REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI), yang diwakili PINTU, berpartisipasi dalam Festival Aman Digital 2026 yang diselenggarakan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di Kantor Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kegiatan bertema "Kolaborasi Lintas Sektor Guna Mensukseskan Literasi Keamanan Siber Nasional" itu menyoroti pentingnya penguatan literasi keamanan siber untuk menjaga kepercayaan terhadap ekonomi digital.

Forum tersebut mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga keuangan, komunitas, dan pelaku industri teknologi guna memperkuat kolaborasi dalam menghadapi ancaman siber yang terus berkembang.

Direktur Operasi Keamanan dan Pengendalian Informasi BSSN Satryo Suryantoro mengatakan Gerakan Nasional 90 Hari Literasi Keamanan Siber menjadi bagian dari implementasi Rencana Aksi Nasional Keamanan Siber.

"Keberhasilan literasi keamanan siber tidak dapat diwujudkan oleh satu institusi saja. Diperlukan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, baik kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dunia pendidikan, komunitas, dunia usaha, media, maupun masyarakat luas," ujar Satryo dalam keterangan, Jumat (26/6/2026).

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta Marulina Dewi mengatakan kolaborasi lintas sektor diperlukan untuk mengantisipasi meningkatnya ancaman siber yang berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat maupun dunia usaha.

"Serangan siber hari ini bukan lagi sekadar soal sistem yang down, melainkan sudah menyasar sisi psikologis manusia melalui social engineering, kebocoran data pribadi, hingga maraknya disinformasi," kata Marulina.

Sementara itu, Deputi Direktur Departemen Perlindungan Konsumen OJK sekaligus Sekretariat Satgas PASTI Daniel Apriandi mengatakan rendahnya literasi digital masih menjadi celah utama kejahatan siber.

"Kelompok usia 25-49 tahun adalah yang paling produktif sekaligus paling banyak disasar pelaku penipuan karena mereka paling aktif bertransaksi secara digital. Modus phishing dan social engineering terus meningkat, diperparah dengan penggunaan AI dan deep fake yang kini mampu meniru wajah, suara, hingga bahasa tubuh korban," ujar Daniel.

JAKARTA, KOMPAS.com – Dana simpanan masyarakat di perbankan kembali meningkat pada Mei 2026 setelah sempat mengalami penurunan pada bulan sebelumnya.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat total nominal simpanan di bank umum mencapai Rp 10.330 triliun pada Mei 2026 atau naik 2,20 persen secara bulanan (month to month/MoM) dibandingkan posisi April sebesar Rp 10.107 triliun.

Kenaikan tersebut terjadi di tengah kondisi penghimpunan dana perbankan yang masih dinilai kuat.

LPS menyebut Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan pada Mei 2026 tumbuh 13,47 persen secara tahunan (year on year/yoy), diikuti pertumbuhan kredit sebesar 11,51 persen (yoy).

Pertumbuhan DPK dalam rupiah tercatat sebesar 12,37 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan DPK valuta asing sebesar 8,91 persen dalam denominasi dollar AS.

Menurut LPS, perkembangan intermediasi tersebut didukung oleh kondisi permodalan, profitabilitas, dan likuiditas perbankan yang tetap terjaga sehingga mampu menjadi penyangga terhadap berbagai potensi risiko.

"Perkembangan kinerja intermediasi yang positif tersebut didukung oleh kondisi permodalan, profitabilitas, dan likuiditas perbankan yang tetap terjaga sehingga mampu menjadi penyangga terhadap berbagai potensi risiko yang mungkin terjadi," ujar Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu dalam keterangan resmi, Kamis (25/6/2026).

Nominal simpanan kembali meningkat

Data distribusi simpanan bank umum menunjukkan total nominal simpanan pada Mei 2026 mencapai Rp 10.330 triliun. Angka tersebut meningkat dibandingkan April 2026 yang sebesar Rp 10.107 triliun.

Kenaikan itu membalikkan kondisi April ketika total nominal simpanan turun 1,40 persen secara bulanan.

Dilihat berdasarkan jenis simpanan, deposito masih menjadi instrumen yang mendominasi nominal dana masyarakat.

Pada April 2026, deposito mencakup 34,86 persen dari total nominal simpanan. Porsinya relatif stabil pada Mei 2026 menjadi 34,84 persen.

Namun, pertumbuhan antarjenis simpanan mengalami perubahan.

Pada April, nominal simpanan Deposit on Call mencatat kenaikan tertinggi sebesar 6,13 persen secara bulanan, sedangkan deposito mengalami kontraksi sebesar 3,39 persen.

Sementara itu, pada Mei, giro menjadi jenis simpanan dengan kenaikan nominal tertinggi sebesar 4,40 persen, sedangkan Deposit on Call mengalami kontraksi sebesar 5,75 persen.

Simpanan di atas Rp 5 miliar masih mendominasi

Berdasarkan kelompok nilai simpanan, dana pada tier di atas Rp 5 miliar tetap menjadi penyumbang terbesar.

Pada April, kelompok simpanan tersebut mencakup 57,33 persen dari total nominal simpanan. Porsinya meningkat menjadi 58,34 persen pada Mei 2026.

Dari sisi pertumbuhan, terjadi perubahan dibandingkan bulan sebelumnya.

Pada April 2026, tier simpanan hingga Rp 100 juta mencatat kenaikan nominal tertinggi sebesar 0,36 persen, sedangkan simpanan di atas Rp 5 miliar mengalami kontraksi 2,34 persen.

Sebaliknya, pada Mei 2026, simpanan di atas Rp 5 miliar menjadi kelompok dengan kenaikan tertinggi sebesar 4,01 persen, sementara tier hingga Rp 100 juta mengalami kontraksi sebesar 1,28 persen.

Jumlah rekening terus bertambah

LPS juga mencatat jumlah rekening simpanan bank umum terus meningkat.

Pada April 2026 terdapat 667,11 juta rekening atau naik 0,83 persen secara bulanan. Sebulan kemudian jumlahnya bertambah menjadi 682,06 juta rekening atau meningkat 2,24 persen.

Tabungan masih menjadi jenis rekening yang paling dominan.

Pada April, rekening tabungan mencakup 98,27 persen dari total rekening simpanan. Porsinya meningkat tipis menjadi 98,31 persen pada Mei 2026.

Dari sisi pertumbuhan, rekening Deposit on Call menjadi jenis rekening yang tumbuh paling tinggi pada April sebesar 39,08 persen, sementara rekening Sertifikat Deposito turun 58,65 persen.

Pada Mei 2026, rekening tabungan justru menjadi yang tumbuh paling tinggi sebesar 2,29 persen, sedangkan rekening Deposit on Call mengalami kontraksi sebesar 14,72 persen.

Hampir seluruh rekening dijamin LPS

LPS menyebut cakupan penjaminan simpanan tetap berada jauh di atas mandat Undang-Undang.

Data Mei 2026 menunjukkan sebanyak 681,67 juta rekening bank umum atau 99,94 persen dari total rekening dijamin penuh hingga batas maksimum Rp 2 miliar per nasabah per bank.

Angka tersebut meningkat dibandingkan April yang mencapai 666,72 juta rekening, meski persentase cakupannya tetap sebesar 99,94 persen.

Selain itu, LPS mencatat sebanyak 15,67 juta rekening nasabah Bank Perekonomian Rakyat (BPR/BPRS) atau 99,97 persen dari total rekening juga dijamin penuh.

Menurut Anggito, tingkat cakupan penjaminan yang tetap tinggi menjadi salah satu pertimbangan LPS dalam menetapkan kebijakan Tingkat Bunga Penjaminan (TBP).

"Berdasarkan hasil evaluasi, TBP yang berlaku saat ini dipandang masih mampu menjaga tingkat cakupan penjaminan dan kepercayaan nasabah penyimpan," ujar Anggito.

LPS naikkan bunga penjaminan simpanan rupiah

Dalam Rapat Dewan Komisioner Juni 2026, LPS memutuskan menaikkan Tingkat Bunga Penjaminan masing-masing sebesar 25 basis poin untuk simpanan rupiah di bank umum dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR).

Dengan keputusan tersebut, TBP simpanan rupiah di bank umum naik menjadi 3,75 persen, sedangkan TBP simpanan rupiah di BPR menjadi 6,25 persen. Adapun TBP simpanan valuta asing di bank umum dipertahankan sebesar 2,00 persen.

Kebijakan tersebut berlaku mulai 1 Juli hingga 30 September 2026.

Menurut Anggito, keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan perkembangan suku bunga pasar simpanan rupiah maupun valuta asing yang masih menunjukkan kenaikan terbatas, kinerja penghimpunan simpanan yang tetap kuat, kondisi likuiditas perbankan yang memadai, serta tingkat persaingan antarbank yang masih sehat.

"Dengan mempertimbangkan berbagai kondisi tersebut, Tingkat Bunga Penjaminan yang berlaku saat ini dinilai masih memadai untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan memperkuat stabilitas perbankan," ungkap Anggito.

LPS menyatakan akan terus melakukan evaluasi terhadap TBP secara berkala agar tetap sesuai dengan perkembangan kondisi perekonomian, industri perbankan, dan pasar keuangan.

LPS juga kembali mengingatkan bahwa simpanan nasabah dijamin sepanjang memenuhi ketentuan 3T, yaitu tercatat dalam pembukuan bank, tingkat bunga yang diterima tidak melebihi Tingkat Bunga Penjaminan, dan tidak terkait dengan tindakan yang menyebabkan bank menjadi tidak sehat.

LPS mengimbau masyarakat untuk memperhatikan tingkat bunga simpanan yang ditawarkan bank, serta meminta perbankan menyampaikan informasi mengenai Tingkat Bunga Penjaminan secara aktif dan transparan melalui seluruh kanal komunikasi, termasuk kanal digital, sebagai bagian dari upaya meningkatkan perlindungan nasabah.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) menjelaskan peran dari empat WNI dalam kasus judi online di gedung perkantoran Hayam Wuruk Jakarta.

Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Wira Satya Triputra mengatakan empat WNI itu yakni MAP, BT, DFA dan DA. Pada intinya, keempat WNI ini berperan untuk memuluskan operasional judol di Hayam Wuruk.

"Dari hasil pengembangan terhadap kasus, setelah dilakukan langkah penindakan di Hayam Wuruk, tim penyidik berhasil mengembangkan dengan mengamankan 4 orang WNI," ujar Wira di Bareskrim, Jumat (26/6/2026).

Dia pun merincikan peran masing-masing tersangka WNI, mulai dari MAP berperan sebagai admin keuangan dan kaki tangan bos judi online. MAP merupakan satu-satunya WNI yang ditangkap bersama 321 WNA di Gedung Hayam Wuruk.

Kemudian, BT berperan menyewa Gedung Hayam Wuruk Plaza yang digunakan untuk sebagai pusat operasional perjudian online.

"Ketiga, inisial DFA. Ini berperan menyiapkan rekening dan kartu ATM, di mana kartu ATM-nya ini diserahkan kepada tersangka WNA yang tadi yang MAP, diserahkan kepada MAP dan atas nama tersangka LTH [DPO WN China] ini masih dalam pengejaran," imbuhnya.

Terakhir, tersangka DA yang berperan membantu keuangan operasional judi online dan transaksi kripto. Selain itu, DA juga membantu pengurusan izin tinggal ratusan WNA.

"Peran yang berikutnya dari DA adalah membantu mengurus izin tinggal daripada warga negara asing tersebut," pungkasnya.

Sekadar informasi, Bareskrim elah menetapkan 287 WNA menjadi tersangka dalam kasus judi online Hayam Wuruk. Ratusan tersangka itu berasal dari berbagai macam negara.

Mayoritas, WNA sindikat judol Hayam Wuruk berasal dari Vietnam sebanyak 185 orang. Sementara itu sisanya berasal dari WNA Cina 76 orang, WNA Myanmar 15 orang, WNA Thailand enam orang, WNA Laos tiga orang dan WN Malaysia 2 orang.

Badan Pusat Statistik (BPS) menerjunkan lebih dari 3.000 petugas lapangan untuk menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE 2026) di Provinsi Kalimantan Timur.

"Para petugas tersebut mulai melakukan pendataan sejak 15 Juni dan dijadwalkan merampungkan tugasnya pada 31 Agustus 2026," kata Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti di Samarinda, Kaltim, Jumat (26/6) seperti dikutip dari Antara.

Secara resmi BPS telah mencanangkan SE 2026 Tingkat Provinsi Kaltim yang digelar di Pendopo Lamin Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim di Samarinda.

Menurut Amalia, pencanangan ini merupakan simbol sinergi lintas sektor sekaligus momentum kolaborasi erat antara BPS, Komisi X DPR RI, Kamar Dagang dan Industri (Kadin), pemerintah daerah serta seluruh lapisan masyarakat.

"Sensus Ekonomi bertujuan untuk mencatat seluruh aktivitas kegiatan usaha secara komprehensif, mulai dari skala mikro, kecil, menengah (UMKM), hingga perusahaan besar. Kami berharap hasil SE2026 ini dapat menjadi pelita sekaligus kompas pembangunan guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Kalimantan Timur," ujar Amalia.

Ia mengimbau masyarakat dan pelaku usaha agar tidak ragu menerima kedatangan petugas. Guna mengantisipasi modus kejahatan atau penipuan, setiap petugas SE2026 telah dibekali dengan atribut resmi berupa rompi khusus, surat tugas, serta kartu identitas (ID card) resmi yang dilengkapi dengan pemindaian barcode.

"BPS menjamin bahwa seluruh data yang diberikan oleh responden akan dijaga ketat kerahasiaannya," tegas Amalia.

Data tersebut murni digunakan untuk kepentingan statistik, serta dijamin tidak akan berkaitan dengan dasar penetapan pajak maupun memengaruhi status penerimaan bantuan sosial.

Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud menyampaikan apresiasi tinggi kepada jajaran BPS dan Kadin yang terus bergerak aktif mendorong keterlibatan dunia usaha serta masyarakat luas demi kelancaran pelaksanaan SE 2026 di Bumi Etam.

"Sampaikan data yang sebenar-benarnya, sejujur-jujurnya, dan seakurat mungkin kepada petugas. Sensus Ekonomi ini bukan hanya domain atau tanggung jawab BPS, melainkan tanggung jawab kita bersama," kata Rudy.

JAKARTA - Nama Taufik Hidayat saat ini tengah menjadi sorotan publik akibat diduga melakukan penyekapan selama tiga tahun dan penganiayaan terhadap pacarnya YTR di Bandung hingga menyebabkan luka fisik yang signifikan di sekujur tubuh. Taufik Hidayat berhasil ditangkap oleh Polda Jawa Barat pada Selasa, 23 Juni 2026.

Kasus tersebut pun viral dan mendapat kecamatan dari banyak pihak bahkan netizen. Viralnya kasus tersebut membuat banyak netizen dan publik bertanya-tanya siapa sebetulnya Taufik Hidayat hingga akhirnya beberapa fakta pun terungkap.

Dalam video yang diunggah di channel YouTube Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Kepala Desa Ciaro Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung, Kusnaedi menuturkan Taufik Hidayat memiliki riwayat perilaku bermasalah sejak kecil atau usia muda.

“Kalau sepengetahuan saya dari kecilnya juga sudah ada kembang-kembang kenakalan. Kemarin juga ngobrol sama guru ngajinya kalau ngaji juga suka makan obat,” kata Kusnaedi, dikutip Jumat (26/6/2026).

Tidak hanya itu, Kusnaedi juga mengungkapkan Taufik Hidayat pernah tersandung kasus penganiayaan dan penggelapan sepeda motor hingga mendapat pidana penjara selama 1,5 tahun. Kusnaedi pun mengaku pernah membantu mengurusi kasus yang mengandung Taufik Hidayat saat itu.

“Pernah, kasus penganiayaan sama penggelapan motor saya yang ngurusinnya. Motor orang Garut, pernah ditahan di Polsek Rancaekek langsung terus ke pengadilan setahun setengah,” ucap dia.

Namun, setelah itu Kusnaedi tidak pernah bertemu lagi dengan Taufik Hidayat. “Setelah itu nggak tahu lagi. 10 tahun nggak ketemu sama orang itu,” tambahnya.

Lihat video: LAKNAT! Taufik Hidayat Kini Akui Aniaya YTR Hingga Buta



Tidak hanya itu, Kusnaedi juga menjelaskan Taufik Hidayat kerap dimanja oleh orang tuanya. Saat bermasalah dengan tetangga, Taufik Hidayat selalu dibela oleh orang tua.

Bahkan menurut Kusnaedi, sikap agresif dan brutal dari Taufik Hidayat itu sudah terlihat sejak kecil. “Janten upami pasea Jeung tatangga sok dipangmeunangkeun ku Ramana (ayahnya) dipikanyaah pak kesayangan,” jelas dia.

Bahkan, saat Taufik beranjak dewasa dia tidak memiliki teman sama sekali karena banyak orang yang takut atas sikap brutalnya yang sudah terlihat sejak kecil. “Janten saatosna ageung mah teu aya temena pak. Takut lah orangnya brutal pak udah keliatan dari kecilnya juga pak,” pungkas dia.

Taufik Hidayat ditangkap oleh Polda Jawa Barat di kawasan Majalaya Kabupaten Bandung pada Selasa, 23 Juni 2026 kemarin. Saat ini ia ditahan di sel isolasi di Polda Jawa Barat untuk menjalani pemeriksaan terkait dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap korban YTR yang merupakan sang pacar di sebuah kos di kawasan Cileunyi Kabupaten Bandung.

Kasus ini terungkap setelah keluarga mendapat kabar bahwa YTR dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung dengan kondisi yang cukup memprihatinkan. Dimana ia memiliki banyak luka di sekujur tubuhnya bahkan mengalami kebutaan akibat dugaan penganiayaan yang dialami selama tiga tahun disekap.

(Niko Prayoga)

JAKARTA - Langkah Badan Gizi Nasional (BGN) menutup ratusan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) fiktif di Cilacap, Jawa Tengah diapresiasi sejumlah kalangan. Tindakan tersebut sebagai wujud dari pembenahan tata kelola MBG.

"Ratusan titik fiktif dapur tersebut memang harus ditutup sebagai bagian dari langkah-langkah pembenahan tata kelola MBG," ujar Pemrakarsa 98 Resolution Network, Wignyo Prasetyo di Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Selain dukungan terhadap penutupan dapur-dapur palsu tersebut, Wignyo juga mengusulkan agar BGN menginvestigasi semua daerah. Hal tersebut diusulkan karena ia mengkhawatirkan titik palsu itu mungkin saja banyak terdapat di daerah-daerah lain.

"Ditemukannya ratusan dapur fiktif di Cilacap mestinya jadi alarm buat BGN untuk lebih lanjut menurunkan tim investigasi ke daerah-daerah lain. Karena bukan tidak mungkin dapur-dapur manipulatif seperti itu ribuan jumlahnya," tegasnya.

Wignyo menambahkan lembaga penegak hukum juga harus cepat tanggap terhadap kasus ini. Semua pihak yang berhubungan dengan keberadaan titik-titik dapur palsu ini harus diperiksa

Lihat video: Aplikasi Pendaftaran SPPG Ditutup, BGN Tak Izinkan Pendirian Dapur MBG yang Baru!

"Ini jahat, miliaran rupiah uang negara masuk ke kantong mereka. Oleh karenanya lembaga penegak hukum harus cepat tanggap memeriksa semua oknum-oknum manipulatif ini, dari mulai mereka yang dengan sengaja mengajukan dapur-dapur palsu, oknum-oknum tim verifikasinya, hingga oknum yang memberikan approval terhadap dapur-dapur manipulatif tersebut," katanya.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Krisis pasokan gas bagi sektor industri menjadi salah satu perhatian utama dalam rapat koordinasi mitigasi pemutusan hubungan kerja (PHK). Gangguan pasokan energi dinilai mengancam keberlangsungan operasional perusahaan yang bergantung pada gas dan berpotensi memicu gelombang PHK.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) sekaligus Ketua Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi PHK, Prasetyo Hadi, mengatakan persoalan tersebut telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, pemerintah akan segera mengambil langkah untuk memastikan pasokan gas bagi industri tetap terjaga.

"Hari ini juga kami tadi berdiskusi berkenaan dengan ada beberapa masalah berkaitan dengan masalah supply gas ke industri kita, yang sudah kami koordinasikan dan sesuai dengan petunjuk dari Bapak Presiden untuk kita segera mencari jalan keluar," ujar Prasetyo saat jumpa pers di Kompleks DPR RI, Jumat (26/6/2026).

Prasetyo menegaskan pemerintah menargetkan keputusan terkait penyelesaian persoalan pasokan gas industri dapat diambil dalam satu hingga dua hari ke depan.

"Mungkin dalam satu-dua hari ini kita akan ambil keputusan untuk memastikan kegiatan-kegiatan di sektor yang membutuhkan gas, terutama di sektor industri, dapat berjalan sebagaimana yang seharusnya," ungkapnya.

Sebelumnya, pemerintah menegaskan tidak ada kenaikan harga gas bumi tertentu (HGBT) bagi industri. Program gas murah tersebut tetap dipertahankan untuk menjaga daya saing sektor industri nasional.

"HGBT ini kan sudah kita tetapkan. Itu untuk listrik, sudah kita tetapkan harganya tetap USD 7 per MMBTU, jadi tidak ada kenaikan untuk HGBT kelistrikan. Untuk industri, HGBT ini ditujukan untuk meningkatkan daya saing industri dalam negeri. Rata-rata harganya sekitar USD 6,5 per MMBTU," tegas Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung kepada wartawan di Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Ketentuan mengenai harga gas bumi tertentu tersebut mengacu pada Keputusan Menteri ESDM Nomor 282.K/MG.01/MEM.M/2025 yang merupakan perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2022.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bakal menaikkan target penerbitan surat utang Panda Bond di atas 1 miliar dolar AS.

Keputusan tersebut akan bergantung pada besarnya permintaan investor di pasar China.

"Tambah (target Panda Bond)," kata Purbaya dalam taklimat media di Jakarta, Jumat.

Purbaya menjelaskan akan terus memantau perkembangan pasar. Target pasti penerbitan Panda Bond nantinya akan mengikuti besaran minat para investor.

"Kita lihat market-nya seperti apa. Kalau demand-nya besar ya, kita perbesar sekalian," tuturnya.

Purbaya melanjutkan, kebutuhan penerbitan obligasi global pemerintah saat ini masih tersisa sekitar 3 miliar dolar AS. Apabila kebutuhan tersebut dapat dipenuhi melalui penerbitan Panda Bond, pemerintah akan memaksimalkan instrumen tersebut.

Optimisme tersebut muncul seiring tingginya minat investor China terhadap rencana penerbitan Panda Bond. Karena itu, pemerintah memutuskan menunda jadwal penerbitan dari rencana semula pada awal Juli menjadi akhir Juli 2026.

Penundaan dilakukan untuk memberi waktu kepada sejumlah manajer investasi dan bank besar di China menyelesaikan proses persetujuan internal sebelum berpartisipasi dalam pembelian surat utang tersebut.

"Jadi Panda Bond itu tadinya mau dikeluarkan awal Juli, tapi rupanya (minat investor) meningkat, ada beberapa fund manager besar atau bank-bank besar sana yang terlambat tahu, jadi mereka minta kita untuk undur sedikit supaya mereka punya waktu untuk mengajukan proposal mereka ke investment committee mereka," kata Purbaya.

Ia mengatakan antusiasme investor yang melebihi perkiraan menjadi alasan utama pemerintah menyesuaikan jadwal penerbitan surat utang berdenominasi yuan renminbi tersebut.

Menkeu menilai permintaan tersebut merupakan sinyal positif atas tingginya minat investor China terhadap instrumen pembiayaan Indonesia. Karena itu, pemerintah memilih memberikan waktu tambahan agar partisipasi investor dapat lebih optimal.

"Saya pikir sudah bagus lah. Berarti minatnya besar tuh, jadi saya tunda sampai akhir Juli," tambah Purbaya.

Dengan mundurnya jadwal penerbitan, jumlah investor yang berpartisipasi diharapkan meningkat sehingga dana yang dihimpun dapat melampaui target awal.

Selain meningkatnya minat dari manajer investasi, Purbaya mengungkapkan sejumlah institusi keuangan besar di China juga mulai menunjukkan ketertarikan untuk terlibat dalam penerbitan Panda Bond.

Beberapa bank bahkan meminta kesempatan untuk menjadi underwriter agar dapat membantu memperluas pemasaran surat utang Indonesia di pasar China.

Sebelumnya, saat melakukan kunjungan kerja ke China pada 16-19 Juni 2026, Purbaya menyampaikan pemerintah menargetkan penerbitan awal Panda Bond senilai 1 miliar dolar AS.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Umum (Dit Tipidum) Bareskrim Polri mengungkapkan bahwa perputaran uang sindikat judi online (judol) internasional yang bermarkas di Plaza Perkantoran Hayam Wuruk, Jakarta Barat (Jakbar), mencapai belasan triliun rupiah. Dalam kasus ini, sebanyak 287 warga negara asing (WNA) telah ditetapkan sebagai tersangka.

Bareskrim Polri juga menetapkan empat warga negara Indonesia (WNI) sebagai tersangka kasus tersebut. "Data berupa Google Sheet di mana data tersebut menggambarkan putaran alihan dana daripada hasil perjudian," kata Direktur Tindak Pidana Umum (Dir Tipidum) Bareskrim Polri Brigjen Wira Satya Triputra dalam jumpa pers di kantornya, Jumat (26/6/2026).

Wira menyebut, dari data statistik di salah satu platform milik tersangka, didapatkan catatan deposit mencapai Rp13,9 triliun. Dengan profit yang sudah tercatat ataupun yang didapatkan mencapai Rp1,69 triliun. "Jadi profit yang didapat itu sudah mencapai 1,69 triliun," ujar Wira.

Dalam perkara ini, Bareskrim Polri menangkap 321 WNA di Plaza Hayam Wuruk. Setelah dilakukan pendalaman akhirnya, 287 WNA ditetapkan sebagai tersangka.

Ratusan WNA yang jadi tersangka itu di antaranya adalah, 76 WNA China, tiga dari Laos, dua Malaysia, 15 Myanmar, enam Thailand dan 185 dari Vietnam.

Kemudian, Bareskrim juga menetapkan empat warga negara Indonesia (WNI) sebagai tersangka kasus sindikat judi online (judol) internasional yang bermarkas di Plaza Perkantoran Hayam Wuruk, Jakarta Barat.

Keempat tersangka itu masing-masing berinisial MAP, BT, DFA, dan DA.

JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Golkar M Saemuji tak masalah dengan langkah Mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), yang memulai blusukan dan bertemu warga, Jumat (26/6/2026). Baginya, hal itu merupakan hak politik Jokowi dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

"Ya itu hak politik Pak Jokowi dan PSI. Pak Jokowi orang merdeka yang bebas menentukan langkah politiknya. Kami menghormati saja," kata Sarmuji kepada wartawan, Jumat (26/6/2026).

Sarmuji pun menyatakan, pihaknya tak khawatir bila ada perpindahan pemilih ks PSI. Menurutnya, potensi perpindahan pemilih tak hanya ke PSI, tetapi juga ke partai lain.

"Risiko perpindahan pemilih bukan saja ke PSI tapi juga ke partai lain. Demikian juga ada potensi perpindahan dari partai lain ke Golkar. Itu biasa saja dalam kontestasi politik," kata Sarmuji.

“Kami optimis menghadapi Pemilu 2029. Masing-masing partai punya daya tarik yang berbeda," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) memulai blusukan dan bertemu warga, Jumat (26/6/2026). Dia berkunjung ke Lampung hari ini. Jokowi mengatakan bakal berada di Lampung selama tiga hari dengan beberapa agenda.

Dia mengungkapkan, kedatangannya di acara PSI untuk memotivasi kepada kader partai yang dipimpin oleh Kaesang Pangarep itu.

"Kalau untuk PSI saya ingin memberikan motivator, kemudian juga memberikan pesan-pesan pentingnya struktural di PSI ini segera komplet, sehingga menjadi sebuah mesin politik yang besar," jelas Jokowi.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menanggapi pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) atas pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan.

Purbaya mengatakan, dirinya akan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memastikan implementasi aturan tersebut.

"Nanti saya cek lagi dengan Dirjen Pajak (Bimo Wijayanto)," ujar Purbaya saat ditemui di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan di tengah ramainya perbincangan mengenai kebijakan pemotongan PPh terhadap dana JHT yang dicairkan peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan bahwa pengenaan pajak atas manfaat JHT bukan merupakan kebijakan baru. Aturan tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 16 Tahun 2010.

Melalui akun resmi Instagram @ditjenpajakri, DJP menjelaskan bahwa manfaat JHT merupakan objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 saat dilakukan pencairan.

"Aturan ini sudah lama, diatur pada Peraturan Pemerintahan Nomor 68 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2010. Penghasilan tersebut merupakan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan Pasal 21," tulis DJP.

DJP juga menegaskan bahwa iuran JHT tidak dipotong pajak setiap bulan saat pekerja masih menerima gaji. Pajak baru dikenakan ketika manfaat JHT dicairkan oleh peserta.

"Perlu ditekankan bahwa tunjangan hari tua ini tidak masuk ke dalam komponen penghasilan kena pajak dipotong setiap bulannya, sehingga tunjangan hari tua ini belum dikenakan pajak," lanjut DJP.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, pencairan JHT dalam waktu maksimal dua tahun dikenakan PPh final sebesar 0 persen untuk nilai hingga Rp50 juta dan 5 persen untuk bagian di atas Rp50 juta. Sementara itu, pencairan setelah melewati dua tahun dikenakan tarif progresif sesuai ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Kebijakan tersebut mendapat penolakan dari kalangan serikat pekerja. Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI), Mirah Sumirat, menilai dana JHT merupakan hak pekerja yang berasal dari potongan upah selama masa kerja sehingga tidak semestinya dikenai pajak saat dicairkan.

JHT adalah hak pekerja. Itu uang hasil keringat buruh yang dikumpulkan selama masa kerja untuk bekal hidup ketika sudah tidak bekerja lagi. Sangat tidak adil ketika pekerja sedang kesulitan ekonomi, terkena PHK, atau ingin menggunakan JHT sebagai modal usaha, justru masih dipotong pajak,” ujar Mirah.

Menurutnya, para pekerja selama ini telah memenuhi kewajiban perpajakan melalui pemotongan PPh Pasal 21 atas gaji bulanan serta membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari konsumsi sehari-hari. Karena itu, ASPIRASI mendesak pemerintah mengevaluasi aturan pemotongan pajak atas pencairan JHT agar tidak semakin membebani pekerja, khususnya korban pemutusan hubungan kerja (PHK).

JAKARTA, KOMPAS.com- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendapat mandat baru untuk mengawasi bursa mineral dan komoditas strategis.

OJK juga akan mengawasi pengelolaan dana publik, termasuk dana haji dan dana Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 9A Undang Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Dosen sekaligus Peneliti Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember Adhitya Wardhono menilai perluasan kewenangan itu akan menambah beban OJK.

Menurut dia, bursa mineral dan komoditas strategis memang memiliki unsur pasar keuangan, seperti pembentukan harga, transaksi, kliring, manajemen risiko, dan potensi spekulasi.

Meski begitu, objek utama bursa tersebut tetap berupa komoditas fisik. Karakter pengawasannya pun berbeda dengan perbankan, pasar modal, maupun asuransi.

"Jangan sampai perluasan mandat ini membuat OJK terlalu luas secara kewenangan, tetapi kurang dalam secara pengawasan," kata dia kepada Kompas.com, Jumat (26/6/2026).

Pengawasan dana publik berisiko tumpang tindih

Adhitya mengaku kurang sependapat jika pengawasan dana haji dan Tapera diperluas terlalu jauh ke OJK.

Menurut dia, dana haji dan Tapera bukan sekadar produk keuangan, melainkan dana publik yang memiliki mandat sosial, keagamaan, dan perumahan rakyat.

"Ketika semua dana publik ditarik ke dalam pengawasan OJK, risikonya adalah tumpang tindih kewenangan," imbuh dia.

Dia menilai perluasan mandat tersebut berpotensi mengurangi fokus OJK terhadap pengawasan sektor jasa keuangan.

"Harusnya, yang dipikirkan bukan memperluas mandat OJK secara berlebihan, tetapi memperkuat tata kelola, audit dan akuntabilitas lembaga pengelola seperti BPKH dan BP Tapera," ungkap dia.

Integrasi pengawasan dinilai meningkat

Ekonom sekaligus Kepala Pusat Makroekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman menilai kewenangan baru OJK berpotensi memperkuat integrasi pengawasan dana publik yang nilainya mencapai ratusan triliun rupiah.

"Namun, risiko utamanya adalah bertambahnya beban pengawasan di tengah kompleksitas sektor yang semakin luas," kata dia kepada Kompas.com, Jumat (26/6/2026).

Rizal menilai efektivitas kebijakan tersebut bergantung pada penguatan sumber daya manusia, teknologi pengawasan, dan koordinasi antarlembaga.

"Sehingga perluasan mandat tidak justru mengurangi kualitas pengawasan sektor keuangan yang menjadi tugas utama OJK," imbuh dia.

Perlu kapasitas lintas sektor

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas Syafruddin Karimi mengatakan, penambahan tugas OJK berpotensi memperkuat integritas pasar.

Meski demikian, beban kelembagaan OJK juga akan bertambah.

Menurut dia, bursa mineral dan komoditas strategis tidak sepenuhnya identik dengan sektor keuangan karena berkaitan dengan produksi, rantai pasok, ekspor, kualitas komoditas, logistik, dan industri ekstraktif.

"OJK memiliki keahlian pengawasan pasar, tata kelola, transaksi, dan perlindungan investor, tetapi pengawasan komoditas strategis membutuhkan kapasitas teknis lintas sektor," ungkap dia.

Syafruddin menilai OJK berpotensi mengalami kelebihan beban jika mandat baru tidak dibarengi peningkatan sumber daya, teknologi pengawasan, koordinasi dengan kementerian teknis, dan standar pelaporan yang jelas.

Dia menambahkan, pengalaman bursa karbon memberi pelajaran bahwa regulasi dan kelembagaan saja belum cukup.

Pasar juga membutuhkan likuiditas, peserta aktif, harga yang kredibel, infrastruktur transaksi, serta kepastian permintaan.

Karena itu, perluasan mandat OJK dinilai perlu dilakukan secara bertahap melalui peta jalan yang jelas serta pembagian tugas yang tegas dengan kementerian sektor riil.

Fokus pada risiko keuangan

Syafruddin menilai pengawasan OJK terhadap dana haji dan Tapera berpotensi memperkuat tata kelola dana masyarakat yang ditempatkan atau diinvestasikan di sektor jasa keuangan.

Menurut dia, dana tersebut memiliki karakter khusus karena berasal dari masyarakat, dikelola berdasarkan undang undang, serta berkaitan langsung dengan kepercayaan publik.

OJK dinilai memberi nilai tambah melalui pengawasan investasi, manajemen risiko, transparansi portofolio, tata kelola, dan perlindungan peserta.

Meski demikian, OJK tidak boleh mengambil alih mandat lembaga pengelola.

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) tetap bertanggung jawab atas pengelolaan dana haji. Sementara BP Tapera tetap bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat.

Syafruddin menilai OJK sebaiknya berfokus pada pengawasan risiko keuangan, standar investasi, keterbukaan informasi, serta kepatuhan lembaga jasa keuangan yang menjadi tempat penempatan dana.

Menurut dia, kejelasan pembagian kewenangan akan meningkatkan kepercayaan publik. Sebaliknya, batas kewenangan yang kabur berisiko memperpanjang birokrasi, memperlambat keputusan investasi, dan melemahkan akuntabilitas.

"Dana publik memerlukan pengawasan kuat, tetapi pengawasan itu harus presisi, proporsional, dan tidak menambah tumpang tindih kelembagaan," terang dia.

Mandat baru OJK

Pasal 6 ayat (1) huruf e Undang Undang Nomor 4 Tahun 2026 memberi mandat kepada OJK untuk mengatur dan mengawasi kegiatan bursa mineral dan komoditas strategis.

Mandat tersebut akan diperkuat dengan pembentukan jabatan Kepala Eksekutif Pengawasan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis yang juga menjadi anggota OJK.

Pasal 132A menyebutkan, bursa mineral dan komoditas strategis merupakan sistem pasar yang terorganisasi dan terintegrasi untuk memperdagangkan mineral, komoditas strategis, serta produk derivatifnya.

Sistem tersebut didukung ekosistem pendanaan, instrumen keuangan berbasis digital, mekanisme harga, standar mutu, penyelesaian transaksi, dan manajemen risiko. Seluruh aktivitasnya diatur dan diawasi OJK.

Bursa mineral nantinya diselenggarakan oleh penyelenggara pasar yang memperoleh izin usaha dari OJK.

Ketentuan teknis akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) setelah mendapat persetujuan DPR.

Selain itu, Pasal 6 huruf g juga memberi kewenangan kepada OJK untuk mengawasi pengelolaan dana publik lainnya.

Penjelasan pasal tersebut menyebut dana publik yang dimaksud antara lain dana pengelolaan keuangan haji dan dana Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang