Bisnis.com, JAKARTA — Jemaah haji Indonesia gelombang pertama dipastikan tidak perlu mengkhawatirkan konsumsi selama berada di Madinah. Pemerintah telah menyiapkan layanan katering dengan menjaga cita rasa khas Indonesia.

Kepala Seksi Konsumsi Daerah Kerja (Daker) Madinah Beny Darmawan mengatakan terdapat 23 dapur atau katering yang telah dikontrak untuk melayani kebutuhan makan jemaah.

“Seluruhnya sudah melalui proses seleksi oleh Kemenhaj Republik Indonesia,” ujarnya dalam siaran pers, Senin (20/4) waktu setempat.

Selama sekitar sembilan hari di Madinah, jemaah akan mendapatkan konsumsi sebanyak 27 kali atau tiga kali sehari. Pola ini disesuaikan dengan kebiasaan makan masyarakat Indonesia.

Beny menjelaskan kualitas makanan menjadi perhatian utama, tidak hanya dari sisi porsi, tetapi juga menu dan cita rasa. Untuk menjaga konsistensi rasa, bumbu masakan didatangkan langsung dari Indonesia dalam bentuk pasta.

“Penggunaan bumbu pasta lebih efisien dalam distribusi dan produksi dibandingkan bahan mentah,” jelasnya.

Selain itu, setiap dapur diwajibkan memiliki tenaga juru masak dari Indonesia, yakni minimal dua koki utama dan empat asisten. Ketentuan tersebut menjadi bagian dari standar layanan konsumsi bagi jemaah.

Dari sisi kesiapan, seluruh dapur telah siap beroperasi 100%. Layanan konsumsi akan langsung diberikan saat jemaah tiba di Madinah pada Rabu (22/4).

Adapun dapur katering diwajibkan telah siap paling lambat 10 hari sebelum operasional, termasuk ketersediaan bahan baku dan tenaga kerja.

Beny menambahkan layanan konsumsi juga memperhatikan kebutuhan jemaah lanjut usia (lansia). Menu dapat disesuaikan, terutama dari sisi tekstur makanan agar lebih mudah dicerna.

“Untuk lansia, menu bisa disesuaikan, misalnya nasi dibuat lebih lunak atau menjadi bubur,” katanya.

Guna menjamin kualitas dan keamanan makanan, pengawasan dilakukan secara berlapis. Pemeriksaan mencakup bahan baku, proses memasak, hingga penyajian.

Selain itu, pengujian sampel makanan dilakukan di tiga titik, yakni kantor Daker Madinah, Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI), serta di sektor tempat jemaah menginap.

“Pengawasan terakhir dilakukan oleh petugas konsumsi di hotel sebelum makanan disajikan kepada jemaah,” ujar Beny.

Dengan skema tersebut, pemerintah memastikan layanan konsumsi bagi jemaah haji Indonesia di Madinah tetap terjaga, baik dari sisi kualitas, keamanan, maupun cita rasa.

Bisnis.com, JAKARTA — Dua emiten dan perusahaan pelat merah, PT Pos Indonesia (Persero) dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA), resmi menjalin sinergi strategis untuk memperkuat rantai pasok logistik haji tahun 2026.

Kolaborasi ini ditandai dengan pelepasan ekspor perdana bumbu pasta dan makanan siap saji (ready to eat/RTE) yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi jemaah haji asal Indonesia di Tanah Suci. Langkah ini diharapkan mampu menjaga efisiensi sekaligus memastikan ketepatan waktu distribusi produk nasional ke pasar global.

Direktur Utama Pos Indonesia, Daud Joseph, menyatakan bahwa peran perusahaan kini bertransformasi melampaui sekadar jasa pengiriman. Pos Indonesia berkomitmen mengawal seluruh rantai pasok (supply chain) agar berjalan optimal dan terintegrasi dari dalam negeri hingga ke titik tujuan di Arab Saudi.

"Kami memastikan proses distribusi berjalan terintegrasi dan tepat waktu, sehingga kebutuhan jemaah dapat terpenuhi dengan baik," ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (7/4/2026).

Senada, Direktur Niaga Garuda Indonesia, Reza Aulia Hakim, menegaskan kesiapan maskapai pembawa bendera nasional tersebut dalam mendukung distribusi kargo logistik haji. Sinergi ini merupakan bagian dari upaya GIAA untuk memaksimalkan utilisasi ruang kargo pesawat di tengah momentum musim haji yang padat.

Di sisi regulasi, Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah, Prof. Jaenal Effendi, menekankan pentingnya standar kualitas logistik. Ia memastikan bahwa seluruh produk yang dikirim telah memenuhi kriteria kehalalan, standar kesehatan, serta ketahanan produk yang ketat agar layak dikonsumsi jemaah.

Selain memberikan pelayanan bagi jemaah, kerja sama ini dinilai memiliki dampak strategis bagi penguatan ekonomi nasional. Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian, Ferry Irawan, menyebutkan bahwa kolaborasi ini membuka pintu bagi produk-produk UMKM lokal untuk menembus pasar internasional melalui ekosistem logistik haji.

"Selain meningkatkan kualitas layanan haji, sinergi ini juga berkontribusi terhadap penguatan ekonomi nasional melalui peningkatan daya saing produk nasional di kancah global," kata Ferry.

Melalui integrasi layanan antara Pos Indonesia dan Garuda Indonesia, ekosistem haji diharapkan tidak hanya menjadi momentum ibadah, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi yang lebih efisien dan transparan melalui struktur pendanaan dan tata kelola logistik yang kuat.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Haji dan Umrah melakukan efisiensi belanja konsumsi untuk jemaah haji pada tahun ini. Efisiensi dinilai sebagai upaya pelayanan tanpa rente dan korupsi.

Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menjelaskan pada tahun ini terdapat penghematan belanja konsumsi dari tahun lalu 40 riyal per hari, per jemaah menjadi 36 riyal per hari, per jamaah. Secara rinci, belanja konsumsi per jemaah untuk makan pagi sebesar 10 riyal, makan siang dan makan malam masing-masing 13 riyal.

Akan tetapi, menurutnya secara gramasi dan kualitas makanan tetap naik. Porsi nasi misalnya naik dari 150 gram menjadi 170 gram. Kemudian, lauk pauk naik dari 75 gram menjadi 80 gram.

"Harganya bisa diturunkan karena efisiensi dalam konteks penyediaannya tanpa rente, korupsi, dan cash back. Kita pastikan proses terbuka dan bersih," kata Dahnil usai Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Kementerian Haji dan Umrah dengan Komisi VIII DPR RI pada Rabu (21/1/2026).

Dahnil mengatakan dari efisiensi itu, Kementerian Haji dan Umrah bisa menghemat anggaran Rp123 miliar.

"Maksud kami justru ketika kami lakukan efisiensi harus dipastikan hasil efisiensi, itu biasanya dikembalikan ke BPKH [Badan Pengelola Keuangan Haji]," ujar Dahnil.

Dia menjelaskan pada pelaksanaan haji tahun-tahun sebelumnya, banyak dilakukan kegiatan yang tidak terkait dengan ibadah haji.

"Kami kemudian pastikan semua uang jemaah digunakan untuk kegiatan per hajian," kata Dahnil.

Tahun ini merupakan pelaksanaan ibadah haji pertama kali yang dikelola langsung oleh Kementerian Haji dan Umrah. Kementerian ini telah dibentuk pada Agustus 2025.

Menteri Haji dan Umrah Mochammad Irfan menjelaskan dalam pelaksanaan haji tahun ini, Kementerian Haji dan Umrah berorientasi pada kualitas layanan serta sinergi pemerintah pusat dan daerah.

"Kami sadari, haji adalah amanah besar, menuntut integritas kesungguhan pelayanan terbaik bagi tamu-tamu Allah," kata Irfan.