JAKARTA - Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar dalam industri artificial intelligence (AI) . Indonesia harus mampu menjadi pemain dalam global supply chain, yaitu melalui penguatan talenta, industri dan ekosistemnya, riset, dan pengembangan AI karya anak bangsa.

Wamen Komdigi Nezar Patria mengatakan, bicara industri AI, kita bicara tentang bagaimana membangun ekosistem industrinya dan bagaimana menyiapkan dan memperkuat talenta digital itu sendiri. ”Indonesia saat ini belum sepenuhnya masuk dalam rantai pasok global industri AI. Karena itu, kita harus bangun (dari sekarang),” katanya dalam forum diskusi bertajuk “Peta Jalan AI Indonesia untuk Kedaulatan Digital dan Ketahanan Nasional” yang digelar President Club, di President Lounge, Menara Batavia, Jakarta, Selasa (19/5/2026). Pemerintah Siapkan Peta Jalan AI Menuju Kedaulatan Teknologi

Nezar Patria menjadi keynote speech di depan 100-an peserta yang berasal dari dunia bisnis, akademisi, dan pemerintah. Lebih dalam, Nezar menambahkan, Indonesia memiliki cukup banyak tenaga kerja yang tumbuh sebagai bonus demografi.

Di sisi lain, Indonesia diperkirakan membutuhkan sekitar 12 juta tenaga kerja dengan kompetensi digital pada 2030. Namun, memenuhi kebutuhan 12 juta tenaga kerja tidak mungkin dipenuhi oleh pemerintah sendiri.

Dibutuhkan kolaborasi lintas sektor mulai dari perguruan tinggi, lembaga riset, hingga perusahaan- perusahaan teknologi global. Pemerintah sendiri, kata dia, telah membuka sejumlah kerja sama di bidang semikonduktor dan teknologi digital saat Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke Jepang, Amerika Serikat, dan Tiongkok beberapa waktu lalu.

“Pengembangan talenta digital sama pentingnya dengan pembangunan infrastruktur dan ekosistem. Karena itu, universitas-universitas akan menjadi bagian penting dalam pengembangan talenta digital bangsa ke depan,” jelasnya

Sebagai bagian dari upaya melahirkan talenta-talenta digital yang unggul, dalam forum tersebut dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Yayasan Pendidikan Universitas Presiden dengan BPSDM Komdigi guna memperkuat pengembangan talenta digital nasional, terutama mahasiswa-mahasiswa President University. Adapun penandatanganan dilakukan Ketua Yayasan Pendidikan Universitas Presiden Prof Budi Susilo Soepandji dengan Kepala BPSDM Komunikasi dan Digital Komdigi Bonifasius Wahyu Pudjianto.

“Saya sangat menghargai kerja sama ini. Tidak ada negara maju yang berhasil hanya dengan pemerintah saja. Tidak ada inovasi besar yang lahir tanpa ekosistem. President University sejak awal memang dibangun di tengah kawasan industri agar pendidikan tidak terpisah dari dunia nyata,” kata Founder and Chairman PT Jababeka Tbk, founder President University serta President Club, Setyono Djuandi Darmono.

Memasuki sesi diskusi panel yang dimoderatori Benardinus Boyke Rachmanda selaku Government Relations Advisor Yayasan Pendidikan Universitas Presiden, pembahasan berkembang keberbagai isu strategis terkait AI nasional. Mulai dari implementasi Peta Jalan AI Nasional, talenta digital, integrasi keamanan siber dan AI, pengembangan riset nasional, tata kelola data, hingga tantangan etika dan keamanan digital.

Diskusi menghadirkan sejumlah panelis. Mereka yakni Kepala BPSDM Komdigi Bonifasius Wahyu Pudjianto, Anggota Dewan Pengarah BRIN Prof Marsudi Wahyu Kisworo, Founder & Managing Partner Skha Consulting dan Nalar AI Sayed Musaddiq, President Director PT ASIX Indonesia Cerdas Andrie Tjioe, serta Executive Director Catalyst Policy Works Wahyudi Djafar.

Salah satu momen menarik dalam diskusi muncul ketika para peserta membahas pentingnya percepatan implementasi AI nasional melalui kolaborasi konkret. Sayed Musaddiq menilai implementasi AI di Indonesia perlu didorong lebih agresif melalui program-program konkret agar tidak tertinggal dari negara lain.

Lalu Andrie Tjioe mengusulkan adanya program pelatihan AI bagi para guru di Indonesia untuk mempercepat lahirnya talenta digital sedari dini – yang pernah dilakukan pemerintah sebelumnya. Menurutnya, pihaknya siap bekerjasama karena pihaknya telah memiliki training center untuk robotik, AI, dan drone, termasuk pengembangan pusat riset dan inovasi AI di BSD, Tangsel.

Namun, fasilitas tersebut membutuhkan dukungan pihak-pihak yang mau dilatih. “Kalau tidak ada yang dilatih, akan sulit berkembang. Kedaulatan digital bisa tercapai, tetapi mungkin akan membutuhkan waktu lebih lama,” ujarnya.

Pernyataan tersebut langsung mendapat respons dari Bonifasius Wahyu Pudjianto yang menanyakan kemungkinan penerapan skema pelatihan hybrid agar para guru dapat mengikuti pelatihan secara fisik maupun daring. Menurutnya, pendekatan hybrid akan lebih realistis dibanding harus membawa seluruh peserta ke kawasan BSD.

Usulan itu pun disambut positif Andrie Tjioe yang juga merupakan Alumni Lemhannas Program Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) Angkatan 25. Pihaknya siap menjalankan pelatihan AI secara hybrid karena sebelumnya telah memiliki pengalaman menyelenggarakan pelatihan robotic secara daring saat pandemi Covid-19. AS dan China Berlomba Bangun Pusat Data AI di Luar Angkasa

Tak lama setelah itu, tepuk tangan peserta menggema di seluruh ruangan. Momen tersebut menjadi penanda lahirnya potensi kolaborasi strategis yang muncul langsung dari forum President Club Series.

Diskusi ini memperlihatkan bagaimana sebuah forum tidak hanya menjadi ruang bertukar gagasan, tetapi juga mampu melahirkan peluang kolaborasi nyata. Sinergi antara pemerintah, akademisi, industri, dan lembaga riset dinilai menjadi kunci agar Indonesia mampu membangun ekosistem AI yang kuat, berdaya saing, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat kedaulatan digital dan ketahanan nasional di masa depan.

JAKARTA - Polisi menangkap 321 Warga Negara Asing (WNA) yang terlibat dalam operasi perjudian online bersifat lintas negara. Jaringan tersebut telah beroperasi secara sistematis dan terorganisir menargetkan warga Indonesia sebagai korban utama dengan memanfaatkan celah regulasi dan infrastruktur digital.

Operasi tersebut dinilai bukan sekadar penangkapan biasa. Ini adalah hasil dari intelijen yang matang, koordinasi lintas lembaga, dan kerja keras aparat yang berorientasi pada perlindungan rakyat. Adapun perjudian online lintas negara telah menjadi salah satu ancaman nyata bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Dana yang mengalir dari kantong rakyat Indonesia ke luar negeri melalui platform ilegal ini mencapai angka yang sangat mengkhawatirkan. Selain itu, dampak sosial berupa ketergantungan, kehancuran rumah tangga, hingga kriminalitas turunan turut dirasakan oleh masyarakat lapis bawah yang paling rentan.

Keberhasilan Polri menghentikan jaringan ini dianggap sebagai langkah konkret dalam memutus rantai kerugian yang telah berlangsung lama. "Langkah Polri ini adalah bentuk konkret dari kecerdasan Konsep Presisi yang dicanangkan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, sebuah keberpihakan yang nyata kepada rakyat, terutama bagi mereka yang selama ini menjadi korban," ujar Direktur Rumah Politik Indonesia (RPI) Fernando Emas, Jumat (15/5/2026).

Dia memberikan respons positif dan apresiasi tinggi atas kinerja Polri dalam operasi besar ini. Penangkapan 321 WNA bukan sekadar capaian statistik melainkan cerminan dari implementasi nyata sebuah konsep policing modern yang berpihak kepada rakyat.

Korban utama perjudian online adalah kalangan masyarakat menengah ke bawah yang tergiur oleh janji keuntungan instan. Mereka kehilangan tabungan, terjerat utang, dan dalam banyak kasus, kehilangan keluarga.

Tindakan Polri secara langsung memutus mekanisme eksploitasi yang menargetkan kelompok paling rentan. Fernando menuturkan langkah ini menyentuh kepentingan rakyat yang paling fundamental, perlindungan dari kejahatan yang menggerogoti dari dalam.

Dia mengatakan, penangkapan 321 WNA mengirimkan pesan yang jelas kepada jaringan kriminal internasional bahwa Indonesia bukan lagi wilayah yang mudah dieksploitasi. Keberhasilan Polri menangkap 321 WNA pelaku judi online lintas negara adalah tonggak penting dalam perjalanan Indonesia menegakkan kedaulatan digitalnya.

"Ini bukan sekadar operasi hukum biasa, ini adalah pernyataan sikap bangsa bahwa Indonesia tidak akan membiarkan rakyatnya menjadi korban kejahatan terorganisir dari luar," ucapnya.

"Momentum ini harus dijaga dan diperkuat dengan regulasi, teknologi, dan sumber daya manusia yang memadai," tambahnya.

Dia menambahkan penegakan kedaulatan digital adalah tanggung jawab bersama Polri, pemerintah, masyarakat sipil, dan seluruh elemen bangsa harus bersatu padu. "Kejahatan digital tidak mengenal batas, maka perlawanannya pun harus bersifat menyeluruh, terkoordinasi, dan tanpa henti demi masa depan Indonesia yang berdaulat dan berkeadilan," kata Fernando.

JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah resmi menyatakan bahwa delapan platform sasaran utama telah mematuhi Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas). Hal itu diungkapkan langsung oleh Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid.

Meutya mengatakan bahwa kepatuhan delapan platform itu ditutup dengan komitmen Roblox terhadap PP Tunas.

“Jadi ini Roblox hari ini menutup rangkaian delapan platform pertama yang telah kita umumkan di awal Maret,” kata Meutya dalam keterangannya, dikutip Jumat (1/5/2026).

Sebelumnya, ada delapan platform utama yang disasar Kementerian Komunikasi dan Digital dalam penegakan PP Tunas guna memberikan perlindungan digital bagi anak-anak di Indonesia. Delapan platform tersebut di antaranya adalah TikTok, Threads, YouTube, Facebook, Instagram, X, Bigo Live dan Roblox.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa langka penerapan PP Tunas tidak hanya berhenti pada delapan platform tersebut. Sebab, jika hanya platform tertentu disasar, maka masih ada kemungkinan celah ketidakpatuhan dari platform lain dan menjadi opsional anak-anak di bawah usia 16 tahun untuk membuka platform tersebut.

“Tapi kita tidak berhenti di delapan platform ini. Karena ranah digital itu kalau kita atensi atau intervensi satu dua dia akan berpindah ke lainnya. Maka dari itu atas nama keadilan aturan, maka ini akan berlaku untuk semuanya,” tegas dia.

Maka dari itu, Meutya memberikan tengat waktu kepada seluruh platform digital untuk melakukan self assasement dan diserahkan kepada Komdigi. Nantinya, Komdigi akan menilai apakah platform itu telah berkomitmen mematuhi PP Tunas atau masih perlu ada perbaikan dalam berbagai fitur mereka.

“Kami sudah memberikan waktu kita ingatkan juga dalam forum ini bahwa sampai Juni adalah waktu di mana platform melakukan self assasement. Jadi sekali lagi sampai Juni teman-teman platform punya waktu untuk melakukan self assessment kemudian Komdigi akan juga melihat apakah self assessment yang dilakukan adalah betul,” tutur Meutya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa aturan pembatasan ruang digital bagi anak di Indonesia melalui PP Tunas sedikit berbeda dengan negara-negara lainnya. Sebab, aturan itu berangkat dari faktor resiko yang kemungkinan terjadi kepada anak.

“Memang aturan di Indonesia agak berbeda dengan aturan di negara lainnya yang sudah memulai, yaitu kita berangkat dari faktor resiko atau risk based approach,” jelas dia.

Sehingga, pemerintah tidak mewajibkan semua platform untuk membatasi penggunaan akun di bawah usia 16 tahun. Menurutnya, masih ada berbagai platform lain yang memang masih aman untuk diakses atau digunakan oleh anak-anak di bawah usia 16 atau 13 tahun.

“Sehingga kita tidak pukul rata bahwa seluruh platform tidak boleh di bawah 16 atau tidak boleh di bawah 16. Kita tetap melihat ada platform-platform yang aman untuk 13 tahun ke bawah, makanya ada dua staging, 16 dan 13,” pungkasnya.

JAKARTA - Pakar Hukum Perlindungan Data Pribadi dari Universitas Bhayangkara Awaludin Marwan merespons rencana pemblokiran Wikimedia oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) jika Wikimedia masih tidak mematuhi untuk mendaftar. Hal ini adalah konsekuensi logis dari penerapan kedaulatan digital, di mana negara harus memastikan tanggungjawab pengendali data.

Awaludin menyampaikan bahwa hal ini sudah dimulai sejak November 2025 di mana bentuk kepatuhan ini sudah disampaikan sebelumnya oleh Komdigi ke Wikimedia Foundation. Menurutnya, UU No 1/2024, perubahan kedua atas UU ITE, mempertegas bahwa setiap penyelenggaraan sistem elektronik harus tunduk pada kepentingan nasional dan perlindungan masyarakat.

Pemerintah, melalui Komdigi, mengetuk Wikimedia merujuk pada PP 71/2019 (PP PSTE). “Aturan ini adalah titah bagi setiap tamu digital, Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib melakukan pendaftaran. Namun, permintaan itu seperti dilempar ke dalam sumur tak berdasar. Wikimedia meminta waktu, lalu meminta lagi—sebuah tarian penundaan yang disambut pemerintah dengan kesabaran luar biasa, hingga diskresi mencapai batas finalnya pada 20 Januari 2026,” ujar Awaludin di Jakarta Rabu (22/4/2026).

Menurutnya, relaksasi yang ditawarkan oleh Permenkominfo No 10/2021 seolah diabaikan. Aturan ini sebenarnya hadir sebagai tangan terbuka—memberikan kemudahan pendaftaran bagi PSE Lingkup Privat melalui sistem OSS, namun sekaligus membawa pedang sanksi yang tajam bagi mereka yang ingkar.

“Maka wajar ketika batas waktu 20 Januari dilewati tanpa berkas yang masuk, kesabaran birokrasi pun habis. Surat rencana pemblokiran meluncur pada 28 Januari, sebuah sinyal bahwa kedaulatan digital tidak bisa ditawar dengan alasan kebebasan akses semata. Namun, hingga 25 Februari 2026, yang terdengar hanyalah kesunyian,” jelasnya.

Awaludin berpandangan, di balik drama surat-menyurat ini, terdapat esensi yang lebih mendalam, yaitu kedaulatan Pelindungan Data Pribadi (PDP). Saat Wikimedia enggan mendaftarkan dirinya sesuai mandat Permenkominfo 10/2021, mereka seolah membangun benteng yang tak tertembus oleh yurisdiksi Indonesia.

“Padahal, pendaftaran adalah pintu masuk bagi negara untuk memastikan tanggung jawab pengendali data. Tanpa itu, platform ini menjadi entitas hantu,” pungkas Awaludin.

JAKARTA - Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) semakin memasuki ruang ekonomi, pendidikan, hingga kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Pada titik ini, negara tidak lagi berfokus pada sekadar pemanfaatan teknologi, tetapi juga memastikan bahwa arah pengembangan AI berjalan sesuai kepentingan nasional.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Nezar Patria mengatakan, pemerintah telah menyusun Peta Jalan Nasional AI beserta Pedoman Etika AI sebagai fondasi tata kelola teknologi yang aman, inklusif, dan berdaulat.

Indonesia perlu memiliki model AI yang relevan dengan karakter dan kebutuhan domestik yang dia sebut sebagai Sovereign AI yang Berdaulat. "Yang paling penting adalah satu, kita jangan menjadi budaknya AI, tapi kita harus menjadi tuannya. Yang kedua, kita jangan jadi bangsa yang hanya menonton, menjadi pasar, tapi kita harus jadi pemain," ujar Nezar, beberapa waktu lalu.

Dua dokumen strategis tersebut disusun melalui proses kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan mulai dari kementerian dan lembaga pemerintah, pelaku industri, komunitas masyarakat sipil, hingga peneliti yang bergelut langsung dalam pengembangan AI.

Pemerintah menempatkan peta jalan dan pedoman etika tersebut sebagai pelengkap kerangka hukum lain, mulai dari UU Perlindungan Data Pribadi (PDP), Permenkominfo tentang Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), hingga ketentuan hak cipta. Tujuannya memastikan seluruh pengembangan, pemanfaatan, dan distribusi teknologi berada dalam satu jalur regulasi yang konsisten.

Menurut Nezar, kedaulatan teknologi sangat penting mengingat perkembangan AI global berlangsung sangat cepat. Hanya dalam dua tahun, kemampuan generatif AI berkembang jauh lebih cepat dari prediksi.

Tak hanya itu, dalam enam bulan saja fitur-fitur baru terus bertambah dan mendorong persaingan global antarnegara dalam infrastruktur data center, GPU, dan computing power. Karena itu, Indonesia tidak boleh hanya bergantung pada model asing yang belum tentu relevan dengan konteks nasional.

Di sisi lain, kesiapan masyarakat memanfaatkan AI menjadi isu yang tak kalah krusial. Komdigi menegaskan bahwa literasi digital publik adalah fondasi untuk mencegah teknologi dipakai tanpa kesadaran.

Melalui program Digital Talent Scholarship, iCall Center, dan pengembangan AI Talent Factory, pemerintah telah menyiapkan pelatihan untuk melahirkan talenta yang tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga perancang dan pengembang AI. Program AI Talent Factory saat ini berjalan di Universitas Brawijaya dan diperluas ke Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, Universitas Indonesia, serta sejumlah kampus lainnya pada 2025.

Tak ketinggalan, literasi AI juga mulai didorong sejak pendidikan dasar dan menengah. Nezar menilai sudah waktunya kurikulum sekolah dievaluasi agar siswa memahami teknologi secara holistik.

“Anak-anak perlu diajarkan cara kerja AI, dibentuk awareness, dan dilatih berpikir kritis. Mereka hidup di masa ketika teknologi ini sangat dominan,” ucapnya.

Menurut dia, penggunaan AI tanpa kemampuan kritis dapat menghilangkan esensi belajar, terutama ketika siswa menyerahkan seluruh proses berpikir kepada mesin. Di samping potensi positif, perkembangan AI juga menghadirkan risiko besar, terutama terkait keamanan data, disinformasi, dan manipulasi visual.

Nezar mengingatkan bahwa model AI hanya bekerja jika diberi data, sehingga pengguna harus berhati-hati mengunggah foto pribadi atau dokumen sensitif. Risiko itu nyata dari data yang dilatih dalam model dapat muncul di tempat lain, termasuk wajah mirip pengguna pada foto hasil generatif buatan orang lain.

Risiko terbesar datang dari maraknya deepfake, konten palsu yang dibuat AI dengan kualitas semakin realistis. Dia menyoroti potensi kerusakan sosial ketika deepfake digunakan untuk pornografi, ujaran memecah-belah, atau manipulasi politik.

Mengatasi ancaman ini, pemerintah juga memperkuat kolaborasi dengan platform digital, kepolisian, kejaksaan, serta lembaga terkait lainnya. Komdigi mendorong platform menyediakan alat deteksi konten buatan AI dan mengadopsi standar content authentication berbasis metadata.

Langkah ini penting untuk memastikan publik dapat membedakan konten autentik dari konten manipulatif. “Kita harus menciptakan AI yang berdaulat, menguasai teknologinya, bukan hanya menjadi penonton. Ini bukan hanya untuk hari ini, tapi memastikan Indonesia punya posisi dalam percaturan teknologi global,” ujar Nezar.

Jakarta, CNBC Indonesia - Indonesia berhasil mengalahkan sejumlah negara di Asia Tenggara, termasuk Singapura dan Malaysia, dalam hal pasar digital. Sektor ini jadi yang terbesar di kawasan mencapai 229,4 juta orang atau 80% populasi.

Bukan hanya itu nilai ekonomi digital Indonesia juga diprediksi terus bertumbuh hingga 2030. Sebagai catatan, nilai ekonomi digital tahun lalu mencapai US$90 miliar.

"Nilai ekonomi digital mencapai US$ 90 miliar (Rp 1.496 triliun) untuk tahun 2024 diproyeksikan akan lompat ke US$ 366 miliar (Rp 6.086 triliun) pada 2030. Ini melampaui teman-teman negara di ASEAN seperti Thailand, Malaysia, dan Singapura," kata Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid, dalam acara FEKDI dan IFSE, Kamis (30/10/2025).

Dalam data terbaru yang dirilis Google, Temasek, dan Bain, ekonomi digital RI sudah melampaui US$ 99 miliar pada 2025 dibanding Singapura yang senilai US$ 29 miliar. Ekonomi digital Indonesia menyumbangkan sepertiga dari perekonomian digital di seluruh negara Asia Tenggara yang diproyeksikan bernilai US$ 299 miliar.

Mengutip survei APJII tahun 2025, Meutya menjelaskan penggunaan internet di Indonesia berjumlah 77% di desa dan 84% untuk masyarakat kota. Dia memberikan catatan penetrasi internet itu jadi PR kementerian yang dipimpinnya, seraya menyampaikan pula percepatan akan dilakukan di bidang infrastruktur.

"Jadi ini yang masih menjadi PR bagi kami. Tahun 2024 kita ke 2025 kita ada kenaikan sekitar 1,5%. Di tahun 2025 kita akan melakukan percepatan-percepatan di banyak hal," jelas Meutya.

Salah satu pengembangan infrastruktur digital yang dilakukan Indonesia adalah melalui satelit. Indonesia diketahui telah meluncurkan Satria I pada tahun 2023 lalu.

Satelit itu menyediakan jaringan internet untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Terdapat 27.865 titik layanan publik yang dilayani Satria I, termausk 1.631 titik di Papua.

Perusahaan PSN juga baru saja meluncurkan satelitnya, Nusantara V. Satelit itu memiliki kapasitas broadband mencapai 370 Gbps, jadi yang tertinggi di Asia Tenggara dan Australia yang memiliki kapasitas 186 Gbps.

"Pencapaian ini memperkuat kedaulatan digital dan menjadi fondasi bagi pemeratan akses, pengembangan UMKM daerah, pertumbuhan ekonomi inklusif, serta percepatan ekosistem AI dan juga inovasi nasional," ucapnya.

(dem/dem)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court (ICC) memutuskan untuk menghentikan penggunaan Microsoft Office dan beralih ke perangkat lunak alternatif asal Eropa.

Langkah ini diambil di tengah meningkatnya kekhawatiran soal ketergantungan institusi Eropa pada teknologi Amerika Serikat.

ICC bakal menggunakan openDesk, paket aplikasi perkantoran dan kolaborasi berbasis open source. Software ini disediakan oleh Center for Digital Sovereignty (ZenDiS) atas mandat Kementerian Dalam Negeri Federal Jerman.

Pihak ICC mengonfirmasi proses migrasi ini kepada The Register, meski tidak memberikan perincian tambahan soal alasan maupun nilai kerja sama tersebut.

Keputusan ICC muncul setelah memanasnya hubungan beberapa lembaga internasional dengan pemerintah AS.

Ketegangan meningkat terutama sejak pemerintahan Donald Trump memberlakukan sanksi terhadap pejabat ICC.

Sanksi itu terkait upaya ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu atas dugaan kejahatan perang di Gaza.

Situasi ini juga sempat memicu insiden. Jaksa ICC Karim Khan dilaporkan kehilangan akses ke akun email Microsoft, meski Microsoft membantah telah menangguhkan layanan.

Sementara itu, tren meninggalkan produk Microsoft sebenarnya bukan hal baru di Jerman. Kota Munich pernah beralih ke Linux dan LibreOffice meski kembali ke Windows pada 2020.

Selain itu, negara bagian Schleswig-Holstein juga mengumumkan migrasi serupa dan baru saja menyelesaikan perpindahan 40.000 akun pemerintah ke sistem open source tahun ini.

Kekhawatiran atas dominasi teknologi AS juga meningkat setelah berbagai gangguan layanan terjadi pada AWS dan Microsoft Azure, serta pengakuan Microsoft bahwa pihaknya tidak bisa menjamin kedaulatan data Eropa di bawah US Cloud Act, yang memungkinkan pemerintah AS mengakses data perusahaan Amerika di mana pun data tersebut berada.

Dalam tanggapannya, Microsoft mengatakan tetap menghargai ICC sebagai pelanggan.

"Kami menghargai hubungan kami dengan ICC sebagai pelanggan dan yakin tidak ada hal yang menghalangi kami untuk terus memberikan layanan kepada ICC di masa mendatang," kata Microsoft.

(dem/dem)
[Gambas:Video CNBC]

Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com

Bayangkan Anda membeli gembok untuk melindungi toko. Yang Anda inginkan tentu gembok yang aman dan terjangkau. Masalahnya, Anda tidak tahu cara membedakan gembok berkualitas--semuanya tampak sama. Akhirnya, Anda memilih yang termurah. Beberapa minggu kemudian, toko pun dibobol.

Situasi serupa terjadi setiap hari di dunia keamanan siber (cybersecurity)--hanya taruhannya jauh lebih besar. Di era digital ini, keamanan siber bukan lagi urusan teknis tim IT semata. Keamanan siber kini menjadi masalah ekonomi struktural yang kompleks. Namun, pasar sering gagal menciptakan perlindungan memadai, terutama bagi negara berkembang dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Kegagalan Pasar Berlapis
Dalam teori ekonomi, ada situasi di mana mekanisme pasar tidak mampu mengalokasikan sumber daya secara efisien. Keamanan siber adalah contoh sempurna kegagalan pasar berlapis. Laporan Bank Dunia Cybersecurity Economics for Emerging Markets (2023) mengungkap bahwa pasar keamanan siber merupakan contoh khas kegagalan pasar berlapis tersebut.

Pertama, masalah "pasar barang murahan" atau market for lemons. Konsep yang diperkenalkan ekonom pemenang Nobel George Akerlof (1970) ini sederhana: ketika pembeli tidak bisa membedakan kualitas produk sebelum membeli, pasar akan didominasi produk berkualitas rendah.

Di pasar keamanan siber, fenomena ini sangat nyata. UMKM serta konsumen umumnya tidak memiliki kapasitas teknis untuk mengevaluasi efektivitas solusi keamanan. Mereka hanya bisa mengandalkan harga dan klaim pemasaran.

Akibatnya, vendor dengan "solusi instan" yang mempunyai klaim bombastis tapi minim proteksi justru laris manis, sementara produk berkualitas tersisih karena terlalu mahal atau terlalu kompleks. Ini bukan soal konsumen bodoh--ini soal asimetri informasi.

Kedua, masalah eksternalitas negatif yang tidak diperhitungkan. Ketika satu perusahaan tidak berinvestasi memadai dalam keamanan, mereka tidak hanya membahayakan diri sendiri--tetapi seluruh ekosistem digital. Ambil contoh serangan ransomware NotPetya tahun 2017.

Target awalnya adalah perusahaan di Ukraina, tapi serangannya menyebar ke ratusan perusahaan global--FedEx, Merck, Maersk. Total kerugian mencapai sekitar US$10 miliar. Penelitian Crosignani, Macchiavelli, dan Silva (2023) menemukan fakta mengejutkan: kerugian konsumen dan pihak ketiga empat kali lebih besar daripada kerugian perusahaan yang diserang langsung.

Ketiga, masalah barang publik. Ekonom Paul Samuelson (1954) menjelaskan ada jenis barang yang tidak akan disediakan optimal oleh pasar karena sifatnya yang non-rival dan non-excludable. Keamanan siber memiliki karakteristik ini.

Misalnya, ketika satu bank meningkatkan keamanannya, seluruh sistem perbankan menjadi lebih aman. Tapi bank tersebut tidak bisa menagih kompensasi dari bank lain yang turut menikmati manfaatnya.

Akibatnya, setiap bank punya insentif untuk "menumpang gratis" pada investasi bank lain. Hasilnya? Investasi keamanan jauh di bawah kebutuhan. Studi Gordon dan Loeb (2002) menunjukkan bahwa bahkan dalam kondisi optimal, perusahaan hanya menginvestasikan maksimal 37% dari kerugian yang diperkirakan untuk keamanan--jauh di bawah tingkat yang diperlukan secara sosial.

Keempat, masalah konsentrasi pasar ekstrem menciptakan kekuatan pasar (market power). Lebih dari 50% belanja keamanan siber dunia berasal dari Amerika Utara--16 kali lebih besar daripada seluruh Amerika Latin dan Karibia digabung (Canalys, 2022).

Segelintir perusahaan besar seperti Palo Alto Networks, CrowdStrike, dan Cisco mendominasi pangsa pasar global. Konsentrasi ini menciptakan dua masalah: harga yang terlalu tinggi dan produk yang tidak responsif terhadap kebutuhan pasar lokal. Negara berkembang terpaksa menggunakan produk yang dirancang untuk konteks negara maju--terlalu mahal, terlalu kompleks, atau tidak relevan dengan ancaman yang mereka hadapi.

Kelima, masalah insentif yang salah arah. Di pasar yang kompetitif berbasis kecepatan, produsen perangkat lunak punya insentif kuat untuk meluncurkan produk secepat mungkin--bukan memastikan keamanannya. Keamanan dianggap "biaya tambahan", bukan nilai jual utama. Studi SecurityScorecard dan Cyentia (2023) menemukan bahwa lebih dari 90% organisasi punya hubungan bisnis dengan setidaknya satu vendor yang pernah mengalami pelanggaran keamanan.

Mengatasi Kegagalan Pasar
Menghadapi kegagalan pasar yang kompleks tersebut, diperlukan intervensi kebijakan multi-instrumen yang saling melengkapi. Solusinya bukan sekadar regulasi tambahan, melainkan transformasi fundamental bagaimana kita memandang keamanan siber--dari tanggung jawab individual menjadi tanggung jawab kolektif.

Pertama, regulasi transparansi untuk mengatasi asimetri informasi. Ekonom pemenang Nobel Joseph Stiglitz (2000) menunjukkan bahwa kewajiban pengungkapan dapat mengurangi asimetri informasi dan meningkatkan efisiensi pasar.

Uni Eropa telah menunjukkan jalan dengan General Data Protection Regulation (GDPR) yang mewajibkan pelaporan pelanggaran data dalam 72 jam dan memberikan denda hingga 4% pendapatan global perusahaan. Dampaknya nyata.

Penelitian Ashraf dan Sunder (2023) menunjukkan bahwa setelah GDPR diberlakukan, permintaan terhadap tenaga ahli keamanan siber meningkat signifikan, perusahaan mulai memprioritaskan keamanan sejak tahap desain produk, dan biaya modal ekuitas menurun karena berkurangnya ketidakpastian.

Untuk Indonesia, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) perlu memperkuat regulasi kewajiban pelaporan insiden siber. Pelaporan transparan akan menciptakan tekanan pasar yang mendorong investasi keamanan yang lebih baik.

Kedua, menetapkan tanggung jawab yang jelas. Perusahaan yang lalai harus menanggung konsekuensi penuh--tidak bisa sekadar mengalihkan biaya ke konsumen. Bank Indonesia telah memimpin dengan Peraturan BI Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko yang mengharuskan lembaga keuangan memiliki cadangan ketahanan siber.

Ini adalah langkah benar untuk menginternalisasi eksternalitas negatif. Prinsip ini perlu diperluas ke sektor kritis lainnya: telekomunikasi, energi, transportasi, dan kesehatan. Prinsip dasarnya sederhana: jika kelalaian produsen, produsenlah yang menanggung biaya, bukan konsumen.

Ketiga, pemerintah perlu menyediakan dukungan kolektif untuk UMKM. Karena keamanan siber memiliki karakteristik barang publik, bentuk dukungannya bisa beragam: voucher keamanan siber untuk UMKM yang dapat digunakan untuk membeli jasa konsultasi atau perangkat keamanan dasar; platform nasional berbagi intelijen ancaman yang dapat diakses gratis oleh semua pelaku usaha; serta pelatihan gratis dan sertifikasi keamanan dasar.

Program "UMKM Go Digital" yang sudah berjalan perlu diintegrasikan dengan komponen keamanan siber. Tidak cukup mengajari UMKM jualan online--mereka juga harus tahu cara melindungi data pelanggan dan transaksi mereka.

Keempat, penerapan standar minimum dan sertifikasi. Sertifikasi kualitas dapat mengembalikan kepercayaan pasar pada produk berkualitas tinggi serta membantu konsumen membedakan produk yang aman. Singapura telah memimpin dengan Cybersecurity Labelling Scheme untuk perangkat pintar, sementara Uni Eropa menciptakan kerangka sertifikasi pan-Eropa melalui EU Cybersecurity Act (2019).

BSSN dapat mengembangkan Sertifikasi Keamanan Siber Nasional yang bertingkat sesuai ukuran dan kompleksitas organisasi, memberikan preferensi dalam pengadaan pemerintah untuk produk dan vendor yang bersertifikat, serta mewajibkan sertifikasi minimum sektor kritis seperti perbankan, telekomunikasi, dan layanan publik digital. Dengan standar yang jelas dan terukur, pasar dapat berfungsi lebih baik karena konsumen memiliki informasi yang memadai untuk membuat keputusan.

Kelima, mendorong ekosistem lokal melalui kebijakan industri tepat. Ekonom Ha-Joon Chang (2002) menunjukkan bahwa negara-negara maju secara historis menggunakan infant industry protection untuk membangun kapasitas domestik sebelum membuka pasar. Dalam konteks keamanan siber, ini bukan tentang proteksionisme melainkan strategic industrial policy.

Keenam, koordinasi kelembagaan untuk mengatasi masalah collective action. Ekonom Mancur Olson (1965) menunjukkan bahwa dalam kelompok besar, individu memiliki insentif untuk free riding dan tidak berkontribusi pada public goods. Dalam konteks keamanan siber, ini berarti organisasi individual tidak akan sukarela berbagi informasi ancaman atau berkoordinasi--padahal koordinasi adalah kunci efektivitas pertahanan.

Ekonom Elinor Ostrom, peraih Nobel 2009, menunjukkan bahwa sumber daya bersama dapat dikelola efektif melalui institusi dengan karakteristik tertentu: batas yang jelas, monitoring, sanksi bertingkat, dan mekanisme resolusi konflik. Pemerintah perlu memfasilitasi pembentukan forum kolaborasi antar sektor, seperti Information Sharing and Analysis Center (ISAC), yang memungkinkan pertukaran informasi ancaman secara aman dan terstruktur.

Jadi, jelaslah bahwa keamanan siber bukan hanya masalah teknis. Ini adalah masalah ekonomi, sosial, dan politik sekaligus. Pasar tidak akan bisa menyelesaikannya sendiri--karena insentif individual tidak selaras dengan kebutuhan kolektif.

Seperti diingatkan Gordon dan Loeb (2002): "Keamanan siber bukan hanya barang privat--ini masalah keamanan ekonomi nasional." Untuk menjaganya, kita butuh lebih dari mekanisme pasar. Kita butuh kontrak sosial baru yang menempatkan keamanan siber sebagai hak dan tanggung jawab kolektif.

Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah kita perlu bertindak, melainkan seberapa cepat implementasi solusi-solusi tersebut. Setiap hari yang berlalu tanpa kebijakan yang memadai adalah hari di mana kita membiarkan gembok murahan melindungi aset paling berharga kita: data, privasi, dan kedaulatan digital bangsa.

Saatnya kita membangun pasar yang tidak hanya efisien, tetapi juga aman dan adil bagi semua.

(miq/miq)