JAKARTA, KOMPAS.com - Empat calon Ketua Umum (Caketum) Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) resmi mendapatkan nomor urut menjelang Musyawarah Nasional (Munas) XVIII yang dijadwalkan berlangsung pada 10 Juni 2026.

Hasil pengundian menetapkan Reynaldo Bryan sebagai nomor urut 1, Ade Jona nomor 2, Afi Kalla nomor 3, dan Anthony Leong nomor 4.

Penetapan nomor urut ini menandai dimulainya tahapan kampanye. Para kandidat akan menyampaikan visi-misi dan strategi dalam mendorong peran pengusaha muda di tengah tantangan ekonomi.

Ketua Steering Committee Munas XVIII BPP HIPMI, Tri Febrianto, mengatakan kontestasi ini diharapkan tidak hanya berorientasi pada pemilihan pimpinan, tetapi juga menghasilkan gagasan konkret bagi penguatan sektor usaha.

“Semangatnya bukan hanya menang, tapi bagaimana bersama-sama membesarkan HIPMI,” ujar Tri dalam keterangan resmi, Minggu (26/4/2026).

Munas XVIII diharapkan dapat menghasilkan pemimpin yang mampu menjawab tantangan, mulai dari digitalisasi bisnis, perluasan akses pasar, hingga penguatan jaringan pengusaha muda di tingkat global.

Ketua Organizing Committee Munas XVIII HIPMI, Arief Satria Kurniagung, menyebutkan masa kampanye akan berlangsung sekitar satu setengah bulan, dengan agenda kuliah umum di delapan provinsi dan tiga kali debat antar kandidat.

“Dalam satu setengah bulan ke depan, para caketum akan menjalankan masa kampanye antara lain kuliah umum di delapan provinsi, tiga kali debat antar caketum menuju ke acara Munas pada tanggal 10 Juni 2026," ujar Arief.

"Tentunya ini menjadi tantangan tersendiri bagi masing-masing caketum untuk berkeliling ke 38 provinsi dalam waktu yang relatif singkat,” lanjut dia.

Sementara itu, Ketua Umum BPP HIPMI Akbar Himawan Buchari menilai kepemimpinan baru HIPMI akan berperan penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional, terutama di tengah ketidakpastian global.

“Keempat calon ketua umum adalah kader HIPMI terbaik saat ini. Dalam menghadapi tantangan ke depan di tengah ketidakpastian geopolitik, diperlukan sinergi seluruh pengusaha nasional untuk membangun ketahanan ekonomi," ujar Akbar.

"Saya yakin dengan kolaborasi, HIPMI dapat berkontribusi secara maksimal untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi 8 persen,” pungkasnya.

Para kandidat selanjutnya dijadwalkan memasuki fase penyampaian visi-misi sebagai bagian dari tahapan kampanye.

Munas XVIII BPP HIPMI pun diharapkan dapat memperkuat peran pengusaha muda dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA, KOMPAS.com - Steering Committee (SC) Musyawarah Nasional (Munas) XVIII Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) menetapkan empat kandidat calon ketua umum untuk periode mendatang.

Keempat kandidat tersebut adalah Ade Jona Prasetyo, Anthony Leong, Reynaldo Bryan, dan Afifuddin Kalla.

Ketua SC Munas XVIII BPP HIPMI, Tri Febrianto Damu, mengatakan penetapan dilakukan setelah seluruh kandidat melalui proses verifikasi administrasi dan evaluasi sesuai ketentuan organisasi.

“Seluruh tahapan seleksi telah dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Kami memastikan seluruh kandidat telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan,” ujar Tri dalam keterangannya, dikutip Kamis (23/4/2026).

Tahapan berikutnya, para kandidat akan mengikuti pengambilan nomor urut yang dijadwalkan berlangsung di Djakarta Theater, Jakarta, pada 24 April 2026. Adapun Munas XVIII HIPMI direncanakan digelar pada 10 Juni 2026.

Tri juga mengajak seluruh anggota HIPMI menjaga kondusivitas organisasi serta
menjunjung tinggi semangat persatuan dan sportivitas dalam mengikuti seluruh
rangkaian Munas.

“Munas XVIII bukan hanya momentum memilih pemimpin, tetapi juga menjadi ajang konsolidasi organisasi dalam memperkuat peran HIPMI sebagai motor penggerak ekonomi nasional serta pencetak pengusaha muda yang tangguh dan berdaya saing global,” tambahnya.

Profil kandidat

1. Ade Jona Prasetyo

Ade Jona Prasetyo merupakan anggota DPR RI dari Partai Gerindra yang mewakili daerah pemilihan Sumatera Utara. Di parlemen, ia terlibat dalam pembahasan isu-isu strategis, termasuk pertahanan, keamanan, dan hubungan internasional.

Selain berkiprah di legislatif, ia juga memiliki latar belakang sebagai pengusaha dan aktif di organisasi HIPMI. Ia pernah menjabat sebagai Ketua BPD HIPMI Sumatera Utara serta terlibat dalam kepengurusan di tingkat pusat.

2. Anthony Leong

Anthony Leong dikenal sebagai pengusaha dan konsultan bisnis yang aktif dalam pengembangan usaha dan strategi pemasaran. Ia kerap menjadi pembicara dalam forum bisnis yang membahas kewirausahaan dan transformasi digital.

Ia juga terlibat dalam penguatan jejaring bisnis serta kerja sama ekonomi, termasuk mendorong pemanfaatan teknologi dalam pengembangan usaha, khususnya bagi pelaku UMKM.

3. Reynaldo Bryan

Reynaldo Bryan merupakan figur muda yang aktif di bidang komunikasi publik dan pengembangan komunitas digital. Ia terlibat dalam berbagai inisiatif yang berkaitan dengan literasi digital dan pemberdayaan generasi muda.

Dalam berbagai kegiatan, ia berperan sebagai pembicara dan penggerak komunitas, terutama dalam isu pemanfaatan teknologi dan media sosial secara produktif.

4. Afifuddin Kalla

Afifuddin Kalla merupakan pengusaha yang terlibat dalam pengembangan usaha keluarga serta berbagai aktivitas bisnis di sektor swasta. Ia merupakan keponakan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla.

Selain aktivitas bisnis, ia turut terlibat dalam kegiatan organisasi dan sosial, serta mendorong kontribusi dunia usaha terhadap pembangunan ekonomi.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - Bakal Calon Ketua Umum BPP HIPMI William Heinrich optimistis kolaborasi antara pemerintah dan kalangan pengusaha bakal menjadi kunci utama dalam mewujudkan visi Indonesia Emas. Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di SCBD, Jakarta Selatan, Rabu (15/4/2026).

Dalam kesempatan itu, ia memperkenalkan gagasan strategis “HIPMI 8%” sebagai kontribusi nyata bagi penguatan ekonomi nasional sejalan dengan arah kebijakan Prabowo Subianto. Dalam pemaparannya, William menekankan bahwa target pertumbuhan ekonomi 8 persen merupakan kebutuhan mendesak untuk membawa Indonesia keluar dari jebakan middle income trap.

Ia mengingatkan bahwa momentum bonus demografi harus dimanfaatkan secara maksimal, dan hal tersebut hanya dapat dicapai melalui sinergi antara negara dan sektor usaha, khususnya pengusaha muda. Menurutnya, keterbatasan kapasitas fiskal pemerintah menuntut adanya peran lebih besar dari sektor riil.

Oleh karena itu, HIPMI diarahkan untuk tidak lagi berada di posisi pasif, melainkan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Ia menegaskan bahwa organisasi ini harus mampu menciptakan ekosistem bisnis yang produktif dan berdaya saing, bukan sekadar bergantung pada proyek-proyek pemerintah.

William juga menyoroti pentingnya efisiensi sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ia menjelaskan bahwa tingginya rasio ICOR di Indonesia mencerminkan masih adanya inefisiensi dalam penggunaan modal.

“Untuk mengatasi hal tersebut, HIPMI akan mendorong peningkatan produktivitas melalui digitalisasi, pemanfaatan teknologi, serta penguatan rantai pasok, sehingga setiap investasi dapat memberikan hasil yang lebih optimal,” ujarnya.

Di sisi lain, ia melihat peluang besar dalam upaya memperkuat penerimaan negara melalui perluasan basis pajak. Dengan tetap menjaga daya beli masyarakat, termasuk mempertahankan tarif PPN di angka 11 persen, William menilai bahwa penciptaan lapangan kerja formal menjadi solusi strategis.

HIPMI akan berperan sebagai wadah pengembangan pengusaha muda yang mampu tumbuh, berkembang, dan memberikan kontribusi nyata terhadap penerimaan negara. Sebagai langkah konkret, William menargetkan lahirnya 10.000 pengusaha produktif baru yang mampu bertahan, mencetak keuntungan, dan menyerap tenaga kerja lokal.

Ia juga menegaskan akan melakukan pembenahan menyeluruh terhadap indikator kinerja organisasi, dengan menitikberatkan pada dampak ekonomi nyata, bukan sekadar aktivitas seremonial. Jika strategi ini berjalan optimal, kontribusi anggota HIPMI diproyeksikan dapat menghasilkan tambahan output ekonomi hingga Rp20 triliun di pasar domestik.

Dalam aspek pembiayaan, William menilai bahwa perubahan arsitektur ekonomi nasional membuka peluang besar bagi pengusaha muda. Kehadiran lembaga investasi seperti Danantara menjadi momentum untuk memperkuat akses pendanaan.

“Untuk itu, HIPMI akan membentuk HIPMI Capital Desk guna mempersiapkan anggota agar memenuhi standar kelayakan investasi, termasuk dalam penerapan tata kelola dan prinsip keberlanjutan (ESG),” tuturnya.

Menutup pernyataannya, William Heinrich menegaskan keyakinannya bahwa di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, kolaborasi strategis dengan pengusaha akan semakin diperkuat. Ia optimistis bahwa dengan dukungan pengusaha muda yang inovatif, efisien, dan memiliki jejaring luas, cita-cita mewujudkan Indonesia sebagai negara maju dalam kerangka Indonesia Emas dapat tercapai.

JAKARTA - Komite Pemenangan Bakal Calon Ketua Umum BPP HIPMI William Heinrich, secara resmi telah mengambil formulir pendaftaran di Kantor BPP HIPMI, di Menara Bidakara, Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Komite Pemenangan William terdiri dari delapan orang Mantan Ketua Umum BPD HIPMI.

Mereka adalah Adriana Imelda Daat BPD Papua Barat, Dasril Sahari BPD Papua, Syawaluddin BPD NTB, I Putu Dedi Saputra BPD NTB, Ucu Susanto BPD Sulteng, M. Khozin Sinnay BPD Kepri, Wahyudi Yuka BPD Jabar, Ahmad Kuddus BPD Papua Barat. Kedatangan Komite Pemenangan William diterima langsung oleh Stering Commite Munas HIPMI XVIII yang diketuai oleh Ketua OKK BPP HIPMI Tri Febriyanto Damu.

Adriana menyebut William telah bulat maju caketum HIPMI. “Kami datang mengambil formulir pendaftaran untuk saudara kami, William Heinrich yang telah bulat memutuskan maju sebagai Calon Ketua Umum BPP HIPMI periode 2026-2029,” katanya, Minggu (12/4/2026).

Adriana menegaskan, William siap mengikuti segala proses Munas HIPMI XVIII dan memenuhi segala persyaratan sebagai kandidat Ketua Umum BPP HIPMI secara fair play. “William akan bertarung sampai akhir. Segala daya dan upaya akan kami kerahkan untuk mengantarkan William sebagai Ketua Umum BPP HIPMI periode 2026-2029,” tegas Adriana.

Menurutnya William adalah sosok yang tepat untuk memimpin HIPMI ke depan karena merupakan kader HIPMI yang berproses dari bawah. Diakuinya William sosok yang merangkul dan selalu mengutamakan nilai-nilai persaudaraan dalam berorganisasi.

“William mantan Ketum BPC HIPMI Kaimana, kemudian menjadi Ketum BPD HIPMI Papua Barat. Sekarang dia menjabat Ketua Umum Ikatan Alumni Lemhanas HIPMI ke VI. Selama menjadi kader HIPMI, William sangat dekat dengan semua kader HIPMI seluruh Indonesia. Semua pasti kenal William itu bagaimana,” ujar Adriana.

JAKARTA - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) mencermati secara serius dinamika yang terjadi di sektor keuangan nasional menyusul mundurnya para petinggi Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ). Dalam situasi ini, HIPMI menegaskan bahwa stabilitas sistem keuangan dan kepercayaan pasar harus tetap dijaga sebagai fondasi utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Sekretaris Jenderal BPP HIPMI sekaligus Sekretaris Jenderal Himpunan Alumni IPB (HA IPB), Anggawira menilai peristiwa ini semestinya tidak dipandang semata sebagai pergantian figur, melainkan momentum untuk memperkuat tata kelola dan kredibilitas kelembagaan sektor jasa keuangan.

“HIPMI menghormati sepenuhnya kewenangan negara dalam proses transisi dan pengisian kepemimpinan OJK. Namun yang jauh lebih penting adalah memastikan kesinambungan kebijakan, penguatan tata kelola, serta komunikasi regulasi yang jelas agar stabilitas pasar dan kepercayaan investor tetap terjaga,” ujar Anggawira dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu (31/1/2026).

Stabilitas Sistem Keuangan Terjaga di Akhir 2025, KSSK Proyeksi Ekonomi 2026 Tumbuh 5,4%



Menurutnya, dinamika pasar yang terjadi menjadi pengingat bahwa kredibilitas sistem keuangan sangat ditentukan oleh transparansi, konsistensi penegakan aturan, dan independensi regulator. Dunia usaha membutuhkan kepastian, bukan hanya dalam jangka pendek, tetapi juga kejelasan arah kebijakan jangka menengah dan panjang.

“Sebagai representasi pengusaha muda dan komunitas intelektual-alumni perguruan tinggi, kami berpandangan bahwa kepemimpinan regulator ke depan harus diisi oleh figur yang berintegritas, profesional, independen, serta memahami keterkaitan erat antara stabilitas sektor keuangan, pasar modal, dan pertumbuhan sektor riil,” tegas Anggawira.

HIPMI menekankan bahwa pasar keuangan yang sehat tidak hanya diukur dari pergerakan indeks, tetapi dari kemampuannya menjadi sumber pembiayaan produktif bagi dunia usaha, khususnya UMKM, startup, dan pelaku industri berbasis inovasi yang menjadi tulang punggung penciptaan lapangan kerja.

“Reformasi sektor jasa keuangan harus diarahkan untuk memperkuat perlindungan investor ritel, memperluas akses pembiayaan yang adil, serta mendorong pasar keuangan agar lebih responsif terhadap kebutuhan ekonomi riil,” lanjutnya.

Pejabat BEI dan OJK Kompak Mengundurkan Diri, Banggar DPR: Mundur Saja Tak Cukup



HIPMI juga mendorong agar proses penguatan kelembagaan OJK ke depan dilakukan secara terbuka, berbasis meritokrasi, dan melibatkan dialog aktif dengan pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha dan komunitas akademik.

“Stabilitas dan pertumbuhan bukan dua hal yang saling meniadakan. Dengan tata kelola yang kuat dan regulator yang kredibel, sektor keuangan justru dapat menjadi akselerator pembangunan ekonomi nasional,” ucap Anggawira.

Sebelumnya diberitakan, OJK mengumumkan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK (KE PMDK) Inarno Djajadi, dan Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK (DKTK) I B Aditya Jayaantara menyampaikan pengunduran diri dari jabatannya. Bahkan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Mirza Adityaswara ikut mundur dari jabatannya.

"Bentuk tanggung jawab moral untuk mendukung terciptanya langkah pemulihan yang diperlukan," kata Mahendra lewat keterangan tertulis yang diterima, Jumat (30/1/2026).

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) menilai kebijakan strategis nasional yang solid termasuk peran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia), telah menjadi katalis positif bagi pasar modal Indonesia.

Ketua BPP HIPMI Bidang Sinergitas Danantara, BUMN dan BUMD Anthony Leong dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu, menyebut kebijakan Danantara menjadi salah satu indikator penting yang dibaca oleh investor, sebagai sinyal penguatan struktur ekonomi jangka panjang.

Menurutnya, peran Danantara tidak hanya mengelola aset, namun juga membangun persepsi pasar internasional terhadap kemampuan Indonesia menata fondasi investasi secara lebih modern dan terukur.

“Kita melihat bagaimana konsistensi Danantara dalam memperluas kerja sama investasi telah menciptakan keyakinan baru di kalangan investor. Respons positif pasar terhadap kebijakan mereka sangat terlihat dalam tren IHSG beberapa bulan terakhir,” ujar Anthony.

Ia menjelaskan, keberhasilan Danantara mengamankan hampir 40 miliar dolar Amerika Serikat (AS) melalui kesepakatan dengan berbagai mitra strategis, diantaranya Qatar, UEA, Arab Saudi, China Investment Corporation (CIC) dan Jepang, memberikan bukti bahwa kapasitas institusional Indonesia semakin mendapatkan pengakuan di tingkat global.

“Kapasitas untuk menghadirkan mitra global dalam skala sebesar itu adalah bukti kredibilitas. Investor membaca ini sebagai tanda bahwa Indonesia punya arah jelas dalam memproyeksikan pertumbuhan jangka panjang. Presiden Prabowo Subianto memiliki visi besar dan kuat dalam menata perekonomian Indonesia,” ujar Anthony.

Selain itu, Ia menilai kabar bergabungnya Danantara dengan International Forum of Sovereign Wealth Funds (IFSWF) akan memperkuat reputasi Indonesia sebagai pengelola dana investasi negara yang kredibel dan dapat diandalkan.

Anthony menilai penguatan IHSG selama delapan bulan terakhir merefleksikan kombinasi antara masuknya arus modal asing, meningkatnya pembentukan modal domestik, serta stabilitas makro yang terjaga.

Menurutnya, pasar cenderung merespon kebijakan berbasis institusi yang jelas dan berorientasi jangka panjang, bukan sekadar pernyataan politik.

“Investor global dan domestik sekarang membaca Indonesia lewat data institusional, bukan melalui klaim jangka pendek. Danantara memberikan sinyal konsistensi itu. Awal saat launching Danantara, IHSG kan range 5-6 ribuan,” ujar Anthony.

Di sisi lain, menurutnya, apresiasi terhadap menguatnya IHSG sebaiknya tidak diarahkan pada satu kementerian, melainkan dipandang sebagai hasil kolaborasi seluruh pemangku kebijakan ekonomi.

“Fondasi pasar modal tidak berdiri dari satu kebijakan sektoral. Ada kontribusi dari fiskal, moneter, institusi investasi seperti Danantara, kinerja emiten, serta persepsi geopolitik. Jadi keberhasilan IHSG adalah hasil kerja bersama, bukan peran tunggal hanya Kemenkeu,” ujar Anthony.

Data penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Jumat (28/11) sore, IHSG tercatat menguat 1.428,80 poin atau 20,18 persen secara year to date (ytd) ke posisi 8.508,71, dibandingkan di posisi 7.079,91 pada awal tahun 2025.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025