Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menetapkan status hukum para pihak yang diamankan dalam kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq.

Selain status hukum, KPK akan menjelaskan secara lengkap konstruksi perkara dan sangkaan pasal yang dilanggar para tersangka.

"Besok (Rabu, 4 Maret 2026) pada saat konferensi pers, kami pasti sampaikan secara lengkap pasalnya," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dikutip Rabu (4/3/2026).

Pasalnya tim penindakan lembaga antirasuah telah mengamankan sekitar 14 orang. Mereka terdiri dari Fadia, Sekretaris Daerah Pemkab Pekalongan, ASN, serta pihak swasta.

Mereka diamankan dalam satu hari yang sama yakni Selasa (3/3/2026). Budi menjelaskan perkara ini terkait tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa yang salah satunya di sektor outsourcing.

"Dugaan tindak pidana korupsi dalam peristiwa tertangkap tangan ini adalah berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Salah satunya terkait dengan PBJ outsourcing di lingkungan Pemkab Pekalongan. Jadi ini diduga ada di beberapa dinas," jelas Budi.

Tim lembaga antirasuah juga telah mengamankan barang bukti berupa perangkat elektronik dan sejumlah kendaraan. Namun, Budi belum dapat menjelaskan detail.

"Nanti kami akan update. Di antaranya memang BBE juga diamankan, ada kendaraan juga ada yang diamankan," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan komoditas emas jadi tren untuk digunakan sebagai alat suap-menyuap.

Hal itu disampaikan oleh Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu. Pasalnya sejumlah barang bukti yang diamankan oleh KPK di beberapa kasus berupa emas.

"Begitupun juga dengan emas, memang betul trennya seperti itu ya tentunya dengan beberapa kali kita mendapatkan barang bukti pada tertangkap tangan ini berupa emas," katanya saat konferensi pers, Kamis (5/2/2026).

Sebab, hal ini tidak lepas dari harga emas yang cenderung meningkat sehingga memiliki nilai tinggi jika dirupiahkan.

"Apalagi sekarang tren harga emas yang dalam beberapa bulan terakhir ini terus meninggi ya menanjak, gitu ya," ujar Asep.

Begitupun suap uang dalam bentuk mata uang asing karena saat dikonversikan ke rupiah nilainya lebih tinggi.

"Misalkan uang, mata uang tentunya akan dipilih mata uang-mata uang yang memiliki nilai tukar tinggi. Seperti itu, satu lembar misalkan mata uang asing itu berharga sekian puluh juta gitu ya," ucap Asep.

Salah satu kasus yang melibatkan komoditas emas adalah dugaan suap importasi barang di lingkungan Direktorat Bea dan Cukai.

Nilai sitaan mencapai Rp40,5 miliar, dengan rincian sebagai berikut:

1. Uang tunai dalam bentuk Rupiah sejumlah Rp1,89 miliar;

2. Uang tunai dalam bentuk Dollar Amerika Serikat sejumlah USD 3.900;

3. Uang tunai dalam bentuk Dollar Singapura sejumlah SGD 1,48 juta;

4. Uang tunai dalam bentuk Yen Jepang sejumlah JPY 550.000;

5. Logam mulia seberat 2,5 Kg atau setara Rp7,4 miliar;

6. Logam mulia seberat 2,8 Kg atau setara Rp8,3 miliar;

7. 1 jam tangan mewah senilai Rp138 juta.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa sejumlah oknum pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menerima "jatah" bulanan mencapai Rp7 miliar.

Hal itu disampaikan oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo dalam konferensi pers, Kamis (5/2/2026) malam. Uang tersebut diberikan oleh PT Blueray (PT BR) untuk meloloskan importasi barang agar tidak melalui proses pemeriksaan fisik oleh petugas Bea dan Cukai di jalur merah.

"Di lapangan saat melakukan peristiwa tertangkap tangan, diduga jatah bulanan itu mencapai sekitar Rp7 miliar," kata Budi.

Budi menjelaskan tim lembaga antirasuah masih mendalami jatah bulanan terhadap pihak-pihak yang diduga mengetahui aksi tersebut. Dia menuturkan tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang menerima jatah bulanan.

"Kami masih akan menelusuri peran-peran pihak lain, termasuk yang juga kemudian nanti apakah ada pihak lain yang juga diduga menerima aliran itu," jelas Budi.

Dalam perkara ini KPK telah menetapkan enam orang yakni Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai periode 2024-Januari 2026, Rizal; Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Sisprian Subiaksono;

Kepala Seksi Intelijen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Orlando Hamonangan; Pemilik PT Blueray (PT BR), John Field; Ketua Tim Dokumen Importasi PT BR, Andri; dan Manajer Operasional PT BR, Dedy Kurniawan.

Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menjelaskan Orlando memerintahkan Filar selaku pegawai Ditjen Bea dan Cukai untuk menyesuaikan parameter jalur merah dan menindaklanjutinya dengan menyusun rule set pada angka 70%. Sebab, barang yang melewati jalur merah harus diperiksa secara fisik oleh petugas.

"Kemudian data rule set tersebut dikirimkan oleh Direktorat Penindakan & Penyidikan ke Direktorat Informasi Kepabeanan & Cukai (IKC), untuk dimasukkan parameternya ke mesin targeting (alat pemindai/mesin pemeriksa barang)," jelas Asep.

Pengkondisian tersebut membuat barang-barang PT BR diduga masuk tanpa pemeriksaan fisik sehingga barang ilegal berpotensi masuk ke Indonesia.

Asep menyebutkan bahwa pengkondisian jalur merah tersebut, terjadi beberapa kali pertemuan dan penyerahan uang dari pihak PT BR kepada oknum di Ditjen Bea dan Cukai selama Desember 2025-Februari 2026 di sejumlah lokasi.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Bupati Pati, Sudewo mematok harga agar pihak tertentu dapat mengisi jabatan sekretaris desa, kepala urusan, kepala seksi.

Namun, nominal harga yang ditawarkan oleh Sudewo belum dapat disampaikan secara detail.

"Ada. Jadi memang ada jumlah tertentu yang dipatok untuk mengisi suatu jabatan di lingkup pemerintah desa," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Selasa (20/1/2026).

Dalam perkara ini, tim lembaga antirasuah mengamankan 8 orang yang diantaranya adalah Sudewo, dua camat, tiga kepala desa, dan dua calon perangkat desa, dari hasil kegiatan tertangkap tangan pada Senin (19/1/2026).

Mereka sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh penyidik guna melengkapi tempat kejadian perkara dan dugaan penerimaan untuk jabatan lainnya. KPK juga menyita uang dalam bentuk mata uang rupiah senilai miliaran.

"Dalam peristiwa ini, tim juga mengamankan sejumlah uang dalam bentuk rupiah senilai miliaran rupiah," jelasnya.

Budi menuturkan nominal uang akan disampaikan saat konferensi pers, termasuk detail konstruksi perkara.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. Dalam operasi senyap ini, KPK mengamankan 5 orang

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan tim lembaga antirasuah meminta keterangan kepada sejumlah pihak di Jakarta dan Lampung pada Selasa (9/12/2025).

Setelah memperoleh informasi yang cukup, tim kemudian melakukan kegiatan tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi di wilayah Kabupaten Lampung Tengah, pada Rabu (10/12/2025).

"Tim mengamankan sejumlah 5 orang di wilayah Lampung, untuk kemudian dibawa ke Jakarta," kata Budi dalam keterangan tertulis, Rabu (10/12/2025)

Diketahui, salah satu pihak yang telah diamankan dan tengah melakukan pemeriksaan adalah Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya.

Budi mengatakan detail konstruksi dan status dari para pihak yang diamankan akan disampaikan besok, Kamis (11/12/2025).

"Kronologi dan Konstruksi perkara secara lengkap akan kami sampaikan dalam konferensi pers, besok pada Kamis (11/12)," tandas Budi.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto mengkonfirmasi gelaran OTT oleh tim KPK yang mengamankan Bupati Lampung Tengah.

"Benar," kata Fitroh.

Selain itu, Ardito telah sampai di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (10/12/2025).

Dari pantauan Bisnis di lokasi, Ardito tiba di KPK pukul 20.15 WIB. Dia tampak mengenakan jaket bewarna hitam dan abu-abu bermotif loreng dengan balutan topi putih. Ardito juga tampak membawa koper dan menenteng tas jinjing.

Dia enggan menjawab pertanyaan wartawan terkait perkara yang menyebabkan dirinya dibawa ke kantor lembaga antirasuah. Dia hanya mengatakan sedang di rumah.

"Saya di rumah aja," katanya sembari berjalan menuju ruang pemeriksaan.

KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menetapkan status pihak yang diamankan dalam OTT.