Bisnis.com, JAKARTA — Badan Anggaran (Banggar) DPR meminta Bank Indonesia (BI) untuk tidak menggunakan cara lama untuk mengendalikan stabilitas nilai tukar rupiah pada 2027. Pada tahun depan, pemerintah dan DPR menyepakati target nilai tukar rupiah pada rentang Rp16.800 sampai Rp17.500 per dolar Amerika Serikat (AS).

Padahal, level nilai tukar rupiah saat ini sudah melebihi batas atas target KEM PPKF 2027. Berdasarkan data Tradingview, level kurs sudah mencapai Rp17.745 per dolar AS. Hal ini kendati terjadi tren peningkatan dari level sebelumnya ketika rupiah sempat jatuh ke Rp18.166 per dolar AS.

Pada rapat pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2027, Anggota Banggar DPR Dolfie OFP mempertanyakan cara BI dalam mencapai target nilai tukar rupiah tahun depan. Sebab, level saat ini saja sudah lebih tinggi dari batas atas yang ditetapkan tahun depan.

Menurut Dolfie, pola yang digunakan bank senral selama ini lebih kepada mengendalikan gejolak rupiah alih-alih stabilitas nilai tukarnya.

"Kemarin disebutkan gejolak itu dikendalikan plus minus 5%. Kalau plus minus 5% berlangsung selama lima tahun, sudah 25% dia terdepresiasi. Kalau 10 tahun [terdepresiasi] 50%. Itulah yang kami lihat kalau dibandingkan nilai tukar rupiah 10 tahun lalu dengan sekarang. Cocok polanya karena BI menggunakan teori mengendalikan gejolak," terang Dolfie di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Oleh sebab itu, pria yang juga Wakil Ketua Komisi XI DPR ini meminta agar kebijakan moneter BI memastikan nilai tukar selaras dengan nilai fundamental ekonomi.

Sebab, Dolfie menilai selalu ada pihak yang diuntungkan dan dirugikan apabila pola yang digunakan BI selama ini yaitu untuk pengendalian gejolak.

Anggota Banggar DPR lainnya, Kamrussamad turut menyoroti tren nilai tukar rupiah yang kian terdepresiasi sejak 20 tahun belakangan. Dia menyoroti nilai tukar melemah dari Rp8.000 ke Rp12.000 per dolar AS selama kurun waktu 10 tahun pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono.

Selanjutnya, nilai tukar terus melemah dari level Rp12.800 ke terakhir Rp15.600 selama satu dekade pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

"Artinya depresiasi nilai tukar rupiah konsisten mengalami penurunan dalam dua dekade terakhir antara rangenya 26-31%. Berarti kita harus memperbaiki," ujar politisi Partai Gerindra ini.

Sebagai respons, Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman memastikan bank sentral selalu berkomitmen menjaga stabilitas nilai tukar secara keseluruhan. Dia menyebut level nilai tukar yang dijaga oleh bank sentral yakni berdasarkan fundamentalnya.

Dasar pengukuran nilai fundamental rupiah, jelasnya, yakni dengan perkembangan neraca pembayaran (neraca transaksi berjalan dan finansial) serta pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, level kurs Rp16.800 sampai Rp17.500 per dolar AS yang ditargetkan tahun depan merupakan asumsi fundamental rupiah.

"Jadi pada saat kami mempunyai asumsi nilai tukar fundamental tadi, tentunya itu berdasarkan berapa kira-kira pertumbuhan proyeksi PDB-nya, berapa current account-nya, berapa financial account-nya. Jadi itu caranya kami dalam melakukan proyeksi ataupun perkiraan nilai tukar fundamental," ujarnya pada forum yang sama.

Meski demikian, dalam pelaksanaannya, Aida tidak memungkiri persepsi pasar dan berbagai indikator makrekonomi lainnya turut memengaruhi pergerakan nilai tukar.

Untuk itu, BI terus melakukan upaya-upaya menjaga stabilitas rupiah termasuk penetapan koridor tertentu dalam hal pergerakan nilai tukar yang diperbolehkan.

"Koridor ini sejalan dengan sistem nilai tukar kita, yaitu yang mengambang terkendali. Ini kami perlukan dalam rangka menjaga bagaimana pergerakan tadi tetap terjaga dan terus sesuai dengan indikator-indikator makroekonomi," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menilai keputusan Bank Indonesia (BI) yang kembali menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,5% merupakan bagian dari kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas makroekonomi nasional di tengah meningkatnya ketidakpastian global.

Corporate Secretary BRI Dhanny mengatakan langkah tersebut terutama ditujukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah meningkatnya volatilitas pasar keuangan global.

Selain itu, kebijakan tersebut juga diambil guna memastikan inflasi tetap berada dalam kisaran sasaran yang telah ditetapkan pemerintah.

"Perseroan menilai hal tersebut sebagai bagian dari kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas makroekonomi nasional, khususnya stabilitas nilai tukar rupiah di tengah meningkatnya volatilitas pasar keuangan global. Selain itu, keputusan tersebut diambil dalam rangka menjaga inflasi tetap berada dalam sasaran yang ditetapkan," ujar Dhanny kepada Bisnis, Selasa (9/6/2026).

BRI meyakini fundamental industri perbankan nasional masih berada pada level yang kuat. Kondisi tersebut ditopang oleh permodalan yang memadai, likuiditas yang terjaga, serta kualitas aset yang tetap resilien di tengah dinamika perekonomian global.

Perseroan juga terus menerapkan pengelolaan aset dan liabilitas secara prudent untuk menjaga kinerja dan stabilitas bisnis.

Sebagai bank yang memiliki fokus utama pada pembiayaan segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), BRI menyatakan akan terus memantau perkembangan kondisi pasar dan arah pergerakan suku bunga secara cermat.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan fungsi intermediasi tetap berjalan optimal dalam mendukung aktivitas ekonomi nasional.

"Perseroan juga akan terus memastikan kecukupan permodalan, menjaga likuiditas, serta mengoptimalkan struktur liabilitas bank untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional," kata Dhanny.

Sebelumnya, Rapat Dewan Gubernur (RDG) Mingguan Bank Indonesia pada Selasa (9/6/2026) memutuskan kembali menaikkan BI-Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,50%. Bank sentral juga menaikkan suku bunga Deposit Facility menjadi 4,50% dan Lending Facility menjadi 6,25%.

Menurut BI, kebijakan tersebut merupakan langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah serta sebagai langkah pre-emptive guna menjaga inflasi 2026 dan 2027 tetap berada pada sasaran 2,5±1% yang ditetapkan pemerintah.

Selain itu, kenaikan suku bunga diharapkan dapat meningkatkan daya tarik aliran masuk investasi portofolio asing ke Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) menegaskan komitmen untuk bersiaga di pasar guna menstabilkan nilai tukar rupiah, sembari mengeluarkan kebijakan pengetatan pembelian valuta asing (valas).

Berdasarkan data TradingView, nilai tukar rupiah ditutup melemah sebesar 0,53% ke posisi Rp17.879 per dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan offshore, Jumat (22/5/2026). Pelemahan ini terjadi bertepatan dengan momentum libur dan cuti bersama Iduladha 1447 H.

Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengungkapkan bahwa tekanan beruntun terhadap rupiah dipicu oleh dua faktor utama, yaitu sentimen geopolitik global dan siklus permintaan valas domestik. Dari sisi eksternal, ketidakpastian global masih berlanjut akibat eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah.

"Di samping itu, terdapat peningkatan kebutuhan valas secara musiman, antara lain untuk pembayaran ULN [utang luar negeri] dan repatriasi dividen, di tengah arus masuk dolar AS yang terbatas," ujar Denny dalam keterangannya, Jumat (29/5/2026).

Akibat tekanan tersebut, Ramdan menegaskan kembali instruksi Gubernur BI Perry Warjiyo bahwa bank sentral akan terus hadir menjaga stabilitas nilai tukar "around the world, around the clock".

Langkah stabilisasi tersebut diwujudkan melalui optimalisasi intervensi di pasar valas melalui transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar offshore (luar negeri), transaksi spot, dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik, hingga pembelian surat berharga negara (SBN) di pasar sekunder.

BI juga memperkuat efektivitas bauran kebijakan moneter dengan menetapkan suku bunga instrumen moneter yang pro-market. Langkah ini krusial untuk menjaga daya tarik aset keuangan domestik agar tetap menggiurkan bagi aliran modal asing masuk ke dalam negeri.

Adapun, bank sentral memutuskan menaikkan suku bunga acuan alias BI Rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25% pada rapat dewan gubernur BI edisi Mei 2026.

Perketat Pembelian Valas

Tak hanya itu, demi meredam spekulasi dan menekan permintaan dolar AS yang tidak produktif, BI merilis kebijakan baru terkait ambang batas (threshold) pembelian valas.

Denny menjelaskan, BI telah menetapkan ambang batas tunai beli valas terhadap rupiah tanpa didasari kebutuhan riil (underlying) maksimal menjadi US$25.000 per pelaku per bulan. Aturan baru ini akan mulai berlaku efektif pada Juni 2026.

Bersamaan dengan kebijakan tersebut, bank sentral turut meningkatkan radar pengawasan terhadap para pelaku pasar valas.

"Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan otoritas terkait untuk mendukung stabilitas pasar keuangan dan nilai tukar, antara lain melalui penguatan pengawasan terhadap bank dan korporasi dengan aktivitas pembelian dolar AS yang tinggi," kata Denny.

Ke depan, BI menyatakan akan terus mencermati dinamika pasar keuangan global maupun domestik. Bank sentral senantiasa bersiaga mengambil langkah-langkah strategis yang diperlukan guna meredam volatilitas nilai tukar rupiah serta menopang ketahanan eksternal perekonomian nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka menguat ke posisi Rp17.653 pada perdagangan hari ini, Kamis (21/5/2026). Di sisi lain, pergerakan greenback juga mengalami apresiasi.

Berdasarkan data TradingView, rupiah dibuka naik 0,50 poin menuju level Rp17.653 per dolar AS. Adapun, indeks dolar AS terapresiasi 0,06% ke 99,15.

Sementara itu, mata uang di Asia dibuka bervariasi. Yen Jepang terapresiasi 0,03% bersama yuan China sebesar 0,05%. Di sisi lain, baht Thailand dan rupee India masing-masing melemah sebesar 0,06% dan 0,31% terhadap dolar AS.

Nilai tukar rupiah diproyeksikan bergerak fluktuatif cenderung melemah pada perdagangan hari ini. Pergerakan mata uang garuda dibayangi oleh penguatan indeks dolar AS di tengah ketegangan geopolitik Timur Tengah, serta respons pasar terhadap kebijakan moneter teranyar Bank Indonesia (BI).

Direktur PT Traze Andalan Futures Ibrahim Assuaibi menjelaskan bahwa pergerakan rupiah hari ini masih akan dipengaruhi oleh dinamika eksternal, terutama pernyataan Presiden AS Donald Trump terkait konflik dengan Iran.

Meskipun ada klaim perundingan damai mengalami kemajuan, pasar tetap waspada terhadap potensi gangguan pasokan minyak di Selat Hormuz yang dapat memicu inflasi global.

"Kondisi ini memperkuat ekspektasi bahwa bank sentral, khususnya Federal Reserve, kemungkinan perlu menaikkan suku bunga. Pasar kini memperkirakan ada probabilitas hampir 50% bahwa The Fed akan mengerek suku bunga setidaknya 25 basis poin pada akhir tahun," ujar Ibrahim.

Dari dalam negeri, pelaku pasar merespons positif pidato Presiden Prabowo Subianto mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM & PPKF) di DPR.

Ibrahim menuturkan bahwa pemerintah akan membidik pertumbuhan ekonomi 2027 pada rentang 5,8% hingga 6,5% dengan asumsi kurs rupiah di kisaran Rp16.800—Rp17.500 per dolar AS.

Selain itu, sentimen internal turut disokong oleh langkah agresif BI yang memutuskan menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin menjadi 5,25%. Kebijakan ini diambil untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak memburuknya kondisi geopolitik global serta menjaga target inflasi.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Jakarta: Bagi kamu yang hobi mengoleksi atau bertransaksi menggunakan mata uang asing, ada maklumat baru yang wajib dicatat dari Bank Indonesia (BI).

Demi menjaga agar nilai tukar rupiah kita di tengah gempuran ketidakpastian global, bank sentral memutuskan untuk kembali mempersempit ruang gerak pembelian dolar AS yang sifatnya spekulatif atau tanpa tujuan kebutuhan riil.

Bank Indonesia (BI) menyampaikan batas pembelian mata uang dolar AS tanpa underlying (dokumen pendukung) yang diperketat menjadi maksimal USD25.000 per pelaku per bulan akan mulai berlaku pada Juni 2026 guna memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah.

“Batas pembelian dolar yang semula USD100.000 menjadi USD50.000 mulai April, kami sampaikan nanti mulai Juni akan diturunkan menjadi USD25.000,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI dilansir Antara, Selasa, 19 Mei 2026.

Kebijakan tersebut merupakan penguatan aturan transaksi pasar valuta asing (valas) yang telah berlaku sejak April 2026 melalui penyesuaian ambang batas (threshold) pembelian valas tanpa underlying dari sebelumnya USD100.000 menjadi USD50.000 per pelaku per bulan.

Beli boleh, tapi harus sesuai kebutuhan

Perry menegaskan bahwa pembelian dolar tanpa underlying tetap diperbolehkan, namun penurunan batas dilakukan agar pembelian valas benar-benar didasarkan pada kebutuhan riil.

Ia mengungkapkan, rata-rata proporsi pembelian dolar tanpa underlying turun menjadi 6,5 persen setelah kebijakan penurunan batas menjadi USD50.000 yang berlaku sejak April 2026, dari sebelumnya 10,8 persen pada periode Januari-Maret 2026.

Adapun setelah batas kembali diturunkan menjadi USD25.000 mulai Juni 2026, rata-rata proporsi pembelian dolar tanpa underlying diproyeksikan turun menjadi sekitar 3,5 persen.

Merespons pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlangsung terutama sejak memanasnya perang di Timur Tengah pada Februari 2026, BI memperkuat efektivitas implementasi kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas rupiah melalui tujuh langkah, termasuk pengetatan batas pembelian dolar tanpa underlying.

Upaya tersebut juga di antaranya dilakukan melalui peningkatan intensitas stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak gejolak global melalui intervensi valas dalam jumlah besar di pasar domestik dan luar negeri dengan dukungan cadangan devisa yang dinilai memadai.

BI juga memperkuat struktur suku bunga instrumen moneter dengan mempertahankan BI-Rate di level 4,75 persen sejak Januari 2025 serta menaikkan imbal hasil Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) tenor 12 bulan menjadi 6,41 persen guna menarik aliran modal asing serta menjaga stabilitas rupiah dan inflasi.

Di sisi lain, pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder terus dilakukan untuk menjaga likuiditas, memperkuat stabilitas rupiah, dan mendukung koordinasi fiskal-moneter, dengan realisasi mencapai Rp133,39 triliun sejak awal tahun hingga Mei 2026 setelah sebesar Rp332,14 triliun sepanjang 2025.

Kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan turut dijaga melalui pertumbuhan uang primer (M0) double digit yang meningkat dari 11,8 persen pada Maret 2026 menjadi 14,1 persen pada akhir April 2026, sejalan dengan koordinasi fiskal dan moneter.

Selanjutnya, akselerasi pendalaman pasar valas dilakukan untuk mendukung stabilitas rupiah melalui perluasan transaksi Yuan dan Rupiah dalam skema local currency transaction (LCT) serta penguatan intervensi offshore non-deliverable forward (NDF) jual melalui penunjukan dealer utama.

Adapun langkah terakhir ditempuh bank sentral melalui peningkatan pengawasan terhadap bank dan korporasi yang melakukan transaksi pembelian dolar dalam jumlah besar.

(ANN)

Bisnis.com, JAKARTA — Pelemahan nilai tukar rupiah membayangi performa kinerja perekonomian domestik yang tumbuh 5,61% (year on year/YoY) pada awal 2026. Depresiasi mata uang Garuda menjadi momok sehingga ongkos mahal perlu dikeluarkan dari 'kantong' bank sentral hingga pemerintah.

Di tengah euforia pertumbuhan ekonomi tertinggi berkat belanja pemerintah, nilai tukar rupiah masih menjadi sorotan karena terdepresiasi hingga sempat menyentuh level Rp17.400 lebih per dolar AS. Level nilai tukar ini sudah terdepresiasi sekitar 5,4% dari asumsi makro APBN yakni Rp16.500 per dolar AS.

Padahal, pemerintah sedang berbangga hati usai gelontoran stimulus ke masyarakat berhasil mendorong ekonomi awal tahun tumbuh tertinggi sejak kuartal III/2022. Konsumsi pemerintah sebagai komponen pengeluaran PDB pun tumbuh hingga 21,81%, atau tertinggi sejak 2010 berdasarkan catatan BPS.

Sayangnya, pertumbuhan ekonomi tinggi ini nampaknya belum cukup mengerek sentimen pasar. Usai pengumuman BPS, Rabu (5/5/2026), rupiah masih ditutup terdepresiasi ke level Rp17.425 per dolar AS.

Untungnya, dua hari belakangan tren apresiasi rupiah sudah mulai terlihat. Pada penutupan perdagangan hari ini, Rabu (7/5/2026), rupiah sedikit terkerek meski masih di level Rp17.342 per dolar AS. BI selaku otoritas moneter pun semakin menegaskan bahwa rupiah masih di bawah nilainya (undervalue).

Pada konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) sore ini, Gubernur BI Perry Warjiyo menekankan bahwa rupiah memang undervalue. Sebab, kondisi makroekonomi kuat dengan bukti pertumbuhan tinggi di awal tahun bahkan melampaui sejumlah negara G20.

"Kami semua sepakat ini secara fundamental rupiah itu kan undervalue. Ukuran fundamental rupiah itu apa sih? Pertumbuhan ekonomi 5,61%, salah satu tertinggi di G20. Inflasinya rendah, terus neraca perdagangan surplus," kata Perry di kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Jakarta, Kamis (7/5/2026).

Perry menitikberatkan faktor eksternal sebagai biang kerok depresiasi rupiah. Aliran modal sedang ramai bermigrasi dari emerging markets seperti Indonesia. Apalagi, menguatnya dolar dan naiknya suku bunga surat utang pemerintah AS ke 4,41% memperunyam pasar keuangan RI.

Gubernur BI dua periode ini juga menyebut faktor musiman turut berkontribusi ke pelemahan rupiah. Permintaan dolar meningkat di tengah musim Haji, sedangkan ramai pula repatriasi dividen korporasi serta pembayaran utang luar negeri.

Untuk itu, BI pun menegaskan sudah all-out dalam kebijakan intervensinya. Salah satu dari tujuh langkah yang disiapkan bank sentral adalah dengan habis-habisan melakukan intervensi di pasar keuangan dalam dan luar negeri.

"Around the world, around the clock [Di seluruh dunia, sepanjang waktu]. Kami tuh intervensi di pasar luar negeri, offshore NDF," jelasnya.

Bahkan, Perry mengakui intervensi ini memiliki biaya yang cukup tinggi. Hal ini terlihat dari cadangan devisa yang kian tergerus, terakhir berada di level US$148,2 miliar. Nilai ini setidaknya terendah dalam kurun waktu setahun terakhir meski masih di atas standar kecukupan internasional.

Cadangan devisa (US$ miliar)	Maret 2025	April 2025	Mei 2025	Juni 2025	Juli 2025	Agustus 2025	September 2025	Oktober 2025	November 2025	Desember 2025	Januari 2026	Februari 2026	Maret 2026
Nilai	157,1	152,5	152,5	152,6	151,1	150,7	148,7	150,0	150,1	156,5	154,6	151,9	148,2
Sumber: Bank Indonesia

Selain intervensi, BI pun menaikkan yield Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) meski beberapa kali dikritik tidak lain oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa hingga DPR. Langkah itu ditempuh dan diklaim berhasil memicu aliran modal asing masuk kembali ke pasar saham hingga SBN.

"Misalnya, inflow dari SRBI year-to date itu Rp78,1 triliun, outflow sahamnya Rp38,6 triliun. SBN meskipun di minggu-minggu terakhir sudah inflow, tetapi year-to-date Rp11,7 triliun outflow," pungkas Perry.

Pembelian SBN pemerintah di pasar sekunder juga dilanjutkan dengan total nilai Rp123,1 triliun sampai 4 Mei 2026. Selain bentuk koordinasi dengan pemerintah, ini ditujukan untuk menjaga kecukupan likuditas di pasar.

Beberapa upaya lain juga dilakukan untuk membatasi paparan terhadap mata uang negara Paman Sam. Contohnya, peningkatan ambang batas pembelian dolar dengan underlying maupun diversifikasi valas ke yuan.

"Itu bukan business as usual. Dari tujuh langkah itu adalah langkah-langkah yang all-out," tegasnya.

Ingin Bantu BI

Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengutarakan keinginannya untuk membantu otoritas moneter untuk menstabilkan rupiah. Hal ini bisa dibilang wajar karena perkembangan nilai tukar memiliki paparan terbesar kedua terhadap APBN setelah harga minyak.

Setiap depresiasi Rp100 per dolar AS akan menambah belanja APBN Rp6,1 triliun dan memperlebar defisit APBN Rp800 miliar. Namun, Purbaya mengeklaim pelemahan rupiah hingga ke level Rp17.400 per dolar AS sudah masuk hitung-hitungan pemerintah ketika menyusun APBN 2026 tahun lalu.

"Sudah masuk. Jadi anda enggak usah takut fiskalnya berantakan. Kami sudah antisipasi, tetapi enggak saya kasih tahu ke anda rupiahnya berapa. Nanti pada beli dolar lagi," ujarnya pada kesempatan yang sama.

Guna membantu BI, Purbaya yang juga Ketua KSSK ini tengah mengkaji pembentukan bond stabilization fund (BSF). Mekanisme stabilisasi pasar obligasi di masa 'krisis' ini pernah dilontarkan saat era Menkeu Sri Mulyani Indrawati hingga Bambang Brodjonegoro.

Berdasarkan penjelasan Purbaya, pendanaan BSF berdasarkan kerangka kerja masa lalu bisa berasal dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) maupun institusi seperti special mission vehicle (SMV) di bawah Kemenkeu.

"Kalau [bond stabilization] fund kan desain lamanya itu ada beberapa lembaga yang terlibat antara lain [Kementerian] Keuangan, dan seluruh SMV [special mission vehicle] yang di bawah [Kementerian] Keuangan itu bisa ikut membantu ketika kami melakukan stabilisasi harga bond. Itu utamanya, jadi bukan SAL saja," paparnya.

Purbaya memprakirakan dana yang dibutuhkan dalam wadah BSF ini seharusnya tidak terlalu besar apabila menghitung tren outflow. Secara tahun berjalan (year-to-date), outflow di pasar SBN tercatat Rp11,7 triliun.

Aliran Modal Asing (Rp triliun)	November 2025	Desember 2025	Januari 2026	Februari 2026	Maret 2026	April 2026
Nilai (inflow/outflow) SBN, SRBI dan saham	6,1	46,1	(1,9)	25,9	(52,0)	38,5
Sumber: Kementerian Keuangan

"Urgency cuma itu, menjaga harga bond kami supaya stabil dan tidak menimbulkan kegaduhan di pasar," tuturnya.

Kendati nilai outflow diklaim tak besar, Purbaya mengakui tren aksi jual investor dari SBN turut menekan nilai tukar. Dia menyebut ingin membantu BI dalam menstabilkan nilai tukar.

"Jadi, saya akan coba ikut berkontribusi, membantu bank sentral untuk mengendalikan kalau bisa. Kalau enggak bisa ya udah," pungkasnya.

Risiko ke Depan

Aliran Modal Asing (Rp triliun) (s.d 30 April	Tahun berjalan (year-to-date/ytd) (inflow/outflow)	April 2026 (inflow/outflow)
Akumulasi 2026 (s.d 30 April)	10,4	38,5
SBN	(11,7)	13,4
SRBI	72,0 *per 29 April	42,2
Saham	(49,9)	(17,0)
Sumber: Kementerian Keuangan

Head, Macro Economic & Financial Market Research PT Bank Permata Tbk. Faisal Rachman mengatakan, strategi mendorong pertumbuhan ekonomi sampai dengan akhir tahun akan sangat berkaitan dengan perkembangan nilai tukar.

Faisal memprakirakan katalis utama pertumbuhan ekonomi Indonesia 2026 akan tetap berasal dari belanja pemerintah, dan risiko terbesarnya berasal dari tekanan eksternal. Apalagi, belum ada prospek konkret kapan perang AS-Israel dan Iran akan berakhir.

Dengan demikian, pemerintah dan BI akan tetap harus menjaga keseimbangan antara kebijakan pro pertumbuhan dan stabilitas.

"Tekanan-tekanan eskternal ini dapat berkontribusi pada pelebaran dua defisit, neraca transaksi berjalan dan fiskal, yang mana bisa memicu sentimen risk-off, aliran modal keluar dan tekanan pelemahan rupiah," jelas Faisal melalui keterangan tertulis.

Di sisi lain, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) memprakirakan rupiah berpotensi terdepresiasi sekitar 3% sampai 5% dalam jangka pendek. Hal ini bisa meningkatkan biaya impor dan memperparah tekanan inflasi.

Apabila dibandingkan dengan level Rp17.400 per dolar AS, maka depresiasi rupiah sudah mencapai sekitar 5,4% dari target pemerintah Rp16.500 per dolar AS sebagaimana UU APBN.

"Kondisi ini menjadi sinyal peringatan dini bagi Bank Indonesia, terutama jika mempertimbangkan efek pengganda terhadap perekonomian secara keseluruhan," dikutip dari Seri Analisi Makroekonomi 'Indonesia Economic Outlook' 2026 yang diterbitkan LPEM UI.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) habis-habisan menggunakan bauran kebijakan moneternya untuk menstabilkan nilai tukar rupiah yang dianggap di bawah nilai fundamentalnya atau undervalued. Otoritas moneter melakukan sederet intervensi hingga memanfaatkan instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) guna memastikan kembali masuknya aliran modal asing.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan bahwa pihaknya memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah seiring dengan meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global. Intensitas intervensi bank sentral ditingkatkan di pasar non-delivery forward (NDF), spot maupun domestic NDF atau DNDF.

Di sisi lain, BI turut menaikkan suku bunga instrumen moneter, yakni SRBI, guna menarik aliran masuk investasi portofolio asing. Di tengah berbagai upaya itu, Perry tetap menegaskan bahwa nilai tukar rupiah saat ini di bawah nilai fundamentalnya, alias undervalued.

"Kami tegaskan bahwa nilai tukar rupiah sekarang ini telah undervalued dibandingkan dengan fundamental," jelasnya pada konferensi pers Hasil Rapat Dewan Gubernur BI April 2026, Rabu (22/4/2026).

Kendati demikian, Perry memprakirakan nilai tukar rupiah ke depannya akan stabil dan cenderung menguat, didukung oleh fundamental ekonomi. Apalagi, pihaknya memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini masih tumbuh di kisaran 4,9% sampai dengan 5,7% di tengah perlambatan ekonomi global.

Perry menyebut sinyal perbaikan kurs rupiah sudah mulai terlihat. Menurutnya, berkat upaya stabilisasi BI, nilai tukar relatif stabil di Rp17.140 per dolar AS meskipun depresiasinya sudah sebesar 0,87% per April 2021 dibandingkan dengan akhir Maret 2026.

Mengenai upaya stabilisasi, upaya intervensi di pasar bukan satu-satunya upaya yang dilakukan oleh otoritas moneter. Sejak April 2026, BI telah memperketat persyaratan transaksi valuta asing (valas) melalui, di antaranya, penyesuaian ambang batas (threshold) tunai beli valas terhadap rupiah.

Selain itu, BI turut meningkatkan threshold jual DNDF atau forward serta beli dan jual swap.

Di sisi lain, guna menarik kembali aliran modal asing, BI juga menaikkan suku bunga SRBI sebagai instrumen moneter promarket. Dengan itu, posisi instrumen moneter per 21 April 2026 tercatat mencapai Rp885,41 triliun.

Porsi kepemilikan investor asing di SRBI mencapai Rp165,98 triliun atau 18,75% dari total outstanding. Perry menyebut langkah ini mendukung upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya, posisi instrumen SRBI memang naik dari posisi per 13 Maret 2026 yaitu Rp831,55 triliun.

Dengan kenaikan posisi SRBI, aliran modal asing masuk kembali ke pasar keuangan Indonesia. Perry mencatat data hingga 20 April 2026 menunjukkan bahwa net inflow modal portofolio asing kembali masuk US$1,9 miliar. Masuknya investor asing ke SRBI turut memicu kembalinya kepemilikan nonresiden ke pasar SBN pemerintah juga.

"Aliran modal kembali mencatat net inflow US$1,9 miliar terutama ditopang oleh aliran masuk modal asing ke SRBI dan SBN didorong oleh peningkatan imbal hasil di kedua instrumen tersebut," jelasnya.

Kendati demikian, BI menyatakan tetap memastikan kecukupan likuiditas di pasar keuangan. Salah satu cara yang digunakan adalah dengan pembelian SBN pemerintah yang jumlahnya mencapai Rp111,54 triliun per 21 April 2026.

"Termasuk pembelian di pasar sekunder sebesar Rp56,53 triliun. Pembelian SBN di pasar sekunder dilakukan sesuai mekanisme pasar yang terukur dan transparan," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) habis-habisan menggunakan bauran kebijakan moneternya untuk menstabilkan nilai tukar rupiah yang dianggap di bawah nilai fundamentalnya atau undervalued. Otoritas moneter melakukan sederet intervensi hingga memanfaatkan instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) guna memastikan kembali masuknya aliran modal asing.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan bahwa pihaknya memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah seiring dengan meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global. Intensitas intervensi bank sentral ditingkatkan di pasar non-delivery forward (NDF), spot maupun domestic NDF atau DNDF.

Di sisi lain, BI turut menaikkan suku bunga instrumen moneter, yakni SRBI, guna menarik aliran masuk investasi portofolio asing. Di tengah berbagai upaya itu, Perry tetap menegaskan bahwa nilai tukar rupiah saat ini di bawah nilai fundamentalnya, alias undervalued.

"Kami tegaskan bahwa nilai tukar rupiah sekarang ini telah undervalued dibandingkan dengan fundamental," jelasnya pada konferensi pers Hasil Rapat Dewan Gubernur BI April 2026, Rabu (22/4/2026).

Kendati demikian, Perry memprakirakan nilai tukar rupiah ke depannya akan stabil dan cenderung menguat, didukung oleh fundamental ekonomi. Apalagi, pihaknya memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini masih tumbuh di kisaran 4,9% sampai dengan 5,7% di tengah perlambatan ekonomi global.

Perry menyebut sinyal perbaikan kurs rupiah sudah mulai terlihat. Menurutnya, berkat upaya stabilisasi BI, nilai tukar relatif stabil di Rp17.140 per dolar AS meskipun depresiasinya sudah sebesar 0,87% per April 2021 dibandingkan dengan akhir Maret 2026.

Mengenai upaya stabilisasi, upaya intervensi di pasar bukan satu-satunya upaya yang dilakukan oleh otoritas moneter. Sejak April 2026, BI telah memperketat persyaratan transaksi valuta asing (valas) melalui, di antaranya, penyesuaian ambang batas (threshold) tunai beli valas terhadap rupiah.

Selain itu, BI turut meningkatkan threshold jual DNDF atau forward serta beli dan jual swap.

Di sisi lain, guna menarik kembali aliran modal asing, BI juga menaikkan suku bunga SRBI sebagai instrumen moneter promarket. Dengan itu, posisi instrumen moneter per 21 April 2026 tercatat mencapai Rp885,41 triliun.

Porsi kepemilikan investor asing di SRBI mencapai Rp165,98 triliun atau 18,75% dari total outstanding. Perry menyebut langkah ini mendukung upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya, posisi instrumen SRBI memang naik dari posisi per 13 Maret 2026 yaitu Rp831,55 triliun.

Dengan kenaikan posisi SRBI, aliran modal asing masuk kembali ke pasar keuangan Indonesia. Perry mencatat data hingga 20 April 2026 menunjukkan bahwa net inflow modal portofolio asing kembali masuk US$1,9 miliar. Masuknya investor asing ke SRBI turut memicu kembalinya kepemilikan nonresiden ke pasar SBN pemerintah juga.

"Aliran modal kembali mencatat net inflow US$1,9 miliar terutama ditopang oleh aliran masuk modal asing ke SRBI dan SBN didorong oleh peningkatan imbal hasil di kedua instrumen tersebut," jelasnya.

Kendati demikian, BI menyatakan tetap memastikan kecukupan likuiditas di pasar keuangan. Salah satu cara yang digunakan adalah dengan pembelian SBN pemerintah yang jumlahnya mencapai Rp111,54 triliun per 21 April 2026.

"Termasuk pembelian di pasar sekunder sebesar Rp56,53 triliun. Pembelian SBN di pasar sekunder dilakukan sesuai mekanisme pasar yang terukur dan transparan," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup melemah pada perdagangan Rabu (22/4/2026). Pasar saham hari ini diwarnai oleh beragam sentimen mulai dari kebijakan moneter Bank Indonesia (BI) hingga pengumuman MSCI yang akan mengeluarkan saham Indonesia dengan konsentrasi kepemilikan tinggi.

Melansir IDX Mobile, IHSG melemah 0,24% atau 17,77 poin ke 7.541. Walau melemah, mayoritas saham ditutup berada di zona hijau. Ada 459 saham ditutup menguat, 251 saham melemah dan 249 stagnan. Dua saham yang diperkirakan akan dikeluarkan dari MSCI, BREN dan DSSA kompak melemah.

Adapun, koreksi IHSG sejalan dengan laju lima saham berkapitalisasi pasar terbesar. Saham PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) melemah 0,77% ke Rp6.450, saham PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) turun 9,62% ke Rp5.400, saham PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA) turun 1,98% ke Rp6.175, saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) turun 0,92% ke Rp3.240, serta saham PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA) melemah 9,71% ke Rp2.510.

Tim Riset Phintraco Sekuritas menilai investor akan mencermati kebijakan moneter yang diambil bank sentral. Dalam rapat dewan gubernur (RDG) April 2026, Bank Indonesia memutuskan menahan BI rate di level 4,75%, suku bunga deposit facility tetap di level 3,75% dan suku bunga lending facility ditahan di 5,5%.

Pada sesi I perdagangan, IHSG melemah 0,20% ke 7.544. Analis menjelaskan bahwa secara teknikal IHSG menunjukkan tren yang melemah tercermin dari histogram MACD yang menyempit serta indikator stochastic yang berada di area overbought, sehingga range 7.500-7.600 menjadi area penutupan pasar yang sudah diperkirakan analis.

Menilik sentimen global, persepsi investor digerakkan oleh pengumuman MSCI yang tetap membekukan rebalancing indeks saham Indonesia untuk periode Mei 2026. Namun, kabar baiknya adalah index provider global tidak lagi menyinggung penurunan status pasar modal Indonesia ke frontier market, sehingga hal ini mengurangi salah satu kekhawatiran investor.

"MSCI masih akan mengevaluasi konsistensi dan efektivitas kebijakan baru, khususnya peningkatan transparansi data kepemilikan saham dan rencana kenaikan batas minimum free float menjadi 15%," tulis sekuritas, Rabu (22/4/2026).

Berikutnya, investor juga mengantisipasi MSCI akan menghapus saham yang masuk dalam kategori High Shareholding Concentration (HSC). Dengan adanya ketentuan itu, BREN dan DSSA berisiko akan dikeluarkan dari MSCI Global Standard Indexes.

Sekuritas menilai keluarnya dua saham Indonesia tersebut sudah diantisipasi pasar. Saat ini investor menunggu pengumuman MSCI berikutnya pada Juni 2026.

______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) merumuskan bauran kebijakan baru demi menstabilkan nilai tukar rupiah di tengah eskalasi ketidakpastian global pasca serangan rudal Israel-AS ke Iran pada akhir Februari lalu.

Gubernur BI Perry Warjiyo memaparkan bahwa nilai tukar rupiah tercatat berada di level Rp16.985 per dolar AS per 16 Maret 2026. Posisi tersebut mencatatkan pelemahan sebesar 1,29% secara point to point dibandingkan dengan level akhir Februari 2026.

Oleh sebab itu, Perry menyatakan bahwa bank sentral akan menempuh sejumlah langkah untuk meredam gejolak rupiah dan menjaga stabilitas pasar keuangan domestik dari hantaman sentimen global.

"Kami memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah melalui intervensi, baik transaksi Non-Deliverable Forward [NDF] di pasar luar negeri, maupun transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward [DNDF] di pasar domestik," jelas Perry dalam konferensi pers Pengumuman RDG Maret, Selasa (17/3/2026).

BI juga mempertajam strategi operasi moneter pro-market demi memikat kembali aliran masuk investasi portofolio asing (capital inflow), sekaligus menjamin kecukupan likuiditas di pasar uang maupun perbankan.

Caranya, sambung Perry, bank sentral akan mengoptimalkan pengelolaan struktur suku bunga, volume instrumen moneter, hingga transaksi Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder secara terukur.

Menariknya, Perry mengumumkan ada penyesuaian regulasi untuk membatasi ruang spekulasi, yang bakal mulai diimplementasikan pada April 2026. Terdapat dua fokus utama dalam aturan baru ini, yaitu lewat tiga penguatan kebijakan transaksi pasar valas dan pengetatan pelaporan Lalu Lintas Devisa (LLD).

Pertama, threshold atau ambang batas pembelian valas tunai terhadap rupiah dipangkas drastis dari sebelumnya US$100.000 per pelaku/bulan menjadi hanya US$50.000 per pelaku/bulan.

Kedua, BI memberikan ruang lebih besar untuk lindung nilai dengan menaikkan threshold penjualan DNDF/Forward dari U$S5 juta menjadi US$10 juta per transaksi. Kebijakan serupa berlaku untuk threshold beli dan jual transaksi Swap yang dinaikkan dari US$5 juta menjadi US$10 juta per transaksi.

Ketiga, untuk pelaporan LLD, batas wajib penyertaan dokumen pendukung bagi transfer dana keluar negeri (outgoing) dalam bentuk valas diturunkan dari US$100.000 menjadi US$50.000.

Oleh sebab itu, Perry menyatakan optimistisme di tengah ketidakpastian global. Dia meyakini tekanan terhadap rupiah hanya bersifat sementara dan nilai tukar akan kembali menemukan titik keseimbangan barunya.

"Bank Indonesia meyakini nilai tukar rupiah akan stabil, didukung oleh komitmen kuat kami, tingkat imbal hasil [yield] aset keuangan domestik yang tetap menarik, serta prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berdaya tahan dan tetap baik," tutup Perry.

Adapun, BI memproyeksikan ekonomi Indonesia masih bisa tumbuh di kisaran 4,9% sampai dengan 5,7% pada tahun ini.

Bisnis.com, JAKARTA - Meski bukan pemilihan Gubernur Bank Indonesia sebagai pucuk pimpinan bank sentral, pemilihan Deputi Gubernur BI tetap menarik untuk disimak.

Setelah salah satu Deputi Gubernur BI Juda Agung mengundurkan diri, Presiden Prabowo Subianto kini mengusulkan penggantinya, yakni keponakannya sendiri atas nama Thomas Djiwandono bersama dua nama lainnya ke DPR untuk menjadi Deputi Gubernur BI.

Dalam surat yang dikirim Presiden kepada DPR diusulkan tiga nama yang akan diuji kelayakan dan kepatutannya di DPR.

Ketiga nama yang dikirim adalah Thomas Djiwandono yang kini menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan, Dicky Kartikoyono orang dalam BI yang kini menjabat sebagai Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI dan Solikin M. Juhro yang sekarang menjabat sebagai Asisten Gubernur BI. Untuk memilih siapa yang nanti bakal menduduki jabatan Deputi Dubernur BI, Komisi XI DPR menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) bagi ketiga calon Deputi Gubernur BI yang diusulkan Presiden.

Dari tiga nama calon yang diusulkan, salah satu nama yang banyak diperbincangkan pengamat adalah Thomas Djiwandono yang merupakan orang dekat Presiden Prabowo sekaligus merupakan orang partai politik. Thomas Djiwandono adalah keponakan dan dekat dengan Prabowo. Thomas yang lahir di Jakarta pada 7 Mei 1972 adalah anak pertama pasangan Soedradjad Djiwandono dan Biantiningsih Miderawati.

Bianti adalah kakak kandung Prabowo Subianto. Adapun Soedradjad Djiwandono adalah mantan Gubernur BI pada era Presiden Soeharto.

Meski memiliki latar belakang pendidikan yang baik, yakni menyelesaikan pendidikan Sarjana Studi Sejarah di Haverford College, Amerika Serikat tahun 1994 dan tahun 2003, meraih gelar Master of Arts di bidang Hubungan Internasional dan Ekonomi Internasional dari Johns Hopkins University, Amerika Serikat, tetapi karena kedekatannya dengan Presiden, maka usulan Thomas menjadi Deputi Gubernur BI dinilai sebagai langkah yang riskan.

Ketika kondisi rupiah tengah mengalami pelemahan, usulan nama orang dekat Presiden Prabowo sebagai calon Deputi Bank Indonesia dikhawatirkan justru akan menambah tekanan pada rupiah. Sebagai calon pimpinan bank sentral, siapa pun Deputi Gubernur BI yang terpilih ia semestinya independen dan tidak rawan diintervensi pemerintah dalam menjalankan tugas menjaga stabilitas moneter dan stabi-litas ekonomi secara keselu-ruhan.

Berbeda dengan pemilihan jabatan di kementerian, pemilihan Deputi Gubernur BI sangatlah krusial. Ini bukan sekadar pergantian jabatan politis, karena siapa calon yang terpilih akan ikut memengaruhi penentuan arah kebijakan moneter dan stabilitas nilai tukar rupiah yang akan memengaruhi hajat hidup orang banyak.

Dalam UU No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) telah ditegaskan kembali independensi BI, tetapi juga ditambah mandatnya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, sosok yang menduduki jabatan salah satu Deputi Gubernur BI haruslah individu yang mampu menyeimbangkan dua peran tersebut: sebagai penjaga stabilitas harga (moneter) dan mitra strategis pemerintah dalam mendorong pertumbuhan, tanpa kehilangan independensinya.

Kalau berbicara idealnya, pemilihan Deputi Gubernur BI semestinya betul-betul berdasarkan meritokrasi dan memenuhi ekspektasi pasar. Siapa pun deputi yang terpilih, ia harus menjadi representasi Bank Indonesia yang independen dan tidak terkesan ia dipilih karena ada intervensi kepentingan politik. Sulit dibayangkan BI akan dapat berdiri independen bila jajaran pimpinan yang terpilih secara politis di bawah dominasi eksekutif.

Seperti di negara-negara lain, independensi bank sentral adalah harga mati. Pengalaman telah banyak membuktikan, jika jajaran pimpinan BI dipandang hanya sebagai “kasir” pemerintah yang diperintahkan mencetak uang atau membeli surat utang demi membiayai proyek-proyek untuk memenuhi janji politik eksekutif, bukan tidak mungkin kepercayaan pasar akan rontok, dan inflasi akan menjadi konsekuensi tak terhindarkan.

Sejarah mengajarkan kita bahwa bank sentral yang didikte oleh kekuasaan umumnya berisiko berujung pada krisis moneter.

Seseorang yang dipercaya menduduki jabatan pimpinan di bank sentral, poin paling krusial adalah bagaimana mereka mampu menjaga jarak yang sehat antara bank sentral dan kepentingan politik jangka pendek dari pihak eksekutif. Meskipun Presiden memiliki wewenang mutlak untuk mencalonkan siapa yang diusulkan sebagai pimpinan BI, tetapi pihak DPR harus benar-benar memastikan proses uji kelayakan (fit and proper test) berjalan objektif dan bebas dari transaksi politik.

Kriteria calon pimpinan BI, secara garis besar adalah: Pertama, memiliki kompetensi moneter yang kuat. Seorang calon Deputi Gubernur BI harus memahami seluk-beluk kebijakan moneter, pengelolaan cadangan devisa, dan dinamika pasar keuangan global. Kedua, memiliki reputasi dan kredibilitas pasar yang positif. Seorang calon Deputi Gubernur BI harus merupakan sosok yang dihormati oleh pelaku pasar keuangan, perbankan, dan investor internasional untuk menjaga kepercayaan terhadap rupiah.

Ketiga, memiliki kemandirian atau independensi yang kuat, yang tidak mungkin ditarik masuk dalam kepentingan politik pihak mana pun. Siapa pun calon Deputi Gubernur BI, ia harus memiliki rekam jejak integritas yang kuat dan tidak mudah diintervensi oleh pihak manapun.

Keempat, tantangan lainnya yang tak kalah penting adalah seorang calon Deputi Gubernur BI harus memahami dan memiliki komitmen mendukung akselerasi digitalisasi. Calon Deputi Gubernur BI harus memiliki visi tajam mengenai digitalisasi rupiah, keamanan siber, dan efisiensi sistem pembayaran digital. Digitalisasi adalah kunci inklusi keuangan dan efisiensi ekonomi, namun membawa risiko stabilitas sistem keuangan yang baru.

BI di bawah kepemimpinan baru harus menjadi regulator yang proaktif, bukan reaktif terha-dap perubahan teknologi.

Calon Deputi Gubernur BI seyogianya memahami bahwa tugasnya bukan hanya memuaskan pemerintah atau pasar, tetapi yang terpenting adalah bagaimana melindungi daya beli masyarakat melalui kestabilan harga. Perlu kita sadari bersama, bahwa pemilihan Deputi Gubernur BI adalah momentum untuk menegaskan kembali bahwa stabilitas ekonomi Indonesia dibangun di atas landasan keahlian dan kemandirian, bukan kedekatan politik.

Siapa pun yang terpilih, publik berhak menuntut komitmen penuh untuk menjaga rupiah, mengendalikan inflasi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi tanpa menjadikan bank sentral sebagai alat kekuasaan.

Jakarta: Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 20-21 Januari 2026 memutuskan untuk mempertahankan BI-Rate sebesar 4,75 persen.

Sementara untuk suku bunga Deposit Facility diputuskan sebesar 3,75 persen dan suku bunga Lending Facility sebesar 5,50 persen.

"Keputusan ini konsisten dengan fokus kebijakan saat ini pada upaya stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak meningkatnya ketidakpastian global guna mendukung pencapaian sasaran inflasi 2026-2027 dan mendorong pertumbuhan ekonomi," jelas Gubernur BI Perry Wajiyo dalam konferensi pers usai RDG BI, Rabu, 21 Januari 2026

Dia juga menjelaskan, ke depan Bank Indonesia akan terus memperkuat efektivitas transmisi pelonggaran kebijakan moneter dan kebijakan makroprudensial yang telah ditempuh selama ini.

Selain itu Bank Indonesia juga tetap mencermati ruang penurunan suku bunga BI-Rate lebih lanjut dengan prakiraan inflasi 2026-2027 yang terkendali dalam sasaran 2,5±1 persen, serta turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Kebijakan makroprudensial Bank Indonesia tetap diarahkan untuk mendorong pertumbuhan (pro-growth) termasuk dengan meningkatkan efektivitas Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) untuk mempercepat penurunan suku bunga dan meningkatkan pertumbuhan kredit/pembiayaan ke sektor riil, khususnya sektor-sektor prioritas Pemerintah.

Selanjutnya, untuk kebijakan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui perluasan akseptasi pembayaran digital, penguatan struktur industri sistem pembayaran, dan peningkatan daya tahan infrastruktur sistem pembayaran.

(ANN)