Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah mulai menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) kepada masyarakat yang memenuhi syarat pada Juni 2026. Program bantuan ini diberikan sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat di tengah meningkatnya kebutuhan pokok dan berbagai tekanan ekonomi yang masih dirasakan sebagian warga.

Meski sebelumnya pencairan bantuan telah berlangsung di berbagai daerah, masih banyak masyarakat yang mengaku belum menerima bantuan. Salah satu penyebab yang kerap ditemukan adalah status penerima yang belum masuk dalam kelompok prioritas berdasarkan kategori desil kesejahteraan.

Kategori desil menjadi salah satu acuan utama pemerintah dalam menentukan penerima berbagai program bantuan sosial. Karena itu, masyarakat yang belum memperoleh BLT Kesra disarankan untuk terlebih dahulu mengecek status desil dan data kesejahteraannya.

Prioritas Penerima BLT Kesra 2026

Secara umum, penerima BLT Kesra harus memenuhi sejumlah persyaratan yang telah ditetapkan pemerintah, antara lain:

1. Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki e-KTP.
2. Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
3. Masuk kategori keluarga miskin atau rentan miskin.
4. Bukan ASN, TNI, Polri, maupun pegawai BUMN/BUMD.
5. Tidak menerima bantuan sosial sejenis pada periode yang sama.

Selain persyaratan tersebut, pemerintah juga menggunakan sistem desil untuk memetakan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Apa Itu Kategori Desil?

Kategori desil merupakan pengelompokan masyarakat berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi rumah tangga.Berikut pembagian kategori desil yang digunakan pemerintah:

1. Desil 1: Kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi paling rendah.
2. Desil 2–4: Kelompok rentan miskin dan berpenghasilan rendah.
3. Desil 5–10: Kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik.

Penentuan kategori ini dilakukan berdasarkan berbagai indikator, seperti:

1. Jenis pekerjaan anggota keluarga.
2. Tingkat pendidikan.
3. Kondisi tempat tinggal.
4. Penggunaan listrik.
5. Kepemilikan aset.
6. Kondisi sosial ekonomi rumah tangga lainnya.

Untuk berbagai program bantuan sosial, termasuk BLT Kesra, PKH, dan BPNT, prioritas penerima umumnya berasal dari kelompok desil 1 hingga desil 4 atau sekitar 40 persen masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah.

Cara Cek Status Desil dan Penerima Bansos

Bagi masyarakat yang belum menerima bantuan, pengecekan dapat dilakukan secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos milik Kementerian Sosial.

Berikut langkah-langkahnya:

1. Unduh aplikasi Cek Bansos melalui Play Store atau App Store.
2. Buat akun menggunakan NIK, nomor KK, dan data kependudukan yang sesuai.
3. Login ke aplikasi setelah akun berhasil diverifikasi.
4. Pilih menu pencarian data penerima bantuan sosial.
5. Masukkan data wilayah sesuai domisili.
6. Sistem akan menampilkan status kepesertaan bansos yang terdaftar.

Selain melakukan pengecekan, masyarakat juga dapat memanfaatkan fitur Usul dan Sanggah apabila merasa layak menerima bantuan namun belum masuk dalam daftar penerima.

Belum Terdaftar? Ini yang Harus Dilakukan

Jika hasil pengecekan menunjukkan bahwa nama Anda belum tercantum sebagai penerima bantuan sosial, segera lakukan pembaruan data melalui pemerintah desa, kelurahan, atau Dinas Sosial setempat.

Pastikan seluruh data kependudukan dan kondisi ekonomi keluarga telah sesuai dengan keadaan sebenarnya. Sebab, data tersebut menjadi dasar pemerintah dalam menentukan kategori desil sekaligus menetapkan penerima berbagai program bantuan sosial.

Dengan mengecek status desil dan memastikan data telah terdaftar dengan benar, masyarakat dapat mengetahui alasan belum menerima BLT Kesra Juni 2026 serta berpeluang masuk dalam daftar penerima bantuan pada penyaluran berikutnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah kembali menyalurkan berbagai program bantuan sosial (bansos) pada tahun 2026 untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memenuhi kebutuhan dasar. Namun, masih banyak warga yang mengaku belum pernah menerima bantuan meski merasa memenuhi syarat sebagai keluarga kurang mampu.

Salah satu penyebabnya bisa jadi karena masyarakat belum mengetahui kategori desil yang menjadi dasar penentuan penerima bantuan sosial. Saat ini, pemerintah menggunakan data sosial ekonomi masyarakat yang dikelompokkan ke dalam beberapa kategori desil untuk menentukan siapa yang berhak menerima bantuan.

Pembagian Kategori Desil

Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi sosial ekonomi rumah tangga. Data ini digunakan pemerintah untuk memastikan bantuan diberikan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan.

Berikut pembagian kategori desil yang digunakan pemerintah:

1. Desil 1: Kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi paling rendah.
2. Desil 2–4: Kelompok rentan miskin dan berpenghasilan rendah.
3. Desil 5–10: Kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik.

Penentuan kategori desil dilakukan berdasarkan berbagai indikator, antara lain jenis pekerjaan anggota keluarga, tingkat pendidikan, kondisi tempat tinggal, penggunaan listrik, kepemilikan aset, hingga kondisi sosial ekonomi rumah tangga secara keseluruhan.

Untuk program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), hingga bantuan tunai lainnya, prioritas penerima umumnya berasal dari kelompok desil 1 hingga desil 4 atau sekitar 40 persen masyarakat dengan kondisi ekonomi terbawah.

Syarat Utama Menjadi Penerima Bansos

Selain masuk dalam kelompok desil prioritas, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi calon penerima bantuan sosial, yaitu:

1. Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki e-KTP.
2. Masuk kategori keluarga miskin atau rentan miskin.
3. Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
4. Bukan ASN, TNI, Polri, maupun pegawai BUMN/BUMD.
5. Tidak menerima bantuan sosial lain yang bersifat serupa dalam periode yang sama.

Karena itu, masyarakat yang belum pernah menerima bansos disarankan untuk terlebih dahulu memastikan status desil dan data kependudukannya telah tercatat dengan benar dalam sistem pemerintah.

Cara Cek Kategori Desil dan Status Bansos

Pengecekan dapat dilakukan melalui aplikasi resmi Cek Bansos milik Kementerian Sosial maupun melalui situs resmi pemerintah.

Langkah-langkahnya cukup mudah:

1. Unduh aplikasi Cek Bansos melalui Google Play Store atau App Store.
2. Buat akun menggunakan data NIK, nomor KK, dan identitas sesuai KTP.
3. Login ke aplikasi setelah proses verifikasi selesai.
4. Pilih menu pencarian data penerima bantuan sosial.
5. Masukkan data wilayah dan identitas yang diminta.
6. Sistem akan menampilkan status penerima bantuan sekaligus informasi terkait data kesejahteraan yang terdaftar.

Apabila data belum sesuai atau masyarakat merasa layak menerima bantuan namun belum terdaftar, pengguna juga dapat memanfaatkan fitur Usul dan Sanggah untuk mengajukan perbaikan data kepada pemerintah.

Apa yang Harus Dilakukan Jika Belum Terdaftar?

Jika hasil pengecekan menunjukkan bahwa nama Anda belum masuk dalam data penerima bantuan, segera lakukan pembaruan data melalui pemerintah desa, kelurahan, atau Dinas Sosial setempat.

Pastikan seluruh informasi kependudukan, kondisi ekonomi keluarga, pekerjaan, serta alamat tempat tinggal sudah sesuai dengan kondisi sebenarnya. Data yang akurat akan memudahkan proses verifikasi dan meningkatkan peluang masuk dalam kelompok penerima bantuan sosial pada periode berikutnya.

Dengan memahami kategori desil dan memastikan data telah terdaftar dalam DTKS, masyarakat dapat mengetahui alasan belum menerima bansos sekaligus mengambil langkah yang tepat untuk memperoleh bantuan yang memang menjadi haknya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Sosial memastikan kuota penerima bantuan sosial (bansos) reguler tetap menyasar sekitar 18 juta lebih Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh Indonesia. Meski terjadi perubahan daftar penerima, alokasi nasional tidak mengalami pengurangan.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menegaskan bahwa dinamika data penerima merupakan hal yang wajar karena kondisi sosial ekonomi masyarakat terus berubah dari waktu ke waktu.

"Sekarang sudah proses penyaluran. Nah, nanti pada bulan April dievaluasi. Ada perubahan daftar, karena dinamis dan terus diperbaharui. Ya. Alokasinya tetap sekitar 18 juta KPM. Jadi kalau ada yang keluar, berarti ada yang masuk sesuai alokasi yang ada,” kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf saat ditemui di Jakarta, Rabu.

Perubahan daftar penerima bansos terjadi karena berbagai faktor, seperti kelahiran, kematian, perpindahan domisili, perubahan status pernikahan, hingga kondisi ekonomi yang membaik atau memburuk. Artinya, seseorang yang menerima bansos di satu periode belum tentu tetap menerima di periode berikutnya.

"Jadi artinya perlu saya sampaikan, dengan data yang dinamis dan terus diperbarui itu, bisa jadi di triwulan pertama dapat bansos, di triwulan kedua nggak dapat bansos, ketiga nggak dapat bansos mungkin keempat dapat bansos lagi. Jadi saya sekali lagi ingin mengulang bahwa data itu sangat dinamis; tiap hari ada yang meninggal, ada yang lahir, tiap hari ada yang pindah tempat, ada yang menikah, ada yang naik kelas dan tiap hari ada yang turun kelas," kata dia menegaskan.

Meski dinamis, proses perubahan tersebut tidak dilakukan secara sembarangan. Seluruh pembaruan data melewati verifikasi dan validasi ketat oleh petugas Badan Pusat Statistik di berbagai daerah.

Penyaluran PKH dan BPNT Dimulai Februari

Kemensos sebelumnya memastikan penyaluran bansos tahap pertama sudah dimulai sejak Februari. Program yang disalurkan antara lain:

• Program Keluarga Harapan (PKH)
• Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
• Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam skema PKH

Untuk BPNT tahun 2026, setiap KPM menerima Rp200.000 per bulan yang dicairkan per triwulan. Artinya, dalam satu tahap (Januari–Maret), total bantuan yang diterima mencapai Rp600.000.

Sementara itu, nominal bantuan PKH berbeda-beda tergantung kategori penerima, seperti ibu hamil, anak usia dini, anak sekolah, lanjut usia di atas 60 tahun, dan penyandang disabilitas. Besarannya berkisar antara Rp225.000 hingga Rp750.000.

Penyaluran bansos tetap dilakukan melalui dua jalur, yakni bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) serta PT Pos Indonesia.

Sistem Desil Jadi Acuan Penyaluran

Dalam menentukan penerima bansos, Kemensos menggunakan sistem desil yang bersumber dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Sistem ini mengelompokkan rumah tangga berdasarkan tingkat kesejahteraan.

Mengacu pada informasi yang disampaikan melalui akun Instagram resmi Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, penentuan desil mempertimbangkan sejumlah variabel, seperti:

• Kepemilikan aset
• Kondisi tempat tinggal
• Tingkat pendidikan
• Jenis pekerjaan anggota keluarga
• Jumlah tanggungan dalam satu rumah tangga

Masyarakat yang masuk dalam Desil 1 hingga Desil 4 dikategorikan sebagai kelompok dengan tingkat kesejahteraan lebih rendah dan menjadi prioritas penerima bantuan sosial.

Namun, tidak sedikit warga yang merasa data desil mereka belum mencerminkan kondisi ekonomi terkini. Untuk itu, Kemensos membuka akses pengecekan sekaligus pengajuan pembaruan data secara mandiri.

Cara Cek Desil dan Status Bansos Kemensos

Pengecekan desil maupun status kepesertaan bansos kini bisa dilakukan dengan beberapa cara berikut:

1. Melalui Aplikasi Cek Bansos

Masyarakat dapat mengunduh aplikasi Cek Bansos melalui Play Store atau App Store. Setelah aplikasi terpasang, pengguna harus login menggunakan akun terdaftar. Jika belum memiliki akun, pendaftaran dapat dilakukan dengan mengisi data diri seperti NIK, nomor Kartu Keluarga (KK), mengunggah foto KTP, serta swafoto untuk proses verifikasi.

Setelah akun aktif, informasi desil dapat dilihat pada menu Profil. Sementara itu, menu “Cek Bansos” digunakan untuk mengetahui status kepesertaan bantuan sosial. Melalui aplikasi ini, pengguna juga bisa mengecek NIK pada DTSEN secara langsung dari ponsel.

2. Melalui Website Resmi

Pengecekan juga dapat dilakukan lewat laman resmi cekbansos.kemensos.go.id. Caranya, cukup masukkan wilayah sesuai e-KTP serta nama lengkap untuk mengetahui status penerima bansos.

3. Datang ke Kantor Kelurahan atau Desa

Bagi masyarakat yang mengalami kendala akses digital, pengecekan dapat dilakukan secara langsung di kantor kelurahan atau desa setempat. Petugas akan membantu mengecek status desil dan kepesertaan bansos berdasarkan data yang tercatat.

Cara Memperbarui Desil Jika Tidak Sesuai

1. Masuk ke aplikasi Cek Bansos menggunakan akun yang sudah terdaftar.
2. Pilih menu “Usulkan Pembaruan” pada halaman utama akun.
3. Lengkapi seluruh data dan pertanyaan yang tersedia sesuai kondisi sebenarnya.
4. Kirim pengajuan, lalu tunggu proses verifikasi dari dinas sosial setempat.
5. Petugas akan melakukan survei lapangan ke alamat yang terdaftar untuk memastikan kelayakan data.
6. Hasil survei diproses untuk pemeringkatan ulang, dan perubahan desil biasanya ditetapkan paling lama dalam waktu tiga bulan.

Pembaruan desil menjadi langkah penting agar bantuan sosial tepat sasaran dan diberikan kepada keluarga yang benar-benar membutuhkan. Karena data bersifat dinamis dan dievaluasi secara berkala, masyarakat diimbau memastikan informasi yang diinput akurat dan sesuai kondisi terbaru. Dengan begitu, peluang mendapatkan hak bantuan sosial dapat diproses secara adil dan transparan.