SULTRA - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) kembali menunjukkan keseriusan dalam membangun pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Hal itu ditandai dengan rapat koordinasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), DPRD Sultra, dan Pemprov Sultra yang digelar pada di Gedung Set A Kantor DPRD Sultra, Kendari Rabu, 6 Mei 2026.

Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka (ASR) menegaskan komitmen kuat untuk mencegah dan memberantas korupsi di lingkungan pemerintahan daerah.

“Rapat ini menjadi wadah strategis untuk mempererat sinergi antara eksekutif, legislatif, dan lembaga antikorupsi. Inisiasi Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK ini diharapkan mampu mendorong langkah konkret menuju tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel,” katanya.

ASR menegaskan korupsi bukan sekadar masalah hukum, melainkan ancaman serius yang dapat menghambat kemajuan daerah. “Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi tidak bisa hanya dibebankan kepada aparat penegak hukum saja. Dibutuhkan keterlibatan seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat,” tegasnya, Jumat (8/5/2026).

ASR menambahkan seluruh program pembangunan harus benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat, terutama dalam bidang infrastruktur, penguatan ekonomi, dan ketahanan pangan.

Lihat video: Kadin Sultra Sukses Galar Rapimprov di Kendari



“Seluruh program pembangunan daerah harus benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat, khususnya dalam mendukung infrastruktur, penguatan ekonomi, dan ketahanan pangan di Sulawesi Tenggara,” tambahnya.

Sebagai bentuk komitmennya, ASR juga meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk konsisten menjalankan arahan dari KPK agar setiap kegiatan terhindar dari praktik yang melanggar aturan.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada KPK yang terus mendampingi daerah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi,” ujarnya

ASR berharap rapat koordinasi ini dapat menciptakan kesamaan persepsi dan langkah nyata antarlembaga. Menurutnya, kolaborasi yang solid antara pemerintah daerah, DPRD, dan KPK menjadi kunci utama mewujudkan pemerintahan yang bersih dan pembangunan yang berkelanjutan.

Rapat ini menjadi momentum berharga bagi Sultra untuk terus meningkatkan akuntabilitas publik dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta inspektorat mendalami secara menyeluruh kasus laporan warga soal parkir liar yang dibalas dengan foto diduga hasil kecerdasan buatan alias Artificial Intelligence (AI). Ia menyebut Inspektorat DKI Jakarta tengah melakukan pendalaman terhadap Lurah Kalisari dan Suku Dinas (Sudin) terkait.

"Jadi sekarang ini kan Inspektorat sedang melakukan pendalaman baik itu kepada Lurah Ibu siapa yang di Kalisari, kemudian PPSU-nya, kemudian Sudin-nya. Semuanya nanti pada saatnya pasti akan ketahuan," kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Sekadar informasi, persoalan parkiran liar ini viral di media sosial, karena laporan warga melalui aplikasi JAKI justru dibalas dengan foto diduga buatan AI. Dari dua foto hasil tindak lanjut laporan tersebut menampilkan petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) yang berada di lokasi.



Pada foto pertama, kendaraan masih terlihat terparkir di sisi jalan, sementara pada foto kedua mobil tersebut sudah tidak tampak, yang dicurigai merupakan hasil AI.

Dari hal tersebut, Pramono menegaskan bila kesalahan terhadap tindakan lanjutan pengaduan tersebut tidak boleh sepenuhnya dibebankan kepada PPSU. Menurutnya, petugas PPSU bukalah orang yang memanipulasi foto rekayasa AI tersebut.

"Kalau kemudian menyalahkan ke PPSU juga enggak bisa, PPSU-nya pasti bukan orang yang melakukan atau memanipulasi tentang AI-nya," kata Pramono.

Maka dari itu, Pramono meminta inspektorat untuk menelusuri siapa pihak yang membuat konten AI dan menggugah foto tersebut. Ia mengenakan lurah Kalisari sudah menyampaikan permintaan maaf atas kejadian itu, penyelidikan tetap akan tetap berjalan.

"Yang saya minta untuk didalami dicari siapa yang melakukan AI-nya itu kemudian yang meng-upload-nya, dan walaupun apa Ibu Lurahnya sudah minta maaf saya tetap minta untuk Inspektorat mendalami hal ini," pungkasnya.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memetakan sejumlah ruas jalan nasional di Pulau Jawa yang berpotensi macet saat periode mudik Lebaran 2026.

Pendataan tersebut mencakup jalur lintas utara dan lintas tengah yang menjadi rute pemudik di Pulau Jawa.

"Di Pulau Jawa terdapat titik-titik utama yang menjadi perhatian khusus karena sering mengalami kejadian macet berulang," kata Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU Roy Rizali Anwar dalam acara diskusi di kantornya, Jakarta Selatan, Jumat (6/3).

Dari pemetaan PU, beberapa titik kemacetan dipicu oleh berbagai faktor seperti arus menuju pelabuhan, kawasan industri, pasar tumpah, hingga perlintasan kereta api.

Di wilayah Banten, salah satu titik rawan macet berada di Jalan Raya Cilegon menuju Pelabuhan Merak karena meningkatnya arus kendaraan yang ingin menyeberang ke Pulau Sumatra.

Kemacetan juga berpotensi terjadi di ruas Serdang-Bojonegara-Merak yang kerap mengalami bottleneck di Jembatan Terate.

Di Jawa Barat, titik rawan macet antara lain di jalur Pamanukan-Lohbener-Palimanan serta Jalan Bypass Jomin di Cikampek yang dikenal sebagai simpang padat saat arus mudik.

Selain itu, ruas Cirebon-Losari perbatasan Jawa Tengah juga sering mengalami kepadatan akibat aktivitas Pasar Tumpah Mundu.

Di Jawa Tengah, potensi kemacetan ada di ruas Kota Pemalang hingga Kota Pekalongan karena Pasar Tumpah Wiradesa serta jalur Pejagan-Prupuk.

Sementara di Jawa Timur, titik rawan kemacetan berada di ruas Bulu-perbatasan Kota Tuban, Widang-Bedahan-Babat, hingga Probolinggo-Paiton yang kerap padat karena aktivitas pasar dan kawasan wisata.

Selain jalur lintas utara, kemacetan juga berpotensi terjadi di lintas tengah Jawa seperti jalur Ciawi-Puncak-Cianjur yang kerap dipadati wisatawan.

Titik rawan macet lainnya adalah ruas Lingkar Nagreg hingga Garut, serta Jalan Raya Malangbong hingga perbatasan Kabupaten Tasikmalaya-Ciawi karena kepadatan arus lalu lintas.

Di Jawa Timur, kepadatan juga berpotensi terjadi di sejumlah ruas yang memiliki perlintasan kereta api, seperti di Caruban-Madiun-Nganjuk dan Nganjuk-Kertosono.

Kementerian PU juga membuka kanal pengaduan yang terhubung langsung dengan Menteri PU Dody Hanggodo, yakni Halo Pak Dody, yang bisa diakses melalui https://pu.go.id/halopakdody.

Kanal tersebut digunakan untuk menerima berbagai laporan masyarakat, salah satunya terkait arus mudik yang langsung terhubung dengan command center Direktorat Jenderal Bina Marga. Masyarakat juga bisa melaporkan keluhan mengenai kondisi jalan yang dapat disampaikan langsung melalui nomor WhatsApp yang tertera.

Selain itu, masyarakat juga dapat menyampaikan aduan lain terkait pelayanan umum melalui nomor WhatsApp yang tersedia.

Masyarakat yang ingin melapor melalui Halo Pak Dody diimbau menyiapkan data pendukung. Sebab, Inspektorat Jenderal biasanya akan memproses laporan secara lebih baik apabila disertai informasi dan bukti yang valid dari pelapor.

Bisnis.com, JAKARTA — Polda Metro Jaya telah menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi yang menyeret dua mantan pejabat Kementan berinisial IM dan DSD.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto mengatakan kasus ini bermula dari laporan Inspektorat Kementan yang mengirimkan hasil audit perjalanan dinas senilai Rp9 miliar.

"Kami sampaikan bahwa ada pengaduan dari satu kementerian kelembagaan kepada Polda Metro Jaya. Mengirimkan hasil audit BPKP DKI dengan nominal kerugian terkait Surat Perintah Perjalanan Dinas sebesar Rp9 miliar," ujar Budi di Polda Metro Jaya, Rabu (28/1/2026).

Dia menambahkan, setelah dilakukan pendalaman dengan memeriksa saksi, barang bukti hingga audit telah ditemukan kerugian sebesar Rp5,9 miliar.

Namun, Budi belum menjelaskan lebih detail terkait perkara ini, termasuk pihak-pihak yang sudah diperiksa. Dia hanya mengatakan bahwa kasus ini berlangsung pada periode 2020-2024.

"Jadi proses ini masih berjalan, saat sekarang kedua orang tersebut sudah ditetapkan sebagai tersangka. Termasuk penetapan penyita pengadilan sudah keluar," pungkasnya.

Di lain sisi, Kabiro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Pertanian, Arief Cahyono membenarkan bahwa kasus dugaan korupsi Rp27 miliar merupakan hasil audit investigatif Inspektorat Jenderal.

Arief menerangkan kasus ini terbongkar setelah Deni, pejabat bawahan IM mengakui telah menerima dana sebesar Rp10 miliar dalam proyek di Kementan.

Setelah itu, Itjen Kementan melakukan audit investigatif dan menemukan adanya proyek fiktif dengan nilai total mencapai Rp27 miliar.

“Kasus ini bukan opini atau narasi sepihak. Perkara ini terbongkar dari pengakuan dan diperkuat audit investigatif resmi Inspektorat. Jadi tidak benar jika disebut sebagai fitnah,” ujar Arief dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (28/1/2025).

Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur Maluku UtaraSherly Tjoanda telah melakukan konsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia menyampaikan tengah berupaya meningkatkan Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) provinsi yang dipimpinnya berada di level nasional.

Pasalnya, dia menyebut skor MCSP Maluku Utara berada di bawah level nasional. Dia menjelaskan telah diberi evaluasi dan action plan oleh koordinator wilayah V lembaga antirasuah.

Sherly juga menyampaikan berdasarkan penilaian Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sejumlah dokumen yang dibutuhkan belum dilaporkan kepada pihak terkait. Konsultasi turut membahas mengenai evaluasi berbagai pelayanan publik.

"Ya jadi salah satunya itu skor APIP masih rendah, jadi ada dokumen-dokumen dari inspektorat itu yang belum diupload, kemudian monitoring untuk pelayanan publik dari pendidikan, kesehatan, dukcapil, perizinan, ada dokumen-dokumen pun yang belum diupload," kata Sherly di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (22/10/2025).

Sherly menuturkan dari 660 dokumen, provinsi Maluku Utara belum mengirim sekitar 300 dokumen. Dia berjanji akan menyelesaikan tugas tersebut sebelum 30 November 2025.

Ketika ditanya mengenai apakah ada pembahasan terkait tambang, dia mengatakan tidak ada materi tersebut dan hanya berkonsultasi permasalahan administrasi.

Lalu, ketika dimintai keterangan terkait isu kepemilikan saham di PT Karya Wijaya, dia menyampaikan bahwa hal itu perlu ditanyakan kepada KPK.

"Kita komunikasi urusan KPK aja," pungkasnya.