Bisnis.com, JAKARTA — Lonjakan harga pupuk global akibat konflik Timur Tengah mulai menekan biaya produksi pertanian dunia. Namun, Indonesia justru mengklaim mampu menurunkan harga pupuk domestik hingga 20%, menciptakan kontras tajam di tengah gejolak pasar internasional.

Perang antara Amerika Serikat dan Iran memicu gangguan rantai pasok pupuk dunia setelah arus perdagangan melalui Selat Hormuz terganggu. Jalur tersebut merupakan koridor utama pengiriman urea, amonia, dan sulfur global.

Dampaknya, harga urea internasional melonjak tajam. Komisi Eropa mencatat harga urea naik 55% sejak konflik dimulai pada akhir Februari 2026. Di Argentina, harga urea acuan melonjak menjadi sekitar US$1.000 per ton dari sebelumnya US$500 per ton.

Kenaikan harga mulai mengubah pola tanam global. Petani di sejumlah negara mengurangi penggunaan pupuk, beralih ke tanaman dengan kebutuhan nutrisi lebih rendah, bahkan menunda penanaman. Kondisi itu meningkatkan risiko penurunan produksi gandum, jagung, dan jelai pada musim 2026.

Analis senior Rabobank Doriana Milenkova menilai pasar pupuk global tengah menghadapi tekanan berulang setelah sebelumnya diguncang pandemi dan perang Rusia-Ukraina.

“Selama enam tahun terakhir, sektor ini telah berulang kali menyerap guncangan,” katanya, dilansir The Western Producer, Kamis (14/5/2026).

Di tengah tekanan global itu, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan kondisi Indonesia justru berbeda. Pemerintah mengeklaim harga pupuk domestik turun 20% dan menjadi salah satu faktor yang menjaga harga pangan tetap terkendali.

“Di saat pupuk langka di tingkat dunia, Indonesia menurunkan harga 20 persen dan itu tidak pernah terjadi selama republik ini berdiri. Saya ulangi, bukan naik tapi menurunkan,” kata Amran dalam Dialog Swasembada Pangan melalui kanal YouTube Kementan.

Dia menyebut penurunan harga pupuk sejalan dengan stabilitas energi domestik setelah harga bahan bakar minyak bersubsidi tidak mengalami kenaikan. Menurutnya, kombinasi dua faktor itu ikut menopang ketahanan pangan nasional.

Amran juga menegaskan Indonesia kini berada dalam posisi surplus beras di tengah ancaman krisis pangan global.

Menurut dia, situasi tersebut menunjukkan stabilitas sektor pangan nasional masih terjaga ketika banyak negara menghadapi tekanan biaya produksi.

Meski demikian, dia mengakui gejolak harga masih bisa terjadi di sejumlah daerah akibat tantangan distribusi. Sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau, persoalan logistik masih menjadi faktor utama pembentuk harga antarwilayah.

“Nah ini persoalan redistribusi,” ujarnya.

Kontras antara lonjakan harga pupuk global dan penurunan harga domestik menjadi sorotan baru. Tantangan berikutnya adalah menjaga pasokan dan distribusi agar stabilitas harga pupuk benar-benar dirasakan merata hingga sentra produksi pangan nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Lonjakan harga pupuk global akibat konflik Timur Tengah mulai membuka risiko baru bagi ketahanan pangan dunia, tetapi di Indonesia justru memunculkan paradoks antara klaim surplus pasokan dan tekanan nyata di tingkat petani.

Gangguan rantai pasok pupuk yang dipicu konflik, termasuk potensi disrupsi di Selat Hormuz, mendorong kenaikan harga signifikan di berbagai negara. Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) mencatat hampir sepertiga kebijakan pangan global pada Maret 2026 terkait respons terhadap gangguan energi dan pupuk.

Harga urea di Amerika Serikat, misalnya, melonjak 41,1% dalam dua bulan terakhir dan 48,7% secara tahunan. Kenaikan ini terjadi saat harga komoditas pertanian relatif lebih rendah, mempersempit kemampuan petani menyerap biaya produksi.

Situasi tersebut meningkatkan risiko penurunan produksi pangan global. Kawasan Teluk, yang selama ini menyumbang sekitar 36% ekspor urea dunia, menjadi titik krusial. Gangguan terhadap ekspor dari Iran, Qatar, dan Arab Saudi berpotensi mengerek harga pupuk sekaligus mengganggu pasokan.

Dalam jangka menengah, tekanan ini dapat merambat ke harga pangan, terutama untuk komoditas yang sangat bergantung pada pupuk nitrogen seperti padi dan gandum.

Namun, di tengah tekanan global tersebut, pemerintah Indonesia menilai posisi domestik relatif aman.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyebut produksi pupuk nasional mencapai 7,8 juta ton, sementara kebutuhan dalam negeri sekitar 6 juta ton.

“Empat negara meminta langsung, India, Australia, Filipina, dan Brasil. Kita kemungkinan lepas Rp1 juta ton, nanti kita lihat mana yang terbaik untuk bangsa,” ujarnya, dikutip Rabu (29/4/2026)

Dia mengungkap bahwa Indonesia bahkan mulai dilirik sebagai pemasok alternatif di tengah ketatnya pasar global. Australia telah diputuskan menerima pasokan awal 250.000 ton urea.

Masih Impor

Meski demikian, ketahanan tersebut tidak sepenuhnya bebas risiko, terutama dari sisi bahan baku.

Direktur Operasi PT Pupuk Indonesia (Persero) Dwi Satryo Annurogo mengungkapkan ketergantungan terhadap impor masih menjadi titik lemah industri pupuk nasional.

Sekitar 32,9% bahan baku impor perusahaan berasal dari Timur Tengah. Bahkan, untuk sulfur, yang merupakan komponen penting dalam produksi pupuk, sebagian pasokan berasal dari kawasan yang terdampak konflik.

“Sulfur walaupun hanya 5%, itu kami dapatkan dari negara-negara yang terdampak konflik,” ujarnya.

Sebagai mitigasi, perusahaan mulai mengalihkan ketergantungan dari sulfur ke asam sulfat melalui kerja sama dengan produsen domestik.

“Kalau tidak dapat sulfur, kami dapatkan asam sulfat. Ini kami sudah membuat perjanjian dan akan berlanjut,” katanya.

Selain itu, diversifikasi sumber pasokan juga mulai dijajaki ke negara lain seperti Kanada. Namun, tingginya permintaan global menciptakan persaingan ketat antarnegara.

Akses Sulit

Di tengah klaim ketahanan pasokan pupuk tersebut, kondisi di tingkat petani menunjukkan dinamika berbeda.

Kepala Badan Perbenihan Nasional dan Pusat Pengkajian dan Penerapan Agroekologi Serikat Petani Indonesia (SPI) Kusnan menyebut ketersediaan pupuk secara nasional tidak selalu sejalan dengan akses di lapangan.

“Secara administratif stok mungkin aman, tapi di level petani tidak selalu mudah diakses,” ujarnya kepada Bisnis.

Menurutnya, kendala distribusi dan administrasi masih menjadi hambatan utama, mulai dari sistem penebusan hingga ketidaksesuaian data kebutuhan.

Di sisi harga, pupuk non-subsidi mengalami kenaikan 10%–15% dalam dua bulan terakhir, seiring naiknya harga gas dan bahan baku impor.

Kondisi ini menekan petani yang tidak masuk dalam skema subsidi, terutama di sektor hortikultura.

“Bahkan di beberapa wilayah toko kosong,” katanya.

Ketergantungan terhadap pupuk subsidi juga masih sangat tinggi, mencapai 80%–90%. Dengan margin usaha yang tipis, kenaikan biaya pupuk tanpa diimbangi harga jual gabah berpotensi langsung menggerus keuntungan petani.

Dampak Terlihat

Dalam pola tanam, dampaknya mulai terasa. Petani mulai mengurangi dosis pemupukan untuk menekan biaya, yang berisiko menurunkan produktivitas dan kualitas hasil panen.

“Akibat dosis tidak optimal, produktivitas per hektar terancam menurun,” ujarnya.

Kekhawatiran terbesar juga muncul jika gangguan global berlanjut hingga musim tanam berikutnya.

Petani menghadapi risiko “kelangkaan di tengah musim”, ketika pupuk sulit didapat atau harganya melonjak di luar jangkauan.

“Petani takut tidak bisa menutup modal kerja saat panen nanti,” kata Kusnan.

Situasi ini menunjukkan bahwa ketahanan pupuk nasional tidak hanya ditentukan oleh volume produksi, tetapi juga oleh distribusi, akses, dan stabilitas harga di tingkat petani.

Di tengah tekanan global yang semakin intens, celah pada rantai pasok domestik berpotensi menjadi titik lemah yang menentukan keberlanjutan produksi pangan nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Keputusan pemerintah menunda rencana pensiun atau “suntik mati” pabrik pupuk tua dinilai sebagai langkah taktis di tengah lonjakan harga urea global dan gangguan pasokan dunia. Di balik inefisiensi fasilitas lama, momentum krisis justru membuka peluang keuntungan jangka pendek bagi industri pupuk nasional.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan terganggunya jalur distribusi pupuk dunia, justru menjadi peluang bagi Indonesia untuk memaksimalkan kapasitas produksi, termasuk dari pabrik-pabrik tua yang menjadi target peremajaan.

“Tadinya kan pabrik yang sudah tua ini ibaratnya pelan-pelan kami akan remajakan sehingga yang lama nanti kami suntik mati lah katakanlah gitu,” kata Sudaryono saat ditemui di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Rabu (15/4/2026).

Alih-alih dipensiunkan, fasilitas produksi berusia tua justru kembali dioptimalkan untuk mengejar peluang ekspor dan menambah pasokan, seiring meningkatnya permintaan dari berbagai negara akibat disrupsi distribusi pupuk internasional.

“Tetapi karena ada disrupsi ini, di mana harga pupuk berapapun negara lain mau beli. Jadi ya kami nyalakan saja pabriknya sehingga kita bisa juga punyaadded value, punya nilai ekonomi yang bisa kita dapatkan dari penjualan urea kita ke negara lain,” terangnya.

Peneliti Indef Afaqa Hudaya menilai keputusan untuk menunda rencana pensiun pabrik pupuk tua merupakan langkah yang tepat di tengah situasi global saat ini.

Dia menjelaskan, dunia tengah menghadapi gangguan besar pada jalur distribusi pupuk, terutama di Selat Hormuz yang mengalirkan sekitar sepertiga pasokan global, sehingga mendorong harga urea melonjak drastis hingga mendekati US$900 per ton.

“Dalam kondisi seperti ini, pabrik yang sebelumnya dianggap tidak efisien justru kembali layak dioperasikan. Jadi langkah pemerintah ini lebih ke respons cepat untuk menjaga pasokan sekaligus menangkap peluang ekspor. Tetapi perlu diingat, ini solusi jangka pendek, bukan untuk selamanya,” kata Afaqa ketika dihubungi, dikutip pada Sabtu (18/4/2026).

Afaqa menyebut peluang ekspor urea Indonesia saat ini sangat besar, seiring kapasitas produksi nasional yang mencapai sekitar 14,8 juta ton per tahun, termasuk urea sekitar 9,4 juta ton dengan potensi ekspor hingga 1,5 juta ton.

Dia menuturkan sejumlah negara seperti India, Australia, dan Filipina aktif mencari pasokan dari Indonesia, bahkan bersedia membeli dengan harga tinggi. “Bahkan ada yang siap membeli dengan harga tinggi. Jadi posisi Indonesia saat ini sangat strategis di pasar pupuk global,” kata Afaqa.

Meski demikian, Indef menilai pabrik pupuk tua masih kalah jauh dari sisi efisiensi dibandingkan pabrik baru. Konsumsi gas yang lebih tinggi membuat biaya produksi menjadi lebih mahal, sementara operasionalnya juga dinilai tidak seandal fasilitas modern.

Bahkan, lanjut dia, sejumlah pabrik berusia di atas 30 tahun memiliki tingkat konsumsi energi yang jauh melampaui standar global. Sebaliknya, pabrik baru mampu beroperasi lebih hemat dan efisien.

“Jadi dalam kondisi normal, pabrik tua ini sebenarnya tidak kompetitif. Mereka ‘hidup kembali’ sekarang bukan karena efisien, tetapi karena harga pasar sedang sangat tinggi,” jelasnya.

Untuk itu, dia berpandangan strategi mengandalkan pabrik pupuk tua tidak akan relevan ketika harga global kembali normal. Dalam kondisi tersebut, pabrik lama akan kembali tidak efisien dan berpotensi merugi.

Ke depan, Indef menilai pemerintah perlu menjadikan momentum ini sebagai langkah sementara, sambil tetap mendorong modernisasi industri, peningkatan efisiensi, serta pengurangan ketergantungan pada teknologi lama.

Namun, dia menilai kenaikan harga urea yang kini menembus kisaran US$900 per ton cukup untuk menutup inefisiensi pabrik lama. Menurutnya, lonjakan harga yang hampir dua kali lipat membuat pabrik yang sebelumnya merugi berbalik menjadi untung.

“Kenaikan harga yang hampir dua kali lipat membuat pabrik yang sebelumnya rugi bisa berubah jadi untung. Semacam momentum ‘durian runtuh’ bagi industri pupuk,” imbuhnya.

Meski begitu, dia mengingatkan kondisi ini bukan didorong oleh peningkatan efisiensi, melainkan akibat lonjakan harga global, sehingga berpotensi tidak bertahan dalam jangka panjang.

Selain itu, pengoperasian kembali pabrik tua juga menyimpan risiko, baik dari sisi teknis maupun kualitas produksi. Pabrik yang telah berumur cenderung lebih rentan mengalami gangguan, membutuhkan perawatan lebih intensif, serta menghasilkan kualitas yang kurang stabil. Begitu pula dari sisi keselamatan yang diperlukan perhatian ekstra.

Bisnis.com, JAKARTA — Pergeseran pola tanam petani Amerika Serikat dari jagung ke kedelai di tengah lonjakan harga pupuk berpotensi menekan harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) pada paruh kedua tahun ini.

Berdasarkan laporan penanaman Departemen Pertanian AS, riset NewParadigm Research menunjukkan adanya indikasi pengurangan luas tanam jagung yang dialihkan ke kedelai.

“Namun, peningkatan pasokan kedelai tidak akan terlihat pada musim panen di musim gugur. Sebagai gantinya, peningkatan pasokan minyak kedelai dapat mulai menekan harga CPO pada paruh kedua tahun ini, tergantung pada hasil panen,” tulis lembaga tersebut, dikutip Rabu (15/4/2026).

Meski demikian, sektor sawit dinilai masih akan menikmati kinerja positif dalam jangka pendek seiring harga CPO yang relatif tinggi.

“Namun, kami membahas beberapa potensi hambatan yang dapat menurunkan batas atas sektor ini, yang muncul dari perang Iran: penanaman substitusi jagung ke kedelai dan kekurangan metanol di Indonesia,” lanjut laporan tersebut.

Secara fundamental, kedelai menjadi pilihan yang lebih menarik bagi petani karena kebutuhan pupuknya jauh lebih rendah dibandingkan jagung. Tanaman jagung diketahui membutuhkan pupuk nitrogen hingga 10 kali lebih banyak, sementara kedelai relatif lebih efisien dan berisiko lebih rendah dalam kondisi biaya input yang tinggi.

Lonjakan harga pupuk, khususnya urea sebagai pupuk nitrogen utama, menjadi pemicu utama perubahan ini. Harga urea dilaporkan meningkat sekitar 65% sejak konflik AS-Iran memanas pada Februari, dengan sekitar sepertiga pasokan global berasal dari kawasan Timur Tengah.

“Meskipun urea digunakan oleh petani kelapa sawit, efek tidak langsungnya dapat memengaruhi harga CPO. Jendela penanaman dan aplikasi pupuk musim semi yang penting sedang terjadi sekarang, dan petani tidak memiliki kemewahan untuk menunggu harga kembali normal. Keputusan penanaman pada dasarnya telah ditetapkan dan akan menentukan panen musim gugur,” tulis NewParadigm.

Di pasar global, minyak kedelai dan CPO merupakan dua komoditas minyak nabati yang saling bersubstitusi. Data Bloomberg menunjukkan harga minyak kedelai saat ini berada pada posisi terdiskon terhadap CPO, setelah sempat berada di level premium pada awal 2025.

Kondisi ini berpotensi meningkatkan daya saing minyak kedelai di pasar global, sehingga menambah tekanan terhadap harga minyak sawit dalam jangka menengah.

Secara keseluruhan, dinamika harga pupuk global dan perubahan pola tanam di AS menjadi faktor eksternal baru yang perlu diantisipasi oleh industri sawit dalam menjaga kinerja ke depan.

Bisnis.com, JAKARTA — Gencatan senjata sementara antara Amerika Serikat dan Iran belum mampu memulihkan rantai pasok pupuk global. Gangguan logistik dan lonjakan harga diperkirakan masih membayangi sektor pertanian hingga beberapa tahun ke depan.

Pembukaan kembali Selat Hormuz memang meredakan kepanikan pasar dalam jangka pendek. Namun, distribusi pupuk belum kembali normal karena pelaku logistik masih menghadapi risiko tinggi di jalur tersebut.

Analis pupuk global ICIS Deepika Thapliyal menilai kondisi pasar belum berubah secara fundamental.

“Pengiriman masih jauh dari normal. Tidak ada yang tahu berapa banyak bahan pupuk yang akan keluar dari selat. Juga masih belum jelas berapa lama gencatan senjata akan benar-benar bertahan,” kata Deepika dilansir Farm Policy News, Jumat (10/4/2026).

Menurutnya, risiko operasional tetap tinggi meskipun jalur pelayaran telah dibuka. Biaya asuransi perang meningkat dan operator kapal masih enggan melintasi kawasan tersebut.

“Meskipun selat secara teknis terbuka, kargo mungkin menghadapi penundaan dan peningkatan risiko asuransi perang, sehingga pemulihan penuh perdagangan normal kemungkinan akan memakan waktu berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan,” kata Thapliyal.

Penumpukan pengiriman juga menjadi kendala tambahan. Distribusi energi dan pupuk yang tertahan selama konflik tidak bisa langsung dipulihkan dalam waktu singkat.

“Tidak tiba-tiba ratusan ribu ton minyak atau urea atau pupuk atau gas cair langsung sampai ke tujuan,” ujar profesor kebijakan pangan City University London Tim Lang.

Di sisi harga, tekanan justru meningkat. Harga pupuk eceran melonjak signifikan dalam beberapa pekan terakhir, dengan kenaikan mencapai dua digit.

Urea mencatat lonjakan tertinggi dengan kenaikan hingga 34% dibandingkan bulan sebelumnya dan harga rata-rata mencapai US$838 per ton. Pupuk nitrogen lainnya seperti UAN28 dan UAN32 masing-masing naik 21%, sementara anhidrat meningkat 18%.

Kenaikan juga terjadi pada pupuk fosfat dan kalium, termasuk DAP, MAP, dan potash, meski dengan laju yang lebih moderat.

Di tingkat petani, ketidakpastian mulai bergeser dari jangka pendek ke jangka menengah. Kekhawatiran tidak hanya terjadi pada musim tanam 2026, tetapi juga mulai meningkat untuk 2027.

Presiden National Corn Growers Association di AS, Jed Bower, mengatakan tekanan harga sudah terjadi bahkan sebelum konflik berlangsung.

“Harga pupuk sudah tinggi bahkan sebelum perang di Iran dimulai. Tekanan tambahan dari penutupan Selat Hormuz hanya memperburuk situasi, terutama saat melihat ke tahun 2027,” katanya.

Survei asosiasi tersebut menunjukkan jumlah petani yang mengkhawatirkan kondisi 2027 hampir dua kali lebih banyak dibandingkan 2026.

Kondisi ini mencerminkan dampak berkepanjangan dari gangguan rantai pasok global, ditambah dengan potensi penurunan produksi di sejumlah negara pemasok.

Pelaku pasar menilai, meskipun sebagian kebutuhan pupuk untuk musim tanam 2026 telah diamankan, risiko keterbatasan pasokan dan harga tinggi masih akan berlanjut hingga akhir tahun dan memengaruhi siklus tanam berikutnya.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengungkapkan sejumlah negara kini mengincar pupuk dari Indonesia sebagai imbas krisis geopolitik di Timur Tengah yang memicu gangguan suplai urea dunia. Terdapat enam negara yang ingin mengimpor pupuk dari Indonesia.

"Mereka mau impor pupuk dari Indonesia, berapa pun mereka bayar," kata Wamentan di sela Konferensi Pupuk Asia 2026 di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Rabu (1/4/2026).

Wamentan mengungkapkan ada enam negara yang ingin mengimpor pupuk dari Indonesia, di antaranya India, Brasil, Australia, dan Filipina.

Konflik di Timur Tengah berimbas pada terganggunya jalur perdagangan global di Selat Hormuz, termasuk pasokan pupuk. Sekitar 30 persen pupuk dunia melewati jalur vital tersebut.

Akibatnya, terjadi kenaikan harga signifikan. Berdasarkan data Trading Economics yang diakses pada Rabu (1/4/2026) pukul 13.00 WITA, harga urea per ton menyentuh 690 dolar AS, melonjak dari awal Januari 2026 yang berada di kisaran 350–380 dolar AS.

Sudaryono menjelaskan Indonesia berpotensi besar menjadi stabilisator pasokan pupuk dunia di tengah krisis geopolitik tersebut, setelah pemerintah memastikan kebutuhan pupuk untuk pertanian dalam negeri mencukupi.

"Saat krisis (geopolitik), untuk urusan pupuk itu aman. Kebutuhan urea dalam negeri bisa kami penuhi," ujarnya.

Untuk itu, ia mengajak para petani agar tidak khawatir terkait pasokan pupuk di dalam negeri karena krisis geopolitik tersebut tidak memengaruhi suplai di Tanah Air.

Menurut dia, saat ini kapasitas produksi pupuk di Indonesia mencapai sekitar 14,5 juta hingga 15 juta ton per tahun.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Penutupan efektif Selat Hormuz mengirimkan gelombang kejut ke pasar energi global. Tak hanya itu, efeknya juga berpengaruh pada pasokan pupuk di tengah kenaikan biaya yang mengancam jadwal produksi petani serta ketahanan pasokan pangan dunia.

Konflik bersenjata yang sedang berlangsung di Timur Tengah, yang dimulai pada 28 Februari saat AS dan Israel melancarkan serangan bersama terhadap Iran, telah memicu efek domino terhadap biaya input pertanian.

Ketegangan regional di Timur Tengah terus meningkat sejak dimulainya serangan AS-Israel terhadap Iran. Teheran membalas dengan serangan drone dan rudal yang menargetkan Israel, serta Yordania, Irak, dan negara-negara Teluk yang menampung aset militer AS. Serangan tersebut menimbulkan korban jiwa, kerusakan infrastruktur, serta mengganggu pasar global dan sektor penerbangan.

Teheran juga mengendalikan Selat Hormuz, jalur perairan krusial bagi distribusi energi global dan pasokan lainnya ke sebagian besar wilayah Asia.

Gangguan pada rantai pasok pupuk dan energi di kawasan tersebut menghentikan jalur perdagangan penting bagi pertanian global, sehingga memicu risiko krisis pangan yang bahkan lebih dalam dibandingkan tahun 2022 saat perang Rusia-Ukraina dimulai.

Hampir terhentinya lalu lintas pengiriman di Selat Hormuz telah mengganggu 38 persen pasokan pupuk berbasis nitrat global dan 20 persen pupuk berbasis fosfat, sehingga menimbulkan risiko langsung terhadap ketahanan pangan para petani di seluruh dunia.

Krisis yang berlangsung di Timur Tengah, sebagai pusat pasokan pupuk dan energi dunia, terus memburuk setiap hari, menurut data perusahaan analisis Kpler dan CRU.

Penutupan Selat Hormuz menyebabkan kontraksi 33 persen pada rantai pasok pupuk global, sementara ekspor urea kawasan tersebut sebesar 22 juta ton per tahun terhenti. Sekitar 46 persen pasokan urea global berasal dari kawasan Teluk, sehingga penghentian ekspor semakin memperparah krisis.

Sekitar setengah dari lebih dari 2,1 juta ton stok urea dalam dua tahun terakhir tidak dapat dimuat ke kapal akibat gangguan logistik. Kemacetan pengiriman ini berpotensi menyebabkan gagal panen di tengah musim panen global, menurut para ahli.

Keberlanjutan produksi pertanian modern sangat bergantung pada pasokan lebih dari 190 juta ton produk nutrisi tanaman yang digunakan setiap tahun di seluruh dunia, menurut Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO).

Sebagian besar pasokan tersebut terdiri atas 110 juta ton pupuk nitrogen. Namun, dalam kondisi saat ini, jenis pupuk ini menjadi yang paling rentan terhadap krisis geopolitik karena ketergantungannya yang tinggi pada gas alam sebagai bahan baku.

Fluktuasi harga energi menempatkan segmen terbesar pasar pupuk global di bawah tekanan biaya tinggi.

Selain pupuk berbasis nitrogen, dua produk utama lainnya adalah pupuk berbasis fosfor dan kalium yang masing-masing menyumbang 45 juta ton dan 40 juta ton.

Para ahli menyatakan bahwa gangguan sekecil apa pun dalam rantai pasok tiga input pertanian utama tersebut dapat menyebabkan penurunan produksi tanaman global yang sulit dipulihkan.

Selat Hormuz bukan sekadar jalur energi, tetapi juga rute transportasi paling penting di dunia untuk bahan baku strategis seperti urea dan amonia.

Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Bahrain merupakan pemasok utama pupuk nitrogen global, bersama Iran.

Memasuki musim tanam di belahan bumi utara, gangguan jalur pelayaran berpotensi memengaruhi produktivitas pertanian dan pasokan pangan.

Sementara itu, harga gas alam, yang menyumbang sekitar 80 persen biaya produksi pupuk nitrogen, melonjak tajam dan mendorong sejumlah fasilitas besar menghentikan operasi.

Harga urea dan amonia mengalami kenaikan signifikan setelah penutupan jalur tersebut. Harga urea naik dari 482,5 dolar AS per ton pada 27 Februari menjadi 720 dolar AS pada pertengahan Maret, atau meningkat sekitar 50 persen.

Harga amonia di Timur Tengah juga naik 24 persen hingga mendekati 600 dolar AS per ton.

Ketahanan pasokan global kini terancam akibat serangan militer terhadap infrastruktur energi regional serta deklarasi force majeure berulang oleh perusahaan energi.