#30 tag 24jam
Kemenko PM Soroti Kasus Amsal Sitepu, Tekankan Perlindungan Pekerja Kreatif
Kemenko PM mengapresiasi Komisi III yang memberi perhatian atas kasus hukum Amsal. [259] url asal
#kemenko-pm #amsal-sitepu #pekerja-kreatif #ekonomi-kreatif #perlindungan-pekerja #kasus-hukum #industri-kreatif-indonesia #leontinus-alpha-edison #komisi-iii-dpr #videografer-indonesia
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) menyoroti kasus hukum yang menjerat Amsal Christy Sitepu, seorang pekerja kreatif di bidang videografi. Perkara ini perlu dicermati karena berkaitan dengan perlindungan ekosistem ekonomi kreatif.
Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran Kemenko PM Leontinus Alpha Edison mengatakan, kasus tersebut menjadi perhatian karena menyangkut posisi pekerja kreatif dalam sistem hukum. Ini juga menjadi alarm keras bagi masa depan ekosistem ekonomi kreatid.
Leontinus menilai, Amsal merepresentasikan pelaku industri kreatif yang berkontribusi melalui karya visual. “Tuduhan korupsi yang dialamatkan kepada saudara Amsal, hanya karena perbedaan persepsi nilai jasa profesional, merupakan bentuk kriminalisasi yang dapat mematikan gairah inovasi di tingkat akar rumput,” kata Leontinus, Senin (30/3/2026.
Leontinus menjelaskan, penilaian terhadap hasil kerja kreatif tidak dapat disamakan dengan pendekatan administratif semata. Menurutnya, elemen seperti konsep, editing, dan dubbing merupakan bagian penting dalam menghasilkan nilai tambah sebuah karya.
“Amsal hanyalah seorang penyedia jasa profesional yang mengajukan proposal secara transparan sesuai kompetensinya. Perlu dicatat bahwa ia bukanlah pemegang otoritas anggaran yang memiliki kuasa untuk menentukan plafon dana negara,” kata Leontinus.
Kemenko PM menegaskan pentingnya perlindungan terhadap pelaku industri kreatif agar ekosistem tetap tumbuh. Leontinus mengingatkan, penanganan kasus yang tidak mempertimbangkan karakteristik sektor kreatif berpotensi memengaruhi kepercayaan pelaku industri.
“Kami sekaligus memberikan apresiasi kepada pimpinan Komisi III DPR RI, Pak Habiburokhman dan Pak Kawendra yang sudah memberikan perhatian khusus kepada perkara Amsal Sitepu dan menjadi moral powerhouse kepada para penggiat sektor ekonomi kreatif untuk tetap konsisten dalam berkarya tanpa rasa takut sepanjang berada di dalam koridor yang benar,” kata Leontinus.
Kemenko PM siapkan "1001 Pasar Malam" manfaatkan aset tidur untuk UMKM
Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) tengah mematangkan program "1001 Pasar Malam" yang bakal memanfaatkan aset-aset milik ... [332] url asal
#kemenko-pm #1001-pasar-malam #aset-tidur #umkm #leontinus-alpha-edison #abdul-muslim
Bandung (ANTARA) - Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) tengah mematangkan program "1001 Pasar Malam" yang bakal memanfaatkan aset-aset milik pemerintah atau negara yang selama ini tidak produktif atau "tidur" untuk disulap menjadi ruang promosi dan transaksi bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
Asisten Deputi Pemasaran Usaha Masyarakat Kemenko PM Abdul Muslim mengungkapkan inisiatif tersebut dirancang untuk menjawab kebutuhan mendesak pelaku usaha terhadap kanal pemasaran yang strategis dan mudah diakses.
"Dari hasil diskusi dan analisis mendalam, kami melihat perlunya penyediaan kanal pemasaran yang lebih produktif. Program ini bertujuan memanfaatkan aset-aset pemerintah yang tidur atau belum optimal penggunaannya," ujar Muslim dalam Forum Konsultasi Publik rencana alternatif kebijakan 'Transformasi Pemasaran Usaha Masyarakat' di Bandung, Jawa Barat, Jumat.
Muslim menegaskan langkah ini turunan teknis dari amanat Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021. Regulasi tersebut secara spesifik mewajibkan kementerian, lembaga, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hingga swasta untuk mengalokasikan minimal 30 persen dari total luas area komersialnya sebagai tempat promosi bagi usaha mikro dan kecil.
Kebijakan ini, kata dia, dibahas secara intensif dalam forum yang melibatkan unsur pentahelix di Jawa Barat, mengingat provinsi ini menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan dengan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 12,7 persen hingga November 2025.
Di lokasi yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran Kemenko PM Leontinus Alpha Edison menegaskan bahwa intervensi pemerintah tidak bisa lagi sekadar menjalankan fungsi teknokrasi di atas kertas.
Menurut Leon, masalah UMKM saat ini bukan hanya soal modal, melainkan hambatan kultural seperti pola pikir (mindset) wirausaha hingga ketidaksiapan ekosistem digital yang membuat produk lokal sulit menembus pasar ekspor.
"Tugas kami menemukan formulasi kebijakan yang benar-benar menjawab permasalahan riil. Banyak UMKM kita belum mampu menembus batas-batas digital karena kurangnya literasi pemasaran modern," kata Leon.
Ia memastikan pelibatan publik secara bermakna dalam penyusunan kebijakan ini dilakukan agar peta jalan transformasi pemasaran yang dihasilkan dapat menyelesaikan masalah struktural UMKM secara mendasar dan berkelanjutan.
Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025
Pemerintah Siapkan Aturan Baru Agar Minimarket Tak Singkirkan UMKM
Kemenko PM akan menata ulang aturan izin operasional ritel besar dan minimarket agar tak mengganggu bisnis UMKM. [206] url asal
#minimarket #umkm #ritel #waralaba #semarang #collabox-creative-space #indonesia #pemerintah #pemprov-sumatera-barat #kemenko-pemberdayaan-masyarakat #leontinus-alpha-edison #singkirkan #pelindungan
(CNN Indonesia - Ekonomi) 31/10/25 21:04
v/23355/
Pemerintah menyiapkan aturan baru agar ritel dan minimarket tidak mengganggu keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Deputi Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran Kemenko Pemberdayaan Masyarakat Leontinus Alpha Edison menyebut pemerintah berencana menata aturan izin operasional ritel besar.
Ia mengatakan wacana itu ialah upaya pemerintah memastikan UMKM hingga konglomerasi ritel besar bisa berada di satu rantai bisnis untuk memenuhi kebutuhan konsumen dari beragam daya beli.
"Poinnya adalah tentang penataan izin usaha waralaba minimarket modern, ritel-ritel besar," kata Leon di Collabox Creative Space, Semarang, Jawa Tengah, Rabu (29/10).
Leon mengatakan rencana kebijakan ini juga akan menata aturan izin operasional ritel besar di daerah yang selama ini juga telah menjadi perhatian banyak pemerintah daerah.
Ia mencontohkan Pemprov Sumatera Barat dan Pemkot Padang yang melarang pendirian waralaba minimarket modern di wilayahnya untuk melindungi UMKM lokal.
Leon pun mengatakan perlu kebijakan di tingkat pusat agar tidak ada tumpang tindih aturan dan bisa memperkuat aturan yang selama ini sudah ada di tingkat pemda.
"Kami ingin Pemda bisa memproteksi dan memberdayakan UMKM, sekaligus menciptakan keadilan usaha bagi mereka," ucap dia.
Pada saat yang sama, Leon menyebut selama ini UMKM terbukti menjadi penyerap tenaga kerja utama di Indonesia dengan rasio mencapai 97 persen dari total tenaga kerja nasional.
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)