Bisnis.com, JAKARTA - Jumlah lapangan kerja di AS turun sebanyak 92.000 sepanjang Februari 2026, dan tingkat pengangguran naik jadi 4,4%.

Dilansir dari BBC, ini merupakan kontraksi tak terduga yang memicu pertanyaan apakah pasar tenaga kerja di AS mungkin mulai retak.

Angka ini, menandai kehilangan pekerjaan bulanan terbesar sejak Oktober, ketika pemerintah AS mengalami shutdown, dan terjadi di tengah kekhawatiran bahwa lonjakan harga minyak yang dipicu oleh perang AS-Israel di Iran dapat mengancam pertumbuhan.

Hampir setiap sektor mengalami pengurangan jumlah karyawan, termasuk sektor kesehatan, yang biasanya menjadi sumber kekuatan, namun terpukul oleh pemogokan bulan lalu.

Jumlah pegawai di pemerintahan federal juga terus menurun, menyusut sebanyak 10.000 orang bulan lalu. Sejak mencapai puncaknya pada Oktober 2024, jumlah pegawai pemerintah federal telah turun sebanyak 330.000 orang, atau 11%, menurut Departemen Tenaga Kerja.

Dilansir dari NBC News, jumlah tenaga kerja di sektor perawatan kesehatan menurun pada bulan Februari, yang menurut BLS mencerminkan pemogokan besar-besaran. Pemogokan tersebut, di Kaiser Permanente, untuk sementara waktu membuat sekitar 31.000 orang tidak dapat bekerja.

Meskipun hanya bersifat sementara, kehilangan pekerjaan tersebut menggarisbawahi bagaimana sektor kesehatan merupakan pendorong utama peningkatan lapangan kerja di AS yang tercatat tahun lalu.

Sektor teknologi informasi, pemerintah federal, serta transportasi dan pergudangan juga menunjukkan pelemahan, menurut data hari Jumat.

BLS menyatakan bahwa sejumlah industri lain menunjukkan "sedikit perubahan," termasuk sektor minyak dan gas, manufaktur, konstruksi, ritel, dan industri keuangan.

Para ekonom memperkirakan perekonomian akan menambah 50.000 lapangan kerja dan angka pengangguran akan tetap di 4,3%.

Laporan tersebut merevisi turun angka penggajian bulan Januari yang sebelumnya sangat bagus dari 130.000 menjadi 126.000. Badan tersebut juga memangkas angka bulan Desember dari penambahan 50.000 pekerjaan menjadi kontraksi sebesar 17.000.

Dengan revisi tersebut, tahun 2025 menjadi tahun pertama yang mencatat lima bulan kontraksi pasar tenaga kerja sejak tahun 2010, ketika ekonomi sedang pulih dari krisis keuangan global.

Bisnis.com, JAKARTA — Mahkamah Agung Amerika Serikat (AS) diperkirakan akan mengeluarkan putusan terkait legalitas tarif global berskala besar yang diberlakukan Presiden AS Donald Trump pada Jumat (9/1/2026) waktu setempat.

Melansir Reuters, berdasarkan informasi pada laman resminya, Mahkamah Agung menyatakan dapat mengumumkan putusan atas perkara yang telah disidangkan ketika para hakim agung bersidang dalam agenda resmi pada Jumat. Namun, pengadilan tertinggi AS tersebut tidak pernah mengungkapkan terlebih dahulu putusan mana yang akan dibacakan.

Gugatan terhadap kebijakan tarif Trump menjadi salah satu perkara yang paling disorot karena berpotensi memengaruhi perekonomian global sekaligus menjadi ujian besar atas kewenangan presiden AS.

Dalam sidang pada 5 November lalu, hakim agung dari kubu konservatif maupun liberal terlihat meragukan dasar hukum tarif tersebut. Trump memberlakukan kebijakan itu dengan mengacu pada undang-undang tahun 1977 yang sejatinya dirancang untuk situasi darurat nasional.

Perkara tersebut mencakup banding yang diajukan pemerintahan Trump setelah pengadilan tingkat bawah memutuskan bahwa penggunaan undang-undang tersebut melampaui kewenangan presiden.

Presiden dari Partai Republik itu juga terus menyuarakan kekhawatirannya atas kemungkinan kalah dalam perkara tersebut. Dalam unggahan di media sosial pada Jumat, Trump menyebut putusan yang membatalkan tarif akan menjadi pukulan telak bagi Amerika Serikat.

“Karena tarif, negara kita secara finansial, dan dari sudut pandang keamanan nasional, jauh lebih kuat dan lebih dihormati dibandingkan sebelumnya,” tulis Trump dalam unggahan lain.

Namun, data ekonomi menunjukkan gambaran yang beragam dibandingkan dengan klaim Trump. Produk domestik bruto (PDB) AS tumbuh 4,3% pada kuartal III/2025, menjadi laju pertumbuhan tertinggi dalam dua tahun terakhir.

Di sisi lain, pertumbuhan lapangan kerja melambat, terutama di sektor-sektor yang paling terdampak kebijakan tarif, yang mencatatkan pertumbuhan tenaga kerja minim bahkan stagnan.

“Lapangan kerja di sektor dengan paparan impor yang lebih tinggi tumbuh lebih lambat dibandingkan sektor dengan paparan impor yang lebih rendah, yang mengindikasikan bahwa tarif berpotensi membebani penciptaan lapangan kerja,” ujar Ekonom Senior Federal Reserve Kansas City, Johannes Matschke, dikutip dari Al Jazeera.

Sengketa Hukum Tarif Trump

Trump memberlakukan tarif dengan menggunakan dasar hukum International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) pada Februari 2025 terhadap barang impor dari sejumlah negara. Kebijakan itu diambil untuk merespons apa yang disebut Trump sebagai keadaan darurat nasional terkait defisit perdagangan AS.

Perdebatan hukum atas legalitas kebijakan tersebut mulai disidangkan pada November 2025. Sejumlah hakim liberal dan sebagian hakim konservatif Mahkamah Agung kala itu menyatakan keraguan terhadap penggunaan undang-undang tahun 1977 tersebut.

Hakim Neil Gorsuch, yang ditunjuk Trump pada masa jabatan pertamanya, termasuk di antara pihak yang skeptis.

“Secara praktis, Kongres tidak bisa mendapatkan kembali kewenangan ini setelah menyerahkannya kepada presiden,” ujar Gorsuch dalam persidangan.

Ketua Mahkamah Agung John Roberts juga menyampaikan kepada Solicitor General D. John Sauer—yang mewakili pemerintah—bahwa penetapan tarif dan pajak secara historis merupakan kewenangan inti Kongres.

Meski IEEPA memberikan kewenangan luas kepada eksekutif untuk menggunakan kekuatan ekonomi dalam kondisi darurat nasional, pengadilan tingkat bawah menilai penerapannya dalam kasus ini melampaui batas kewenangan pemerintah.

Perkara ini sampai ke Mahkamah Agung setelah sejumlah pengadilan tingkat bawah memutuskan melawan pemerintahan Trump. Salah satunya adalah Pengadilan Perdagangan Internasional AS, yang pada Mei menyatakan bahwa kewenangan untuk mengatur perdagangan secara eksklusif berada di tangan Kongres, bukan cabang eksekutif. Putusan tersebut dikuatkan oleh pengadilan banding di Washington, DC pada Agustus.

Sejumlah pakar hukum menilai Mahkamah Agung berpeluang besar menguatkan putusan pengadilan sebelumnya.

“Berdasarkan kekhawatiran para hakim, saya menilai Mahkamah Agung kemungkinan akan memutuskan bahwa IEEPA tidak memberikan kewenangan bagi pemerintahan Trump untuk memberlakukan tarif tersebut,” ujar Profesor Hukum Universitas Georgetown, Greg Shaffer.

Jika pemerintah AS kalah dalam perkara ini, negara tersebut berpotensi harus mengembalikan sebagian tarif yang telah dipungut.

“Putusan melawan pemerintah berarti pihak yang membayar tarif yang diberlakukan secara ilegal harus mendapatkan pengembalian dana,” kata Shaffer.

Pada September lalu, Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan dalam wawancara dengan NBC bahwa pemerintah kemungkinan harus mengembalikan sekitar setengah dari total tarif yang telah dipungut.

Meski demikian, pemerintahan Trump menegaskan bahwa apabila Mahkamah Agung tidak memutuskan perkara ini sesuai harapan mereka, pemerintah akan menggunakan dasar hukum lain untuk tetap mendorong penerapan tarif.

Bisnis.com, JAKARTA — Peluang pemangkasan suku bunga The Fed pada pertemuan Januari 2026 mendatang meningkat setelah data menunjukkan kenaikan tingkat pengangguran di Amerika Serikat (AS) pada bulan lalu.

Melansir Reuters pada Rabu (17/12/2025), kontrak berjangka suku bunga AS (U.S. rate futures) menunjukkan probabilitas pemangkasan suku bunga pada Januari naik menjadi 31% sesaat setelah rilis laporan ketenagakerjaan nonpertanian (nonfarm payrolls), dibandingkan 22% sebelumnya.

Berdasarkan estimasi LSEG, peluang tersebut terakhir berada pada kisaran 27%, sementara peluang The Fed menahan suku bunga tercatat sekitar 73%.

Meski demikian, pasar masih memperkirakan The Fed akan memangkas suku bunga dua kali masing-masing 25 basis poin pada 2026. Kontrak berjangka saat ini mencerminkan pelonggaran moneter sekitar 57 basis poin tahun depan.

Pemangkasan suku bunga pertama pada 2026 diperkirakan terjadi pada Juni, dengan probabilitas mencapai 83%.

Data yang dirilis pada Selasa waktu setempat menunjukkan pertumbuhan lapangan kerja AS kembali meningkat pada November setelah mengalami penurunan pada Oktober akibat pemangkasan belanja pemerintah.

Namun, tingkat pengangguran naik menjadi 4,6%, lebih tinggi dibandingkan 4,4% pada September. Angka pengangguran tersebut berasal dari survei rumah tangga, yang tidak dikumpulkan pada Oktober akibat penutupan sementara pemerintahan (government shutdown).

Biro Statistik Tenaga Kerja AS (Bureau of Labor Statistics/BLS) melaporkan nonfarm payrolls bertambah 64.000 pekerjaan pada November, setelah ekonomi AS kehilangan sekitar 105.000 pekerjaan pada Oktober 2025.

“Gambaran utamanya adalah stabilitas yang cenderung lunak. Lapangan kerja relatif datar—yang tentu bukan kondisi ideal—tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda penurunan tajam seperti yang dikhawatirkan The Fed beberapa bulan lalu,” tulis Managing Director Global Macro TS Lombard, Dario Perkins, dalam catatan risetnya.

Dia menambahkan kenaikan tingkat pengangguran berpotensi menjadi perhatian bagi otoritas moneter, meskipun sebagian disebabkan oleh meningkatnya partisipasi angkatan kerja. Rasio pekerja terhadap populasi, lanjutnya, relatif stabil sejak musim panas.

Secara terpisah, data menunjukkan penjualan ritel AS pada Oktober secara tak terduga stagnan, meskipun belanja konsumen dinilai masih cukup solid memasuki awal kuartal IV/2025.

Laporan tersebut tidak memberikan dampak signifikan terhadap pergerakan kontrak berjangka suku bunga pada Selasa, namun memperkuat keyakinan bahwa kondisi ekonomi AS lebih stabil dari perkiraan awal.

Kondisi tersebut mendorong pandangan bahwa The Fed perlu bersikap lebih hati-hati dalam memangkas suku bunga. Adapun laporan penjualan ritel tersebut sejatinya dijadwalkan rilis pada pertengahan November, tetapi tertunda akibat penutupan pemerintahan selama 43 hari.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank sentral Amerika Serikat, Federal Reserve atau The Fed melaporkan bahwa perekonomian AS nyaris tidak bergerak dan belanja konsumen kembali turun, kecuali pada kelompok berpendapatan tinggi.

Menurut laporan survei The Fed terhadap pelaku usaha yang dinamakan Beige Book, kondisi lapangan kerja sedikit menurun dan harga naik secara moderat.

“Prospek secara umum tidak banyak berubah. Sejumlah kontak mencatat meningkatnya risiko perlambatan aktivitas dalam beberapa bulan mendatang, sementara beberapa produsen justru menunjukkan optimisme," tulis The Fed dalam laporan itu, dikutip dari Bloomberg, Kamis (27/1/2025).

Sejumlah distrik, termasuk New York, Atlanta, dan Minneapolis, melaporkan bahwa belanja konsumen berpendapatan tinggi masih tangguh. Namun, pengeluaran rumah tangga berpendapatan menengah dan rendah terus melemah.

“Pelanggan berpendapatan tinggi tidak terlalu terpengaruh, tetapi ‘pelanggan di level menengah ke bawah mulai mengencangkan ikat pinggang’,” menurut laporan The Fed Minneapolis mengutip salah satu kontak.

Para pembuat kebijakan moneter The Fed saat ini terbelah mengenai keputusan menahan atau menurunkan suku bunga pada pertemuan Desember. Laporan ini memberikan amunisi bagi kedua kubu dalam perdebatan tersebut.

Pembekuan Rekrutmen Tenaga Kerja di AS

Meski terdapat peningkatan pengumuman pemutusan hubungan kerja (PHK), lebih banyak distrik melaporkan bahwa perusahaan memilih strategi penghematan tenaga kerja seperti pembekuan rekrutmen dan tidak mengganti pegawai yang keluar, dibandingkan melakukan pemutusan hubungan kerja langsung.

Terkait harga, tarif impor masih menjadi kekhawatiran, khususnya bagi sektor manufaktur dan ritel yang melaporkan tekanan biaya input yang meluas. Beberapa perusahaan menghadapi pengetatan margin atau tekanan keuangan akibat tarif, meskipun ada juga yang melaporkan harga turun karena permintaan melemah atau tarif ditunda/dikurangi.

“Ke depan, pelaku usaha umumnya memperkirakan tekanan biaya tetap meningkat, tetapi rencana kenaikan harga dalam jangka pendek beragam,” tulis The Fed.

Kenaikan upah dalam beberapa bulan terakhir secara umum sejalan dengan target inflasi The Fed, tetapi perusahaan di sektor manufaktur, konstruksi, dan layanan kesehatan masih mencatat tekanan upah yang “moderat”.

Sebuah perusahaan jasa perekrutan di distrik Philadelphia menyatakan bahwa kebijakan imigrasi yang memperlambat masuknya tenaga kerja baru memaksa banyak manajer menaikkan upah demi bersaing mendapatkan pekerja.

Dampak Government Shutdown AS

Laporan tersebut sebagian besar disusun saat penutupan pemerintahan (government shutdown) AS, yang berakhir pada 12 November 2025. Beberapa peritel menyampaikan bahwa penutupan tersebut berdampak negatif terhadap konsumsi.

Organisasi komunitas juga mencatat meningkatnya permintaan bantuan pangan akibat tertundanya penyaluran manfaat SNAP selama pemerintah tidak beroperasi.

Minimnya data ekonomi resmi akibat penutupan pemerintah membuat laporan anekdotal ini mendapat perhatian lebih besar. The Fed tidak akan memiliki sebagian besar data ketenagakerjaan dan inflasi bulan Oktober dan November 2025 hingga setelah pertemuan Desember 2025.

Keterbatasan data tersebut turut memperlebar perbedaan pandangan di internal The Fed mengenai keputusan pemangkasan suku bunga bulan depan.

Di pasar, ekspektasi untuk pertemuan Desember 2025 terus berfluktuasi antara pemangkasan dan penahanan suku bunga. Saat ini peluang pemangkasan diperkirakan sekitar 80% setelah dua pejabat The Fed yang biasanya sejalan dengan Ketua Jerome Powell memberi sinyal dukungan untuk memangkas suku bunga.

IDXChannel - Jumlah lapangan kerja di Amerika Serikat (AS) bertambah sebanyak 119.000 pada September 2025.

Dilansir dari AP pada Jumat (21/11/2025), angka tersebut jauh melampaui ekspektasi para analis yang memprediksi 50.000 pekerjaan baru pada bulan itu.

Data lapangan kerja AS untuk September akhirnya dirilis Departemen Tenaga Kerja, setelah tertunda akibat penutupan pemerintah atau government shutdown yang berlangsung selama 43 hari.

Namun, terdapat beberapa detail yang meresahkan dalam laporan yang tertunda tersebut.

Pertumbuhan lapangan kerja pada Juli dan Agustus direvisi turun. AS mengalami penyusutan lapangan kerja pada Juni.

Lebih dari 87 persen dari penambahan lapangan kerja pada September terkonsentrasi di dua industri: layanan kesehatan dan bantuan sosial serta rekreasi dan perhotelan.

"Kita punya angka-angka utama yang kuat, tetapi jika kita melihat lebih dalam, kita akan melihat bahwa banyak dari angka tersebut didorong oleh sektor kesehatan," kata Ekonom Senior Indeed Hiring Lab Cory Stahle.

"Pada akhirnya, pertanyaannya adalah: Bisakah kita mendukung ekspansi ekonomi hanya dengan mengandalkan satu industri? Tidak semua orang bisa menjadi perawat," ujarnya.

Tingkat pengangguran naik menjadi 4,4 persen pada September, tertinggi sejak Oktober 2021 dan naik dari 4,3 persen pada Agustus. Tingkat pengangguran naik karena 470.000 orang memasuki pasar tenaga kerja pada September dan tidak semuanya langsung mendapatkan pekerjaan.

Data tersebut, meskipun terlambat, disambut baik oleh para pelaku bisnis, investor, pembuat kebijakan, dan Federal Reserve (The Fed). Selama penutupan pemerintah, mereka kesulitan mencari petunjuk tentang kesehatan pasar tenaga kerja Amerika. (Wahyu Dwi Anggoro)