Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia dan Australia dinilai memiliki peluang besar menjadi poros ekonomi atau economic powerhouse di kawasan Asia Pasifik seiring semakin terintegrasinya rantai pasok kedua negara, mulai dari pupuk, pangan, mineral hingga industri manufaktur.

Duta Besar Indonesia untuk Australia Siswo Pramono menilai krisis geopolitik global justru memperlihatkan besarnya potensi kolaborasi ekonomi kedua negara. Indonesia memiliki keunggulan manufaktur dan pengolahan, sementara Australia unggul sebagai pemasok berbagai bahan baku strategis yang dibutuhkan industri nasional.

Menurutnya, hubungan ekonomi Indonesia dan Australia semakin konvergen karena masing-masing negara mengisi kebutuhan yang tidak dimiliki pihak lainnya. Australia membutuhkan pupuk urea untuk mendukung sektor pertanian, sedangkan Indonesia memerlukan fosfat, gandum, kapas hingga berbagai mineral yang tersedia melimpah di Negeri Kanguru.

"Indonesia dan Australia itu harus jadi yang namanya economic powerhouse bersama-sama. Bahan baku dari sini diolah di Indonesia, kemudian dikirim lagi untuk diproses lebih lanjut dengan teknologi tinggi," kata Siswo saat ditemui di Brisbane, Australia, Senin (22/6/2026).

Menurut Siswo, kerja sama government-to-government (G2G) untuk mengekspor pupuk urea dari RI ke Australia menunjukkan bahwa struktur ekonomi Indonesia dan Australia sesungguhnya saling melengkapi.

Australia selama ini mengandalkan pasokan sekitar 2 juta ton pupuk dari kebutuhan total 3,7 juta ton per tahun yang sebagian besar berasal dari Timur Tengah. Namun, konflik Iran-AS dan penutupan Selat Hormuz mengancam keberlanjutan pasokan tersebut.

Di sisi lain, Indonesia merupakan salah satu produsen urea terbesar dunia, tetapi masih bergantung pada impor fosfat dari kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara untuk memenuhi kebutuhan industri pupuk domestik.

"Kalau tidak ada krisis mungkin orang tidak mikir ke situ. Sekarang Australia sadar bahwa di sebelahnya ada produsen urea besar. Kita juga sadar bahwa fosfat ternyata tersedia di Australia," ujar Siswo saat ditemui di Brisbane, Senin (22/6/2026).

Kesadaran tersebut kemudian mendorong kedua negara membangun pola kerja sama yang lebih terintegrasi. Indonesia memasok urea ke Australia, sementara kebutuhan fosfat untuk industri pupuk nasional dapat diperoleh dari Australia melalui kontrak jangka panjang.

Seperti diketahui, Australia resmi menerima 47.250 ton pupukureadari Indonesia dalam pengiriman perdana yang menjadi implementasi kerja samaG2G pertama di sektor pupuk antara kedua negara.

Pupuk urea yang diekspor oleh PTPupuk Indonesia(Persero) tersebut bersandar di Port of Brisbane, Australia, pada Senin (22/6/2025). Pengiriman tersebut merupakan bagian dari kontrak pasokan sebanyak 250.000 ton kedua negara, dengan PT Pupuk Indonesia dan Incitec Pivot Fertilisers sebagai pelaksana kerja sama tersebut.

Sementara itu, Indonesia juga memperoleh tambahan pasokan liquefied petroleum gas (LPG) dari Australia untuk menutupi kekurangan pasokan akibat terganggunya distribusi dari Timur Tengah setelah penutupan Selat Hormuz.

Sepanjang 2026, jumlah kargo LPG Australia yang dikirim ke Indonesia dilaporkan meningkat hingga tiga kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Pasokan tambahan tersebut berasal dari Ichthys Project yang dioperasikan oleh INPEX di Australia Barat dan Northern Territory.

Menurut Siswo, pola tersebut tidak hanya menciptakan ketahanan pasokan bagi kedua negara, tetapi juga memperlihatkan bagaimana hubungan ekonomi Indonesia dan Australia bergerak dari sekadar transaksi perdagangan menuju kemitraan industri yang lebih dalam.

"Ekonomi kita itu tidak hanya komplementer, tetapi mulai konvergen. Ini bisa lebih bagus lagi kalau aspek perdagangan dibawa ke investasi,” jelasnya.

Siswo menilai perubahan pola pikir tersebut penting karena selama ini Indonesia dan Australia cenderung melihat peluang ekonomi di kawasan lain dibandingkan di antara keduanya sendiri. Indonesia selama bertahun-tahun lebih fokus pada pasar Eropa, Amerika Serikat, dan China. Sebaliknya, Australia menjadikan China sebagai mitra dagang utama, sementara investasi lebih banyak mengalir dari Amerika Serikat dan Eropa.

Siswo mengatakan Australia unggul sebagai pemasok bahan baku, sementara Indonesia memiliki kapasitas manufaktur yang jauh lebih besar. Kontribusi sektor manufaktur terhadap produk domestik bruto Indonesia mencapai sekitar 20%, sedangkan di Australia hanya sekitar 5%.

Didukung Banyak Faktor

Potensi kerja sama juga didukung oleh keunggulan biaya produksi Indonesia. Siswo menyebut biaya tenaga kerja dan energi di Indonesia jauh lebih kompetitif dibandingkan Australia. Upah minimum di sejumlah kawasan industri Indonesia masih berada di kisaran A$300 per bulan, sementara di Australia mencapai sekitar A$3.500 per bulan.

Karena itu, berbagai proses manufaktur yang membutuhkan banyak tenaga kerja dan energi dinilai lebih efisien dilakukan di Indonesia sebelum hasilnya dipasarkan kembali ke Australia maupun negara lain.

Selain itu, Siswo menilai konflik berkepanjangan di Timur Tengah telah membuat pelaku industri mulai menghitung ulang risiko ketergantungan terhadap jalur perdagangan yang melewati kawasan rawan konflik seperti Selat Hormuz dan Laut Merah.

Sebaliknya, hubungan Indonesia dan Australia memiliki keunggulan berupa jalur perdagangan yang relatif aman tanpa ketergantungan terhadap titik-titik sempit atau choke points yang rentan terganggu konflik.

"Nah, sekarang antara Australia dan Indonesia ada tidak choke point? Tidak ada. Lautnya terbuka. Orang mulai berpikir bahwa hubungan dengan Indonesia atau Australia itu aman," ujarnya.

Siswo bahkan menyebut stabilitas kawasan Asia Tenggara selama lebih dari lima dekade menjadi modal penting yang semakin diperhitungkan investor global. Faktor keamanan tersebut diperkirakan akan semakin mendorong relokasi rantai pasok dan investasi ke kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

Evaluasi IA-CEPA

Dalam konteks yang lebih luas, Siswo menilai penguatan hubungan ekonomi Indonesia dan Australia juga menjadi bagian dari evaluasi implementasi Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) yang mulai berlaku pada 2020.

Dia menyebut perjanjian tersebut telah menghasilkan peningkatan signifikan dalam hubungan ekonomi kedua negara.

Total perdagangan Indonesia dan Australia meningkat dari sekitar A$14 miliar pada awal 2000-an menjadi sekitar A$32 miliar dalam lima tahun terakhir. Ekspor Indonesia ke Australia juga meningkat sekitar 28% sejak IA-CEPA diberlakukan.

Meski neraca perdagangan barang masih mencatat defisit sekitar A$8 miliar, surplus perdagangan jasa yang mencapai sekitar A$7,8 miliar membuat defisit keseluruhan kedua negara menyusut drastis menjadi sekitar A$200 juta.

Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan posisi tahun 2021 ketika defisit gabungan perdagangan barang dan jasa masih mencapai sekitar A$9 miliar.

Karena itu, menurut Siswo, tantangan berikutnya bukan lagi membuktikan efektivitas IA-CEPA, melainkan mempercepat implementasinya agar manfaat ekonomi yang dihasilkan menjadi lebih besar.

"Kalau melihat hasil lima tahun pertama, kita berada di arah yang benar. Tetapi kecepatannya belum cukup. Yang perlu ditambah sekarang adalah speed-nya," katanya.

Hubungan Indonesia dan Australia, lanjut Siswo, tidak lagi semata-mata dibangun atas kebutuhan sesaat akibat krisis global. Kedua negara mulai melihat adanya kepentingan jangka panjang untuk membangun ekosistem industri yang lebih dekat, lebih aman, dan lebih terintegrasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengungkapkan meningkatnya minat sejumlah negara terhadap pupuk urea asal Indonesia seiring kondisi produksi dalam negeri yang mengalami surplus.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut negara seperti India dan Filipina mulai mengajukan permintaan impor, menyusul langkah Australia yang lebih dulu mendapatkan persetujuan ekspor dari pemerintah Indonesia.

“Pupuk kita mengalami surplus sehingga beberapa negara, seperti India, Filipina, maupun Australia meminta kepada Indonesia,” ujar Airlangga dalam konferensi pers, Kamis (23/4/2026).

Menurutnya, daya tarik pupuk Indonesia tidak lepas dari harga yang kompetitif. Hal ini didukung kebijakan pemerintah yang menetapkan harga gas untuk industri pupuk di kisaran US$6 per MMBTU guna menjaga Harga Eceran Tertinggi (HET).

Pemerintah menegaskan, ekspor dilakukan tanpa mengganggu kebutuhan domestik. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, produksi urea nasional mencapai 7,8 juta ton, sementara kebutuhan dalam negeri sekitar 6,3 juta ton.

Dengan kondisi tersebut, Indonesia memiliki potensi ekspor hingga sekitar 1 juta ton ke berbagai negara, termasuk Thailand dan Brasil.

Selain memberikan nilai tambah ekonomi, ekspor pupuk juga dinilai memperkuat posisi Indonesia dalam ketahanan pangan global.

Airlangga menambahkan, kondisi surplus ini menjadi indikator bahwa sektor pupuk nasional cukup tangguh dalam menopang kebutuhan pangan.

“Indonesia punya resiliensi di sektor pangan, terutama karena dari segi pupuk urea juga aman,” ujarnya.

Kendati demikian, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan bahwa hingga saat ini pemerintah baru menyetujui ekspor ke Australia sebesar 250.000 ton. Keputusan tersebut telah mendapat persetujuan Presiden Prabowo Subianto dan disambut positif oleh Perdana Menteri Anthony Albanese.

“PM Albanese menyampaikan apresiasi atas persetujuan ekspor pupuk urea Indonesia ke Australia sebesar 250.000 ton pada tahap pertama,” kata Teddy melalui keterangan tertulisnya, Kamis (23/4/2026).

Di sisi lain, kerja sama ini juga memperkuat hubungan bilateral, khususnya dengan Australia. Dalam komunikasi terbaru, Albanese menekankan pentingnya kemitraan kedua negara dalam menjaga stabilitas pasokan kebutuhan pokok di tengah dinamika global.

“Hubungan yang kuat di kawasan kita semakin penting dari sebelumnya, dan kita adalah sahabat yang paling erat,” ujar Albanese.

Ke depan, pemerintah memastikan ekspor pupuk akan tetap dikendalikan secara hati-hati agar keseimbangan antara kebutuhan domestik dan peluang pasar global tetap terjaga.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menerima sambungan telepon dari Perdana Menteri Australia Anthony Albanese pada Selasa (21/4/2026) sore.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan bahwa dalam komunikasi tersebut, PM Albanese menyampaikan apresiasi atas langkah Indonesia memulai ekspor pupuk urea ke Australia sebesar 250.000 ton pada tahap awal.

“PM Albanese menyampaikan apresiasi atas persetujuan Bapak Presiden terkait ekspor pupuk urea Indonesia ke Australia sebesar 250.000 ton pada tahap pertama,” katanya pada Selasa (21/4/2026).

Selain Australia, Indonesia juga tengah memperluas jangkauan pasar ekspor pupuk dengan menjajaki pengiriman ke sejumlah negara lain sebagai bagian dari penguatan peran Indonesia dalam rantai pasok global. Total komitmen ekspor tersebut mencapai sekitar 1 juta ton.

“Ke depan, sebagian pupuk urea juga akan diekspor ke India, Filipina, Thailand, dan Brasil, dengan total komitmen ekspor mencapai kurang lebih 1 juta ton,” lanjut Teddy.

Di sisi lain, pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ekspor dilakukan secara terukur dengan tetap menjaga keseimbangan pasokan dalam negeri, seiring kapasitas produksi nasional yang memadai. Saat ini, jumlah produksi urea nasional berada di atas kebutuhan dalam negeri.

“Sesuai data Menteri Pertanian, total produksi urea nasional sebesar 7,8 juta ton dan kebutuhan dalam negeri sekitar 6,3 juta ton,” tutur Teddy.

Dengan pendekatan tersebut, ekspor tidak hanya memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional, tetapi juga tetap menjamin ketersediaan pupuk bagi kebutuhan petani di dalam negeri.

“Langkah ini diharapkan tetap menjaga ketahanan pasokan domestik sekaligus memperkuat kontribusi Indonesia di pasar global,” tandas Teddy.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) membuka peluang ekspor pupuk urea hingga 1,5 juta ton di tengah lonjakan harga global imbas dampak penutupan Selat Hormuz. Namun, pemerintah menegaskan kebutuhan dalam negeri tetap menjadi prioritas utama.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menyampaikan Indonesia berada dalam posisi relatif aman karena mampu memproduksi urea secara mandiri berbasis gas alam domestik.

Sudaryono menyampaikan konflik global yang berdampak pada penutupan Selat Hormuz telah mengganggu rantai pasok pupuk dunia. Menurutnya, sekitar sepertiga distribusi pupuk global diketahui melewati jalur tersebut.

Dia menjelaskan kebutuhan pupuk secara umum didominasi oleh unsur nitrogen (N) atau urea, disusul fosfat (P) dan kalium (K). Untuk komponen P dan K, Indonesia masih bergantung pada impor, tapi sumbernya telah terdiversifikasi sehingga tidak terlalu terdampak langsung oleh gangguan di Selat Hormuz.

“Untuk urea, kita ini adalah bisa mencukupi tanpa kebutuhan impor, karena bahan baku urea yang paling besar dibutuhkan untuk industri urea ini adalah gas, gas alam,” kata Sudaryono saat ditemui di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Rabu (15/4/2026).

Dia mengungkapkan, total produksi pupuk nasional mencapai sekitar 14,5 juta ton per tahun. Dari jumlah tersebut, terdapat potensi kelebihan (excess) urea sekitar 1,5 juta ton pada 2026 yang dapat dialokasikan untuk ekspor.

“Sudah dihitung, diperkirakan di tahun 2026 ini akan ada ekses urea 1,5 juta ton. Nah, ekses urea 1,5 juta ton inilah yang kemudian banyak diminati oleh beberapa negara sahabat dari Indonesia,” ujarnya.

Sejumlah negara yang telah menyatakan minat antara lain India, Filipina, Brasil, dan Australia. Bahkan, Sudaryono mengaku baru saja menerima Duta Besar Australia untuk Indonesia guna membahas peluang kerja sama tersebut.Meski demikian, dia menegaskan pemerintah tidak akan mengorbankan pasokan dalam negeri demi ekspor.

“Tapi yang kita ekspor adalah yang betul-betul kita penuhi dulu kebutuhan dalam negeri kita, baru sisanya nanti kita ekspor,” imbuhnya.

Adapun dalam menghadapi krisis global, pemerintah juga mengandalkan strategi diversifikasi sumber bahan baku pupuk dari berbagai negara seperti Aljazair, Maroko, Yordania, Laos, Australia, hingga Kanada.

“Jadi kita relatif resilient, jadi kita punya daya tahan yang cukup bagus karena kita sumber bahan baku yang impor tadi itu kemudian kita terdiversifikasi,” tuturnya.

Harga Melonjak, Permintaan Global Membeludak

Di sisi lain, harga pupuk urea global saat ini mengalami lonjakan signifikan. Sudaryono menyebut harga yang sebelumnya berada di kisaran US$600—US$700 per ton kini telah menembus US$900 per ton.

“Kita mengikuti harga pasar dunia. Yang kita jual ngikuti harga pasar dunia,” tuturnya.

Menurut Sudaryono, lonjakan harga urea ini dipicu tingginya permintaan global di tengah terganggunya pasokan dari sejumlah negara produsen utama. Bahkan, dia memadang banyak negara tetap membeli pupuk meski harga tinggi karena sifatnya yang esensial bagi produksi pangan.

Lebih lanjut, Sudaryono memastikan ketersediaan pupuk untuk petani dalam negeri dalam kondisi aman, termasuk pupuk bersubsidi yang mencapai sekitar 4,6 juta ton.

Meski begitu, dia mengakui, di lapangan masih ditemukan kasus kelangkaan pupuk sementara di tingkat kios. Namun, hal itu lebih disebabkan oleh tingginya serapan petani, sehingga distribusi belum selalu sejalan dengan kebutuhan di lapangan.

“Jadi kalau misalnya ada petani nyari pupuk di kios barangkali belum ada, tunggu 1-2 hari, insya Allah nanti barang itu akan ada,” terangnya.

Menurutnya, tingginya serapan pupuk justru menjadi sinyal positif karena menunjukkan aktivitas tanam petani meningkat. Hal ini juga sejalan dengan data penyuluh pertanian yang mencatat luas tanam harian dan terkonfirmasi dengan tingginya konsumsi pupuk di tingkat petani.