Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menyebut dirinya tahu adanya pihak yang membayar aksi-aksi demonstrasi. Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman pun meyakini bahwa informasi tersebut akurat.

Hal tersebut disampaikan Dudung dalam konferensi pers di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta pada Jumat (26/6/2026).

"Ya memang kan yang tahu kan Bapak Presiden. Saya yakin Bapak Presiden juga dapat informasi-informasi akurat," kata Dudung.

Dia pun mengatakan bahwa seiring dengan adanya informasi yang diterima Presiden Prabowo itu, terdapat langkah-langkah yang akan dilakukan.

"Tentunya ada langkah-langkah hal yang akan dilakukan oleh Bapak Presiden. Tanggapan saya, menurut saya informasi itu bisa benar adanya. Tinggal kita memastikan langkah-langkah berikutnya secara hukum," tutur Dudung.

Dudung berharap berbagai pihak mestinya membangun bangsa dengan pemikiran secara komprehensif. Dia pun berharap bahwa berbagai upaya yang dilakukan pemerintah tidak dilihat dengan kacamata yang salah.

"Seperti MBG [program Makan Bergizi Gratis] ya, MBG itu ya dari sisi negatifnya jangan kita lihat dari hal yang kecil saja yang kurang. Tetapi banyak hal yang berdampak yang luar biasa," ujarnya.

Dudung mengatakan bahwa banyak manfaat yang dapat dirasakan dari program MBG. Menurutnya, 90% penerima manfaat MBG merasakan dampak positif. Tak hanya itu, dia juga mengatakan dampak positif dirasakan UMKM.

KSP pun mengatakan bahwa niat baik dari berbagai program pemerintah tidak serta-merta untuk popularitas. Akan tetapi, niat baik itu bertujuan mensejahterakan rakyat sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo memang telah menyebut dirinya tahu dalang di balik aksi demonstrasi. Menurut Prabowo, pihak tersebut membayar aksi-aksi demo.

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan arahan di Puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan XVII pada Rabu (24/6/2026) di Gorontalo.

"Hati-hati loh, siapa yang bayar-bayar demo itu saya tahu," kata Prabowo.

Prabowo mengatakan bahwa kelompok masyarakat yang berdemonstrasi belakangan ini tidak mengerti akan tuntutan yang dilayangkan. Sehingga menurutnya, aksi tersebut telah dibayar.

"Ditanya anak-anak demo, tidak mengerti mau demo apa. 'Ya kami dibayar dua ratus ribu'. Tapi saya tidak mengerti," tutur Prabowo.

Bisnis.com, MAKASSAR - Aksi mendukung keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG) digelar di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), pada Rabu (24/6/2026).

Sejumlah massa yang didominasi oleh kalangan ibu-ibu ini melakukan aksi damai sejak pagi hari di bawah jembatan layang (flyover) Jalan Urip Sumoharjo.

Mayoritas peserta aksi yang merupakan perwakilan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari berbagai kabupaten/kota di Sulsel tersebut menyuarakan pentingnya program ini tetap berjalan, di tengah proses hukum yang saat ini tengah membelit eks Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).

Melalui orasinya, para demonstran menekankan bahwa program MBG memiliki efek pengganda yang signifikan terhadap perekonomian hilir.

Selain menjamin pemenuhan gizi siswa di sekolah, program strategis ini dinilai efektif membuka lapangan kerja baru serta menggerakkan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di daerah.

"Banyak siswa yang membutuhkan makanan gratis ini, banyak orang yang hidup dari MBG. Program ini telah membuka lapangan kerja dan menciptakan perputaran ekonomi di daerah karena hasil panen petani lokal diserap langsung sebagai rantai pasok kebutuhan MBG," ujar salah satu orator.

Aksi ini juga menyoroti dampak sosial-ekonomi jika operasional dapur SPPG dihentikan. Berhentinya program ini dikhawatirkan memicu lonjakan angka pengangguran baru, khususnya bagi kelompok pekerja rentan seperti perempuan paruh baya dan pemutus rantai kemiskinan keluarga.

"Kami sangat membutuhkan lapangan kerja ini, terlebih bagi mereka yang sudah berusia lanjut dan para janda. Penghasilan dari sini digunakan untuk biaya hidup dan menyekolahkan anak-anak," tambah salah satu perwakilan massa.

Menyikapi penanganan kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Kepala BGN Dadan Hindayana beserta jajarannya, massa menegaskan bahwa proses penegakan hukum harus tetap berjalan tanpa mengorbankan program pemenuhan gizi nasional tersebut.

Para pelaku aksi mendesak pemerintah pusat untuk melakukan evaluasi dan pembenahan sistem tata kelola, alih-alih menghentikan program secara keseluruhan.

"Adanya kasus korupsi bukan berarti program ini harus dihentikan. Langkah yang tepat adalah bagaimana program ini dievaluasi secara menyeluruh dan dirapikan sistemnya," tegas orator di lokasi aksi.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) sedang merombak program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar penerima manfaat lebih terukur dan tidak banyak menyerap anggaran negara.

Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari memberikan contoh penerima manfaat yang tidak perlu mendapatkan MBG, yaitu siswa/i dari sekolah dengan taraf tinggi karena mereka telah mampu memenuhi kebutuhan gizi secara mandiri.

"Contoh gampang: SMA ya mungkin sudah tidak perlu diberikan lagi MBG, apalagi SMA-SMA yang favorit, yang uang sakunya anak-anaknya itu ada Rp100.000-Rp200.000 gitu ya, sekolah-sekolah yang high class gitu, itu tidak perlu lagi. Itu beberapa contoh, itu sudah akan berkurang sekitar 8 juta penerima manfaat," katanya di Kompleks Parlemen, Senin (15/6/2026).

BGN juga mengambil langkah lainnya dengan menghentikan penyaluran MBG dan mengaudit dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) selama masa libur sekolah.

Namun apakah upaya tersebut dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat karena sebelumnya kelompok masyarakat dan elemen mahasiswa menuntut program ini segera dihentikan.

Menurut pengamat kebijakan publik sekaligus Guru Besar Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah, upaya tersebut dinilai upaya BGN saat ini mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat secara perlahan dengan catatan tata kelola dilakukan secara konsisten.

"Tentu karena BGN ini lembaga negara, ya dia kaitannya dengan pelayanan publiknya. Kalau pelayanan publiknya apa baik, artinya ya konsisten, efektif, efisien, berkelanjutan, ya trust-nya mesti muncul," katanya kepada Bisnis, Selasa (23/6/2026).

Dia mengingatkan salah satu cara untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat adalah memastikan tidak ada sama sekali kasus keracunan karena hal ini menyangkut citra BGN maupun pemerintah.

Indikator tersebut juga menunjukkan bahwa tata kelola MBG dapat dipastikan optimal. Sebab, tingkat kualitas maupun keamanan makanan terjamin sehingga tidak ada lagi kasus keracunan.

Menurutnya, kebijakan refocusing penerima manfaat sudah tepat dilakukan BGN agar MBG disalurkan kepada anak-anak yang membutuhkan. Dia memberikan contoh penerima manfaat di Jakarta yang didominasi murid-murid yang mampu memenuhi kebutuhan gizi tanpa MBG sehingga disarankan tidak perlu memperoleh MBG.

"Tepat, tepat. Misalnya ini kan satu refocusing kan. Jadi kebijakan refocusing itu artinya dia hanya diberikan kepada mereka yang memang membutuhkan," ucapnya.

Dia menambahkan, penyaluran MBG akan jauh lebih tepat jika menyasar sekolah yang didominasi penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau penerima manfaat yang masuk kategori miskin, miskin ekstrem, dan rentan miskin.

"Nah menurut saya ini yang tidak membutuhkan-membutuhkan itu dicoretin aja gitu. Dicoretin aja sebanyak mungkin kan. Karena itu kota-kota banyak sekali," tuturnya.

Namun dia memahami bahwa kebijakan publik tidak selalu sempurna dan membuat sebagian pihak kecewa. Dia juga menyebut bahwa bebenah yang dilakukan BGN belum sepenuhnya menjawab permasalahan.

Akan tetapi, selain penyaluran MBG, Trubus menjelaskan bahwa peningkatan integritas di internal BGN perlu dilakukan. Mengingat persoalan di MBG adalah adanya kasus dugaan korupsi oleh pimpinan sebelumnya.

"Tantangan paling berat BGN ini adalah ini integritas human resources-nya. Integritas SDM-nya. Ini yang harus harus ditekanin karena apa? Sumber persoalan ini kan masalah integritas, moral hazard di ini tadi dari SDM-nya kan," jelasnya.

Penanganan Hukum yang Tegas Dinilai Bantu Kembalikan Kepercayaan

Dia menegaskan bahwa penanganan kasus tidak hanya ditangani Kejagung, tetapi dapat dilakukan oleh Kajati untuk mengaudit seluruh dapur SPPG di daerah-daerah.

Menurutnya, tidak menutup kemungkinan pengelola dapur-dapur di daerah memiliki permasalahan yang sama, yakni melakukan pengkondisian dengan pihak-pihak tertentu.

"Itu bagian kepercayaan publik. Jadi, Kajati-Kajati itu itu harus menahan orang yang bermain di tingkat SPPG di bawah di daerah. Di dapur MBG juga banyak banget permainan tuh seperti apa pemasok-pemasok misalnya. Pemasok-pemasok bahan baku itu kan banyak yang main harga, main-main kualitas kan itu," urainya.

Dia turut mengingatkan agar aparat penegak hukum (APH) bersikap tegas menangani kasus tersebut agar masyarakat percaya bahwa negara benar-benar ingin memperbaiki program MBG.

Selain itu, dia menyarankan agar masing-masing kepala daerah melakukan komunikasi publik secara optimal agar MBG dapat kembali mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

Berbeda dengan Trubus, Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Seira Tamara menilai berbagai agenda perbaikan tata kelola yang digaungkan pemerintah tidak menyentuh akar persoalan program MBG. Menurutnya, publik dan kelompok masyarakat sipil sejak awal telah memberikan berbagai catatan kritis serta mengungkap dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan program tersebut.

"Rasanya sulit bisa melihat bahwa publik justru sudah banyak memberi catatan dan ikut mengungkap berbagai pelanggaran di dalamnya. Harapan kami publik jg bisa lebih kritis melihat agenda perubahan yg saat ini kesannya memang tidak radikal dan esensial," kata Seira kepada Bisnis, Senin (23/6/2026).

Seira mengatakan, dorongan ICW hingga saat ini tetap sama, yakni menghentikan program MBG secara keseluruhan. Menurutnya, berbagai persoalan yang terungkap belakangan, termasuk kasus dugaan korupsi yang menyeret tiga petinggi Badan Gizi Nasional (BGN), justru semakin memperkuat alasan tersebut.

Dia menjelaskan, jauh sebelum adanya pergantian kepala BGN dan penetapan tersangka terhadap sejumlah pejabat, masyarakat sipil telah menyampaikan berbagai kritik terhadap tata kelola MBG. ICW sendiri, lanjutnya, pernah merilis laporan pada Desember 2025 yang menyoroti praktik patronase dalam pelaksanaan program tersebut.

Menurut Seira, implementasi MBG telah bergeser dari tujuan awal untuk meningkatkan kualitas gizi dan kesejahteraan penerima manfaat menjadi proyek yang sarat kepentingan. Berdasarkan temuan ICW, terdapat keterkaitan antara pelaksanaan MBG dengan sejumlah aktor politik, anggota legislatif, pejabat BGN hingga unsur aparat penegak hukum dan militer.

Selain itu, ICW juga telah melaporkan dugaan mark up dalam pengadaan sertifikasi halal proyek MBG kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Oleh sebab itu, dia menilai berbagai indikasi permasalahan dalam tata kelola program sebenarnya telah lama diketahui.

Seira menambahkan, sembilan agenda perubahan yang disampaikan kepala BGN yang baru, seperti fokus pada daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta penekanan pada kualitas dibanding kuantitas, semestinya sudah dijalankan sejak awal. Langkah tersebut dinilai terlambat karena baru diambil setelah muncul kasus hukum yang menjerat sejumlah petinggi BGN.

"Siapa pun pemimpinnya dan seperti apa pun perubahan yang dilakukan di internal BGN, tidak akan berdampak signifikan apabila program ini sejak awal diperlakukan hanya sebagai proyek politik untuk mengakomodasi kepentingan para loyalis dan jejaring pendukung pemerintah," ujarnya.

Sementara itu, perempuan asal Bekasi berusia 23 tahun, Aca, menilai sulit bagi BGN mengembalikan kepercayaan masyarakat setelah sederet permasalahan terjadi di mana yang paling disorot adalah kasus korupsi.

"Karena dari kasus kasus yang ada, lalu ditambah perkara korupsi. Itu masyarakat semakin susah naro kepercayaan kalo MBG dapat berhasil," katanya.

Dia berpendapat agar MBG dapat dialihkan ke program prioritas pendidikan atau kesehatan. Aca menilai kualitas makanan yang diberikan juga masih jauh dari harapan dan kebutuhan. Menurutnya, pemerintah seharusnya memberikan perhatian lebih besar kepada daerah 3T yang lebih membutuhkan program tersebut.

Menurut Aca, pemerintah perlu meningkatkan transparansi penggunaan anggaran MBG, mulai dari penyaluran dana hingga sampai kepada penerima manfaat. "Kita butuh transparansi untuk program yang menggunakan dana sangat besar itu," tandasnya.

Bisnis.com, DENPASAR – Realisasi dana Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Bali hingga Juni 2026 mencapai Rp853,75 Miliar.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Bali Supendi menjelaskan dana MBG terealisasi 277 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Bali. SPPG terbanyak berada di Kota Denpasar yakni 49 SPPG, kemudian Kabupaten Buleleng 46 SPPG, Tabanan 38 SPPG, Gianyar 32 SPPG, Badung 31 SPPG, Jembrana 31 SPPG, Karangasem 25 SPPG, Bangli 13 SPPG, Klungkung 12 SPPG.

"Penerima manfaat MBG di Bali mencapai 618.390 siswa. Paling banyak siswa SD sebanyak 248.198, kemudian siswa SMP 137.036, siswa SMA atau sederajat 105.157 siswa, siswa TK 38.562, PAUD 2.985 siswa. Selain itu guru dan tenaga pendidik 1.244 orang," jelas Supendi, Selasa (23/6/2026).

Sebagai informasi, MBG merupakan program utama Presiden Prabowo Subianto. Program ini bagian dari strategi nasional untuk meningkatkan status gizi masyarakat Indonesia dan mendukung pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Hal ini mendukung kebijakan pemerintah dalam menekan angka stunting yang masih tinggi di Indonesia, yakni sebesar 21,5% pada 2023.

Program ini juga menjadi kontroversial karena pelaksanaannya yang dinilai banyak kalangan tidak direncanakan dengan matang, terlihat dari kasus keracunan yang sebelumnya banyak terjadi. Kemudian Badan Gizi Nasional (BGN) yang menjalankan program tersebut disorot publik setelah Kepala BGN Dadan Hindayana dan Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya ditangkap karena dugaan korupsi anggaran MBG dan praktek gratifikasi titik dapur MBG.

Kepala MBG kemudian dipegang oleh Nanik S.Deyang. Setelah kasus tersebut BGN melakukan penataan ulang MBG dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) selama periode libur sekolah dalam kerangka pelaksanaan Program MBG Tahun Anggaran 2026 di mana poinnya MBG tidak diberikan lagi saat libur sekolah.

Wakil Kepala sekaligus Juru Bicara Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari menjelaskan masa libur sekolah menjadi kesempatan bagi BGN untuk melakukan penataan ulang tata kelola program, meningkatkan standar operasional, memperkuat kualitas data, serta memastikan program MBG semakin tepat sasaran dan efektif dalam menjangkau kelompok yang membutuhkan intervensi pemerintah.

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mengatakan sejak awal desain rencana program Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah bermasalah.

Menurutnya hal itu dibuktikan dengan adanya kasus korupsi yang menyeret mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) serta pihak swasta terkait pengkondisian pengadaan barang/jasa dan praktik jual beli titik SPPG.

"Bagi saya program ini desain sejak awal, desain dan perencanaannya memang bermasalah, sehingga hari ini kita melihat berbagai permasalahan seperti yang kita ketahui: jual-beli titik, lalu jumlah titik yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang dibutuhkan," katanya kepada jurnalis, Senin (15/6/2026).

Dia menyampaikan kembali pernyataan Menko Pangan Zulkifli Hasan terkait adanya kelebihan titik dapur SPPG mencapai 7.000 dan di luar dari angka tersebut ada sekitar 13.000 titik yang sedang dalam proses pembangunan.

"Jadi kalau 27.000 titik ditambah lagi dengan 13.000 titik yang sedang dalam proses pembangunan, maka total titik hari ini ada 40.000 titik. Kalau tadi dikalikan 3.000 berarti kan sekitar 120 juta (penerima). Apakah memang ada 120 juta penerima manfaat yang membutuhkan MBG hari ini? Itukan sebenarnya tidak ada, artinya mengada-ada," sambungnya.

Dia menjelaskan bahwa pihaknya telah memberikan rekomendasi kepada jajaran BGN untuk menata ulang program MBG, seperti mengkombinasikan dengan dapur-dapur sekolah di daerah tertentu.

Charles menyebut, kemungkinan blueprint terbaru akan diterbitkan BGN dalam jangka waktu satu bulan mengenai tata kelola dapur SPPG dengan mengacu kepada penerima manfaat.

Menurutnya, program MBG seharusnya menyasar anak-anak yang kekurangan gizi, sehingga tidak semua anak menerima MBG.

"Tadi saya sampaikan di dalam, kalau kita mengacu pada tujuan awal dari program ini yaitu memperbaiki kondisi anak-anak, kondisi gizi anak-anak termasuk mengurangi angka stunting, artinya tidak semua anak perlu diberikan makan. Tidak semua anak perlu diberikan makan," ucapnya.

Adapun mengenai pagu indikatif BGN pada tahun 2027 sebesar Rp270 triliun. Namun rancangan anggaran ini belum final dan masih perlu kajian secara komprehensif.

Charles melanjutkan bahwa akan ada penyesuaian penggunaan dapur SPPG imbas dari upaya efisiensi anggaran. Dia menyampaikan bahwa BGN tidak akan membuka dapur baru baik yang di tahap perencanaan maupun proses pembangunan.

"Jadi tadi dijelaskan dengan cukup tegas oleh para pimpinan BGN yang baru bahwa saat ini kebijakan dari BGN adalah tidak lagi menambah dapur baru, baik yang masih dalam perencanaan maupun yang sudah dalam proses pembangunan. Sampai saat ini masih sifatnya moratorium," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengakui terdapat pembengkakan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran dengan nilai mencapai Rp1 triliun per bulan.

Temuan tersebut menjadi salah satu fokus utama dalam upaya penataan dan perbaikan tata kelola program.

Isu pemborosan anggaran ini mengemuka dalam rapat koordinasi evaluasi pelaksanaan MBG yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Tim Koordinasi Penyelenggaraan MBG, Zulkifli Hasan, bersama sejumlah menteri dan pimpinan lembaga terkait.

Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan pemerintah tetap melanjutkan program MBG karena merupakan kebijakan strategis Presiden. Namun, berbagai temuan dalam implementasi di lapangan akan segera dibenahi agar program berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

“Program MBG adalah kebijakan Presiden yang sangat baik, tetapi dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala. Presiden mendengar kritikan dan masukan dan mengambil langkah penataan, termasuk mengambil manajemen baru," terang Zulhas, dikutip Jumat (12/6/2026).

Hingga 10 Juni 2026, program MBG tercatat telah menjangkau 63,1 juta penerima manfaat. Saat ini terdapat 29.670 SPPG yang beroperasi di berbagai daerah, sementara 1.897 SPPG berstatus penghentian sementara (suspend) sebagai bagian dari evaluasi dan penegakan standar tata kelola.

Menurut Zulhas, salah satu persoalan yang ditemukan adalah adanya dugaan praktik jual beli titik SPPG yang menyebabkan jumlah unit layanan berkembang jauh di atas rencana awal.

Dia menjelaskan pemerintah semula merencanakan pembentukan sekitar 21.000 SPPG. Namun, jumlah yang tercatat saat ini mencapai 27.877 unit atau bertambah 6.877 titik dari target awal.

"Maka dapat dihitung dalam 1 bulan terdapat pemborosan sebesar Rp1 triliun. Ini perlu ditata agar bisa diperbaiki dan diselesaikan,” ujar Zulhas.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah akan melakukan refocusing program untuk memastikan bantuan benar-benar diterima kelompok yang membutuhkan. Evaluasi juga akan dilakukan terhadap sekolah-sekolah yang dinilai berada dalam kategori mampu.

Selain itu, pemerintah juga akan memperkuat kerangka regulasi melalui penerbitan satu Peraturan Menteri Koordinator mengenai Tim Koordinasi MBG serta lima peraturan Badan Gizi Nasional (BGN) yang menjadi dasar evaluasi operasional SPPG dan penetapan status suspend.

Pemerintah juga tengah menyelesaikan aturan pelaksanaan MBG di wilayah prioritas, termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), yang memungkinkan pemanfaatan fasilitas kantin sekolah sebagai sarana layanan.

Di sisi pendanaan, pemerintah juga sedang memfinalisasi regulasi yang mengatur pemanfaatan sumber pembiayaan non-APBN, seperti dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), hibah, dan skema pendanaan lainnya.

Zulhas mengungkapkan bahwa pembengkakan jumlah titik layanan juga terjadi di kawasan 3T. Dari kebutuhan awal sebanyak 2.023 titik, jumlahnya meningkat menjadi 8.617 titik.

“Untuk wilayah 3T yang menjadi perhatian utama kami, sudah terdapat SK dari BGN, ini merupakan temuan yang lebih detail dan harus segera ditata. Dalam satu bulan ini kita akan refocusing, untuk memastikan penerima manfaat, kita akan fokus pada wilayah 3T serta kita juga akan mengutamakan perbaikan kualitas dapur, terutama keamanan pangan dan kebersihan, kami zero tolerance," kata Zulhas.

Dalam aspek pengawasan, pemerintah juga akan memperkuat sistem pemantauan melalui optimalisasi call center BGN serta pembentukan pusat koordinasi penyelenggaraan MBG di Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Langkah tersebut akan didukung integrasi data dan penempatan tenaga teknis dari berbagai kementerian dan lembaga.

Selain memastikan ketepatan sasaran dan kualitas layanan, pemerintah juga ingin memperbesar dampak ekonomi program di tingkat daerah.

Oleh karena itu, SPPG didorong menyerap bahan baku dari pelaku usaha lokal seperti koperasi desa, BUMDes, UMKM, dan usaha masyarakat setempat.

“Atas perintah Presiden SPPG harus bisa menumbuhkan ekonomi di daerah setempat," imbuhnya.

Pemerintah menegaskan perbaikan tata kelola MBG akan difokuskan pada penataan jumlah SPPG, penguatan pengawasan, peningkatan standar keamanan pangan, serta memastikan anggaran program digunakan secara lebih efisien dan tepat sasaran.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang mengungkapkan sejumlah strategi yang akan ditempuh setelah resmi memimpin lembaga pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Fokus utama yang akan dilakukan adalah efisiensi anggaran, penataan dapur MBG, penajaman sasaran penerima manfaat, hingga mencari sumber pendanaan non-APBN untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Usai menghadiri pelantikan di Istana Negara, Senin (8/6/2026), Nanik menegaskan bahwa jabatan yang diembannya merupakan amanah besar yang harus dijalankan secara profesional dan bertanggung jawab.

“Ini adalah program yang sangat bagus sekali, karena kita bertanggung jawab untuk bisa mencerdaskan anak-anak bangsa, sekaligus bisa untuk menggerakkan ekonomi bawah,” ujarnya.

Nanik mengatakan kepemimpinannya di BGN akan didukung oleh Wakil Kepala BGN Arumsari yang akan mengawasi aspek keuangan dan tata kelola anggaran, serta Sakti Wahyu Trenggono yang akan membantu pengembangan layanan di wilayah-wilayah yang belum terjangkau.

Moratorium Dapur dan Penataan Sebaran SPPG

Langkah pertama yang akan dilakukan BGN adalah menerapkan moratorium pembukaan dapur baru dan menghentikan sementara pendaftaran titik layanan baru.

Menurut Nanik, saat ini terdapat 27.877 dapur atau titik layanan yang telah tercatat dan beroperasi melalui sistem virtual account. Jumlah tersebut akan dievaluasi terlebih dahulu untuk memastikan distribusinya sesuai kebutuhan di setiap daerah.

“Per hari ini jumlah titik dapur yang operasional berdasarkan virtual account itu 27.877. Nah, kita hentikan dulu ke situ. Kita akan tata,” katanya.

Evaluasi dilakukan untuk memastikan tidak terjadi penumpukan dapur di wilayah tertentu, terutama di Pulau Jawa, sementara daerah lain masih kekurangan fasilitas layanan.

“Kita mau tata. Misalnya Jawa Tengah harusnya butuh berapa, Jawa Barat butuh berapa, DKI butuh berapa, Jawa Timur butuh berapa. Karena memang dari data Ibu Arumsari, dapur ini masih menumpuk di Jawa,” ujarnya.

Setelah proses pemetaan kebutuhan selesai, BGN baru akan memutuskan apakah perlu membuka kembali pendaftaran dapur baru.

Sasaran MBG Akan Difokuskan

Selain menata infrastruktur program, Nanik juga berencana melakukan refocusing terhadap penerima manfaat MBG agar bantuan gizi lebih tepat sasaran.

Menurut dia, pemerintah perlu memastikan bahwa intervensi gizi diberikan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan, terutama keluarga rentan dan masyarakat berpenghasilan rendah.

“Apakah perlu, rasanya sih tidak perlu ya kalau misalnya sekolah-sekolah kaya. Kan ini pasti di rumah gizinya juga sudah lebih bagus,” katanya.

Karena itu, BGN akan melakukan evaluasi terhadap target penerima manfaat yang saat ini mencapai sekitar 63 juta orang.

“Apakah 63 juta yang sekarang ada ini benar 63 juta ini butuh, atau sebetulnya bisa dikurangi kemudian nanti kita tambah yang belum memperoleh,” ujar Nanik.

Fokus pada Kualitas, Bukan Kuantitas

Strategi berikutnya adalah memperkuat pengawasan kualitas layanan MBG. Nanik menegaskan bahwa pada 2026 BGN tidak akan berfokus pada penambahan jumlah dapur maupun penerima manfaat, melainkan memastikan seluruh layanan memenuhi standar operasional yang ditetapkan.

“Kami juga sudah sampaikan ke Presiden, di tahun 2026 ini kita bukan mengejar kuantitas tapi pada kualitas,” katanya.

BGN akan melakukan audit terhadap dapur-dapur yang telah beroperasi untuk memastikan kesesuaiannya dengan petunjuk teknis yang berlaku. Hasil evaluasi nantinya akan digunakan untuk mengelompokkan kapasitas dan kemampuan masing-masing dapur.

Kurangi Ketergantungan APBN untuk Wilayah 3T

Sementara itu, untuk memperluas layanan di wilayah 3T, Nanik menyiapkan pendekatan baru dengan mengurangi ketergantungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut dia, pembangunan dapur MBG di daerah terpencil dapat didorong melalui kolaborasi dengan sektor swasta, program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) BUMN, hibah internasional, maupun kontribusi perusahaan yang beroperasi di wilayah setempat.

“Kami akan coba kerjasamakan atau bisa dibiayai dengan CSR BUMN, atau mungkin ada hibah dari luar negeri, atau mungkin juga kalau di tempat itu ada perusahaan-perusahaan besar yang berinvestasi, masa sih bikin dapur untuk masyarakat di situ enggak mau,” ujarnya.

Nanik mengungkapkan sejumlah investor bahkan telah lebih dulu membangun fasilitas pendukung program gizi di wilayah 3T. Karena itu, BGN akan melakukan penataan dan koordinasi agar seluruh inisiatif tersebut dapat berjalan selaras dengan program pemerintah

Menurutnya, berbagai langkah efisiensi dan penataan tersebut mulai dibahas secara intensif oleh jajaran pimpinan BGN dan akan segera direalisasikan dalam waktu dekat.

“Bahkan sudah mulai, kami sudah rapat-rapat untuk merealisasikan hal-hal yang kami sampaikan,” tandas Nanik.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan dampak dari efisiensi anggaran terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya, mengatakan efisiensi itu berpengaruh pada periode distribusi MBG kepada penerima manfaat yang semula enam hari menjadi lima hari.

“Penerima manfaat tetap, hanya kami mengubah pola yang semula asalnya pelayanan 6 hari. Hari Sabtu itu tidak masuk juga tetap diberi, sekarang karena efisiensi anggaran kami mengubah menjadi 5 hari,” ujar Sony di Bareskrim, dikutip Selasa (26/5/2026).

Dia menekankan, konsep pendistribusian program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu kini hanya diberikan kepada siswa dan siswi yang masuk sekolah. Artinya, jika siswa dan siswi libur maka tidak akan lagi menerima MBG.

“Dan konsepnya adalah MBG diberikan pada saat siswa ada di sekolah. Gitu aja. Ada di sekolahnya 5 hari kan, umumnya ya 5 hari. Biasanya, misalkan hari di tengah-tengah minggu misalkan hari Rabu atau hari Kamis libur, ya hari Rabu dan Kamis tidak diberikan MBG,” pungkasnya.

Dalam catatan Bisnis, realisasi kumulatif sajian makanan yang telah didistribusikan sejak 6 Januari 2025 sukses menembus angka fantastis 8,3 miliar porsi.

Hingga pertengahan Mei tahun ini, volume distribusi harian telah menyentuh 62.454.064 sajian. Pasokan makanan bergizi tersebut dialokasikan secara merata untuk memenuhi kebutuhan siswa di 374.175 sekolah penerima manfaat di seluruh Nusantara.

Adapun, akselerasi pemenuhan target program ini ditopang kuat oleh kesiapan infrastruktur logistik dan rantai pasok lokal yang semakin solid di berbagai wilayah Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menegaskan penguatan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi fokus utama seiring dengan perluasan cakupan penerima manfaat yang kini telah mencapai hampir 62 juta orang di seluruh Indonesia.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari mengatakan program MBG merupakan program prioritas nasional yang dijalankan dalam skala besar dan menyentuh langsung kehidupan masyarakat.

Karena itu, menurutnya, penguatan tata kelola menjadi elemen penting agar pelaksanaan program berlangsung aman, konsisten, tepat sasaran, serta dapat dipertanggungjawabkan.

“Program MBG adalah program prioritas nasional yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat dan dijalankan dalam skala besar. Karena itu, penguatan tata kelola menjadi kunci agar program berjalan aman, konsisten, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Qodari dalam konferensi pers di Auditorium Kantor Bakom RI, Jakarta Pusat, Rabu (13/5/2026).

Dia menjelaskan program MBG menargetkan sebanyak 82,9 juta penerima manfaat yang terdiri atas siswa PAUD, SD, SMP, SMA, santri, ibu hamil, ibu menyusui, hingga anak balita di seluruh Indonesia.

Menurut Qodari, pemerintah berkomitmen memperkuat tata kelola program secara menyeluruh dari hulu hingga hilir.

Penguatan tersebut mencakup perencanaan dan penetapan standar menu, seleksi serta pengawasan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), penerapan standar operasional prosedur (SOP) higienitas dan distribusi, hingga mekanisme pelaporan dan penanganan insiden.

Selain itu, pemerintah juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas pengawasan agar manfaat program benar-benar diterima masyarakat secara aman dan layak.

“Penguatan dilakukan dari hulu ke hilir. Mulai dari perencanaan dan standar menu, seleksi dan pengawasan mitra SPPG, SOP higienitas dan distribusi, mekanisme pelaporan dan penanganan insiden, hingga transparansi serta akuntabilitas pengawasan agar manfaat program benar-benar sampai ke penerima secara aman, layak, dan konsisten,” katanya.

Berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN) per 12 Mei 2026, jumlah penerima manfaat program MBG yang telah terdata mencapai 61.991.412 orang atau sekitar 74,8% dari total target nasional sebanyak 82,9 juta penerima.

Sementara itu, jumlah SPPG yang telah terdata mencapai 28.390 unit. Dari jumlah tersebut, sebanyak 15.795 SPPG atau sekitar 55,42% telah memiliki sertifikat SLHS.

“Pemerintah akan terus memperkuat pengawasan dan kualitas pelaksanaan program agar target penerima manfaat dapat tercapai tanpa mengabaikan aspek keamanan pangan dan kualitas layanan,” tandasnya.

Bisnis.com, PADANG - Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis (Satgas MBG) Kota Padang, Sumatra Barat, mencatat hingga awal tahun 2026 ini realisasi MBG mencapai 50,91%.

Ketua Satuan Tugas MBG Kota Padang sekaligus Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang, Alfiadi menjelaskan program MBG ini telah menjangkau 59 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melayani 460 sekolah di sepuluh kecamatan.

"Jadi telah ada sebanyak 143.055 warga Padang yang sudah terlayani oleh MBG termasuk peserta didik, ibu hamil dan menyusui," katanya, Sabtu (28/2/2026).

Dia merinci hingga Februari 2026, total penerima manfaat MBG di Padang telah mencapai 143.056 orang. Semua itu terdiri dari peserta didik PAUD hingga SMA yang berjumlah 128.348 jiwa. Kemudian ibu hamil dan menyusui sebanyak 11.340 jiwa. Serta pendidik dan tenaga kependidikan sebanyak 3.368 jiwa.

"Realisasi saat ini sudah mencapai 50,91%," tegasnya.

Alfiadi bilang Pemkot Padang menargetkan di tahun 2026 ini dapat menambah 41 unit SPPG lagi, sehingga total SPPG menjadi 96 unit. Dengan demikian, seluruh anak di Kota Padang terlayani.

Bicara soal pangan, Kepala Dinas Pertanian, Yoice Yulian mengatakan pihaknya menyiapkan 119 kelompok tani dan KWT untuk menyuplai bahan baku lokal.

"Kami siapkan 119 kelompok tani yang menyuplai bahan baku seperti sayuran dan telur ayam ras ke dapur MBG," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) menyampaikan bahwa sajian Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap disalurkan kepada para penerima selama libur lebaran Idulfitri 2026 mendatang.

Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan bahwa MBG tidak disalurkan per hari sepanjang periode 18–24 Maret 2026, tetapi dilakukan lebih awal dengan paket yang digabung alias bundling.

"Pendistribusiannya dilakukan pada hari terakhir pendistribusian sebelumnya, yaitu pada hari Selasa, 17 Maret 2026. Berupa satu paket kemasan makanan sehat ditambah dengan tiga paket bundling kemasan sehat untuk MBG alokasi hari Rabu, 18 Maret 2026 sampai Jumat, 20 Maret 2026," kata Dadan dalam keterangan resminya di Jakarta, dikutip pada Minggu (15/2/2026).

Lebih lanjut, dia menekankan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur MBG bahwa batas waktu maksimal makanan paket bundling itu hanya selama tiga hari.

Menurut Dadan, SPPG juga bertanggung jawab untuk menyampaikan perubahan mekanisme penyaluran program MBG tersebut kepada para penerima.

Sementara itu, mekanisme khusus pelaksanaan MBG selama periode libur dan cuti bersama Idulfitri 2026 ini tercantum dalam Surat Edaran (SE) BGN No. 3/2026.

"SPPG wajib menyampaikan edukasi singkat mengenai cara penyimpanan dan konsumsi bertahap paket bundling maksimal tiga hari, serta penegasan bahwa paket adalah khusus untuk sasaran penerima manfaat MBG," ujar Dadan.

BGN sebelumnya juga telah memastikan penyaluran MBG tetap berjalan selama periode libur Tahun Baru Imlek dan Ramadan.

Adapun, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa program MBG telah mendistribusikan 4,5 miliar porsi makanan hingga saat ini.

Prabowo menuturkan saat ini program MBG telah menjangkau 60,2 juta penerima manfaat, yaitu anak-anak Indonesia, ibu hamil, serta penduduk lanjut usia yang hidup sendiri.

Menurutnya, jumlah kasus keracunan dari penyaluran MBG sejauh ini juga terbilang kecil, yakni sekitar 28.000 kasus. Sebagian besar, kata Prabowo, tidak memerlukan perawatan intensif, hanya sebagian kecil yang memerlukan penanganan lebih lanjut.

“Jika dibandingkan 4,5 miliar porsi, statistiknya adalah, kalau tidak salah 0,0006% [kasus keracunan]. Saya matematik saya kurang, berarti 99,9994% berhasil,” kata Prabowo dalam agenda Indonesia Economic Outlook 2026, di Jakarta, Jumat (13/2/2026).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Sekretaris Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN) Ermia Sofiyessi menyampaikan lapangan kerja baru di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah mencapai lebih dari 890 ribu berkat Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Capaian lapangan kerja baru di SPPG kita sudah mencapai 897.777," ucap Ermia Sofiyessi di Jakarta, Jumat (13/6/2026).

Ermia juga melaporkan per 12 Februari 2026 sebanyak 21.897 SPPG telah beroperasi di seluruh Indonesia yang melayani 65 juta penerima manfaat mulai dari siswa PAUD hingga SMA, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

"Per 12 Februari ada 21.897 SPPG sudah berjalan. Saat ini portal sudah ditutup, hanya menunggu proses pembangunan sampai selesai. Penerima manfaat saat ini sudah mencapai 65 juta," katanya.

BGN menargetkan pada bulan Maret 2026 ada 23 ribu SPPG yang sudah bisa beroperasi untuk melayani Program MBG. Saat ini terdapat 5.000 SPPG yang sedang dalam proses pembangunan.

Ermia mengemukakan pada tahun 2025 total ada 32 ribu SPPG yang telah beroperasi, namun dengan animo masyarakat yang sangat tinggi, maka untuk 2026 BGN menambahkan target 33.670 SPPG, dimana 25.400 diantaranya berada di daerah aglomerasi dan 8.270 di daerah terpencil.

"Tahun 2026 juga terdapat penambahan penerima manfaat, dimana tahun 2025 guru dan tenaga kependidikan belum mendapatkan MBG, maka mulai Januari 2026 guru dan tenaga kependidikan sudah menerima di sekolah," tutur Sekretaris Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN Ermia Sofiyessi.