Jakarta (ANTARA) - PT Freeport Indonesia menargetkan kapasitas produksi setelah insiden longsor di area tambang bawah tanah Grasberg Block Cave (GBC) pada 8 September 2025 dapat pulih 100 persen pada 2028.

“Sampai dengan akhir semester II tahun depan (2027), itu (kapasitas produksi) akan menuju ke 100 persen. Dan (kapasitas produksi) 100 persennya akan dimulai di satu hari setelah akhir tahun,” ujar Presiden Direktur PTFI Tony Wenas dalam acara penandatanganan nota kesepahaman di Jakarta, Rabu.

Tony menjelaskan bahwa pada semester I 2026, kapasitas produksi tambang GBC setelah insiden longsor berada di kisaran 50 persen dari kapasitas normal. Kemudian, diperkirakan pada semester II 2026, kapasitas produksi akan meningkat menjadi 65 persen.

Lebih lanjut, pada semester I 2027, kapasitas produksi ditargetkan mulai pulih hingga 75 persen, sebelum menuju 100 persen sepanjang semester II.

Meskipun masih di dalam proses pemulihan kapasitas produksi, Tony Wenas menegaskan bahwa kontribusi Freeport kepada Kabupaten Mimika, Papua Tengah, masih bisa berada di kisaran Rp4 triliun per tahun.

Dengan catatan, harga tembaga di atas 6 dolar per pon dan harga emas di kisaran 4.500 dolar AS per ons.

“Walaupun dalam keadaan (produksi) 50 persen dan 65 persen di semester II, kami masih akan bisa berkontribusi sekitar Rp4 triliun,” ujar Tony di hadapan Bupati Mimika Johannes Rettob.

Masih dengan perkiraan harga yang sama, Tony Wenas menyampaikan Freeport bisa berkontribusi sebesar Rp5 triliun kepada Kabupaten Mimika pada 2027, meningkat menjadi Rp7 triliun pada 2028, dan bisa menembus Rp7,5 triliun pada 2029.

“Itu kontribusi dari kami yang kami hitung di atas kertas dan yang kami rencanakan kalau semua berjalan dengan baik,” ujar Tony.

Sepanjang tahun 2025, PTFI menyetorkan sekitar Rp70 triliun kepada negara dalam bentuk pajak, royalti, dividen, dan penerimaan lainnya.

PTFI juga terus berkomitmen memberikan manfaat langsung kepada masyarakat di sekitar wilayah operasional melalui berbagai program investasi sosial.

Pada 2025, lanjut Tony, nilai investasi sosial PTFI mencapai hampir Rp2 triliun dan akan terus bertambah sekitar 100 juta dolar AS atau setara Rp1,5 triliun per tahun hingga selesainya operasi penambangan.

Komitmen itu berjalan seiring dengan kontribusi perusahaan dalam menciptakan lapangan kerja, dengan jumlah tenaga kerja lebih dari 30 ribu karyawan, di mana sekitar 40 persen merupakan orang asli Papua.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperkuat kapasitas layanan KRL lintas Tanah Abang-Rangkasbitung melalui peningkatan daya listrik dan modernisasi persinyalan guna memenuhi pertumbuhan mobilitas masyarakat.

Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin mengatakan permintaan masyarakat terhadap layanan Commuter Line lintas Tanah Abang–Rangkasbitung terus meningkat sehingga pihaknya bersama Kemenhub berupaya meningkatkan kapasitas sarana dan infrastruktur yang tersedia di lintas tersebut.

"Peningkatan kapasitas agar perjalanan pelanggan menjadi lebih nyaman dan tersedia lebih banyak pilihan perjalanan,” kata Bobby dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

Langkah pertama yang akan dilakukan meliputi penguatan sistem listrik aliran atas (LAA) pada lintas Tanah Abang–Rangkasbitung. Saat ini, daya listrik pada lintas tersebut berada pada level 3.000 volt, sementara lintas Bogor dan Bekasi telah didukung daya sebesar 4.000 volt.

Perbedaan kapasitas tersebut menyebabkan rangkaian dengan stamformasi 12 kereta belum dapat dioperasikan sehingga kapasitas angkut masih bertumpu pada rangkaian 8 dan 10 kereta.

Untuk mendukung peningkatan kapasitas layanan, KAI akan menambah 11 gardu traksi di lintas Tanah Abang–Rangkasbitung. Penguatan pasokan daya itu menjadi fondasi penting untuk mendukung operasional rangkaian 12 kereta.

Dengan kapasitas yang lebih besar, jumlah pelanggan yang dapat dilayani dalam setiap perjalanan akan meningkat sehingga ruang gerak pelanggan saat jam sibuk menjadi lebih baik.

Peningkatan kapasitas tersebut dilaksanakan melalui koordinasi dan sinergi antara KAI dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub sebagai regulator perkeretaapian nasional.

Kolaborasi itu mencakup perencanaan penguatan sistem kelistrikan, pengembangan kapasitas lintas, hingga modernisasi sistem operasi yang diperlukan untuk menjawab pertumbuhan kebutuhan mobilitas masyarakat di koridor Tanah Abang–Rangkasbitung.

Kapasitas angkut yang lebih besar akan membuka peluang tersedianya layanan yang lebih nyaman, mengurangi tingkat kepadatan pada perjalanan tertentu, serta mendukung kebutuhan mobilitas masyarakat yang terus berkembang di wilayah barat Jabodetabek.

"Selain penguatan daya listrik, KAI bersama DJKA Kementerian Perhubungan juga akan melakukan modernisasi sistem persinyalan," tutur Bobby.

Saat ini sebagian sistem persinyalan di lintas Rangkasbitung masih menggunakan pola blok tertutup yang membatasi jumlah perjalanan kereta dalam satu lintas operasi. Dalam sistem tersebut, satu blok yang mencakup beberapa stasiun hanya dapat dilalui oleh satu kereta pada waktu yang sama.

Kondisi tersebut berdampak pada waktu antar perjalanan kereta (headway) yang saat ini berada pada kisaran 10 menit. Sebagai perbandingan, lintas Bekasi dan Bogor telah mampu melayani perjalanan dengan headway sekitar 3 hingga 4 menit.

Melalui modernisasi persinyalan, kapasitas lintas akan meningkat sehingga frekuensi perjalanan kereta dapat ditambah dan waktu tunggu pelanggan menjadi lebih singkat.

Peningkatan frekuensi perjalanan akan memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi masyarakat dalam menentukan waktu keberangkatan maupun kepulangan.

“Peningkatan kapasitas harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari sarana, daya listrik, hingga sistem persinyalan,” tambah Bobby.

KAI memandang peningkatan kapasitas Rangkasbitung Line sebagai investasi jangka panjang untuk mendukung mobilitas masyarakat dan pertumbuhan kawasan.

Seiring berkembangnya pusat permukiman, kegiatan ekonomi, dan aktivitas sosial di sepanjang lintas tersebut, kebutuhan terhadap transportasi massal yang aman, andal, dan berkapasitas besar akan terus meningkat.

Melalui kolaborasi antara KAI dan DJKA Kementerian Perhubungan, penguatan sistem kelistrikan dan modernisasi persinyalan diharapkan mampu menghadirkan kapasitas layanan yang lebih besar, frekuensi perjalanan yang lebih rapat, serta pengalaman perjalanan yang semakin nyaman bagi masyarakat.

Lintas Tanah Abang–Rangkasbitung menjadi salah satu jalur utama yang menghubungkan kawasan permukiman di wilayah barat Jabodetabek dengan pusat kegiatan ekonomi, pendidikan, pemerintahan, dan layanan publik di Jakarta serta sekitarnya.

KAI mencatat volume pengguna KRL pada lintas Rangkasbitung terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2022, jumlah pelanggan mencapai 43.317.716 orang.

Angka tersebut meningkat menjadi 62.085.471 pelanggan pada 2023, kemudian mencapai 69.999.362 pelanggan pada 2024, dan kembali naik menjadi 77.552.716 pelanggan pada 2025. Memasuki periode Januari hingga Mei 2026, jumlah pelanggan telah mencapai 33.397.420 orang.

Pertumbuhan tersebut menunjukkan semakin besarnya peran Commuter Line Rangkasbitung dalam mendukung aktivitas masyarakat sehari-hari.

Setiap harinya, layanan ini dimanfaatkan oleh pekerja, pelajar, mahasiswa, pelaku usaha, hingga masyarakat yang mengakses berbagai layanan di kawasan Jabodetabek.

Seiring meningkatnya jumlah pelanggan, tingkat okupansi pada jam sibuk juga terus bertambah. Saat ini, okupansi puncak Rangkasbitung Line mencapai sekitar 161 persen, tertinggi di antara lintas Commuter Line lainnya.

Sebagai perbandingan, okupansi puncak lintas Bogor berada pada kisaran 130 persen, sedangkan lintas Bekasi/Cikarang sekitar 140 persen.

Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba mengatakan peningkatan kapasitas Rangkasbitung Line merupakan bagian dari upaya jangka panjang untuk menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat yang terus berkembang.

“Kolaborasi antara KAI bersama DJKA Kementerian Perhubungan menjadi fondasi penting dalam pengembangan layanan Commuter Line Rangkasbitung," kata Anne.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Bayu Prasetyo
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyiapkan kapasitas gudang hingga 7 juta ton guna mengoptimalkan penyerapan gabah dan beras petani secara nasional pada tahun 2026.

Ditemui di sela pemotongan hewan kurban di Jakarta, Jumat, Rizal mengatakan kapasitas gudang tersebut merupakan langkah antisipasi karena produksi gabah petani terus berlangsung dan hasil panen tetap harus diserap pemerintah melalui Bulog.

"Kalau kita antisipasi aja. Jadi kita antisipasi kalau yang namanya petani panen ini kan nggak bisa kita hentikan. Yang namanya petani sudah tanam kan mau nggak mau pasti harus kita serap," kata Rizal.

Ia menegaskan penyerapan gabah petani tidak dapat dihentikan mengingat petani yang sudah memasuki masa panen membutuhkan kepastian pasar untuk menjaga harga dan keberlanjutan produksi pangan nasional.

Rizal mencontohkan pada tahun 2025 Bulog awalnya ditarget menyerap 3 juta ton beras, namun realisasinya melampaui target karena produksi petani terus meningkat selama musim panen berlangsung.

Pada tahun 2025, Bulog berhasil menyerap lebih dari 3 juta ton atau mendekati 3,2 juta ton beras sehingga kapasitas gudang tambahan dinilai penting untuk menjaga cadangan pangan pemerintah.

Bulog menyatakan seluruh gudang yang dikelola telah penuh mencapai hampir 4 juta ton. Sehingga perusahaan BUMN pangan tersebut menyewa gudang swasta untuk menyimpan gabah setara beras yang diserap dari petani di dalam negeri.

Rizal menegaskan pihaknya terus memperkuat kapasitas penyerapan dan penyimpanan guna memastikan hasil panen petani terserap optimal.

Menurutnya, lonjakan stok beras menjadi indikasi meningkatnya produksi sekaligus tingginya kepercayaan petani terhadap penyerapan pemerintah.

Selain itu, Bulog saat ini sedang persiapan membangun 100 gudang baru untuk menyimpan stok cadangan pangan pemerintah terutama beras termasuk jagung.

"Supaya tidak perlu sewa gudang ke depan," ujar Rizal.

Perum Bulog saat ini mengelola stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) mencapai 5,3 juta ton hingga akhir Mei 2026 sebagai langkah memperkuat ketahanan pangan dan menjaga stabilitas pasokan nasional.

Selain menjaga stok nasional, Bulog juga terus mengoptimalkan penyerapan hasil panen petani, yang saat ini telah mendekati 3 juta ton setara beras dari target 4 juta ton sepanjang 2026. Bulog menyerap gabah petani sesuai harga pembelian pemerintah (HPP) Rp6.500 per kilogram (kg).

Realisasi penyerapan gabah petani tersebut telah mencapai 74 persen atau sekitar 2,96 juta ton guna memperkuat cadangan beras pemerintah nasional.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Ini adalah proyek tenaga terbarukan terbesar di Kalimantan Timur saat ini

Samarinda (ANTARA) - Proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batoq Kelo berkapasitas 300 Megawatt (MW) di Provinsi Kalimantan Timur resmi mulai dibangun.

"Ini adalah proyek tenaga terbarukan terbesar di Kalimantan Timur saat ini," kata Utusan Khusus Presiden untuk Bidang Perubahan Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo saat kegiatan peletakan batu pertama PLTA Batoq Kelo, digelar di Samarinda, Senin.

Hashim menjelaskan proyek PLTA Batoq Kelo tersebut menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk mempercepat pencapaian target emisi nol bersih sebelum tahun 2060.

Langkah ini, kata dia, sangat krusial dalam upaya membangun kemandirian energi Indonesia di tengah ancaman krisis geopolitik global yang sering dapat memicu kelangkaan pasokan bahan bakar minyak.

Ia juga mengapresiasi dedikasi investor yang rutin mengunjungi lokasi berjarak 600 kilometer dari Samarinda guna memastikan keberhasilan nilai investasi hampir Rp13 triliun tersebut.

Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menegaskan PLTA Batok Kelo di Mahakam Ulu, Kaltim, merupakan pembangkit hidro dengan biaya produksi yang secara nyata sangat bersaing melawan energi batu bara.

Darmawan optimistis konstruksi infrastruktur energi yang menelan dana hingga 700 juta dolar AS tersebut bisa diselesaikan secara optimal lebih cepat dari target awal lima tahun.

"Kehadiran mega proyek energi hijau ini juga mampu membuka banyak lapangan kerja baru pada sektor pekerjaan sipil yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat sekitar," kata dia.

Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud menyambut proyek ini karena selaras dengan visi menjadikan provinsi tersebut sebagai barometer utama perdagangan karbon di kawasan Asia Pasifik.

Menurut Rudy, PLTA Batoq Kelo di wilayah Kabupaten Mahakam Hulu ini tidak hanya akan menerangi kawasan perkotaan tetapi juga mampu menjangkau area terpencil.

"Pembangunan PLTA kapasitas besar ini turut diiringi oleh pembukaan akses jalan raya sepanjang 122 kilometer serta jembatan 120 meter yang segera menghubungkan Kalimantan Utara dan Provinsi Kalimantan Barat," ungkap Rudy.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus berkomitmen untuk menjaga iklim investasi kondusif pada sektor hijau demi memberikan dampak kesejahteraan yang positif bagi masyarakat lokal.

Pewarta: Ahmad Rifandi
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyatakan stok beras yang dikelola mencapai 5,36 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah, dengan dukungan kapasitas penyimpanan sekitar 6,2 juta ton di seluruh Indonesia.

"Saat ini stok beras yang kami kelola sekitar 5,36 juta ton, stok tertinggi dalam sejarah, dengan total kapasitas simpan yang disediakan sekitar 6,2 juta ton," kata Rizal dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Dia menyampaikan kapasitas simpan tersebut akan terus diperkuat seiring meningkatnya produksi padi nasional, sehingga BUMN sektor pangan itu dapat semakin optimal dalam menjalankan penugasan pemerintah.

"Khususnya dalam pengelolaan cadangan beras pemerintah dan stabilisasi pangan," ujarnya.

Dari sisi pengadaan, Rizal menyebutkan pihaknya telah menyerap sekitar 2,8 juta ton beras dari target 4 juta ton sepanjang 2025.

Menurutnya capaian itu menunjukkan peran aktif perusahaan dalam mendukung petani sekaligus memperkuat stok pangan nasional.

"Melalui penyerapan hasil produksi dalam negeri, kami tidak hanya menjaga ketersediaan beras, tetapi juga turut menjaga keseimbangan harga di tingkat produsen dan konsumen," tutur Rizal.

Rizal menambahkan Bulog memiliki sarana dan prasarana yang tersebar di seluruh Indonesia, mulai dari gudang, jaringan logistik, hingga fasilitas pengolahan gabah dan beras.

Infrastruktur tersebut menjadi tulang punggung penting dalam memastikan rantai pasok pangan berjalan kuat, efisien, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah.

"Untuk memperkuat peran tersebut, Bulog pada tahun ini juga akan menambah infrastruktur pascapanen di 100 titik," jelasnya.

Langkah itu menjadi bagian dari strategi jangka panjang dalam mendukung peningkatan produksi, memperkuat kualitas pengelolaan hasil panen, serta mempertahankan capaian swasembada pangan secara berkelanjutan.

Ia menambahkan pihaknya terus memperkuat peran strategisnya dalam mendukung terwujudnya swasembada pangan berkelanjutan melalui edukasi dan dialog bersama generasi muda.

Salah satunya, perusahaan itu kembali mengajak perwakilan mahasiswa se-Bandung dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Peran Kampus dalam Mewujudkan Swasembada Pangan Berkelanjutan untuk Cadangan Pangan Pemerintah” yang digelar di Kompleks Pergudangan Utama Bulog Kota Cimahi, Jawa Barat.

Rizal menuturkan kegiatan itu menjadi ruang pembelajaran terbuka bagi mahasiswa untuk melihat lebih dekat bagaimana pemerintah, melalui Bulog mengelola cadangan pangan pemerintah (CPP) sebagai bagian penting dari sistem ketahanan pangan nasional.

"Melalui kunjungan langsung ke gudang, mahasiswa memperoleh pemahaman mengenai pengelolaan stok, kualitas beras, hingga peran infrastruktur pangan dalam menjaga ketersediaan pangan bagi masyarakat," kata Rizal.

Ia menegaskan upaya mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan membutuhkan sinergi lintas sektor, termasuk kontribusi aktif dari dunia kampus sebagai pusat pengetahuan, riset, inovasi, dan lahirnya gagasan baru.

Pencapaian swasembada pangan yang terus diperkuat sejak 2024, berlanjut pada 2025, dan semakin dimantapkan pada 2026 menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun ketahanan pangan nasional.

Mahasiswa dan kampus memiliki peran penting untuk ikut memahami, mengawal, dan mendukung agenda besar ini melalui ilmu pengetahuan, inovasi, serta kepedulian terhadap isu pangan.

Lebih lanjut dia mengatakan penguatan swasembada pangan tidak hanya dilihat dari sisi produksi, tetapi juga dari kemampuan negara dalam menyerap hasil panen petani, menjaga cadangan pangan, memperkuat infrastruktur pascapanen, dan memastikan pangan tetap tersedia serta terjangkau bagi masyarakat.

"Di titik inilah Bulog menjalankan perannya sebagai instrumen negara dalam menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilisasi pangan," ucap Rizal.

Melalui kegiatan bersama mahasiswa itu, Bulog berharap kampus dapat mengambil peran lebih aktif dalam membangun literasi pangan nasional.

Menurut Rizal pula mahasiswa tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga bagian dari ekosistem perubahan yang mampu menghadirkan gagasan, riset, inovasi, dan komunikasi publik yang konstruktif bagi masa depan pangan Indonesia.

"Dengan kolaborasi antara negara, Bulog, petani, akademisi, dan generasi muda, fondasi ketahanan pangan Indonesia diharapkan semakin kuat dari hulu ke hilir," kata Rizal.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Kehadiran MB baru ini menjadi langkah penting dalam memperkuat konektivitas antarpulau sekaligus meningkatkan keselamatan dan kenyamanan masyarakat pengguna jasa

Jakarta (ANTARA) - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) meningkatkan kapasitas Dermaga Bajoe, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, sehingga layanan penyeberangan dan distribusi logistik antardaerah dapat berlangsung lebih lancar dan efisien.

Corporate Secretary PT ASDP Windy Andale mengatakan upaya itu dilakukan dengan mengoperasikan kembali jembatan penghubung dermaga dan kapal (moveable bridge/MB) Pelabuhan Bajoe setelah revitalisasi menyeluruh rampung dilakukan.

"Kehadiran MB baru ini menjadi langkah penting dalam memperkuat konektivitas antarpulau sekaligus meningkatkan keselamatan dan kenyamanan masyarakat pengguna jasa," kata Windy dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Dia menyampaikan operasional MB ditandai dengan pelaksanaan Uji Sandar pada Kamis ini, setelah sebelumnya ASDP menyelesaikan tahapan commissioning dan uji beban bersama para pemangku kepentingan.

Revitalisasi dilakukan melalui penggantian total struktur MB dan sistem hidrolik dengan peningkatan kapasitas dari sebelumnya 30 ton menjadi 50 ton.

Tidak hanya itu, ASDP juga memperkuat jembatan trestle menuju MB guna memastikan operasional pelabuhan berjalan lebih aman, stabil dan andal dalam jangka panjang.

Penyegaran fasilitas pelabuhan melalui pengecatan turut dilakukan untuk menghadirkan lingkungan pelabuhan yang lebih nyaman dan representatif.

Windy mengatakan revitalisasi MB di Pelabuhan Bajoe merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menghadirkan layanan transportasi penyeberangan yang semakin berkualitas.

“Perbaikan MB ini diharapkan dapat meningkatkan kelancaran operasional, keselamatan, serta kenyamanan masyarakat pengguna jasa penyeberangan,” ujar Windy.

Menurut dia, pembangunan infrastruktur tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar.

Selama proses revitalisasi berlangsung, ASDP melaksanakan berbagai program sosial seperti pembagian sembako dan pelatihan kewirausahaan bagi warga Bajoe.

Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman mengapresiasi keterlibatan sekitar 25 orang masyarakat setempat dalam proses pekerjaan revitalisasi MB dan fasilitas pelabuhan di daerah tersebut.

Bupati menilai Pelabuhan Bajoe memiliki posisi strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan mobilitas masyarakat.

“Kami berterima kasih kepada ASDP atas perbaikan dermaga ini. Sudah menjadi kewajiban kita bersama untuk menjaga dan memeliharanya,” kata Andi Asman.

Bupati berharap konektivitas Pelabuhan Bajoe dapat terus diperluas melalui penambahan rute penyeberangan menuju berbagai wilayah lainnya.

Sementara itu, General Manager PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Bajoe, Anom S. Panatagama menjelaskan dermaga hasil revitalisasi dirancang memiliki daya tahan hingga 20 tahun ke depan.

“Kami bersyukur seluruh proses perbaikan dapat diselesaikan sesuai target dan siap mendukung kelancaran layanan penyeberangan masyarakat,” ujar Anom.

Saat ini, ASDP Cabang Bajoe melayani dua lintasan komersial, yakni Bajoe–Kolaka dan Siwa–Tobaku, serta dua lintasan perintis Maccini Baji–Sabutung dan Maccini Baji–Balanglompo.

Selain penguatan infrastruktur, ASDP juga terus meningkatkan aspek keamanan pelabuhan melalui latihan gabungan simulasi penanganan ancaman bom pada 16 Mei 2026 bersama Polres Bone, Detasemen Gegana Sulawesi Selatan, Batalyon C Pelopor Brimob, dan Polsek Kawasan Pelabuhan.

Langkah itu menjadi bagian dari upaya memperkuat kesiapsiagaan serta koordinasi penanganan kondisi darurat di lingkungan pelabuhan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Langkah strategis itu diambil guna merespons lonjakan volume arus petikemas yang tumbuh signifikan sebesar 24 persen pada tahun lalu

Jakarta (ANTARA) - IPC Terminal Petikemas (IPC TPK) Area Panjang, bagian dari Pelindo Group memperbesar infrastruktur bongkar muat guna meningkatkan kapasitas layanan dan mendukung kelancaran arus logistik di wilayah Sumatera bagian selatan.

"Salah satu langkah strategis tersebut diwujudkan melalui penambahan satu unit Quay Container Crane (QCC) berjenis Post Panamax yang tiba di Pelabuhan Panjang menggunakan kapal MV Zheng Hua 37 asal China," kata Manager IPC TPK Area Panjang Anang Subagyono dalam pernyataan di Jakarta, Sabtu.

Dia menyampaikan kedatangan crane baru itu merupakan bagian dari program investasi Pelindo Terminal Petikemas untuk mendukung peningkatan kapasitas dan produktivitas bongkar muat di terminal.

Dengan tambahan alat tersebut, IPC TPK Area Panjang kini memiliki total empat unit QCC yang siap memperkuat pelayanan kapal dan arus petikemas di terminal.

"Langkah strategis itu diambil guna merespons lonjakan volume arus petikemas yang tumbuh signifikan sebesar 24 persen pada tahun lalu," katanya.

Ia menegaskan penambahan QCC merupakan bagian dari upaya perusahaan meningkatkan daya saing pelabuhan sekaligus memperkuat rantai logistik nasional di wilayah Lampung dan sekitarnya.

Selain itu penambahan QCC Post Panamax itu merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas layanan dan produktivitas terminal.

"Kami ingin memastikan IPC TPK Panjang mampu menjawab kebutuhan pengguna jasa seiring meningkatnya aktivitas logistik dan arus petikemas di wilayah Sumatera Bagian Selatan," ujar Anang.

Peningkatan kapasitas tersebut sejalan dengan pertumbuhan arus petikemas IPC TPK Panjang yang terus menunjukkan tren positif. Sepanjang tahun 2025, terminal mencatat arus petikemas sebesar 128.675 TEUs atau tumbuh sekitar 24 persen dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 103.700 TEUs.

Crane raksasa tersebut tiba di Pelabuhan Panjang dengan diangkut oleh kapal MV Zheng Hua 37 asal China. Dengan tambahan armada itu, IPC TPK Area Panjang kini memiliki total 4 unit QCC yang siap mengoptimalkan layanan bongkar muat di gerbang logistik utama wilayah Sumatera Bagian Selatan tersebut.

Secara teknis, QCC Post Panamax itu memiliki keunggulan outreach sepanjang 45 meter dengan jangkauan 16 hingga 17 baris petikemas. Spesifikasi tersebut memungkinkan pelabuhan untuk melayani kapal-kapal dengan kapasitas yang lebih besar secara lebih efisien.

Pasca sandarnya MV Zheng Hua 37, tim teknis akan melakukan proses rolling-off atau penurunan crane menuju dermaga terminal. Sebelum dioperasikan secara penuh, alat ini akan melalui serangkaian tahapan mulai dari instalasi sistem, uji beban (commissioning test), hingga integrasi dengan sistem operasional terminal (TOS).

Anang menambahkan investasi infrastruktur ini diproyeksikan menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi regional. Kedatangan unit QCC Post Panamax itu juga menandai babak baru modernisasi di Pelabuhan Panjang.

"Kami ingin memastikan infrastruktur yang kami miliki tidak hanya mampu menopang tren peningkatan operasional saat ini, tetapi juga siap menjadi katalisator utama bagi pertumbuhan ekonomi dan kelancaran arus logistik nasional di wilayah Lampung dan sekitarnya," kata Anang.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2026

Kolaborasi tersebut menjadi implementasi asesmen berbasis teknologi dalam skala besar di sektor pendidikan pariwisata Indonesia

Makassar (ANTARA) - Civitas Akademika Politekni Pariwisata (Poltekpar) Makassar mengandeng PT Headway perusahaan penyedia layanan asesmen online berfokus pada pengukuran kecakapan bidang keahlian secara cepat dan akurat guna meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) mahasiswanya.

"Melalui kolaborasi ini, kami berkomitmen mencetak lulusan yang tidak hanya kompeten secara teori, tetapi siap kerja. Tentunya, ini menjadi langkah konkrit menuju link and match sesungguhnya," tutur Wakil Direktur II Poltekpar Makassar Dr Ahmad di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat.

Kolaborasi tersebut, kata dia, sebagai bagian dari strategi transformasi pendidikan vokasi agar lebih adaptif dan relevan dengan kebutuhan industri, utamanya komunikasi berbahasa Inggris.

Direktur Utama PT Headway Willi Surya menjelaskan, kolaborasi tersebut menjadi implementasi asesmen berbasis teknologi dalam skala besar di sektor pendidikan pariwisata Indonesia.

Upaya peningkatan kapasitas SDM ini adalah langkah tepat, sekaligus menjawab tantangan dunia kerja terkait kesenjangan antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri.

Berdasarkan sejumlah kajian ketenagakerjaan nasional, masih terdapat gap signifikan antara kesiapan lulusan vokasi dan ekspektasi industri, khususnya dalam aspek soft skill, kemampuan adaptasi, serta problem solving.

Kerja sama dalam bentuk Headway Tes tersebut diikuti 650 orang mahasiswa Poltekpar Makassar yang diharapkan menjadi solusi melalui pendekatan asesmen komprehensif berbasis data.

"Pelaksanaan tes serentak dengan ratusan peserta ini bukan sekadar program, tetapi sinyal kuat bahwa transformasi kualitas SDM harus dilakukan secara sistematis dan terukur. Headway Tes kami hadirkan sebagai standar baru dalam memetakan kesiapan kerja," papar Willi

Melalui Headway Tes, lanjut dia, peserta diuji dari sisi akademik serta kemampuan berpikir kritis, karakter, adaptasi, hingga kesiapan menghadapi tekanan dunia kerja, termasuk faktor yang dinilai krusial dalam industri pariwisata moderen.

Adapun ruang lingkup kerja sama meliputi pelaksanaan Headway Tes secara berkala bagi mahasiswa, penguatan sistem asesmen berbasis teknologi dan data analitik, sinkronisasi kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri, serta peningkatan peluang penyaluran tenaga kerja.

Kolaborasi tersebut ditandai penandatanganan kerja sama (MoU) antara pihak PT Headway dengan pimpinan Poltekpar Makassar disaksikan Direktur operasional PT Headway Hadi Yogaswara dan Kepala Unit Bahasa Poltekpar Makassar Dr Ratnah, serta jajaran ketua program studi lingkungan kampus.

Pewarta: M Darwin Fatir
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2026

Kudus, Jawa Tengah (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum menyetujui usulan bantuan renovasi Stadion Wergu Wetan, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, menjadi berstandar Asian Football Confederation (AFC), dengan kapasitas sekitar 8.000 penonton.

"Usulan awal kami berkapasitas 10.000 penonton, tetapi hasil verifikasi sesuai luasan lahan yang tersedia, kapasitasnya menjadi sekitar 8.000 penonton dengan estimasi anggaran sekitar Rp225 miliar," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kudus Harry Wibowo di Kudus, Senin.

Renovasi stadion tersebut, kata dia, akan dilakukan secara menyeluruh dengan membongkar bangunan lama.

Sedangkan, pemerintah daerah bertugas menyiapkan lahan, melakukan apraisal aset, serta proses pembongkaran stadion, sementara anggaran perencanaan hingga pembangunan berasal dari pemerintah pusat.

Saat ini, proses masih berada pada tahap perencanaan yang ditargetkan rampung pada April hingga Mei 2026. Sejumlah tahapan telah dilakukan, termasuk penelitian kondisi tanah oleh tim konsultan dari pusat untuk memastikan kesiapan lokasi pembangunan.

"Perencanaan masih dimantapkan, termasuk pengecekan kemampuan tanah dan penyediaan lahan sekitar 4,5 hingga 5 hektare," ujarnya.

Setelah tahap perencanaan selesai pada April-Mei 2026, proses lelang pembangunan oleh pemerintah pusat diperkirakan dimulai pada Juni 2026. Pada periode yang sama Pemkab Kudus diharapkan mulai melakukan apraisal dan pembongkaran stadion lama.

Untuk pembangunan fisiknya, dia memperkirakan dimulai pada Juli-Agustus 2026 dan direncanakan berlangsung secara multi years.

"Karena anggaran yang tersedia tidak begitu besar, stadionnya nanti tidak bisa berstandar FIFA (Federation Internationale de Football Association), melainkan berstandar AFC dengan mengutamakan kenyamanan penonton," ujarnya.

Tribun penonton beratap, kata dia, direncanakan tidak sepenuhnya mengelilingi stadion, namun tribun beratap hanya tribun utama di sisi barat.

Untuk mendukung pembangunan, Pemkab Kudus juga akan melakukan penambahan lahan ke arah timur dan selatan. Namun, perluasan tersebut dipastikan tidak akan banyak menggusur pemukiman warga karena sebagian besar area masih berupa ruang terbuka.

Seiring rencana renovasi ini, aktivitas pertandingan di stadion tersebut juga akan dihentikan. Laga kandang terakhir klub Persiku Kudus melawan PSIS Semarang pada Sabtu (11/4/2026) menjadi pertandingan terakhir sebelum stadion dibongkar.

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Panen raya selalu menghadirkan dua wajah yang kontras dalam tata kelola pangan nasional, yakni harapan akan ketersediaan dan kecukupan, sekaligus kekhawatiran atas kemampuan sistem menyerap hasil produksi secara optimal.

Pengalaman pada 2025 bisa menjadi pelajaran penting, ketika lonjakan produksi padi justru berhadapan dengan keterbatasan kapasitas penyimpanan.

Situasi itu bukan sekadar persoalan teknis pergudangan, melainkan cermin dari kesiapan sistem pangan dalam mengelola keberlimpahan.

Memasuki panen raya 2026, pemerintah berupaya memperbaiki situasi tersebut melalui berbagai langkah strategis, termasuk penambahan kapasitas gudang, hingga 2 juta ton dan rencana pembangunan 100 gudang baru.

Target produksi beras nasional yang mencapai 34,77 juta ton menegaskan optimisme, sekaligus menuntut kesiapan infrastruktur pascapanen yang lebih kokoh.

Pertanyaan mendasar yang perlu dijawab secara jujur adalah apakah langkah-langkah tersebut cukup untuk menghindari pengulangan masalah yang sama.

Keterbatasan kapasitas gudang menjadi isu klasik yang terus berulang. Ketika produksi meningkat, ruang penyimpanan tidak serta-merta bertambah secara proporsional.

Ketimpangan ini membuat hasil panen tidak terserap maksimal oleh negara, membuka ruang bagi distorsi harga dan melemahkan posisi tawar petani.

Oleh karena itu, gudang bukan sekadar fasilitas penyimpanan, melainkan instrumen stabilisasi ekonomi yang menentukan apakah hasil kerja petani akan bernilai atau terdepresiasi.

Lokasi gudang

Masalah tidak berhenti pada kapasitas. Distribusi lokasi gudang juga menjadi tantangan serius. Gudang yang tidak berada di titik produksi utama menyulitkan akses petani, sehingga biaya logistik meningkat dan efisiensi menurun.

Akibatnya, petani cenderung menjual gabah kepada tengkulak yang lebih dekat dan lebih cepat memberikan kepastian transaksi, meskipun dengan harga yang tidak sesuai dengan harga pembelian pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram.

Ketergantungan ini memperlihatkan bahwa persoalan pangan bukan hanya tentang produksi, tetapi juga tentang akses, jaringan distribusi, dan keadilan ekonomi.

Di sisi lain, kualitas gabah yang diserap juga menjadi isu yang tidak kalah penting. Penyerapan gabah berkualitas rendah berdampak langsung pada kualitas beras dan pada akhirnya mempengaruhi harga jual di pasar.

Ini menunjukkan bahwa sistem penyerapan tidak hanya harus cepat dan masif, tetapi juga selektif dan berbasis standar mutu. Tanpa itu, peningkatan produksi tidak akan berbanding lurus dengan peningkatan nilai ekonomi.

Pemerintah sebenarnya telah menetapkan target penyerapan yang cukup ambisius, yakni 7,41 juta ton gabah atau setara 4 juta ton beras pada 2026.

Target ini diperkuat dengan pendekatan jemput bola yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, mitra penggilingan, hingga unsur TNI dan Polri.

Pendekatan kolaboratif ini patut diapresiasi karena menunjukkan bahwa pengelolaan pangan adalah kerja bersama yang lintas sektor. Hanya saja, efektivitasnya tetap bergantung pada kesiapan infrastruktur dan sistem yang mendukung di lapangan.

Salah satu langkah penting yang direncanakan adalah pembangunan infrastruktur pascapanen, termasuk gudang dan rice milling unit. Kehadiran fasilitas ini tidak hanya meningkatkan kapasitas penyimpanan, tetapi juga memperbaiki rantai nilai dari gabah menjadi beras.

Dengan rendemen giling yang lebih tinggi, nilai tambah yang diterima petani dan pelaku usaha dapat meningkat. Di sinilah peran teknologi dan modernisasi menjadi krusial dalam mentransformasi sektor pangan.

Biaya pengelolaan

Meskipun demikian, persoalan biaya operasional tidak boleh diabaikan. Tingginya biaya pengelolaan gudang menjadi hambatan tersendiri dalam upaya memperluas kapasitas penyimpanan.

Kerja sama dengan pihak lain untuk menyewa gudang memang menjadi solusi jangka pendek, tetapi untuk jangka panjang dibutuhkan model pembiayaan yang lebih berkelanjutan dan efisien. Tanpa itu, ekspansi infrastruktur berisiko tidak optimal.

Pernyataan bahwa masih terdapat sekitar 1.500 gudang dengan sebagian mengalami alih fungsi menunjukkan adanya masalah struktural dalam pengelolaan aset.

Rencana untuk mengembalikan fungsi 400 gudang menjadi langkah penting, tetapi juga mengingatkan bahwa tata kelola aset negara perlu diperkuat agar tidak terjadi kehilangan kapasitas secara diam-diam.

Dalam hal ini, pengelolaan pangan harus dilihat sebagai sistem yang terintegrasi, bukan sekadar respons terhadap situasi sesaat.

Hal yang paling krusial adalah perubahan paradigma dari pendekatan reaktif menjadi preventif. Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa kebijakan yang bersifat “pemadam kebakaran” tidak cukup untuk menghadapi dinamika produksi pangan yang semakin kompleks.

Dibutuhkan sistem deteksi dini yang mampu memetakan potensi produksi, kapasitas penyimpanan, serta risiko distribusi sejak awal. Dengan demikian, setiap keputusan dapat diambil berdasarkan data dan proyeksi yang akurat.

Cuaca ekstrem dan fluktuasi harga pangan global juga menjadi faktor eksternal yang tidak bisa diabaikan. Kesiapan menghadapi kondisi ini memerlukan kombinasi antara infrastruktur fisik, seperti gudang dan pengering mekanis, serta kebijakan yang adaptif.

Ketahanan pangan tidak lagi bisa dipahami sebagai kemampuan memproduksi, tetapi juga kemampuan mengelola risiko.

Maka persoalan gudang bukanlah isu sederhana yang berdiri sendiri, tapi adalah titik temu dari berbagai persoalan dalam sistem pangan, mulai dari produksi, distribusi, hingga tata kelola.

Ketika gudang tidak cukup, yang terganggu bukan hanya aliran barang, tetapi juga aliran nilai yang seharusnya dinikmati oleh petani.

Sebaliknya, ketika sistem penyimpanan kuat dan terencana, negara memiliki instrumen yang efektif untuk menjaga stabilitas harga dan melindungi kesejahteraan petani.

Momentum panen raya 2026 seharusnya menjadi kesempatan untuk membuktikan bahwa pelajaran dari masa lalu benar-benar diolah menjadi kebijakan yang lebih matang.

Bukan sekadar menambah kapasitas, tetapi membangun sistem yang adaptif, terintegrasi, dan berkeadilan. Jika itu dapat diwujudkan, maka panen raya tidak lagi menjadi sumber kekhawatiran, melainkan perayaan atas keberhasilan kolektif dalam mengelola pangan sebagai fondasi kedaulatan bangsa.

*) Entang Sastraatmadja adalah anggota Dewan Pakar DPN HKTI

​​​​​​​

Copyright © ANTARA 2026

Kebijakan industri, jika dirancang dengan baik, dapat menjadi katalis pertumbuhan. Namun, jika salah arah, ia berpotensi menjadi ilusi mahal yang menghambat masa depan ekonomi Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Pertanyaan tentang kapan negara perlu campur tangan untuk mendorong industri tertentu bukanlah hal baru.

Sejak era kekaisaran hingga negara modern, pemerintah selalu tergoda untuk "memiringkan timbangan" demi mempercepat pertumbuhan ekonomi. Di Indonesia, perdebatan ini kembali relevan di tengah ambisi besar untuk menjadi negara berpendapatan tinggi pada 2045.

Pemerintah dihadapkan pada pilihan strategis: Sejauh mana intervensi industri perlu dilakukan, dan bagaimana melakukannya tanpa menimbulkan distorsi yang merugikan dalam jangka panjang?

Pengalaman global menunjukkan bahwa kebijakan industri bukanlah sesuatu yang bisa dihindari. Hampir semua negara, baik maju maupun berkembang, menggunakan instrumen ini dalam berbagai bentuk. Data terbaru menunjukkan bahwa lebih dari 180 negara memiliki strategi yang secara eksplisit menargetkan sektor tertentu, mulai dari manufaktur, energi, hingga teknologi digital. Indonesia sendiri telah lama melakukannya, dari hilirisasi sumber daya alam seperti nikel dan bauksit, hingga pengembangan kendaraan listrik dan ekonomi digital.

Namun, keberhasilan kebijakan industri tidak pernah otomatis. Sejarah menunjukkan banyak kegagalan, terutama di negara berkembang yang menggunakan instrumen kebijakan secara terlalu luas dan kurang tepat sasaran.

Di sinilah letak tantangan Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah meningkatkan berbagai insentif fiskal mulai dari tax holiday, tax allowance, hingga subsidi energi dan pembiayaan industri. Pada 2024, misalnya, total insentif perpajakan yang diberikan pemerintah diperkirakan mencapai lebih dari Rp350 triliun.

Di sisi lain, subsidi energi masih berada di kisaran Rp300 triliun per tahun. Pertanyaannya: Apakah semua ini benar-benar mendorong transformasi ekonomi, atau justru menciptakan ketergantungan?

Masalah utama kebijakan industri di banyak negara berkembang adalah kecenderungan menggunakan "instrumen tumpul" seperti tarif tinggi dan subsidi luas yang dampaknya menyebar ke seluruh perekonomian.

Indonesia tidak sepenuhnya kebal terhadap masalah ini. Tarif impor untuk beberapa komoditas strategis masih relatif tinggi, sementara kebijakan pembatasan ekspor bahan mentah, seperti nikel, memicu respons negatif dari mitra dagang. Memang, kebijakan hilirisasi nikel telah meningkatkan nilai ekspor dari sekitar 3 miliar dolar AS pada 2015 menjadi lebih dari 30 miliar dolar AS pada 2023.

Namun, keberhasilan ini juga diiringi dengan risiko: Kebergantungan pada satu komoditas, tekanan lingkungan, serta potensi sengketa dagang internasional.

Bukti empiris

Di sisi lain, bukti empiris global menunjukkan bahwa dampak kebijakan industri terhadap pertumbuhan ekonomi relatif terbatas jika berdiri sendiri. Rata-rata kontribusinya hanya sekitar 1 persen terhadap PDB.

Dalam konteks Indonesia, dengan pertumbuhan ekonomi yang berkisar 5 persen per tahun, tambahan 1 persen tentu signifikan tetapi tidak cukup untuk mencapai target pertumbuhan 7–8 persen yang dibutuhkan untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle-income trap). Artinya, kebijakan industri harus dilihat sebagai pelengkap, bukan pengganti reformasi struktural yang lebih luas. Lalu, apa yang seharusnya dilakukan pemerintah Indonesia?

Pertama, pemerintah harus beralih dari pendekatan "luas dan mahal" ke pendekatan yang lebih presisi dan berbasis kapasitas. Alih-alih memberikan subsidi besar-besaran, kebijakan seharusnya difokuskan pada penyediaan infrastruktur industri, kawasan ekonomi khusus, dan peningkatan keterampilan tenaga kerja.

Saat ini, produktivitas tenaga kerja Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan negara tetangga. Data menunjukkan bahwa produktivitas pekerja Indonesia hanya sekitar 60 persen dibanding Malaysia dan 40 persen dibanding Singapura. Tanpa peningkatan kualitas SDM, kebijakan industri apa pun akan sulit berhasil.

Kedua, pemerintah perlu memperkuat kapasitas institusi. Salah satu penyebab kegagalan kebijakan industri adalah lemahnya tata kelola dan koordinasi antarlembaga. Program insentif sering kali tidak dievaluasi secara sistematis, sehingga sulit mengetahui mana yang efektif dan mana yang tidak.

Indonesia perlu membangun mekanisme evaluasi berbasis data yang transparan. Misalnya, setiap insentif fiskal harus memiliki indikator kinerja yang jelas: berapa banyak investasi yang masuk, berapa lapangan kerja yang tercipta, dan seberapa besar peningkatan ekspor yang dihasilkan.

Ketiga, disiplin fiskal harus menjadi pertimbangan utama. Ruang fiskal Indonesia relatif terbatas dengan rasio penerimaan pajak terhadap PDB masih di bawah 11 persen. Dalam kondisi ini, setiap kebijakan subsidi atau insentif harus benar-benar selektif. Negara tidak bisa "membeli pertumbuhan" secara terus-menerus. Pengalaman negara lain menunjukkan bahwa subsidi yang tidak tepat sasaran justru membebani anggaran tanpa menghasilkan transformasi ekonomi yang nyata.

Keempat, pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan industri tidak menggantikan reformasi fundamental. Infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan stabilitas makroekonomi tetap menjadi fondasi utama. Indonesia telah membuat kemajuan dalam beberapa aspek, misalnya inflasi yang relatif terkendali di kisaran 2–4 persen dan defisit fiskal yang dijaga di bawah 3 persen PDB.

Namun, tantangan besar masih ada, terutama dalam kualitas pendidikan dan efisiensi logistik. Biaya logistik Indonesia masih sekitar 23 persen dari PDB, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara maju yang berada di bawah 10 persen. Tanpa perbaikan di sektor ini, daya saing industri akan tetap terbatas.

Kelima, kebijakan industri harus bersifat sementara dan adaptif. Salah satu kesalahan umum adalah menjadikan kebijakan ini sebagai solusi permanen. Padahal, tujuan utamanya adalah “membeli waktu” untuk membangun daya saing. Pemerintah perlu menetapkan batas waktu yang jelas, misalnya 5 hingga 10 tahun untuk setiap program insentif. Setelah itu, industri yang didukung harus mampu bersaing tanpa bantuan negara. Jika tidak, maka kebijakan tersebut perlu dievaluasi atau dihentikan.

Keenam, Indonesia harus berhati-hati dalam menggunakan instrumen makro seperti manipulasi nilai tukar atau pembatasan perdagangan yang luas. Negara dengan kapasitas fiskal dan administratif terbatas sering kali gagal mengelola kebijakan semacam ini. Dalam era globalisasi dan rantai pasok internasional, langkah proteksionis yang berlebihan justru dapat merugikan ekspor dan investasi. Indonesia perlu menjaga keseimbangan antara melindungi industri dalam negeri dan tetap terbuka terhadap perdagangan global.

Pada akhirnya, kebijakan industri bukanlah “peluru ajaib” yang bisa menyelesaikan semua masalah pembangunan. Ia hanyalah salah satu alat dalam kotak kebijakan ekonomi. Keberhasilannya sangat bergantung pada bagaimana alat tersebut digunakan, apakah dengan presisi seperti pisau bedah atau secara kasar seperti palu godam.

Bagi Indonesia, tantangan ke depan bukan sekadar memilih sektor mana yang akan didukung, tetapi memastikan bahwa dukungan tersebut dilakukan dengan cara yang tepat, terukur, dan berkelanjutan. Ambisi untuk menjadi negara maju pada 2045 membutuhkan lebih dari sekadar intervensi industri; ia membutuhkan negara yang mampu mengelola kebijakan secara cerdas, disiplin, dan adaptif.

Sejarah memberikan pelajaran penting: ketika jangkauan pemerintah melampaui kapasitasnya, kebijakan yang dimaksudkan untuk mempercepat pertumbuhan justru dapat menjadi beban. Oleh karena itu, kehati-hatian, pragmatisme, dan fokus pada fondasi ekonomi harus menjadi prinsip utama. Kebijakan industri, jika dirancang dengan baik, dapat menjadi katalis pertumbuhan. Namun, jika salah arah, ia berpotensi menjadi ilusi mahal yang menghambat masa depan ekonomi Indonesia.

*) Dr Aswin Rivai, Pemerhati Ekonomi dan Dosen FEB-UPN Veteran, Jakarta

Copyright © ANTARA 2026

Mataram, NTB (ANTARA) - PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya berkolaborasi dengan GoPay dan MOKA bersinergi memperkuat kapasitas pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sehingga bisa naik kelas dan berdaya saing terutama di momen Ramadan 1447 Hijriah.

General Manager PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya Moch Andy Adchaminoerdin mengatakan pihaknya bersama GoPay dan MOKA berkolaborasi menyelenggarakan kegiatan talkshow edukatif bertajuk “Pintar Bareng”, sebagai bentuk komitmen mendorong penguatan dan pengembangan UMKM.

"Kami percaya Ramadan adalah momen yang tepat bagi UMKM untuk memperluas jangkauan pasar dan mengelola usaha dengan lebih efisien. Melalui edukasi ini, kami optimis UMKM tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga berkembang,” kata Andy dalam keterangan diterima di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Jumat.

Mengusung tema “Growing Through Collaboration UMKM Connect”, program itu bertujuan untuk memaksimalkan pemanfaatan teknologi finansial guna mempermudah pengelolaan transaksi dan keuangan sekaligus membantu UMKM membangun produk yang memiliki nilai cerita, serta daya saing yang lebih kuat di pasar.

Head of GoPay Merchants, Haryanto Tanjo mengatakan Talkshow Pintar Bareng menghadirkan pelaku usaha inspiratif sebagai narasumber, di antaranya Founder Rumah Batik Palbatu, Budi Dwi Hariyanto, Owner Ichinogami, Putri Ayu Pratami, dan Owner Nusaibah Herbs and Spices, Hariyani.

Para narasumber berbagi pengalaman dalam membaca peluang pasar pada bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri, strategi pengembangan merek, serta cara memperkuat identitas produk agar lebih kompetitif.

Tak hanya itu, peserta pun diajak memahami pentingnya memaksimalkan teknologi finansial untuk mempermudah pengelolaan transaksi dan keuangan.

Melalui aplikasi GoPay Merchant serta sistem kasir MOKA, pelaku UMKM dapat mengelola penjualan, stok, hingga laporan keuangan secara real-time, sehingga operasional bisnis menjadi lebih efisien selama momentum Ramadhan dan Lebaran.

"Kami melihat Ramadhan sebagai periode penting bagi para UMKM, dan kolaborasi GoPay, UMK PLN dan MOKA yang diwujudkan dalam program Pintar Bareng ini diharapkan membantu UMKM menangkap peluang yang ada untuk pengembangan usaha secara optimal," kata Haryanto.

Menurutnya kolaborasi itu menjadi bukti nyata komitmen bersama dalam mendukung serta memaksimalkan potensi UMKM Indonesia.

Ia menegaskan dukungan tersebut diwujudkan melalui solusi teknologi finansial yang mudah diakses dan digunakan, serta pengembangan kapasitas usaha lewat edukasi dan pengalaman nyata dari sesama pelaku UMKM.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026