Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menyebut dirinya tahu adanya pihak yang membayar aksi-aksi demonstrasi. Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman pun meyakini bahwa informasi tersebut akurat.

Hal tersebut disampaikan Dudung dalam konferensi pers di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta pada Jumat (26/6/2026).

"Ya memang kan yang tahu kan Bapak Presiden. Saya yakin Bapak Presiden juga dapat informasi-informasi akurat," kata Dudung.

Dia pun mengatakan bahwa seiring dengan adanya informasi yang diterima Presiden Prabowo itu, terdapat langkah-langkah yang akan dilakukan.

"Tentunya ada langkah-langkah hal yang akan dilakukan oleh Bapak Presiden. Tanggapan saya, menurut saya informasi itu bisa benar adanya. Tinggal kita memastikan langkah-langkah berikutnya secara hukum," tutur Dudung.

Dudung berharap berbagai pihak mestinya membangun bangsa dengan pemikiran secara komprehensif. Dia pun berharap bahwa berbagai upaya yang dilakukan pemerintah tidak dilihat dengan kacamata yang salah.

"Seperti MBG [program Makan Bergizi Gratis] ya, MBG itu ya dari sisi negatifnya jangan kita lihat dari hal yang kecil saja yang kurang. Tetapi banyak hal yang berdampak yang luar biasa," ujarnya.

Dudung mengatakan bahwa banyak manfaat yang dapat dirasakan dari program MBG. Menurutnya, 90% penerima manfaat MBG merasakan dampak positif. Tak hanya itu, dia juga mengatakan dampak positif dirasakan UMKM.

KSP pun mengatakan bahwa niat baik dari berbagai program pemerintah tidak serta-merta untuk popularitas. Akan tetapi, niat baik itu bertujuan mensejahterakan rakyat sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo memang telah menyebut dirinya tahu dalang di balik aksi demonstrasi. Menurut Prabowo, pihak tersebut membayar aksi-aksi demo.

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan arahan di Puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan XVII pada Rabu (24/6/2026) di Gorontalo.

"Hati-hati loh, siapa yang bayar-bayar demo itu saya tahu," kata Prabowo.

Prabowo mengatakan bahwa kelompok masyarakat yang berdemonstrasi belakangan ini tidak mengerti akan tuntutan yang dilayangkan. Sehingga menurutnya, aksi tersebut telah dibayar.

"Ditanya anak-anak demo, tidak mengerti mau demo apa. 'Ya kami dibayar dua ratus ribu'. Tapi saya tidak mengerti," tutur Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) melakukan pendalaman dan konsultasi ilmiah terkait dampak paparan asam nitrat (HNO3) terhadap warga terkait insiden keluarnya asap oranye di kawasan pabrik PT Vopak Terminal Merak, Cilegon, Banten.

Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq mengatakan kajian tersebut penting untuk memastikan dampak kesehatan masyarakat ditangani secara komprehensif dan adil.

“HNO3 ketika terurai menjadi nitrat bersifat sangat korosif. Ini akan kami dalami, sejauh mana pengaruhnya terhadap manusia yang terpapar,” kata Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq di Cilegon, Rabu (4/2/2026), dikutip dari Antara.

Ia menegaskan paparan asam nitrat terhadap 56 warga tidak boleh dilepaskan dari tanggung jawab pelaku usaha dan akan menjadi bagian dari tuntutan pemerintah.

“Ini tidak boleh lepas dari tanggung jawab dan akan menjadi salah satu tuntutan yang kami ajukan,” ujar Menteri LH.

Hanif menyebut KLH akan melakukan asesmen lanjutan apabila penanganan yang berjalan dinilai belum cukup memberikan keadilan bagi masyarakat sekitar.

“Kami akan melakukan asesmen apabila kasus ini dirasa belum cukup memberikan keadilan bagi masyarakat,” kata Hanif.

Pendalaman dilakukan melalui kajian teknis dan konsultasi ahli, termasuk penghitungan dampak lingkungan berdasarkan durasi dan luasan paparan.

“Kami akan menghitung dengan cermat, terutama dampak lingkungan yang ditimbulkan, karena durasi dan luasannya sudah jelas,” ujar Menteri LH itu.

KLH sendiri berencana menempuh langkah hukum atas dugaan kelalaian PT Vopak Terminal Merak.

Hanif menegaskan paparan gas terhadap 56 warga sekitar lokasi telah memenuhi unsur Pasal 99 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

"Saya rasa itu menjadi alat bukti yang cukup untuk mengarah ke Pasal 99 ayat 2 Undang-Undang 32 Tahun 2009," katanya.

Selain proses pidana, KLH juga akan menjalankan mandat Pasal 87 Undang-Undang 32 Tahun 2009 terkait gugatan pemerintah atas kerusakan lingkungan dan terganggunya kesehatan masyarakat.

"Kementerian Lingkungan Hidup akan segera menghadirkan ahli untuk melaksanakan amanat Pasal 87 Undang-Undang 32 Tahun 2009," ujar Hanif.

Upaya hukum tersebut, menurut dia, dilakukan untuk memastikan perlindungan hak masyarakat sekaligus menjadi pembelajaran bagi pengelolaan industri berisiko tinggi di tingkat nasional.

Sebelumnya, kepulan asap tebal berwarna kuning kecoklatan yang diduga berasal dari kebocoran gas di pabrik penyimpanan bahan kimia PT Vopak Terminal Merak membuat warga Lingkungan Cikuasa, Kelurahan Gerem, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, panik pada Sabtu (31/1/2026).

Asap yang muncul secara tiba-tiba dan disertai bau menyengat tersebut menyebabkan sejumlah warga mengalami gangguan kesehatan berupa pusing, mual, hingga muntah, sehingga harus mendapatkan penanganan medis di Puskesmas Pulomerak.

Kapolres Cilegon AKBP Martua Raja Taripar Laut Silitonga menjelaskan secara teknis peristiwa tersebut bukan disebabkan kebocoran instalasi, melainkan proses pembersihan pipa.

Hal itu karena adanya proses reaksi kimia dari cairan asam nitrat yang dialirkan dengan cara didorong menggunakan gas nitrogen untuk membersihkan pipa ke arah scrubber.

Ia mengatakan cairan tersebut kemudian bercampur dengan base oil di dalam wadah penampungan. Setelah dibuka tutupnya, barulah keluar gas bercampur asap yang berwarna oranye.

Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cilegon, hasil uji laboratorium kualitas udara pada Minggu (1/2) pukul 08.48 WIB menunjukkan kadar oksigen tercatat 20,9 persen, masih berada dalam ambang batas aman dengan batas bawah 19,5 persen dan batas atas 23,5 persen.

Sementara itu kadar hidrogen sulfida (H2S) terukur di angka 0,6 ppm, jauh di bawah ambang batas bawah 10 ppm hingga batas atas 20 ppm. Adapun karbon monoksida (CO) tercatat 1,9 ppm, di bawah ambang batas 35–70 ppm.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Andi Arief buka suara mengenai isu ijazah palsu mantan presiden Joko Widodo (Jokowi).

Melalui akun X miliknya, @Andiarief__, ia mengungkapkan bahwa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tak ada sangkut pautnya dengan isu ijazah palsu tersebut. Menurutnya tudingan yang diberikan terhadap SBY soal ijazah palsu Jokowi tak berdasar.

Diketahui, SBY dituding oleh sejumlah pihak tak bertanggung jawab di media sosial, sebagai orang yang ada di balik ramainya isu ijazah palsu Jokowi.

"Beberapa waktu terakhir ini di media sosial, terutama di TikTok, saya melihat sangat masif sekali fitnah yang dilakukan oleh akun-akun yang sebagian besar anonim, yang membuat berita fitnah seolah-olah bapak SBY berada di balik isu ijazah palsu Pak Jokowi," ucapnya dalam video yang diunggahnya di akun X-nya, Rabu (31/12/2025).

SBY pun disebut bersekongkol dengan politisi lain seperti Megawati Soekarnoputri untuk membesarkan isu ijazah palsu tersebut.

Andi mengungkapkan bahwa SBY sendiri terganggu dengan isu yang dilayangkan kepadanya. Pasalnya selama ini hubungan antara SBY dan Jokowi baik-baik saja.

"Pak SBY cukup terganggu dengan isu ini, karena tidak benar yang disebutkan bahwa pak SBY berada di balik isu ijazah palsu ini. Sama sekali tidak benar. Hubungan pak SBY dan pak Jokowi selama ini baik," lanjutnya.

Pihaknya berharap tudingan terhadap SBY dapat mereda dan dihentikan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Ia pun menjelaskan bahwa Presiden ke-6 RI tersebut lebih banyak fokus di dunia kesenian seperti melukis.

Lebih lanjut, Andi Arief mengatakan bahwa SBY siap mengambil langkah hukum yang lebih tegas untuk menghentikan tudingan terhadapnya.

"Terbuka kemungkinan untuk menempuh jalur hukum, karena ini masalah keadilan karena pak SBY tidak merasa melakukan hal itu,"

Di akhir videonya, Andi pun meminta kepada semua kader Partai Demokrat untuk ikut mendukung SBY dalam memerangi fitnah yang dibuat oleh orang tak bertanggung jawab di media sosial.

"Kita tahu selama ini pak SBY selalu mengajarkan kepada kita politik yang putih, yang bersih. Tidak pernah menyerang orang, tidak pernah membuat fitnah. Kalau kita difitnah, dizolimi kita harus melawan," pungkasnya.