin menggelar sosialisasi Wajib Halal Oktober (WHO) 2026 sebagai upaya percepatan sertifikasi halal bagi pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Jawa Barat .

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Industri Disperindag Jabar, Meidy Mahardani mengatakan bahwa kebijakan Wajib Halal Oktober 2026 merupakan langkah strategis nasional yang harus didukung secara bersama.

“Wajib Halal Oktober 2026 merupakan kewajiban sertifikasi halal bagi kelompok produk tertentu, khususnya produk makanan dan minuman, hasil sembelihan dan jasa terkait, yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia. Artinya, mulai waktu tersebut, produk-produk yang termasuk dalam kategori wajib harus sudah memiliki sertifikat halal yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH),” ujarnya dikutip Rabu (11/2/2026).

Dia menambahkan, kebijakan ini bukan sekadar pemenuhan regulasi, tetapi juga untuk memberikan jaminan, rasa aman, dan kenyamanan bagi masyarakat serta meningkatkan daya saing produk nasional, khususnya di Jabar.

Meidy juga menyampaikan bahwa Jabar memiliki target fasilitasi sertifikasi halal yang besar. Dari anggaran BPJPH terdapat kuota 275.000 sertifikat halal untuk Jabar, serta dukungan fasilitasi dari Disperindag Jabar melalui APBD sebanyak 200 kuota.

“Jika kita berjalan masing-masing akan semakin sulit untuk target tersebut dapat tercapai, sehingga diperlukan sinergi lintas sektor,” tegasnya.

Dia mengajak seluruh instansi dan pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi melalui pertukaran data dan informasi, sinergi program pembinaan, dukungan kebijakan di daerah, serta penguatan jejaring antara instansi, pelaku usaha, dan pendamping halal.

Kepala Subbagian Tata Usaha BPJPH Provinsi Jabar, Saepul Falah, memaparkan bahwa sertifikasi halal kini telah bertransformasi dari voluntary menjadi mandatory, dengan penahapan kewajiban yang telah diatur dalam regulasi terbaru. Khusus untuk produk makanan dan minuman bagi pelaku usaha mikro dan kecil, kewajiban sertifikasi halal diberlakukan hingga tahun 2026.

“Terdapat berbagai manfaat sertifikasi halal bagi pelaku usaha, seperti meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas akses pasar, meningkatkan omzet dan margin usaha, memperkuat daya saing produk, hingga memenuhi kewajiban regulasi pemerintah,” katanya.

Menurutnya Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar, di mana 86,7 persen penduduknya beragama Islam. Selain itu, sekitar 30–40 persen keputusan pembelian dipengaruhi oleh sertifikasi atau label halal, dan 93 persen muslim Indonesia menganggap nilai-nilai agama dalam produk sangat penting.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan mengatakan pendampingan bagi usaha mikro dan kecil (UMK) oleh para pemangku kepentingan sangat penting menjelang implementasi regulasi Wajib Halal 2026 pada Oktober.

Haikal dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan saat ini UMK yang belum bersertifikat halal masih banyak, sehingga dibutuhkan adanya kerja sama yang terkoordinasi dan berkelanjutan, terutama oleh Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) dan Pendamping Proses Produk Halal (P3H).

“Keberhasilan Wajib Halal sangat ditentukan oleh sinergi dan kinerja kita bersama. LP3H dan P3H adalah garda terdepan pendampingan usaha mikro dan kecil, sehingga perannya harus semakin kuat dan efektif,” ujar Haikal.

Lebih lanjut, ia menilai LP3H tidak hanya berfungsi sebagai pendamping administratif, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun tertib halal di tingkat akar rumput.

“Oleh karena itu, peningkatan kualitas kinerja, disiplin prosedur, dan kesamaan langkah di seluruh LP3H menjadi sebuah keniscayaan,” kata Haikal.

Selain itu, ia mengatakan bahwa LP3H akan terus diperkuat secara berkelanjutan oleh BPJPH.

Penguatan tersebut dilakukan secara terpadu melalui kedeputian di lingkungan BPJPH, serta didukung oleh Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Balai PJPH) dan Loka Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Loka PJPH) di berbagai daerah.

“Kami ingin LP3H semakin profesional, solid, dan berdaya guna. Dengan kinerja yang kuat dan sinergi yang terbangun baik, pendampingan sertifikasi halal dapat berjalan lebih cepat, akurat, dan merata,” kata Haikal menjelaskan.

Sementara itu, Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH EA Chuzaemi Abidin mengatakan salah satu langkah penguatan dan akselerasi sertifikasi halal bagi UMK tersebut adalah dengan penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) LP3H yang digelar pada awal bulan Februari ini.

Rakornas LP3H yang diikuti oleh 309 LP3H dari seluruh Indonesia tersebut, kata Chuzaemi, menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi, meningkatkan kinerja, serta mengonsolidasikan peran LP3H dalam mendukung percepatan sertifikasi halal nasional menuju implementasi Wajib Halal 2026.

“Rakornas ini menjadi forum strategis untuk menyatukan langkah, meningkatkan kinerja pendampingan, serta memastikan seluruh LP3H bergerak dalam satu visi yang sama dalam mendukung percepatan sertifikasi halal UMK,” ujar dia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan menekankan pentingnya pengusaha dengan skala usaha besar untuk merangkul dan menjadikan usaha mikro dan kecil (UMK) sebagai mitra demi memperkuat ekosistem halal nasional.

"Usaha besar memiliki sumber daya, pengalaman, dan standar yang dapat menjadi rujukan bagi UMK. Dengan kemitraan yang kuat, ekosistem halal nasional akan tumbuh secara inklusif dan berkelanjutan," kata Haikal dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Lebih lanjut, ia mengatakan langkah ini sekaligus untuk mengakselerasi sosialisasi kebijakan Wajib Halal 2026 bagi berbagai kategori usaha pada Oktober mendatang.

Menurutnya, kewajiban sertifikasi halal sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan tidak hanya bertujuan memberikan perlindungan konsumen, tetapi juga membangun ekosistem halal nasional yang kuat dan produktif melalui kolaborasi solid antarpelaku usaha.

"Kehadiran negara melalui kebijakan halal ini juga harus dimaknai sebagai upaya membangun ekosistem halal nasional yang kuat. Di dalamnya, pelaku usaha besar diharapkan menjadi role model sekaligus mitra pembina bagi usaha mikro dan kecil," ujar Haikal.

Sebagai perantara bidang halal bagi berbagai skala dan jenis usaha, BPJPH juga telah melakukan beberapa langkah strategis, salah satunya melalui kegiatan Pembinaan dan Sosialisasi Regulasi Jaminan Produk Halal (JPH) bagi Pelaku Usaha Skala Besar pada akhir Januari 2026.

Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal BPJPH EA Chuzaemi Abidin menyampaikan apresiasi atas kehadiran dan komitmen para pelaku usaha dalam mendukung implementasi Wajib Halal 2026.

"Kegiatan pembinaan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pelaku usaha sekaligus memperkuat sinergi dalam literasi dan edukasi antara usaha besar dan UMK dalam rangka memenuhi kewajiban sertifikasi halal," kata Chuzaemi.

Ia menambahkan sinergi tersebut menjadi kunci agar implementasi kebijakan halal tidak hanya bersifat kepatuhan regulatif, tetapi juga mendorong transfer pengetahuan, penguatan kapasitas, serta pendampingan berkelanjutan bagi UMK, sehingga ekosistem halal nasional dapat tumbuh secara inklusif dan berkelanjutan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024, pemerintah telah melaksanakan tahapan pertama kewajiban sertifikasi halal pada 17 Oktober 2024 untuk produk makanan dan minuman bagi pelaku usaha menengah dan besar.

Selanjutnya, BPJPH memasuki tahapan kedua yang akan berlaku efektif mulai 18 Oktober 2026.

Adapun produk yang dikenai kewajiban bersertifikat halal mencakup produk dari semua skala usaha, baik besar, menengah, kecil, mikro dan luar negeri.

Selain produk makanan-minuman, jasa penyembelihan dan hasil sembelihan, produk juga mencakup obat kuasi, suplemen kesehatan, produk kimiawi risiko A, produk rekayasa genetik, alat kesehatan risiko A, serta barang gunaan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

agar pelaksanaan kewajiban sertifikasi halal berjalan tertib dan memberi kepastian hukum bagi pelaku usaha serta perlindungan optimal

Jakarta (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menyelaraskan regulasi lintas kementerian/lembaga (k/l) terkait menjelang implementasi Program Wajib Halal yang diberlakukan mulai Oktober 2026.

“(BPJPH menggelar) rapat koordinasi membahas penguatan sinergi teknis lintas kementerian/lembaga dalam rangka implementasi Wajib Halal Oktober 2026,” kata Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal BPJPH Abd Syakur dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Adapun BPJPH sebelumnya telah menggelar rapat koordinasi dan sosialisasi Wajib Halal 2026 bersama lima k/l, yaitu Kementerian Pariwisata (Kemenpar), Kementerian Lingkungan Hidup (LH), Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Haji dan Umrah, serta Badan Pusat Statistik (BPS).

Dalam forum tersebut, masing-masing kementerian/lembaga menyampaikan komitmen dan peran strategisnya.

Abd Syakur mengatakan bahwa Kementerian Pariwisata menekankan integrasi kebijakan halal dalam pengembangan pariwisata ramah Muslim, sementara Kementerian Haji dan Umrah membahas penerapan standar halal dalam layanan haji dan umrah.

Lebih lanjut, Kementerian Lingkungan Hidup menegaskan pentingnya keselarasan Wajib Halal dengan prinsip perlindungan lingkungan.

“Adapun BPS menyatakan dukungannya melalui penyediaan data statistik yang akurat dan terintegrasi,” ujar dia.

Abd Syakur mengatakan sinergi tersebut diarahkan untuk memastikan kesiapan ekosistem halal nasional secara menyeluruh mulai dari hulu hingga hilir.

“Ini agar pelaksanaan kewajiban sertifikasi halal berjalan tertib dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha serta perlindungan optimal bagi masyarakat,” kata dia.

Sementara itu, pemerintah bakal menerapkan kebijakan Wajib Halal pada Oktober 2026 ini.

Kebijakan Wajib Halal merupakan amanat konstitusional dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Adapun kriteria dan informasi lebih lanjut bagi usaha dan produk terkait aturan Wajib Halal 2026 dapat diakses melalui laman resmi BPJPH.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan mengatakan ekosistem halal yang kuat akan menjadi motor penggerak bagi roda perekonomian nasional.

“Ketika kita memiliki ekosistem halal dan menaruh perhatian terhadap serius pada sertifikasi halal produk, maka itu bukan hanya soal kepatuhan regulasi, tetapi menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi kita,” kata Haikal dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa halal tidak semata-mata berkaitan dengan aspek keagamaan semata, melainkan memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Menurutnya, negara yang memiliki ekosistem halal yang kuat dan memberikan perhatian serius terhadap pengembangan ekosistem halal akan memperoleh manfaat ekonomi yang signifikan.

Adapun fungsi nilai halal sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi (booster growth economic engine), kata Haikal, adalah melalui penguatan daya saing produk, perluasan akses pasar, serta peningkatan kepercayaan konsumen, baik di tingkat nasional maupun global.

“Halal memiliki potensi besar untuk memperkuat daya saing produk, memperluas pasar, meningkatkan kepercayaan konsumen,” ujarnya.

Ia pun menyampaikan harapannya agar ke depan halal tidak hanya dipahami sebagai standar produk, tetapi nilainya berkembang menjadi standar tinggi dalam gaya hidup.

Ia mengatakan, nilai halal yang menekankan berbagai aspek penting seperti kebersihan, keamanan, kesehatan, keberlanjutan, ramah lingkungan, sangat relevan untuk diterapkan secara luas di berbagai sektor.

“Kita berharap halal ke depan dapat menjadi the highest standard for life, bukan hanya dalam konsumsi, tetapi juga dalam cara kita berproduksi, berbisnis, dan berinteraksi,” kata Haikal.

Sementara itu, pemerintah bakal menerapkan kebijakan Wajib Halal pada Oktober 2026 sebagai upaya penguatan ekosistem halal nasional.

Kebijakan Wajib Halal merupakan amanat konstitusional dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Adapun kriteria dan informasi lebih lanjut bagi usaha dan produk terkait aturan Wajib Halal 2026 dapat diakses melalui laman resmi BPJPH.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026