JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta diminta melakukan penataan ulang dan audit terhadap seluruh jaringan kabel udara di Ibu Kota. Hal itu menyusul tewasnya pelajar SMAN 6 Jakarta, Neisha Amalia Evrian Putri (16) akibat lakalantas yang diduga dipicu kabel menjuntai di Jalan Lauser, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

"Saya menyampaikan belasungkawa mendalam pada keluarga korban, di balik duka ini, ada persoalan serius yang harus dibenahi. Ini bukan sekadar kecelakaan biasa melainkan indikasi adanya kelalaian dalam pengelolaan infrastruktur utilitas yang berpotensi membahayakan masyarakat," kata Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP, Hardiyanto Kenneth, Selasa (23/6/2026).

Menurutnya, peristiwa yang terjadi pada Kamis, 18 Juni 2026 tersebut tidak boleh dianggap sebagai kecelakaan lalu lintas biasa. Tragedi yang merenggut nyawa seorang pelajar itu merupakan alarm keras atas lemahnya pengawasan dan buruknya tata kelola infrastruktur utilitas di Jakarta.

Pria yang akrab disapa Bang Kent itu meminta, Pemprov Jakarta bersama instansi terkait segera melakukan investigasi menyeluruh untuk mengungkap penyebab pasti kejadian, termasuk menelusuri pihak yang bertanggung jawab atas keberadaan kabel menjuntai di lokasi kecelakaan. Keselamatan warga tidak boleh dikalahkan oleh lemahnya pengawasan maupun buruknya tata kelola utilitas.

"Jangan sampai kasus ini berhenti pada rasa prihatin semata. Harus ada evaluasi dan penegakan tanggung jawab yang jelas. Keselamatan warga tidak boleh dikalahkan oleh lemahnya pengawasan maupun buruknya tata kelola utilitas," tuturnya.

Maka itu, kata dia, jika ditemukan unsur kelalaian dari perusahaan pemilik jaringan utilitas, pemerintah harus memberikan sanksi tegas. "Jika terbukti lalai, perusahaan utilitas harus dikenai denda maksimal, pembekuan izin, hingga tanggung jawab penuh kepada keluarga korban," jelas Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta tersebut.

Kenneth menambahkan, persoalan kabel semrawut di Jakarta bukanlah masalah baru, mengutip pernyataan pengamat tata kota Yayat Supriatna yang menyebut kondisi tersebut sebagai Cucian Lama Belum Kering (CLBK), yang mana persoalan tersebut sejak dahulu belum selesai-selesai. Persoalan kabel menjuntai yang terus berulang menunjukkan adanya kegagalan dalam penegakan aturan yang sebenarnya sudah tersedia.

Dia menambahkan, Jakarta telah memiliki landasan hukum yang jelas melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penempatan Jaringan Utilitas yang mengatur pemindahan jaringan kabel udara ke bawah tanah. Sehingga,bsudah saatnya dilakukan audit total terhadap seluruh jaringan kabel udara di Jakarta untuk memetakan titik-titik rawan yang berpotensi menimbulkan kecelakaan serupa.

"Kita masih sering menemukan kabel semrawut dan menjuntai di berbagai wilayah Jakarta. Kondisi ini tidak bisa lagi dianggap biasa. Pemerintah harus segera melakukan pendataan, penertiban, dan memastikan seluruh pemilik utilitas mematuhi standar keselamatan yang berlaku," katanya.

Untuk tahun 2026, target 160 ribu sambungan rumah tangga di berbagai kota akan dipercepat. Lelangnya baru akan dilakukan akhir Juli ini

Yogyakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengatakan jaringan gas bumi (jargas) berbasis Compressed Natural Gas (CNG) dapat mempercepat akses energi bersih bagi masyarakat di wilayah yang belum terjangkau jaringan pipa gas.

Yuliot saat meninjau implementasi jargas berbasis CNG di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat, menjelaskan pemerintah menargetkan 160 ribu sambungan rumah tangga jargas pada 2026 yang tersebar di sejumlah wilayah di Pulau Jawa, Sumatra dan Kalimantan.

"Untuk tahun 2026, target 160 ribu sambungan rumah tangga di berbagai kota akan dipercepat. Lelangnya baru akan dilakukan akhir Juli ini. Jadi secara teknis, ada kajian untuk kesiapan masing-masing kota yang saat ini sedang diselesaikan," katanya.

Pengembangan tersebut, lanjut dia, disesuaikan dengan kesiapan daerah serta kedekatannya dengan sumber gas bumi yang akan didistribusikan melalui skema CNG.

Menurut Yuliot, pengembangan jargas berbasis CNG atau beyond pipeline menjadi solusi pemerataan akses energi tanpa harus menunggu pembangunan jaringan pipa transmisi gas bumi yang membutuhkan waktu dan investasi besar.

Ia menambahkan pemerintah juga tengah menyiapkan peningkatan jumlah sambungan rumah tangga pada tahun berikutnya melalui dukungan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Dan tahun depan, dari pembiayaan APBN, justru kita akan tingkatkan totalnya menjadi 1 juta satuan sambungan rumah. Jadi ini juga lagi kita persiapkan untuk anggaran tahun 2027. Untuk tahun 2028, itu sudah bisa untuk 1 juta satuan sambungan rumah terlaksana," katanya.

Di Kabupaten Sleman, implementasi jargas berbasis CNG saat ini telah melayani 4.545 sambungan rumah tangga, enam pelanggan kecil, dan empat pelanggan komersial. Jaringan distribusi gas yang dibangun memiliki panjang lebih dari 141 kilometer untuk mendukung penyaluran gas bumi kepada pelanggan.

Rata-rata penyaluran gas bumi kepada pelanggan jargas di Sleman mencapai sekitar 84 ribu meter kubik per bulan atau setara dengan pemanfaatan sekitar 64 metrik ton LPG per bulan.

Direktur Utama PGN Arief K. Risdianto mengatakan inovasi CNG Clustering menjadi solusi efektif untuk memperluas akses gas bumi di wilayah yang belum terhubung dengan jaringan transmisi utama.

"Masyarakat tidak perlu khawatir terkait keamanan, karena CNG yang bertekanan tinggi sekitar 200 bar telah disesuaikan dengan sistem klaster agar mengalir dengan aman ke dapur-dapur rumah tangga," katanya.

Ia menegaskan dengan pengawasan yang ketat dan teknologi pengaturan tekanan (PRS) yang andal, aliran gas bumi ke dapur-dapur dipastikan aman untuk penggunaan sehari-hari.

Kehadiran jargas menjadi salah satu upaya pemerintah memperluas akses energi bagi masyarakat sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor LPG. Bagi pengguna rumah tangga, layanan tersebut juga memberikan kemudahan karena pasokan gas tersedia secara berkelanjutan tanpa perlu mengganti tabung secara berkala.

Pewarta: Wening Caya Ing Tyas
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno menilai rencana pembangunan jaringan kereta api di Pulau Kalimantan dapat memperkuat distribusi logistik serta mendorong konektivitas wilayah guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi jangka panjang.

Saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Minggu, Djoko mengatakan Kalimantan memiliki karakteristik transportasi yang berbeda dibandingkan daerah lain di Indonesia, apalagi selama ini, sungai juga menjadi salah satu jalur utama yang digunakan masyarakat dan pelaku usaha untuk mengangkut berbagai komoditas logistik.

"Yang jelas (jika jalur kereta api ada di Kalimantan) ya mengurangi kepadatan jalan lah. (Kemudian) yang dulunya di Kalimantan tuh banyak menggunakan sungai sebenarnya (sebagai jalur logistik)," kata Djoko yang juga Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI).

Menurut dia, pemanfaatan sungai sebagai sarana transportasi logistik telah berlangsung lama dan masih menjadi bagian penting dalam sistem distribusi barang di sejumlah wilayah Kalimantan. Kondisi geografis yang didominasi sungai menjadikan moda transportasi air berkembang secara alami.

Meski demikian, perkembangan aktivitas ekonomi dan kebutuhan distribusi yang semakin besar membuka peluang hadirnya moda transportasi tambahan yang mampu mengangkut barang dalam jumlah besar dengan waktu tempuh yang lebih terukur.

Djoko yang juga akademisi Program Studi Teknik Sipil Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang menilai kereta api dapat menjadi pelengkap transportasi sungai yang sudah ada di Kalimantan.

Kehadiran jaringan rel memungkinkan terciptanya sistem logistik multimoda yang menghubungkan pusat produksi, kawasan industri, pelabuhan, dan pusat distribusi secara lebih efektif.

Ia menjelaskan Kalimantan memiliki potensi logistik yang cukup besar, termasuk dari sektor sumber daya alam (SDA) salah satunya batu bara dan komoditas unggulan lainnya. Karena itu, keberadaan kereta api dapat memperkuat rantai pasok dan memperlancar pergerakan barang antarkawasan.

Selain meningkatkan efisiensi distribusi, pembangunan jalur kereta api juga berpotensi mengurangi kepadatan angkutan barang di jalan raya. Pengalihan sebagian muatan ke kereta api dapat membantu menjaga kualitas infrastruktur jalan sekaligus meningkatkan keselamatan transportasi.

Menurut Djoko, pembangunan jaringan kereta api di Kalimantan memerlukan perencanaan yang matang melalui studi kelayakan dan penyusunan desain teknis yang komprehensif. Langkah tersebut penting agar jalur yang dibangun sesuai dengan kebutuhan logistik, kondisi geografis, dan karakteristik wilayah setempat.

Ia menilai dukungan anggaran yang memadai menjadi faktor kunci agar rencana pembangunan dapat direalisasikan. Menurut dia, pemerintah perlu memberikan perhatian lebih besar terhadap pembangunan infrastruktur transportasi, termasuk pengembangan jaringan kereta api di Kalimantan.

Djoko mendorong alokasi anggaran infrastruktur sebesar 10 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut dia, porsi tersebut dapat digunakan untuk mempercepat pembangunan berbagai infrastruktur strategis, mulai dari jalan, jembatan, jalan desa, perumahan, hingga sektor transportasi perkeretaapian yang berperan penting dalam mendukung konektivitas dan efisiensi logistik nasional.

Pembangunan jaringan rel di Kalimantan juga berpotensi mendorong tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru. Konektivitas yang semakin baik diyakini mampu menarik investasi, membuka peluang usaha, dan menciptakan aktivitas ekonomi yang lebih merata.

Adapun pemerintah membidik pembangunan sepanjang 2.772 kilometer jalur kereta api di Pulau Kalimantan sebagai upaya memperkuat konektivitas dan mendukung distribusi logistik di wilayah tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan rencana tersebut masih dalam tahap perhitungan dan perencanaan oleh pemerintah.

“Rencana pembangunan jalur kereta api di Kalimantan masih kami hitung dan rencanakan secara matang,” kata AHY usai rapat koordinasi pengembangan jaringan kereta api nasional di Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta, Rabu (22/4).

Pemerintah akan membentuk komite yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga untuk mengakomodasi masukan serta menyempurnakan perencanaan jaringan perkeretaapian nasional.

Menurut dia, komite tersebut juga akan berperan dalam penyempurnaan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (Ripnas) agar selaras dengan kebutuhan pembangunan di Kalimantan.

AHY mengungkapkan hingga saat ini Kalimantan belum memiliki jaringan kereta api, sehingga panjang jalur di wilayah tersebut masih tercatat nol kilometer.

Padahal, wilayah Kalimantan memiliki potensi sumber daya alam yang besar, termasuk sektor mineral, yang membutuhkan dukungan infrastruktur transportasi memadai.

Oleh karena itu rencana pembangunan jalur kereta api akan membuka konektivitas antarprovinsi di Kalimantan, mulai dari wilayah utara, timur, selatan, tengah, hingga barat.

Selain itu, dapat meningkatkan efisiensi distribusi logistik, terutama untuk komoditas sumber daya alam yang selama ini bergantung pada moda transportasi lain.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memastikan pembangunan jaringan kereta api nasional terus dipercepat guna memperkuat konektivitas antardaerah, meningkatkan efisiensi transportasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.

"Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan perkeretaapian sebagai fondasi masyarakat modern dan salah satu ciri negara maju," kata Menhub dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Menhub menyampaikan pengembangan jaringan perkeretaapian dilakukan untuk meningkatkan mobilitas masyarakat, memperkuat sistem logistik nasional, serta menghadirkan layanan transportasi publik yang lebih aman, efisien, dan berkelanjutan.

Upaya tersebut juga menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menekan biaya distribusi barang dan mengurangi beban transportasi jalan raya.

Ia menuturkan pengembangan jaringan kereta api nasional bukan sekadar pembangunan infrastruktur transportasi, tetapi juga upaya menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat melalui aksesibilitas yang lebih baik, biaya logistik yang lebih efisien, serta peluang ekonomi yang semakin terbuka di berbagai daerah.

Kementerian Perhubungan mencatat jumlah penumpang kereta api terus menunjukkan tren positif dengan peningkatan sebesar 8,8 persen, dari 500,5 juta penumpang pada 2024 menjadi hampir 550 juta penumpang pada 2025.

"Peningkatan ini menunjukkan semakin besarnya kepercayaan masyarakat terhadap moda transportasi berbasis rel," ucap Menhub.

Saat ini, jaringan kereta api aktif nasional telah mencapai 6.927 kilometer yang tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Papua.

Ke depan, lanjut Menhub, pemerintah menargetkan pengembangan jaringan perkeretaapian hingga mencapai 10.524 kilometer, termasuk jaringan perkotaan yang menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat.

Pengembangan jaringan akan difokuskan sesuai karakteristik wilayah masing-masing.

Di Sumatera, perkeretaapian diarahkan untuk mendukung angkutan barang dan mobilitas masyarakat, sementara di Kalimantan, Sulawesi, dan Papua difokuskan untuk memperkuat distribusi komoditas unggulan serta mendukung aktivitas ekonomi daerah.

Sejumlah proyek strategis yang tengah didorong antara lain pembangunan jaringan kereta api Trans Sumatera, pengembangan kereta api logistik di Kalimantan, penyelesaian pengoperasian Kereta Api Makassar-Parepare, serta pengembangan layanan kereta api perkotaan di berbagai wilayah.

Di Pulau Jawa, pengembangan juga mencakup peningkatan kapasitas layanan perkotaan, elektrifikasi jalur, serta pengembangan jaringan kereta semi cepat dan kereta cepat.

Menhub mengaku telah menyampaikan pengembangan kereta logistik dan kereta wisata, termasuk pengembangan jaringan perkeretaapian Pulau Sumatera kepada Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (11/6/2026).

Kereta logistik diarahkan untuk memperkuat efisiensi distribusi barang dan mendukung penurunan beban jalan raya, sedangkan kereta wisata dapat membuka nilai tambah ekonomi di berbagai daerah.

Selain itu, pihaknya juga melaporkan pelayanan gerbong kereta untuk petani dan pedagang.

"Program ini sudah berjalan dan disambut dengan baik oleh masyarakat, pelayanan gerbong ini dihadirkan di Lebak, Garut, Cilacap, Jogya, Solo, Semarang, Blitar, Jember, hingga Banyuwangi," jelas Menhub.

Menurut Menhub, penguatan jaringan perkeretaapian akan mendukung pemerataan pembangunan dengan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, kawasan industri, kawasan pertanian, pelabuhan, bandara, hingga destinasi pariwisata.

Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh akses transportasi yang lebih cepat, nyaman, dan terjangkau.

Dudy juga mendorong keterlibatan pemerintah daerah, badan usaha, operator, dan seluruh pemangku kepentingan agar pengembangan perkeretaapian nasional dapat berjalan lebih cepat, berkelanjutan, dan tetap mengedepankan aspek keselamatan sebagai prioritas utama.

Melalui pengembangan jaringan kereta api nasional, Menhub optimistis perkeretaapian akan semakin berperan sebagai tulang punggung transportasi massal dan logistik Indonesia.

"Kehadiran jaringan rel yang semakin luas diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperkuat daya saing nasional, serta mendukung terwujudnya Indonesia yang lebih maju dan terhubung," kata Dudy.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Begitu harganya turun kita harus naikkan kembali. Begitu harganya naik, kita turunkan kembali

Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan intervensi jaring pengaman harga ayam ras pedaging hidup dilakukan untuk menjaga stabilitas harga di tingkat peternak serta melindungi keberlanjutan usaha perunggasan nasional.

Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan pemerintah akan melakukan intervensi ketika harga ayam hidup turun maupun naik terlalu tinggi agar tetap berada pada level yang menguntungkan produsen dan terjangkau bagi masyarakat

"Begitu harganya turun kita harus naikkan kembali. Begitu harganya naik, kita turunkan kembali. Ini karena apa? Karena bagaimanapun kita ini negara produsen. Kita ingin swasembada. Tentu harga-harga di tingkat produsen jangan sampai terlalu rendah," kata Ketut dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Aspirasi peternak unggas seputar harga ayam ras pedaging hidup yang masih mengalami penurunan dan belum bergerak mendekati Harga Acuan Pembelian (HAP) tingkat peternak, terus ditindaklanjuti pemerintah.

Menurut Ketut sebagai negara produsen daging ayam ras, harga di peternak sangat krusial untuk dijaga kewajaran level harganya.

Adapun rata-rata harga ayam ras pedaging hidup di tingkat peternak secara nasional sampai 8 Juni dalam pemantauan Bapanas berada di Rp22.382 per kilogram (kg).

Level harga itu masih 10,47 persen jauh dibawah HAP yang berada di Rp25.000 per kg. Apabila dibandingkan sebulan sebelumnya juga kian menurun 2,39 persen karena saat itu level harga masih berada di Rp22.930 per kg.

Oleh karena itu, lanjut Ketut, pemerintah akan melakukan kolaborasi dengan menstabilkan kembali harga ayam.

"Kebetulan daging ayam ras di tingkat produsen juga mengalami penurunan. Tentu juga kita akan lakukan intervensi bersama-sama Direktorat Jenderal Perkebunan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian," beber Ketut.

Pemerintah juga kolaborasi dengan asosiasi peternak unggas misalnya Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar).

"Untuk mencarikan solusi sehingga sekali lagi harga yang rendah di tingkat produsen bisa kita tangani dengan baik," tambah Ketut.

Ia menuturkan musyawarah untuk pencarian solusi bersama itu diupayakan secara kolaboratif oleh Bapanas agar terjadinya stabilitas harga dalam ekosistem perunggasan nasional mulai dari hulu hingga hilir.

Dia menyebutkan salah satu solusi yang sedang dikaji pemerintah untuk mengatasi masalah harga daging ayam di dalam negeri adalah penyerapan melalui program pemerintah seperti bantuan pangan. Hal itu pernah dilaksanakan pada tahun 2023 dan 2024 yang dikerjakan oleh ID FOOD.

Kala itu, Bapanas menugaskan ID FOOD melalui Kementerian BUMN untuk menyalurkan bantuan pangan pengentasan stunting kepada 1,4 juta keluarga berupa 1 kg daging ayam dan 10 butir telur ayam. Alokasi bantuan diberikan sebanyak untuk 3 bulan.

Tahun 2024 total sebanyak 8,6 juta paket pangan telah berhasil disalurkan ke 7 daerah sasaran, antara lain Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Dengan itu, ID FOOD berhasil mendistribusikan lebih dari 15 juta paket bantuan pangan stunting selama 2 tahun berturut-turut.

Dalam pelaksanaan bantuan pangan tersebut, ID FOOD telah berkolaborasi dengan banyak peternak rakyat mandiri kecil, mikro, dan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). Pada tahun 2024, ID FOOD telah bermitra dengan total sampai 8.778 peternak yang terdiri dari 6.895 peternak ayam petelur dan 1.883 peternak ayam broiler.

Adanya penurunan harga di sektor perunggasan juga dilaporkan Badan Pusat Statistik (BPS).

Deputi Bidang Metodologi dan Informasi BPS Pudji Ismartini membeberkan terjadinya kondisi deflasi daging ayam ras di Mei ini. Hal itu menekankan jika kondisi deflasi berulang tidak boleh diabaikan.

Daging ayam ras dilaporkan mengalami deflasi sebesar 3,83 persen pada Mei 2026. Kondisi ini melanjutkan tren penurunan harga yang juga terjadi pada bulan sebelumnya.

Deflasi berulang pada komoditas daging ayam ras menjadi sinyal yang perlu mendapat perhatian karena dapat mencerminkan tekanan harga yang masih berlangsung di tingkat produsen maupun pasar.

"Daging ayam ras juga mengalami jumlah kabupaten kota yang mengalami kenaikan harga daging ayam ras bertambah di minggu pertama Juni 2026 ini, sudah sebanyak 85 kabupaten kota," katanya.

"Beberapa kabupaten kota walaupun mengalami kenaikan atau perubahan IPH (Indeks Perkembangan Harga) tetapi masih berada di bawah HAP-nya," tambah Pudji.

Deflasi daging ayam ras dicatat BPS mulai terjadi usai Maret. Daging ayam ras masih mengalami inflasi secara bulanan dari 3,30 persen di Maret, tapi kemudian menjadi deflasi 6,20 persen di April. Sementara deflasi daging ayam ras di Mei kembali terjadi meskipun ada pergerakan positif menjadi deflasi 3,83 persen.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

BEKASI - PLN (Persero) UP3 Cikarang menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan keselamatan ketenagalistrikan. Khususnya bagi penyelenggara kegiatan yang menggunakan kendaraan, sound horeg, panggung bergerak, alat berat, maupun peralatan berukuran tinggi lainnya.

Pentingnya kepatuhan itu sebagai upaya pencegahan kecelakaan kelistrikan yang terus dilakukan PLN melalui program sosialisasi keselamatan ketenagalistrikan di wilayah Kabupaten Bekasi. Hingga Semester I Tahun 2026, PLN Cikarang telah melaksanakan sosialisasi di seluruh kecamatan dan kelurahan di bawah wilayah kerja PLN UP3 Cikarang ( 14 kecamatan dan 125 desa/kelurahan) guna memperkuat pemahaman masyarakat mengenai keselamatan ketenagalistrikan.

Manager PLN UP3 Cikarang , Wiedhyarno Arief Wicaksono menegaskan bahwa setiap aktivitas yang berpotensi berada di dekat jaringan listrik harus memperhatikan ketentuan jarak aman minimal 3 meter.

“Kepatuhan terhadap jarak aman dan koordinasi sebelum pelaksanaan kegiatan merupakan langkah penting untuk mencegah risiko kecelakaan serta menjaga keandalan sistem kelistrikan,” kata Wiedhy.

Menurutnya, PLN telah membangun dan mengoperasikan jaringan listrik sesuai standar teknis dan keselamatan yang berlaku, termasuk ketentuan tinggi bebas jaringan dari permukaan tanah. Namun demikian, aktivitas yang melibatkan kendaraan atau peralatan dengan dimensi di atas kondisi normal tetap memerlukan perencanaan dan mitigasi risiko yang memadai.

Sementara itu, Kapolres Metro Bekasi, Kombes Pol Sumarni mengingatkan masyarakat agar tidak mengabaikan aspek keselamatan saat melaksanakan kegiatan di sekitar jaringan listrik.

“Keselamatan harus menjadi prioritas utama. Kami mengimbau masyarakat untuk mematuhi ketentuan yang berlaku, menjaga jarak aman dari jaringan listrik, serta segera melaporkan kondisi yang berpotensi membahayakan,” ujar Sumarni.

General Manager PLN UID Jawa Barat, Sugeng Widodo menegaskan bahwa koordinasi dan bila mengethaui potensi bahaya kelistrikan dapat segera melapor melalui aplikasi PLN Mobile, Contact Center PLN 123, maupun Unit Layanan PLN terdekat. Langkah tersebut bertujuan untuk memastikan setiap kegiatan dapat berlangsung aman, tanpa menimbulkan risiko bagi masyarakat maupun gangguan terhadap pasokan listrik.

“Pencegahan selalu lebih baik daripada penanganan. Karena itu, kewaspadaan dan kepatuhan terhadap prosedur keselamatan menjadi kunci untuk melindungi masyarakat dan menjaga keandalan layanan kelistrikan,” pungkas Sugeng.

Diketahui sebelumnya tiga pemain kesenian Odong-odong tewas tersengat listrik di Kampung Cibeureum, Desa Kertamukti, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Empat pemain lainnya luka-luka dan harus mendapatkan perawatan medis.

BEKASI - PLN UP3 Cikarang mengimbau masyarakat mewaspadai potensi bahaya kelistrikan serta memahami pentingnya menjaga jarak aman dari jaringan dan instalasi listrik. Imbauan ini menyusul tragedi tewasnya tiga pemain kesenian Odong-odong tersengat listrik di Cibeureum, Kertamukti, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi.

Manager PLN UP3 Cikarang, Wiedhyarno Arief Wicaksono mengatakan, sepanjang tahun 2026 pihaknya secara aktif melaksanakan sosialisasi keselamatan ketenagalistrikan kepada masyarakat, pelajar, instansi pemerintah, serta berbagai pemangku kepentingan di wilayah kerja guna meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya budaya keselamatan listrik.

Edukasi keselamatan ketenagalistrikan, lanjut dia, merupakan langkah preventif yang terus dilakukan PLN melalui sosialisasi langsung kepada masyarakat, sekolah-sekolah, serta berkolaborasi dengan pemerintah kecamatan dan desa.

"Kami mengimbau masyarakat untuk memperhatikan ketentuan jarak aman dari jaringan listrik, menghindari aktivitas yang berpotensi bersinggungan dengan jaringan listrik, serta segera melaporkan apabila menemukan kondisi infrastruktur kelistrikan yang berpotensi membahayakan," ujar Wiedhyarno dalam keterangannya, Rabu (3/6/2026).

Dia menjelaskan, berdasarkan standar keselamatan ketenagalistrikan, masyarakat perlu menjaga jarak aman minimal 3 meter dari jaringan listrik tegangan rendah maupun jaringan tegangan menengah, baik secara horizontal maupun vertikal.

“Kami masih sering menjumpai bangunan, material konstruksi, maupun aktivitas masyarakat yang berada terlalu dekat dengan jaringan listrik. Masyarakat juga tidak diperkenankan memindahkan kabel listrik secara mandiri. Selain itu, setiap kegiatan yang melibatkan kendaraan maupun peralatan berukuran tinggi harus memperhitungkan keberadaan jaringan listrik di lokasi kegiatan guna menghindari risiko kecelakaan,” ungkapnya.

Selain itu, dia mendorong masyarakat untuk berperan aktif sebagai mitra keselamatan dengan melaporkan potensi bahaya kelistrikan melalui aplikasi PLN Mobile maupun Contact Center PLN 123 yang siaga selama 24 jam.

Kapolres Metro Bekasi, Kombes Pol Sumarni, menyampaikan bahwa Polres Metro Bekasi bersama PLN UP3 Cikarang terus memperkuat koordinasi dalam mengedukasi masyarakat terkait keselamatan ketenagalistrikan.

"Sinergi yang baik ini menjadi langkah penting untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesadaran masyarakat terhadap bahaya kelistrikan. Kami mengajak masyarakat untuk selalu mengutamakan keselamatan, menjaga jarak aman dari jaringan listrik, dan menghindari aktivitas yang berpotensi menimbulkan risiko kecelakaan," kata Sumarni.

General Manager PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat, Sugeng Widodo, menegaskan bahwa budaya keselamatan harus menjadi kesadaran bersama yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat.

“Keselamatan ketenagalistrikan merupakan fondasi penting dalam mewujudkan pelayanan kelistrikan yang andal, aman, dan berkualitas. Kami terus berupaya meningkatkan standar keselamatan infrastruktur kelistrikan sekaligus memperluas edukasi kepada masyarakat," ujarnya.

'Blackout' di Sumatra harus menjadi momentum bersama untuk mempercepat penguatan jaringan transmisi.

Jakarta (ANTARA) - Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio menilai "blackout" di Sumatra menjadi pengingat pentingnya penguatan jaringan transmisi untuk menjaga pasokan listrik di wilayah tersebut.

Menurut dia, jaringan interkoneksi Sumatra yang membentang lintas provinsi membutuhkan transmisi yang andal agar gangguan tidak meluas ke berbagai wilayah.

“Pembangkit sering menjadi perhatian utama, padahal transmisi memegang peran vital karena menjadi jalur utama penyaluran listrik dalam sistem interkoneksi,” ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan pengembangan jaringan transmisi di Sumatra, termasuk pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 kilovolt (kV), telah masuk dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) terbaru untuk memperkuat interkoneksi kelistrikan Sumatra.

Namun, proyek transmisi berskala besar kerap tersendat akibat proses pembebasan lahan dan perizinan lintas wilayah.

Pembangunan transmisi, lanjutnya, tidak hanya persoalan teknis, namun ada proses pembebasan lahan, penyesuaian tata ruang, perizinan lintas wilayah, hingga komunikasi dengan masyarakat di sekitar jalur transmisi yang semuanya membutuhkan waktu dan koordinasi.

Agus menambahkan, semakin luas sistem interkoneksi Sumatra, kebutuhan terhadap penguatan jalur utama serta keandalan jalur penyaluran listrik antardaerah juga menjadi semakin penting.

Padahal, menurut dia keterlambatan pembangunan transmisi membuat risiko gangguan sistem semakin besar seiring meningkatnya kebutuhan listrik di Sumatra.

Ia menambahkan, dalam sejumlah proyek infrastruktur strategis, penyelesaian aspek sosial perlu dilakukan secara hati-hati agar tidak berkembang menjadi konflik agraria maupun persoalan berkepanjangan di kemudian hari.

Oleh karena itu, ia menegaskan dukungan masyarakat dalam proses pembebasan lahan menjadi penting agar pembangunan pasokan listrik yang dibutuhkan publik dapat berjalan lebih optimal.

Selain itu, ia juga mendorong penguatan koordinasi dan percepatan proses perizinan lintas wilayah agar proyek-proyek strategis dapat berjalan lebih efektif.

“Karena jalurnya melewati banyak wilayah, pembangunan transmisi memang membutuhkan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaksana proyek, dan masyarakat,” ujarnya.

Dikatakannya percepatan pembangunan transmisi menjadi penting agar sistem kelistrikan Sumatra memiliki daya tahan yang lebih baik terhadap gangguan di masa mendatang.

"Blackout di Sumatra harus menjadi momentum bersama untuk mempercepat penguatan jaringan transmisi. Tanpa percepatan pembangunan transmisi, risiko gangguan sistem akan terus meningkat seiring pertumbuhan kebutuhan listrik dan aktivitas ekonomi di Sumatra,” ujarnya.

Pewarta: Subagyo
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Di tengah aktivitas masyarakat yang kembali meningkat setelah periode libur panjang, kebutuhan terhadap layanan digital yang praktis dan mudah diakses semakin menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya pada sektor transportasi dan transaksi keuangan, digitalisasi juga mulai menjadi kebutuhan dalam layanan kelistrikan yang kini dituntut lebih cepat, fleksibel, dan mudah dijangkau kapan saja.

Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan jumlah pengguna internet di Indonesia terus meningkat dan telah mencapai lebih dari 220 juta pengguna. Tren ini mendorong masyarakat semakin terbiasa menggunakan aplikasi digital untuk memenuhi berbagai kebutuhan sehari-hari, termasuk layanan publik dan utilitas.

Melihat perkembangan tersebut, kehadiran aplikasi digital seperti PLN Mobile menjadi semakin relevan dalam mendukung kemudahan layanan kelistrikan. Melalui satu aplikasi, pelanggan dapat mengakses berbagai layanan mulai dari pembayaran listrik, pembelian token, pengaduan gangguan, monitoring penggunaan listrik, hingga berbagai layanan tambahan lainnya secara lebih praktis.

Tidak hanya menghadirkan kemudahan akses layanan, PLN Mobile juga mulai menjadi bagian dari pengembangan ekosistem digital dan green lifestyle. Salah satunya melalui dukungan terhadap layanan kendaraan listrik dan home charging yang kini mulai berkembang di Indonesia. Dengan integrasi layanan digital, pelanggan dapat mengakses kebutuhan kelistrikan dan pendukung aktivitas sehari-hari secara lebih terhubung dalam satu platform.

Di sisi lain, transformasi digital pada layanan utilitas juga dinilai mampu meningkatkan efisiensi dan kenyamanan pelanggan. "Masyarakat tidak lagi harus datang langsung ke kantor layanan karena berbagai kebutuhan kini dapat dilakukan melalui aplikasi secara real-time," jelas Direktur Utama PLN Icon Plus, Chipta Perdana.

Transformasi Energi dan Operasional Berbasis IoT Terus Meluas Lintas Sektor



Sebagai bagian dari ekosistem digital PLN Group, PLN Icon Plus turut mendukung pengembangan layanan dan infrastruktur digital yang mendukung transformasi layanan berbasis teknologi. Kehadiran berbagai solusi digital dan green energy menjadi bagian dari upaya menghadirkan pengalaman layanan yang lebih modern, terintegrasi, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat saat ini.

Dengan perkembangan teknologi yang terus bergerak cepat, digitalisasi layanan kelistrikan diperkirakan akan semakin menjadi bagian penting dalam mendukung gaya hidup masyarakat yang lebih praktis, efisien, dan terhubung.

Direktur Utama PLN Icon Plus, Chipta Perdana dalam berbagai kesempatan menegaskan komitmen perusahaan dalam mendorong transformasi digital dan energi hijau keberlanjutan yang berkualitas.

JAKARTA - Proses pemulihan sistem kelistrikan Sumatera pascagangguan interkoneksi dinilai memiliki pola penanganan yang serupa dengan berbagai kasus blackout besar di dunia. Caranya dengan mengutamakan stabilitas sistem melalui tahapan recovery yang dilakukan secara bertahap, hati-hati, dan terukur.

Kepala Center of Food, Energy and Sustainable Development INDEF, Abra Talattov mengatakan pengalaman berbagai negara menunjukkan gangguan pada sistem interkoneksi modern dapat berkembang sangat cepat menjadi cascading failure atau efek domino ketika frekuensi sistem turun dan keseimbangan pasokan dengan beban terganggu.

Menurut Abra, pola serupa terlihat dalam berbagai kasus blackout besar di Amerika Serikat, India, Spanyol, Inggris, hingga Australia Selatan yang sama-sama dipicu gangguan transmisi maupun ketidakstabilan sistem interkoneksi.

“Dalam sistem interkoneksi besar, tantangan paling berat justru biasanya muncul saat proses recovery. Operator harus memastikan frekuensi, tegangan, dan sinkronisasi antar pembangkit tetap stabil agar sistem yang mulai pulih tidak kembali jatuh,” ujarnya, Senin (25/5/2026).

Abra mencontohkan blackout Amerika Utara pada 2003 yang berkembang menjadi gangguan sistemik hingga menyebabkan lebih dari 100 pembangkit lepas dari sistem. Sementara di India pada 2012, gangguan interkoneksi meluas akibat ketidakseimbangan beban antarwilayah.

Adapun di Spanyol dan Portugal pada 2025, proses pemulihan juga dilakukan bertahap untuk menjaga kestabilan sistem setelah lonjakan tegangan memicu pemadaman besar di Semenanjung Iberia. Pola serupa juga terjadi di Pakistan dan Turki ketika operator sistem harus melakukan sinkronisasi pembangkit secara hati-hati untuk mencegah gangguan lanjutan saat proses penyalaan kembali jaringan listrik.

Menurut Abra, pengalaman global menunjukkan fase recovery sering menjadi tahapan paling kritis karena kesalahan sinkronisasi saat penyalaan kembali pembangkit dapat memicu gangguan susulan atau bahkan blackout kedua.

Lihat video: AKHIRNYA! Sempat Blackout Massal, Listrik di Jalur Sumatra-Aceh Kembali Menyala



“Kalau sinkronisasi dilakukan terlalu cepat sementara sistem belum stabil, pembangkit bisa kembali trip dan memicu gangguan lanjutan. Karena itu operator biasanya sangat berhati-hati saat proses recovery,” katanya.

Abra menyebut, pembangkit thermal seperti PLTU membutuhkan waktu lebih panjang dalam proses pemulihan karena harus melewati tahapan teknis mulai dari pemanasan boiler, sinkronisasi frekuensi, hingga stabilisasi operasi sebelum kembali memasok daya penuh ke sistem interkoneksi.

“Pola pemulihan bertahap yang dilakukan pada sistem kelistrikan Sumatra juga mencerminkan pendekatan yang umum diterapkan dalam penanganan blackout sistem interkoneksi di berbagai negara untuk menjaga sistem tetap stabil hingga seluruh pasokan kembali normal,” katanya.

Menurut Abra, pembangkit berbasis hidro dan gas dapat berperan sebagai fast response dalam tahap awal pemulihan karena lebih cepat masuk kembali ke sistem. Namun, pembangkit thermal seperti PLTU membutuhkan waktu yang lebih panjang, bahkan PLN menyebut prosesnya dapat mencapai 15 hingga 20 jam sejak start-up, sinkron, hingga beroperasi penuh.

“Karena itu publik perlu memahami bahwa blackout pada sistem interkoneksi besar berbeda dengan gangguan listrik lokal. Ketika sistem besar mengalami gangguan frekuensi, penyalaannya tidak bisa sekadar dinyalakan kembali seperti saklar. Harus ada tahapan sinkronisasi dan stabilisasi agar tidak muncul gangguan susulan,” jelasnya.

Meski demikian, Abra menilai peristiwa ini juga perlu menjadi momentum evaluasi struktural terhadap desain ketahanan sistem transmisi kelistrikan nasional, khususnya di Sumatra. Menurutnya, sistem kelistrikan Sumatra masih memiliki karakter jaringan yang cenderung memanjang dan radial di sejumlah koridor, sehingga ketika terjadi gangguan pada ruas transmisi strategis, dampaknya berpotensi merambat lebih luas ke wilayah lain.

“Ke depan, kita tidak cukup hanya bicara penambahan pembangkit. Sistem transmisi juga harus dibuat lebih kuat dan adaptif. Dalam konteks Sumatra, jaringan yang terlalu memanjang dan kurang memiliki alternatif jalur evakuasi daya akan membuat sistem lebih rentan ketika satu titik transmisi mengalami gangguan,” ujar Abra.

Abra menegaskan, arah pembangunan Green Enabling Super Grid sebagaimana tercantum dalam RUPTL 2025–2034 menjadi sangat relevan. RUPTL 2025–2034 menempatkan penguatan jaringan transmisi dan smart grid sebagai prasyarat penting untuk mengintegrasikan energi baru terbarukan, memperkuat keandalan sistem, serta mengatasi ketidaksesuaian lokasi antara pusat pembangkit dan pusat beban. PLN juga telah menyampaikan rencana pembangunan Green Super Grid sepanjang 47.758 kilometer sirkuit dalam periode RUPTL 2025–2034.

Menurut Abra, Green Enabling Super Grid tidak hanya penting untuk agenda transisi energi, tetapi juga untuk memperkuat ketahanan sistem kelistrikan dari risiko gangguan besar. Dengan jaringan transmisi yang lebih terhubung, memiliki jalur alternatif, didukung digitalisasi sistem, serta kemampuan pengendalian beban dan pembangkit secara real-time, sistem kelistrikan akan lebih mampu merespons gangguan secara cepat dan mencegah efek domino.

“Pelajaran penting dari blackout Sumatra adalah transmisi tidak boleh dipandang sebagai infrastruktur pasif. Transmisi harus menjadi sistem yang moving, lebih agile, adaptif, dan cerdas. Jadi bukan hanya kabel yang mengalirkan listrik dari titik A ke titik B, tetapi jaringan yang mampu membaca kondisi sistem, mengalihkan aliran daya, dan menjaga stabilitas ketika terjadi gangguan,” kata Abra.

Ia menambahkan, pembangunan Green Enabling Super Grid juga penting untuk mengakomodasi bauran energi yang semakin kompleks. Masuknya pembangkit energi terbarukan seperti PLTA, PLTS, panas bumi, dan pembangkit berbasis sumber daya lokal membutuhkan jaringan yang mampu mengelola variasi pasokan, perbedaan lokasi sumber energi, serta kebutuhan fleksibilitas sistem.

Abra juga menilai pemerintah dan PLN perlu menjadikan kejadian ini sebagai dasar percepatan investasi pada transmisi, gardu induk, sistem proteksi, automatic generation control, battery energy storage system, digital substation, dan teknologi pemantauan sistem berbasis real-time. Menurutnya, investasi pada infrastruktur transmisi harus dipandang sebagai investasi ketahanan ekonomi, bukan semata biaya teknis kelistrikan.

Zaenal Abidin

Ketua Umum PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI) periode 2012-2015

Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) periode 2014-2019

PADA Februari 2026, rasio klaim Dana Jaminan Sosial (DJS) program Jaminan Kesehatan Nasional tercatat mencapai 111,86%, tertinggi dalam delapan tahun terakhir. Artinya, setiap bulan BPJS Kesehatan mengeluarkan Rp111,86 untuk setiap Rp100 iuran yang diterima. Februari 2026 saja, pendapatan iuran sebesar Rp29,26 triliun harus berhadapan dengan beban klaim Rp32,73 triliun. Selisih Rp3,47 triliun yang harus ditambal dari cadangan dana yang semakin tipis.

Ini bukan anomali sesaat. Ini adalah tren yang merayap dengan konsistensi mengkhawatirkan: 104,72% pada 2023, naik menjadi 105,78% pada 2024, lalu 107,69% pada 2025, dan kini menembus 111,86%. Setiap tahun, lubang itu semakin melebar, sementara cadangan yang tersedia untuk menutupnya semakin menyempit.

Aset bersih DJS yang pada 2022 sempat mencapai Rp56,67 triliun, telah menyusut menjadi Rp49,52 triliun pada akhir 2024. Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) memperingatkan, jika tidak ada perubahan kebijakan, ketahanan DJS dapat menjadi negatif mulai 2026, dengan proyeksi defisit akumulatif bisa melampaui Rp58 triliun. Pemerintah sendiri memperkirakan defisit tahunan BPJS Kesehatan berpotensi mencapai Rp20 hingga Rp30 triliun per tahun.

Memahami Anatomi Krisis

Untuk memahami mengapa ini terjadi, kita perlu melihat tiga tekanan yang bekerja secara bersamaan dan saling memperkuat. Pertama, lonjakan utilisasi yang bersifat struktural. Selama satu dekade terakhir, program Jaminan Kesehatan (JK) atau yang lebih familier dengan sebutan JKN berhasil mengubah perilaku kesehatan masyarakat Indonesia secara fundamental.

Warga yang sebelumnya menahan diri berobat karena biaya, kini datang ke fasilitas pelayanan kesehatan dengan lebih leluasa. Ini adalah keberhasilan program, sekaligus tekanan pada sisi keuangannya. Biaya jaminan kesehatan yang pada 2019 sebesar Rp108 triliun diproyeksikan melampaui Rp200 triliun pada 2025, bertumbuh hampir dua kali lipat dalam enam tahun.

Kedua, beban penyakit katastropik yang terus membengkak. Gagal ginjal saja telah menguras Rp13 triliun dari kas JKN sepanjang 2025, dengan pasien yang membutuhkan cuci darah dua hingga tiga kali seminggu seumur hidup. Belum lagi jantung koroner, kanker, stroke, thalasemia, diabetes, dan sirosis hati, secara bersama-sama menyerap porsi terbesar pembiayaan. Jauh melampaui perkiraan dalam desain awal program.

Ketiga, rendahnya keaktifan dan tingginya tunggakan peserta mandiri. Per Februari 2026, terdapat 58,32 juta peserta yang tidak aktif, sebagian besar berasal dari kelompok Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan peserta mandiri yang menunggak iuran. Fenomena adverse selection, di mana seseorang mendaftar hanya ketika sakit, lalu berhenti membayar ketika sehat, menggerogoti prinsip gotong royong yang menjadi ruh program ini.

Risiko Nyata bagi Warga

Gagal bayar BPJS Kesehatan bukan ancaman abstrak. Ia memiliki wajah yang konkret: rumah sakit dan fasyankes lain menunda pembelian obat dan alat medis karena menunggu pembayaran klaim yang terlambat, perusahaan farmasi mengurangi produksi dan menunda distribusi karena menunggu pembayaran dari rumah sakit, dokter dan perawat frustrasi karena ketidakpastian operasional, pasien tidak mendapat layanan optimal karena fasilitas kesehatan mengalami masalah likuiditas, dan seterusnya.

Kisah nyata di atas pernah kita alami. Antara 2014 dan 2019, BPJS Kesehatan mengalami defisit berulang yang berujung pada keterlambatan pembayaran ke rumah sakit, penolakan pasien di sejumlah fasilitas, dan krisis kepercayaan terhadap sistem. Situasi itu baru terstabilkan setelah kenaikan iuran pada 2020.

Kini, dengan rasio klaim yang lebih tinggi dan cadangan DJS yang lebih tipis, risiko itu kembali mengancam dan kali ini dalam skala yang lebih besar, karena basis kepesertaan juga jauh lebih besar. Jika krisis keuangan JKN tidak ditangani serius, yang pertama kali merasakan dampaknya adalah mereka yang paling bergantung pada program ini: warga miskin, penderita penyakit kronis, dan keluarga yang tidak memiliki pilihan lain.

Intervensi yang Tidak Dapat Ditunda

Solusi untuk krisis finansial JKN tidak sederhana dan tidak ada satu langkah ajaib yang menyelesaikan semuanya. Namun ada beberapa intervensi yang tidak dapat ditunda. Pertama, penyesuaian iuran PBI perlu segera dikaji secara serius. Iuran PBI yang saat ini sebesar Rp42.000 per orang per bulan sudah tidak lagi mencerminkan biaya riil pelayanan kesehatan.

DJSN telah merekomendasikan kenaikan ke sekitar Rp70.000. Kenaikan ini memang akan menambah beban APBN, namun konsekuensi dari tidak menaikkannya, erosi cadangan DJS yang tidak terkendali, jauh lebih mahal dalam jangka panjang.

Kedua, mengimplementasikan strategi pembelian layanan kesehatan yang cerdas (strategic health purchasing) secara masif. BPJS Kesehatan memiliki posisi tawar sebagai pembeli tunggal terbesar di pasar kesehatan Indonesia. Kekuatan itu belum sepenuhnya digunakan untuk menegosiasikan harga obat, alat medis, dan lainnya secara lebih efisien tanpa mengorbankan kualitas.

Ketiga, program promotif dan preventif harus mendapat porsi investasi yang lebih besar. Mencegah seseorang jatuh sakit jauh lebih efisien daripada membiayai pengobatannya. Setiap rupiah yang diinvestasikan dalam pencegahan obesitas, diabetes, hipertensi, sakit jantung, strok, akan menghemat puluhan rupiah biaya klaim penyakit katastropik di masa depan.

Preventif dapat dilakukan oleh: keluarga, sekolah, masyarakat, dan terutama pemerintah. Pemerintah mampu membuat regulasi untuk membatasi konsumsi makanan atau minuman yang dapat membahayakan kesehatan warganya, seperti: gula, garam, dan lemak (GGL).

Secara spesifik dapat mengenakan cukai pada Minuman Berpemanis dalam Kemasan (MBDK). Dengan prinsip, primum non nocere atau first, do no harm (pertama-tama, jangan merugikan atau jangan membahayakan). Setelah itu, pemerintah menciptakan ekosistem terbaik untuk terwujudnya pola hidup sehat di tengah masyarakat.

Keempat, keaktifan peserta mandiri harus ditingkatkan melalui kombinasi insentif dan kemudahan. Model diskon iuran parsial yang berhasil diterapkan BPJS Ketenagakerjaan pada program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKm) dapat diadaptasi untuk mendorong keaktifan peserta mandiri JKN.

Kelima, revisi Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan perlu dilakukan untuk memberikan ruang gerak yang lebih fleksibel bagi BPJS Kesehatan dalam manajemen aset dan likuiditas, sekaligus memperkuat transparansi pelaporan keuangan hingga ke tingkat daerah.

Catatan Akhir: Keberhasilan yang Tidak Boleh Disia-siakan

JKN adalah program jaminan sosial terbesar yang pernah dijalankan negeri ini. Dalam satu dekade, ia telah membuktikan bahwa Indonesia mampu membangun sistem perlindungan kesehatan berbasis solidaritas sosial dalam skala yang bahkan membuat banyak negara berdecak kagum.

Keberlanjutan program JKN bukan sekadar urusan kementerian/lembaga, aktuaria, dan neraca keuangan semata, tapi juga menjadi urusan dan harapan seluruh warga yang menjadi peserta. Mengapa? Karena JKN adalah pertaruhan moral bangsa: apakah kita serius mempertahankan janji konstitusional bahwa setiap warga berhak atas layanan kesehatan, atau kita akan membiarkannya runtuh karena keengganan mengambil keputusan yang boleh jadi tidak populer namun sangat perlu.

Sebagai bangsa, kita tidak boleh membiarkan JKN di ujung tanduk. Sebab, yang dipertaruhkan bukan hanya angka di neraca BPJS, melainkan kesehatan, martabat, dan masa depan ratusan juta pesertanya. Wallahu a'lam bish-shawab.

JAKARTA - Dalam rangka memperkuat pertahanan nasional, Telkomsel menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan anak perusahaan Republikorp, Republik Technetronic Nusantara (RTN) untuk pengembangan Secure Private Network. Kerja sama ini juga untuk mendukung komunikasi strategis nasional.

Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat transformasi digital sektor pertahanan melalui pengembangan infrastruktur komunikasi yang aman, resilien, dan critical-mission.

Kerja sama strategis ini ditandatangani Direktur Sales Telkomsel, Stanislaus Susatyo bersama Direktur RTN, Rikza Nurhakim sebagai langkah konkret dalam memperkuat sinergi teknologi komunikasi pertahanan nasional.

Kerja sama ini difokuskan pada pengembangan jaringan komunikasi strategis yang aman, resilien, dan mampu mendukung kebutuhan operasional pertahanan modern di lingkungan dengan tingkat kompleksitas tinggi dan tantangan geografis yang beragam.

Dalam pengembangan jangka panjang, Telkomsel dan Republikorp membuka peluang kolaborasi pada berbagai teknologi komunikasi pertahanan, mulai dari Mobile Tactical Communication System hingga pengembangan teknologi satelit, LTE tactical, dan hybrid communication system guna memastikan konektivitas yang aman dan resilien di wilayah operasi strategis maupun terpencil.

Selain mendukung kebutuhan operasional pertahanan modern, kolaborasi ini juga berpotensi mencakup pengembangan sistem komunikasi darurat nasional serta infrastruktur dual-use untuk mendukung penanggulangan bencana, keamanan nasional, dan penguatan ekosistem industri pertahanan berbasis teknologi komunikasi dalam negeri.

“Kolaborasi ini merupakan perwujudan komitmen nyata Telkomsel dalam menghadirkan solusi konektivitas dan layanan digital yang andal guna menyokong berbagai kebutuhan strategis nasional. Melalui inisiatif pengembangan Secure Private Network bersama Republikorp, kami berupaya memaksimalkan ketersediaan infrastruktur komunikasi yang aman dan resilien,” ungkap Stanislaus, Rabu (20/6/2026).

Kemitraan ini berkomitmen untuk memperkuat pengembangan ekosistem komunikasi strategis nasional yang adaptif terhadap kebutuhan pertahanan modern.

Telkomsel sebagai penyedia layanan telekomunikasi digital di Indonesia berkomitmen menghadirkan konektivitas, layanan, dan solusi digital inovatif untuk mendukung transformasi nasional. Dengan dukungan jaringan broadband terluas dan terdepan, mereka terus memperkuat kapabilitas digital melalui pengembangan enterprise solutions, Internet of Things (IoT), dan secure private network.

Sementara Republikorp, merupakan perusahaan induk swasta nasional yang berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong kemandirian industri pertahanan Indonesia. Dengan komitmen tinggi, mereka berhasil meyakinkan berbagai produsen dan pemilik teknologi internasional untuk mengadopsi serta membangun lini produksi di dalam negeri melalui skema joint venture, guna mencapai kemandirian industri pertahanan nasional.