Industri dalam negeri mulai menghadapi tekanan baru, yakni potensi krisis bahan baku plastik. Sejumlah pelaku industri petrokimia seperti Chandra Asri hingga Lotte Chemical telah mengeluhkan kelangkaan bahan baku, sementara industri makanan dan minuman mengaku biaya kemasan melonjak.

Bahkan, dampak kondisi tersebut sudah terasa hingga level pedagang kecil, yang mulai menaikkan harga produk akibat mahalnya plastik.

Di tengah kondisi ini, muncul pertanyaan apakah Indonesia benar-benar berada di ambang krisis plastik?

Pengamat Ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai, potensi kelangkaan bahan baku plastik tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan akibat gangguan berlapis dalam rantai pasok global.

"Potensi kelangkaan bahan baku plastik lahir dari gangguan berlapis pada rantai pasok petrokimia global. Konflik di Timur Tengah menaikkan risiko pasokan energi, mengganggu pelayaran di jalur vital seperti Selat Hormuz, dan mendorong harga feedstock seperti nafta serta propana," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (14/4).

Ia menjelaskan, kenaikan harga feedstock langsung merambat ke produk turunan seperti etilena dan propilena, hingga akhirnya menekan harga resin plastik.

[Gambas:Youtube]

"Rantai harga ini menunjukkan bahwa masalah yang muncul bukan isu lokal, melainkan gangguan struktural dari hulu energi sampai hilir manufaktur," jelasnya.

Menurut Syafruddin, ancaman krisis plastik di Indonesia mulai terasa dan perlu dipandang sebagai risiko ekonomi yang serius, meski belum sampai pada tahap kelangkaan total.

"Ancaman krisis plastik di Indonesia sudah nyata dan perlu dibaca sebagai risiko ekonomi yang serius. Risiko itu belum berbentuk kelumpuhan total pasokan, tetapi tekanannya sudah terlihat pada kenaikan biaya bahan baku, ketidakpastian pengiriman, dan menyempitnya margin industri," katanya.

Ia menambahkan, ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan baku membuat tekanan global cepat merembet ke dalam negeri.

"Dalam situasi seperti ini, krisis tidak selalu datang dalam bentuk barang hilang dari pasar. Krisis justru sering muncul lebih dulu dalam bentuk pasokan yang tersendat, pembelian yang tertunda, dan harga yang makin sulit dijangkau oleh industri pengolahan," ujarnya.

Pandangan serupa disampaikan Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet. Ia menilai kondisi saat ini sudah masuk tahap peringatan dini (early warning), meski belum menjadi krisis penuh.

"Kalau ditanya seberapa nyata ancamannya, menurut saya ini sudah masuk tahap early warning, belum krisis penuh, tapi arahnya ke sana kalau tidak diantisipasi," ujarnya.

Ia menyoroti kombinasi tekanan global dan domestik sebagai pemicu utama. Di mana, dari sisi global konflik geopolitik di Timur Tengah mengganggu pasokan energi dan turunannya seperti nafta, yang merupakan bahan utama petrokimia.

"Ini membuat pasokan terganggu sekaligus harga melonjak," jelasnya.

Adapun dari sisi domestik, tekanan nilai tukar turut memperparah kondisi karena meningkatkan biaya impor bahan baku. Ia menilai, krisis bahan baku plastik memiliki dampak luas karena plastik merupakan input penting di hampir seluruh sektor.

"Jadi yang terjadi bukan hanya kelangkaan fisik, tapi juga tekanan harga yang berlapis," imbuhnya.

Syafruddin menjelaskan, industri besar seperti makanan dan minuman, farmasi, hingga otomotif akan menghadapi lonjakan biaya produksi.

"Dampaknya akan menjalar cepat dari pabrik besar sampai meja makan rumah tangga," ujarnya.

Menurutnya, kenaikan harga resin akan langsung memengaruhi harga kemasan seperti botol, gelas plastik, hingga pembungkus makanan.

"Kenaikan itu lalu masuk ke harga air minum kemasan, minyak goreng, produk rumah tangga, makanan olahan, hingga kebutuhan harian lain," katanya.

Di sisi lain, UMKM menjadi kelompok paling rentan dalam menghadapi tekanan ini.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti menilai lonjakan harga plastik bahkan bisa mencapai 50 hingga 100 persen.

"Kenaikan harga plastik hingga 50-100 persen akibat gangguan pasokan global (konflik Timur Tengah) sangat menekan UMKM, khususnya sektor kuliner yang bergantung pada kemasan," ujarnya.

Ia merinci dampak yang dirasakan pelaku usaha kecil, mulai dari kenaikan biaya operasional hingga penurunan daya saing.

"UMKM harus mengeluarkan modal lebih besar, bahkan beberapa pedagang melaporkan harga bahan baku plastik naik dua kali lipat," jelasnya.

Kondisi ini memaksa pelaku usaha mengambil keputusan sulit antara menaikkan harga atau menekan margin keuntungan. Alhasil, kondisi tersebut berpotensi menekan daya beli konsumen.

Tak sampai di situ, tekanan saat ini juga berpotensi memicu inflasi yang lebih luas. Hal itu berpotensi melemahkan kinerja sektor riil lantaran ketidakpastian yang meningkat.

Para ekonom sepakat pemerintah perlu bertindak cepat untuk mencegah tekanan ini berkembang menjadi krisis yang lebih dalam.

Syafruddin menilai langkah awal yang harus dilakukan adalah memastikan pasokan tetap aman dan stabil.

"Pemerintah harus bertindak cepat dengan strategi yang fokus pada pengamanan pasokan, stabilisasi biaya, dan penguatan kapasitas domestik," ujarnya.

Ia menekankan pentingnya diversifikasi sumber impor serta percepatan penguatan industri petrokimia dalam negeri.

Sementara itu, Yusuf Rendy menilai respons pemerintah perlu dilakukan dalam dua horizon waktu, yakni jangka pendek dan jangka panjang.

"Dalam jangka pendek, fokusnya adalah menjaga pasokan dan meredam lonjakan biaya," ujarnya.

Ia menyarankan langkah seperti relaksasi impor bahan baku, pembukaan sumber alternatif, serta insentif bagi industri terdampak.

"Untuk jangka menengah dan panjang, ini harus menjadi momentum untuk memperkuat struktur industri dalam negeri," katanya.

Di sisi lain, Esther menilai tanpa langkah cepat, dampak krisis plastik bisa meluas ke pertumbuhan ekonomi nasional.

"Akibatnya pertumbuhan ekonomi berpotensi menurun," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mulai menyiapkan strategi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan impor bahan baku plastik berbasis nafta dengan mendorong substitusi melalui pemanfaatan rumput laut.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan langkah tersebut merupakan respons atas terganggunya rantai pasok global akibat konflik geopolitik yang memengaruhi distribusi bahan baku plastik dari Timur Tengah.

“Bahan baku dari plastik itu kan, biji plastik itu kan nafta. Nah itu memang supply pasokannya sebagian besar didapat dari negara-negara Timur Tengah. Dengan adanya konflik ini tentunya terhambat, akhirnya makanya [plastik] naiknya signifikan,” kata Maman saat ditemui di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta, Kamis (9/4/2026).

Maman menilai gangguan rantai pasok global saat ini justru membuka peluang baru bagi pelaku usaha, khususnya UMKM di daerah penghasil rumput laut.

Menurutnya, pemerintah ke depan akan mendorong pengurangan penggunaan plastik sekaligus mengarahkan peralihan ke bahan yang lebih ramah lingkungan. Salah satu opsi yang tengah dijajaki adalah pengembangan plastik berbahan baku rumput laut.

Saat ini, pemerintah tengah melakukan pembahasan dan penjajakan terkait pengembangan bahan baku tersebut bersama Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Maman menilai, apabila kebijakan diarahkan untuk mendukung substitusi bahan baku dari nafta ke rumput laut, maka biaya produksi berpotensi menjadi lebih efisien.

Dia juga menyebut sudah ada sejumlah usaha kecil dan menengah (UKM) yang memproduksi plastik berbasis rumput laut, meskipun skalanya masih terbatas. Karena itu, pemerintah akan mendorong peningkatan kapasitas produksi agar industri tersebut dapat berkembang lebih luas.

“Ini peluang sebetulnya, di satu sisi ada sebuah permasalahan, tapi di sisi lain ada sebuah peluang usaha yang memang bisa dioptimalisasi oleh teman-teman UMKM di Indonesia,” ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Produsen Plastik Hilir Indonesia (Aphindo) Henry Chevalier mengatakan kemampuan industri petrokimia dalam negeri baru mampu memenuhi sekitar 50%–60% kebutuhan bahan baku. Artinya, sekitar 40%–50% sisanya masih bergantung pada impor, terutama dari Timur Tengah dan sebagian dari China.

Henry menjelaskan potensi penutupan Selat Hormuz membuat pelaku usaha tidak berani melakukan kontrak dengan pelanggan karena kelangkaan pasokan menjadi persoalan utama, meskipun perusahaan masih memiliki kemampuan finansial.

Menurutnya, kondisi tersebut juga diperparah oleh force majeure dari industri hulu akibat konflik di Timur Tengah, yang menyebabkan pasokan kerap dipangkas hingga 50% meskipun kontrak telah disepakati sebelumnya.

Di sisi lain, Henry menyebut impor bahan baku plastik kini ikut terganggu karena perusahaan asuransi enggan menanggung pengiriman melalui Selat Hormuz, sehingga pelayaran juga menahan risiko.

Sementara itu, negara pemasok di Asia seperti China, Thailand, dan Vietnam disebut lebih memprioritaskan kebutuhan domestik dan membatasi ekspor. Akibatnya, selain terjadi kelangkaan pasokan, harga bahan baku plastik juga melonjak hingga 40%–50%.

Tekanan tersebut pada akhirnya turut memengaruhi keberlangsungan produksi dan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan tenaga kerja. Bahkan, sejumlah pelaku industri mulai menunjukkan indikasi pengurangan pekerja, meskipun masih dalam tahap awal.

“Ada beberapa yang mungkin mereka sudah mengarah ke sana [PHK]. Tapi, karena mereka masih punya modal, kita coba survive dulu ya. Tapi, arah ke sana [PHK] itu sudah ada beberapa industri kita yang sudah mengarah ke sana. Industri plastik hilirnya, yang kita sebagai pengguna bahan baku plastik,” paparnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Gangguan pasokan bahan baku plastik memicu lonjakan biaya produksi dan harga jual di pasar. Fenomena tersebut berpotensi menekan industri sekaligus daya beli masyarakat.

Ekonom CORE Yusuf Rendy Manilet menjelaskan bahwa ketergantungan Indonesia terhadap pasokan nafta dari Timur Tengah mencapai sekitar 70%. Kondisi ini membuat industri domestik rentan terhadap gejolak global.

Kenaikan harga bahan baku kemasan memberi tekanan langsung pada margin produsen. Dalam tahap awal, pelaku industri cenderung menyerap kenaikan biaya untuk menjaga permintaan.

“Dalam fase awal, biasanya pelaku industri mencoba menyerap kenaikan ini agar tidak langsung memukul permintaan. Namun, kalau tekanan berlanjut, penyesuaian harga menjadi tidak terhindarkan,” kata Yusuf kepadaBisnis, Selasa (7/4/2026)

Yusuf menilai kondisi ini mencerminkancost-push inflation. Plastik kini menjadi komponen strategis yang perannya mendekati energi dalam struktur biaya industri.

Gangguan produksi akibat kelangkaan bahan baku juga berisiko menekan output industri. Tekanan ganda berupa inflasi dan penurunan produksi dinilai akan membebani pelaku usaha, terutama UMKM.

Untuk meredam dampak, dia mendorong diversifikasi sumber bahan baku serta intervensi fiskal pemerintah. Selain itu, penguatan industri petrokimia nasional dinilai menjadi langkah strategis jangka panjang.

“Momentum ini seharusnya dimanfaatkan untuk mempercepat penguatan industri petrokimia nasional,” pungkas Yusuf.

Harga Plastik Melonjak

Asosiasi Produsen Plastik Hilir Indonesia (Aphindo) menyampaikan lonjakan harga bahan baku plastik imbas penutupan Selat Hormuz sudah merembet dampaknya ke tingkat konsumen dengan kenaikan harga plastik kresek hingga 50%.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Plastik Hilir Indonesia (Aphindo) Henry Chevalier mengatakan kondisi ini berpotensi memicu inflasi yang lebih luas, di tengah daya beli masyarakat yang sudah melemah. Kenaikan biaya bahan baku plastik ini secara otomatis mengerek biaya produksi industri hilir, yang kemudian diteruskan ke harga produk akhir seperti kemasan makanan dan minuman (mamin), hingga produk farmasi.

“Kantong-kantong kresek saja yang tadinya harga berapa, sekarang sudah naik hampir 50% harganya,” kata Henry saat dihubungi Bisnis, Rabu (8/4/2026).

Henry menjelaskan penutupan Selat Hormuz telah memicu gangguan serius pada rantai pasok bahan baku plastik. Kondisi ini membuat pelaku usaha tidak berani melakukan kontrak dengan pelanggan karena risiko kelangkaan pasokan, meskipun secara finansial mereka masih mampu.

Di sisi lain, upaya impor bahan baku plastik juga terganggu. Bahkan, dia menuturkan perusahaan asuransi disebut enggan menanggung pengiriman yang melintasi Selat Hormuz, sehingga pelayaran turut menahan risiko. Akibatnya, arus pasokan semakin terhambat.