#30 tag 24jam
OJK perpanjang waktu kewajiban pelaporan SLIK bagi asuransi-penjaminan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperpanjang waktu implementasi kewajiban pelaporan dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) bagi perusahaan asuransi dan ... [478] url asal
#ojk #otoritas-jasa-keuangan #slik #laporan-slik #asuransi #penjaminan
Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperpanjang waktu implementasi kewajiban pelaporan dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) bagi perusahaan asuransi dan perusahaan penjaminan dari semula berlaku 31 Juli 2025 menjadi paling lambat 31 Desember 2027.
Lebih rinci, perusahaan asuransi dimaksud yakni asuransi umum dan asuransi umum syariah yang memasarkan produk asuransi kredit dan/atau suretyship. Selain itu, kebijakan juga berlaku untuk perusahaan penjaminan syariah.
Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK Agus Firmansyah dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu, menyampaikan bahwa kebijakan ini bukan merupakan penundaan kewajiban, melainkan langkah penguatan untuk memastikan implementasi berjalan secara berkualitas dan berkelanjutan.
“Penyesuaian ini merupakan bagian dari langkah OJK dalam memperkuat kualitas dan integritas sistem pelaporan, seiring dengan kebutuhan penyempurnaan mekanisme pelaporan, penyiapan infrastruktur pendukung, serta pemenuhan ketersediaan dan kualitas data debitur,” kata Agus.
Sejalan dengan perpanjangan tersebut, perusahaan diharapkan segera melakukan penyesuaian kerja sama dengan pihak terkait serta memperkuat sistem informasi yang diperlukan agar kesiapan sebagai Pelapor Sistem Layanan Informasi Keuangan dapat terpenuhi secara optimal.
Adapun penyesuaian implementasi kewajiban pelaporan SLIK ini juga tertuang dalam surat Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono kepada asosiasi serta perusahaan asuransi dan perusahaan penjaminan.
Kewajiban perusahaan asuransi dan penjaminan sebagai pelapor SLIK diatur dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas POJK Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan.
Otoritas memastikan akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap kesiapan perusahaan dalam melaksanakan kewajiban tersebut.
Selain itu, OJK juga akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi guna memastikan kepatuhan serta peningkatan kualitas pelaporan oleh pelaku industri.
Dalam siaran pers yang sama, OJK turut mengumumkan kebijakan bagi perusahaan asuransi dan reasuransi terkait penyesuaian jangka waktu penyampaian Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2025 yang telah diaudit berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 117 Kontrak Asuransi.
Untuk memastikan kualitas, konsistensi, dan keandalan penerapan PSAK 117 dalam penyusunan laporan keuangan, OJK menyetujui perpanjangan batas waktu penyampaian Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2025 yang telah diaudit bagi perusahaan asuransi umum, perusahaan asuransi jiwa dan perusahaan reasuransi dari semula paling lambat 30 April 2026 menjadi paling lambat 30 Juni 2026.
Penyesuaian ini dilakukan sebagai langkah antisipatif OJK untuk memberikan waktu bagi industri dalam memastikan kesiapan implementasi PSAK 117 secara menyeluruh.
Sejalan dengan hal tersebut, OJK juga menetapkan penyesuaian atas kewajiban pelaporan yang berkaitan langsung dengan laporan keuangan dimaksud, yaitu:
- penundaan pengkinian nilai aset dalam Sistem Informasi Penerimaan OJK (SIPO) sampai dengan diterimanya laporan keuangan audited;
- penyesuaian batas waktu penyampaian laporan publikasi berupa ringkasan laporan keuangan tahunan audited menjadi paling lambat 31 Juli 2026; dan
- penyesuaian batas waktu penyampaian Laporan Keberlanjutan menjadi paling lambat 30 Juni 2026.
OJK pun menyatakan akan terus melakukan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan tersebut untuk memastikan pemenuhan kewajiban pelaporan berjalan dengan baik, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026
Edukasi dan Sosialisasi Perlindungan Konsumen OJK Malang Jangkau 39.294 Orang
OJK Malang mengedukasi 39.294 orang tentang perlindungan konsumen hingga November 2025. Mereka menangani 2.324 layanan konsumen dan memblokir ribuan entitas ilegal. [512] url asal
#ojk-malang #perlindungan-konsumen #edukasi-konsumen #sosialisasi-ojk #layanan-konsumen-ojk #fintech-ilegal #pinjaman-online-ilegal #investasi-ilegal #satgas-pasti #pelaporan-slik #pengaduan-konsumen
(Bisnis.Com - Terbaru) 27/12/25 14:00
v/86018/
Bisnis.com,MALANG — Sampai dengan akhir bulan November 2025, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang telah mengadakan 135 kegiatan kegiatan edukasi dan sosialisasi perlindungan konsumen dengan total peserta sebanyak 39.294 orang.
Kepala Kantor OJK Malang, Farid Faletehan, mengatakan dari aspek layanan konsumen, OJK Malang telah memberikan 2.324 layanan konsumen yang terdiri dari 2.148 layanan pemberian informasi, 112 layanan penerimaan informasi, dan 64 layanan pengaduan.
"Layanan tersebut diberikan baik secara walk-in, melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen, maupun melalui kanal pelaporan OJK lainnya seperti Whatsapp 081-157-157-157 dan telepon," kata Farid Faletehan seperti dikutip Sabtu (27/12/2025).
Dari jumlah layanan konsumen tersebut, 966 layanan terkait sektor perbankan dengan mayoritas topik pelaporan SLIK (26,50%); 486 layanan terkait fintech peer-to-peer lending dengan mayoritas topik fraud eksternal (29,42%); 378 layanan terkait perusahaan pembiayaan dengan mayoritas topik pelaporan SLIK (24,60%); serta 33 layanan terkait perusahaan asuransi dengan mayoritas topik permasalahan klaim (78,78%).
Secara nasional, sejak 1 Januari hingga 30 November 2025, OJK telah menerima 23.147 pengaduan terkait entitas ilegal.
Dari total tersebut, 18.633 pengaduan mengenai pinjaman online ilegal dan 4.514 pengaduan terkait investasi ilegal.
Jumlah entitas ilegal yang telah dihentikan/diblokir oleh Satgas PASTI sejak 2017 sampai dengan 30 November 2025 adalah 14.006 entitas ilegal.
Sejak 1 Januari sampai dengan 30 November 2025 saja, Satgas PASTI telah menemukan dan menghentikan 2.263 entitas pinjaman online ilegal dan 354 penawaran investasi ilegal di sejumlah situs dan aplikasi yang berpotensi merugikan masyarakat.
Satgas PASTI menemukan nomor kontak pihak penagih (debt collector) pinjaman online ilegal dan telah mengajukan pemblokiran terhadap 2.422 nomor kontak kepada Kementerian Komunikasi dan Digital RI.
Selain itu, Satgas PASTI memonitor laporan penipuan di IASC dan menemukan sebanyak 61.341 nomor telepon yang dilaporkan oleh korban penipuan dari November 2024 sampai dengan 30 November 2025.
Menindaklanjuti hal tersebut, Satgas PASTI telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital RI untuk memblokir nomor yang dimaksud.
Sejak peluncuran pada November 2024 hingga 30 November 2025, IASC telah menerima 373.129 laporan yang terdiri dari 202.426 laporan disampaikan oleh korban melalui Pelaku Usaha Sektor Keuangan (bank dan penyedia sistem pembayaran) yang kemudian dimasukkan ke dalam sistem IASC, sedangkan 170.703 laporan langsung dilaporkan oleh korban ke dalam sistem IASC.
"Jumlah rekening dilaporkan sebanyak 619.394 dan jumlah rekening sudah diblokir sebanyak 117.301. Sejauh ini, total kerugian dana yang telah dilaporkan sebesar Rp8,2 triliun dan total dana korban yang sudah diblokir sebesar Rp389,3 miliar. IASC akan terus meningkatkan kapasitasnya mempercepat penanganan kasus penipuan di sektor keuangan," katanya.
Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, menilai edukasi dan sosialisasi perlindungan konsumen yang terus dilakukan oleh OJK diharapkan dapat menghindarkan konsumen dari berbagai bentuk scamming pembiayaan maupun terhindar dari godaan lifestyle yang cenderung eksesif, di mana sumber pembiayaannya melebihi batas kemampuan pendapatan, konsumen lebih bijak dalam menggunakan pendapatan untuk memenuhi lifestyle.
Hal yang tak kalah penting, kata dia, yakni OJK dapat melakukan survei kepuasan konsumen atas layanan yang diberikan, sehingga hasilnya dapat menjadi masukan terus untuk meningkatkan layanan secara berkelanjutan.
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)