Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana untuk mulai menyicil pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH) ke daerah mulai Juli 2026.

DBH ini merupakan hak daerah dari sekitar dua tahun yang lalu. Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa saat melaksanakan rapat kerja (raker) dengan Komite IV DPD, Senin (22/6/2026).

Bahkan, Purbaya turut menjanjikan terkait dengan penambahan untuk alokasi 2026.

"2023 itu nanti dicicil, yang 2026 akan ditambah mulai Juli," terangnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2026).

Purbaya tidak menampik bahwa adanya pemangkasan DBH maupun pagu anggaran TKD secara keseluruhan turut dipengaruhi oleh rencana efisiensi belanja pemerintah, di tengah kondisi global yang masih tidak menentu.

Apalagi, belanja kini terpusat untuk menopang kebutuhan subsidi dan kompensasi khususnya energi yang sudah mencapai Rp203,7 triliun sampai Mei 2026. Belum lagi, Purbaya menyebut kini rata-rata harga minyak secara tahun berjalan sudah mencapai US$100 per barel.

Namun demikian, Purbaya menyebut fiskal pemerintah masih akan memiliki ruang untuk bernapas apabila rata-rata harga minyak nantinya bisa turun ke kisaran level US$75 sampai US$80 per barel.

"Jadi pak Dirjen [Perimbangan Keuangan] sudah menghitung pembayaran secara bertahap. Misalkan APBN-nya agak terselamatkan dengan harga minyak yang turun, kan ada sisa [anggaran]. Nanti sisanya mungkin kami utamakan ke daerah. Tetapi saya mesti lapor ke Presiden. Jadi ada ruang untuk itu," jelasnya.

Usai rapat, Dirjen Perimbangan Keuangan Askolani mengatakan pihaknya bakal menyiapkan skema pembayaran cicilan untuk DBH yang menjadi hak daerah selama dua tahun ke belakang.

"Nanti mungkin ada sedikit cicilan DBH. Untuk 2 tahun [ke belakang]," jelas Askolani.

Bisnis.com, JAKARTA — Usulan untuk merevisi Undang-Undang No. 17/2003 tentang Keuangan Negara (UU Keuangan Negara) mulai bergulir. UU yang mengatur tentang batas defisit APBN itu sudah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026.

Pembahasan usulan mengenai revisi UU Keuangan Negara tampak dalam rapat dengar pendapat antara Komite IV dan Komite I DPD dengan Asosiasi Pemerintah Daerah & DPRD pada Senin (19/1/2026).

Ketua Komite IV DPD Ahmad Nawardi menegaskan bahwa revisi paket beleid keuangan negara merupakan pintu masuk strategis untuk memperkuat dialog kebijakan fiskal antara pusat dan daerah.

Menurutnya, regulasi eksisting perlu disempurnakan agar agenda pembangunan nasional dan daerah dapat satu jalan kebijakan. Oleh sebab itu, DPD mendengar masukan dari asosiasi pemerintah dan parlemen daerah.

"[Hasil rapat akan menjadi] bahan penyusunan pandangan Komite IV DPD RI dalam rangka usulan perubahan Paket Undang-Undang Keuangan Negara sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan fungsi legislasi DPD RI di bidang keuangan negara," jelas Ahmad dalam rapat.

Salah satu usulan disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Hendrik Lewerissa yang ingin agar UU Keuangan Negara lebih memberi ruang perencanaan APBN yang lebih fleksibel.

Gubernur Maluku itu menyampaikan bahwa salah satunya bentuk fleksibilitas itu seperti adanya sinkronisasi jadwal penetapan APBN dengan penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) agar tidak terjadi revisi berulang di tingkat daerah.

"Kami memohon DPD RI mengawal agar fleksibilitas fiskal masuk dalam draf perubahan Undang-Undang Keuangan Negara. Tanpa fleksibilitas, daerah hanya menjadi kasir pusat, bukan manajer bagi pembangunan yang sesungguhnya," kata Hendrik pada kesempatan yang sama.

Isu Pelebaran Baseline Defisit APBN

Adapun, sejak Rancangan UU Keuangan Negara masuk Prolegnas Prioritas 2026, sejumlah pihak mengkhawatirkan adanya perubahan ambang batas defisit APBN. Dalam UU Keuangan Negara yang berlaku saat ini, Penjelasan Pasal 12 ayat (3) membatasi defisit anggaran maksimal 3% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sudah sempat menanggapi kekhawatiran tersebut. Dia menyatakan komitmennya untuk menjaga batas defisit APBN 3% terhadap PDB.

Purbaya mengklaim pemerintah belum memiliki niat untuk mengubah aturan terkait batas defisit APBN, kendati Rancangan UU Keuangan Negara masuk dalam Prolegnas Prioritas 2026. Dia juga menyebut akan tetap patuh pada batas utang terhadap PDB.

"Anda pasti pikir saya mau melanggar [batas defisit APBN] 3%? Enggak ada. Kalau ekonominya bagus, misalnya jurus saya berhasil, harusnya sih ekonominya akan lebih bergairah dan pendapatan pajaknya lebih tinggi juga. Harusnya kita enggak perlu mengubah undang-undang untuk menaikkan defisit atau batas utang," tegasnya kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Jumat (19/9/2025).

Berdasarkan Daftar Prolegnas Prioritas 2026, Rancangan UU Keuangan Negara akan disiapkan oleh Komisi XI DPR. Beleid itu nantinya akan bersifat omnibus law alias mengubah banyak ketentuan sekaligus.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan tidak ada tarif cukai khusus untuk rokok ilegal.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu menjelaskan niat pemerintah adalah menyiapkan kawasan khusus bagi para pengusaha rokok ilegal. Para pengusaha itu nantinya harus menaati tarif cukai yang ditetapkan pemerintah.

"Pak Purbaya (Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa) itu pengin supaya yang ilegal itu tidak lagi melakukan perilaku yang ilegalnya, masuklah ke ranah yang legal. Nah, ranah yang legalnya itu kita bisa siapkan. Enggak ada tarif yang beda," kata Febrio, dikutip dari CNBC Indonesia, Kamis (6/11).

Kemenkeu membagi tarif cukai hasil tembakau (CHT) berdasarkan golongan, yakni sigaret kretek mesin (SKM), sigaret putih mesin (SPM), dan sigaret kretek putih (SKP). Setiap golongan tersebut dipungut tarif yang berbeda.

Febrio mengatakan tujuan pemerintah adalah menciptakan pasar yang lebih sehat, juga sebagai bentuk keberpihakan untuk mendorong keberlanjutan industri. Ia menyebut kawasan itu rencananya diluncurkan pada Desember 2025.

"Jadi, kalau mereka memang ada di golongan SKT, kretek tangan, ini biasanya yang paling bawah. Kita harapkan mereka bisa masuk ke kawasan industri hasil tembakau," tutur Febrio.

"Ini kita siapkan, kita fasilitasi. Artinya, kita bantu mereka untuk mereka bisa tidak lagi melakukan aktivitas ilegal, tapi menjadi legal. Nah, kemudian dia masuk ke dalam kelas," sambungnya.

Anak buah Menkeu Purbaya itu juga menegaskan tidak ada sistem kuota. Febrio menyebut semuanya tergantung permintaan dari masyarakat yang kemudian diterjemahkan industri hasil tembakau untuk membeli pita cukai.

Sebelumnya, peredaran rokok ilegal menjadi perhatian Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Ia ingin menertibkan rokok-rokok yang tak membayar cukai karena merugikan industri rokok yang sudah bertahun-tahun taat membayar cukai.

Purbaya telah memerintahkan anak buahnya untuk meningkatkan penindakan terhadap rokok ilegal. Ia juga meminta marketplace melarang penjualan rokok ilegal.

Selain itu, ia mau membatasi pergerakan produsen rokok ilegal.

"Jadi kita rapikan pasarnya, kita tutup pasar kita dari barang-barang ilegal, untuk produsen dalam negeri yang ilegal kita ajak masuk ke sistem yang lebih legal ke Kawasan Industri Hasil Tembakau atau KIHT dengan tarif tertentu, sedang kita buat dan kita galakkan, harusnya Desember jalan," kata Purbaya saat rapat kerja dengan Komite IV DPD, Jakarta, dikutip Selasa (4/11).