Bisnis.com, BRISBANE — PT Pupuk Indonesia (Persero) memastikan ekspor pupuk ke sejumlah negara, termasuk Australia, tidak akan mengganggu pasokan bagi petani dalam negeri.

Presiden Direktur Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mengatakan perusahaan tetap memegang arahan pemerintah untuk mengutamakan pemenuhan kebutuhan pupuk nasional sebelum menyalurkan produk ke pasar ekspor.

“Pada prinsipnya arahan dari Bapak Presiden adalah penuhi dulu kebutuhan pupuk dalam negeri untuk para petani kita,” katanya dalam seremoni kedatangan pupuk urea ke Australia di Port of Brisbane, Senin (22/6/2026).

Rahmad menjelaskan Indonesia memiliki kapasitas produksi yang melebihi kebutuhan domestik. Kondisi tersebut membuat industri pupuk nasional memiliki surplus struktural sehingga sebagian produksi memang dirancang untuk pasar ekspor.

“Ini bukan karena ada krisis kemudian kita mengekspor, tapi karena memang desain secara struktural industri pupuk Indonesia sebagian adalah export-oriented,” ujarnya.

Komitmen tersebut disampaikan seiring dengan tibanya pengiriman perdana 47.250 ton urea dari Bontang ke Australia. Pengiriman tersebut merupakan bagian dari kerja sama antarpemerintah atau government to government (G2G) antara RI dan Australia dengan total volume mencapai 250.000 ton.

Rahmad mengatakan Indonesia juga tengah menjajaki peluang ekspor ke sejumlah negara lain seperti India dan Bangladesh yang membutuhkan tambahan pasokan pupuk.

Dia menegaskan ekspor pupuk tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan stabilitas pasokan negara tujuan maupun kebutuhan petani domestik.

“Karena desainnya industri kita memang sebagian untuk ekspor, maka kita tidak boleh menggunakan pupuk sebagai alat untuk mengganggu kestabilan negara. Itu adalah hal yang sangat clear dari prinsipnya,” katanya.

Menurut Rahmad, meningkatnya ketidakpastian geopolitik global membuat banyak negara mulai mencari pemasok pupuk yang lebih dekat dan andal. Indonesia dinilai memiliki keunggulan karena mampu menawarkan pasokan yang stabil sekaligus memiliki kedekatan geografis dengan pasar tujuan.

“Saya rasa dunia akan belajar pentingnya diversifikasi, pentingnya proximity, dan pentingnya reliability. Hari ini Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia adalah reliable supplier,” ujarnya.

Pemerintah Australia menyambut kedatangan pasokan pupuk dari Indonesia sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan kawasan.

First Assistant Secretary Department of Agriculture, Fisheries and Forestry Australia Amanda Calmers mengatakan pengiriman urea dari Indonesia memberikan kepastian pasokan bagi petani Australia sekaligus memperkuat keamanan pangan regional.

“Pupuk memberikan petani kelas dunia kami kepastian dan kepercayaan yang dibutuhkan. Selain itu, ekspor pupuk juga memastikan ketahanan pangan Australia dan regional lain yang lebih luas,” katanya dalam kesempatan yang sama.

Duta Besar Indonesia untuk Australia Siswo Pramono mengatakan kerja sama pupuk mencerminkan semakin eratnya integrasi rantai pasok pangan kedua negara.

Australia menjadi pemasok sejumlah komoditas penting bagi Indonesia seperti gandum dan kapas, sementara Indonesia memasok pupuk yang dibutuhkan sektor pertanian Australia.

“Indonesia yang kuat menguntungkan Australia, dan Australia yang kuat menguntungkan Indonesia,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia menargetkan mulai merealisasikan ekspor pupuk ke India pada tahun ini setelah negara tersebut menyatakan permintaan pasokan dari Kementerian Pertanian (Kementan) dengan volume mencapai 500.000 ton.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan permintaan tersebut disampaikan langsung oleh Duta Besar India kepada pemerintah Indonesia.

“Duta besar India telepon saya langsung meminta 500.000 ton. Nanti kita lihat. Kita kan mana harga paling menguntungkan. Jadi kalau kita ekspor, harga setinggi-tingginya. Tetapi kalau petani Indonesia turun 20% harga pupuk subsidi,” kata Amran di kediamannya di Kalibata 10, Jakarta Selatan, Selasa (19/5/2026).

Amran mengatakan pemerintah mengupayakan ekspor tersebut dapat terealisasi tahun ini karena Indonesia masih memiliki surplus pasokan pupuk.

“Iya. Kami upayakan tahun ini. Kelebihan kita masih banyak,” ujarnya.

Dia menuturkan ekspor pupuk Indonesia juga telah berjalan ke Australia dengan nilai mencapai Rp7 triliun. Amran mengemukakan bahwa Menteri Pertanian Australia Julie Collins sempat menghubunginya terkait kerja sama tersebut.

“Yang pupuk itu kita sudah ekspor kemarin. Nilainya sudah berjalan. Itu Rp7 triliun ke Australia. Menteri pertaniannya langsung telepon saya 3 hari lalu kalau tidak salah, pagi-pagi telepon, Julie Collins. Nah ini sudah ekspor. Yang minta adalah Filipina, Brasil, Pakistan, India, dan masih ada lagi beberapa,” katanya.

Pemerintah tercatat telah melepas ekspor perdana pupuk urea ke Australia melalui Dermaga BSL PT Pupuk Kalimantan Timur, Bontang, Kamis (14/5/2026). Ekspor tersebut merupakan bagian dari kerja sama government-to-government (G2G) Indonesia-Australia untuk memperkuat ketahanan pangan kawasan Asia-Pasifik.

Pada tahap awal, volume ekspor yang dikirim mencapai 47.250 ton. Jumlah tersebut merupakan bagian dari komitmen kerja sama sebesar 250.000 ton dan ditargetkan meningkat menjadi 500.000 ton dengan nilai sekitar Rp7 triliun.

Berdasarkan data Kementan, produksi urea nasional pada tahun ini ditargetkan mencapai 7,8 juta ton, sedangkan kebutuhan domestik sekitar 6,3 juta ton. Dengan demikian, terdapat surplus sekitar 1,5 juta ton yang dapat dialokasikan untuk pasar ekspor.

Dihubungi terpisah, Sekretaris Perusahaan Pupuk Indonesia Yehezkiel Adiperwira mengatakan perseroan masih menunggu arahan pemerintah terkait rencana ekspor pupuk.

“Untuk rencana ekspor kami masih menunggu arahan dari Pemerintah karena saat ini fokus kami untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, terutama kebutuhan pupuk subsidi sedangkan untuk ekspor kami serahkan sepenuhnya atas hasil diplomasi G-to-G,” kata Yehezkiel kepada Bisnis.

Dia menjelaskan alokasi pupuk bersubsidi pada tahun ini mencapai 9,84 juta ton. Hingga 18 Mei 2026, realisasi penyaluran tercatat mencapai 3,70 juta ton.

Menurutnya, sejumlah negara telah menjalin komunikasi dengan pemerintah terkait kebutuhan pupuk dari Indonesia.

“Informasi yang kami terima, beberapa negara yang sudah menjalin komunikasi dengan Pemerintah melalui Kementan, yaitu Australia, India, Filipina, Brasil, Bangladesh,” ujarnya.

Meski demikian, Yehezkiel menegaskan pemenuhan kebutuhan pupuk domestik tetap menjadi prioritas utama.

“Keamanan pasokan dalam negeri menjadi prioritas saat ini,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Lonjakan harga pupuk global akibat konflik Timur Tengah mulai membuka risiko baru bagi ketahanan pangan dunia, tetapi di Indonesia justru memunculkan paradoks antara klaim surplus pasokan dan tekanan nyata di tingkat petani.

Gangguan rantai pasok pupuk yang dipicu konflik, termasuk potensi disrupsi di Selat Hormuz, mendorong kenaikan harga signifikan di berbagai negara. Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) mencatat hampir sepertiga kebijakan pangan global pada Maret 2026 terkait respons terhadap gangguan energi dan pupuk.

Harga urea di Amerika Serikat, misalnya, melonjak 41,1% dalam dua bulan terakhir dan 48,7% secara tahunan. Kenaikan ini terjadi saat harga komoditas pertanian relatif lebih rendah, mempersempit kemampuan petani menyerap biaya produksi.

Situasi tersebut meningkatkan risiko penurunan produksi pangan global. Kawasan Teluk, yang selama ini menyumbang sekitar 36% ekspor urea dunia, menjadi titik krusial. Gangguan terhadap ekspor dari Iran, Qatar, dan Arab Saudi berpotensi mengerek harga pupuk sekaligus mengganggu pasokan.

Dalam jangka menengah, tekanan ini dapat merambat ke harga pangan, terutama untuk komoditas yang sangat bergantung pada pupuk nitrogen seperti padi dan gandum.

Namun, di tengah tekanan global tersebut, pemerintah Indonesia menilai posisi domestik relatif aman.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyebut produksi pupuk nasional mencapai 7,8 juta ton, sementara kebutuhan dalam negeri sekitar 6 juta ton.

“Empat negara meminta langsung, India, Australia, Filipina, dan Brasil. Kita kemungkinan lepas Rp1 juta ton, nanti kita lihat mana yang terbaik untuk bangsa,” ujarnya, dikutip Rabu (29/4/2026)

Dia mengungkap bahwa Indonesia bahkan mulai dilirik sebagai pemasok alternatif di tengah ketatnya pasar global. Australia telah diputuskan menerima pasokan awal 250.000 ton urea.

Masih Impor

Meski demikian, ketahanan tersebut tidak sepenuhnya bebas risiko, terutama dari sisi bahan baku.

Direktur Operasi PT Pupuk Indonesia (Persero) Dwi Satryo Annurogo mengungkapkan ketergantungan terhadap impor masih menjadi titik lemah industri pupuk nasional.

Sekitar 32,9% bahan baku impor perusahaan berasal dari Timur Tengah. Bahkan, untuk sulfur, yang merupakan komponen penting dalam produksi pupuk, sebagian pasokan berasal dari kawasan yang terdampak konflik.

“Sulfur walaupun hanya 5%, itu kami dapatkan dari negara-negara yang terdampak konflik,” ujarnya.

Sebagai mitigasi, perusahaan mulai mengalihkan ketergantungan dari sulfur ke asam sulfat melalui kerja sama dengan produsen domestik.

“Kalau tidak dapat sulfur, kami dapatkan asam sulfat. Ini kami sudah membuat perjanjian dan akan berlanjut,” katanya.

Selain itu, diversifikasi sumber pasokan juga mulai dijajaki ke negara lain seperti Kanada. Namun, tingginya permintaan global menciptakan persaingan ketat antarnegara.

Akses Sulit

Di tengah klaim ketahanan pasokan pupuk tersebut, kondisi di tingkat petani menunjukkan dinamika berbeda.

Kepala Badan Perbenihan Nasional dan Pusat Pengkajian dan Penerapan Agroekologi Serikat Petani Indonesia (SPI) Kusnan menyebut ketersediaan pupuk secara nasional tidak selalu sejalan dengan akses di lapangan.

“Secara administratif stok mungkin aman, tapi di level petani tidak selalu mudah diakses,” ujarnya kepada Bisnis.

Menurutnya, kendala distribusi dan administrasi masih menjadi hambatan utama, mulai dari sistem penebusan hingga ketidaksesuaian data kebutuhan.

Di sisi harga, pupuk non-subsidi mengalami kenaikan 10%–15% dalam dua bulan terakhir, seiring naiknya harga gas dan bahan baku impor.

Kondisi ini menekan petani yang tidak masuk dalam skema subsidi, terutama di sektor hortikultura.

“Bahkan di beberapa wilayah toko kosong,” katanya.

Ketergantungan terhadap pupuk subsidi juga masih sangat tinggi, mencapai 80%–90%. Dengan margin usaha yang tipis, kenaikan biaya pupuk tanpa diimbangi harga jual gabah berpotensi langsung menggerus keuntungan petani.

Dampak Terlihat

Dalam pola tanam, dampaknya mulai terasa. Petani mulai mengurangi dosis pemupukan untuk menekan biaya, yang berisiko menurunkan produktivitas dan kualitas hasil panen.

“Akibat dosis tidak optimal, produktivitas per hektar terancam menurun,” ujarnya.

Kekhawatiran terbesar juga muncul jika gangguan global berlanjut hingga musim tanam berikutnya.

Petani menghadapi risiko “kelangkaan di tengah musim”, ketika pupuk sulit didapat atau harganya melonjak di luar jangkauan.

“Petani takut tidak bisa menutup modal kerja saat panen nanti,” kata Kusnan.

Situasi ini menunjukkan bahwa ketahanan pupuk nasional tidak hanya ditentukan oleh volume produksi, tetapi juga oleh distribusi, akses, dan stabilitas harga di tingkat petani.

Di tengah tekanan global yang semakin intens, celah pada rantai pasok domestik berpotensi menjadi titik lemah yang menentukan keberlanjutan produksi pangan nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia berada dalam posisi surplus pupuk di tengah ancaman krisis global akibat konflik Timur Tengah, dengan potensi ekspor hingga 1 juta ton untuk merespons lonjakan permintaan internasional.

Krisis geopolitik di kawasan Teluk Persia memicu kekhawatiran gangguan pasokan pupuk dunia, mengingat wilayah tersebut merupakan pusat produksi utama pupuk berbasis nitrogen dan fosfat.

Gangguan distribusi dari kawasan tersebut telah mendorong kenaikan harga pupuk global, yang berpotensi menekan produksi pertanian dan memicu kenaikan harga pangan. Di tengah situasi tersebut, Indonesia justru mencatat kelebihan pasokan pupuk.

Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengatakan produksi pupuk nasional saat ini mencapai sekitar 7,8 juta ton, sedangkan kebutuhan domestik berada di kisaran 6 juta ton.

“Artinya ada potensi sekitar 1 juta ton [pupuk] yang bisa kita ekspor,” ujarnya saat ditemui di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Amran menyebut permintaan ekspor pupuk datang dari sejumlah negara, antara lain India, Australia, Filipina, dan Brasil. Dia mengungkapkan Australia telah mendapatkan alokasi awal sebesar 250.000 ton, sementara permintaan dari negara lain masih dalam tahap pertimbangan.

Amran menegaskan keputusan ekspor akan mempertimbangkan kepentingan nasional, termasuk menjaga kecukupan pasokan dalam negeri.

Menurut International Food Policy Research Institute (IFPRI), lonjakan permintaan global terjadi seiring peran penting kawasan Teluk sebagai pemasok utama urea dunia, yang menyumbang sekitar 36% ekspor global dalam beberapa tahun terakhir.

Gangguan pasokan dari kawasan tersebut berpotensi meningkatkan harga pupuk secara signifikan, terutama untuk produk berbasis nitrogen yang sangat dibutuhkan dalam produksi pangan.

Kondisi ini dapat memperburuk rasio biaya produksi pertanian, karena kenaikan harga pupuk tidak selalu diikuti kenaikan harga komoditas pertanian.

Meski demikian, dampak terhadap produksi tidak terjadi secara langsung, karena sebagian unsur hara masih tersedia di tanah dan petani dapat menyesuaikan pola tanam.

Namun, jika kenaikan harga berlangsung dalam jangka panjang, risiko penurunan hasil panen dan lonjakan harga pangan menjadi semakin besar.

Dalam konteks ini, posisi surplus Indonesia dinilai strategis untuk menjaga stabilitas domestik sekaligus memanfaatkan peluang ekspor di tengah krisis global.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengungkapkan meningkatnya minat sejumlah negara terhadap pupuk urea asal Indonesia seiring kondisi produksi dalam negeri yang mengalami surplus.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut negara seperti India dan Filipina mulai mengajukan permintaan impor, menyusul langkah Australia yang lebih dulu mendapatkan persetujuan ekspor dari pemerintah Indonesia.

“Pupuk kita mengalami surplus sehingga beberapa negara, seperti India, Filipina, maupun Australia meminta kepada Indonesia,” ujar Airlangga dalam konferensi pers, Kamis (23/4/2026).

Menurutnya, daya tarik pupuk Indonesia tidak lepas dari harga yang kompetitif. Hal ini didukung kebijakan pemerintah yang menetapkan harga gas untuk industri pupuk di kisaran US$6 per MMBTU guna menjaga Harga Eceran Tertinggi (HET).

Pemerintah menegaskan, ekspor dilakukan tanpa mengganggu kebutuhan domestik. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, produksi urea nasional mencapai 7,8 juta ton, sementara kebutuhan dalam negeri sekitar 6,3 juta ton.

Dengan kondisi tersebut, Indonesia memiliki potensi ekspor hingga sekitar 1 juta ton ke berbagai negara, termasuk Thailand dan Brasil.

Selain memberikan nilai tambah ekonomi, ekspor pupuk juga dinilai memperkuat posisi Indonesia dalam ketahanan pangan global.

Airlangga menambahkan, kondisi surplus ini menjadi indikator bahwa sektor pupuk nasional cukup tangguh dalam menopang kebutuhan pangan.

“Indonesia punya resiliensi di sektor pangan, terutama karena dari segi pupuk urea juga aman,” ujarnya.

Kendati demikian, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan bahwa hingga saat ini pemerintah baru menyetujui ekspor ke Australia sebesar 250.000 ton. Keputusan tersebut telah mendapat persetujuan Presiden Prabowo Subianto dan disambut positif oleh Perdana Menteri Anthony Albanese.

“PM Albanese menyampaikan apresiasi atas persetujuan ekspor pupuk urea Indonesia ke Australia sebesar 250.000 ton pada tahap pertama,” kata Teddy melalui keterangan tertulisnya, Kamis (23/4/2026).

Di sisi lain, kerja sama ini juga memperkuat hubungan bilateral, khususnya dengan Australia. Dalam komunikasi terbaru, Albanese menekankan pentingnya kemitraan kedua negara dalam menjaga stabilitas pasokan kebutuhan pokok di tengah dinamika global.

“Hubungan yang kuat di kawasan kita semakin penting dari sebelumnya, dan kita adalah sahabat yang paling erat,” ujar Albanese.

Ke depan, pemerintah memastikan ekspor pupuk akan tetap dikendalikan secara hati-hati agar keseimbangan antara kebutuhan domestik dan peluang pasar global tetap terjaga.

IDXChannel - Pemerintah Indonesia membuka peluang ekspor pupuk urea ke India. Hal ini disampaikan Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono, menyusul adanya surplus produksi pupuk nasional.

Menurutnya, Indonesia memiliki kelebihan stok pupuk sekitar 1,5 juta ton yang berpotensi diekspor ke negara mitra, termasuk India. Namun begitu, ia menegaskan bahwa prioritas utama tetap pada pemenuhan kebutuhan petani dalam negeri.

“Kita Indonesia akan mengutamakan kebutuhan pupuk dalam negeri. Setelah kita hitung, ada ekses atau kelebihan sekitar 1,5 juta ton yang bisa kita ekspor ke luar negeri,” kata Sudaryono usai menerima audiensi Duta Besar India untuk Indonesia, Sandeep Chakravorty dan jajaran Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC), Kamis (16/4/2026).

Ia menambahkan, perbedaan musim tanam antara Indonesia dan India turut menjadi faktor pendukung keamanan pasokan pupuk nasional. Dengan kondisi tersebut, ekspor dapat dilakukan tanpa mengganggu distribusi dalam negeri.

Dari sisi produksi, kapasitas nasional Pupuk Indonesia (Persero) disebut telah mencapai 14,65 juta ton per tahun. Rinciannya meliputi 9,36 juta ton urea, 4,52 juta ton NPK, 750 ribu ton ZA, dan 20 ribu ton ZK. Kapasitas ini dinilai cukup kuat untuk menjaga ketahanan pupuk nasional di tengah dinamika global.

“Inikan membuktikan bahwa kita punya ketahanan pupuk di tengah situasi perang ini, ketahanan pupuk kita kuat. Saya ingin menyampaikan kepada seluruh petani di Indonesia bahwa pupuk kita cukup dan tidak terpengaruh oleh kondisi perang, bahkan berlebih,” kata Sudaryono.

Dalam kesempatan yang sama, Duta Besar India untuk Indonesia, Sandeep Chakravorty, menyambut positif peluang kerja sama tersebut dan menegaskan kesiapan India untuk mengimpor pupuk dari Indonesia melalui skema antar pemerintah.

“Ada permintaan dari India untuk mengimpor pupuk dari Indonesia. Bapak Wamentan telah menyampaikan dengan sangat jelas bahwa ekspor hanya akan dilakukan setelah kebutuhan dalam negeri terpenuhi. Jika terdapat surplus, maka kami akan sangat senang untuk membelinya dari Indonesia melalui skema kerja sama antar pemerintah (G2G),” tuturnya.

Sementara itu, Direktur Utama Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC), Rahmad Pribadi, menegaskan bahwa kebijakan ekspor akan dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan siklus tanam nasional.

“Kita ekspor ketika kebutuhan dalam negeri mencukupi. Kalau hitungan total nasional kan ada ekses tapi kita tahu ada musim tanam dan musim di luar tanam. Kita tidak mungkin ekspor saat musim tanam,” kata Rahmad.

Ia menambahkan, kondisi ini sekaligus menempatkan Indonesia pada posisi strategis dalam menjaga stabilitas pasokan pupuk di tingkat regional.

“Ini membuktikan resiliensi Indonesia di tengah gejolak global. Di sektor industri pupuk, kita tidak rentan, justru bisa mengambil peran membantu negara-negara yang membutuhkan pupuk,” tambahnya.

Saat ini, stok pupuk nasional tercatat sekitar 1,2 juta ton, dengan tambahan produksi harian mencapai 25.000 ton urea dan 15.000 ton NPK. Pemerintah memastikan ketersediaan tersebut sangat mencukupi untuk mendukung sektor pertanian nasional sekaligus membuka peluang ekspor.

“Saat ini (stok pupuk) 1,2 juta ton, ditambah produksi harian sekitar 25.000 ton urea dan 15.000 ton NPK. Jadi sangat cukup,” ujar Rahmad.

(Febrina Ratna Iskana)