Bahwa Komite Tapera menyetujui untuk 40 tahun bisa dijalankan. Ya, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto dan mendukung penuh arahan Presiden

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyatakan skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dengan tenor hingga 40 tahun telah disepakati dan siap dijalankan.

Ara mengatakan keputusan tersebut diambil dalam Rapat Terbatas Komite Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dan Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho.

"Bahwa Komite (Tapera) menyetujui untuk 40 tahun bisa dijalankan. Ya, sesuai arahan Presiden (Prabowo Subianto) dan mendukung penuh arahan Presiden," kata Menteri PKP ditemui usai rapat Komite Tapera di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, komite menyetujui penerapan tenor KPR hingga 40 tahun sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo untuk menghadirkan skema pembiayaan perumahan yang lebih terjangkau bagi masyarakat.

Ia menegaskan pemerintah memastikan skema tersebut tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat, tetapi juga dapat dijalankan secara sehat dan berkelanjutan oleh perbankan sebagai penyalur pembiayaan.

"Kita buat skema-skema yang bisa dijalankan baik dan bermanfaat bagi rakyat, bisa dijalankan oleh perbankan," ujarnya.

Selain menyepakati tenor yang lebih panjang, pemerintah juga memutuskan bunga KPR rumah subsidi tapak tetap sebesar 5 persen meski terjadi kenaikan BI-rate.

Ara menilai kebijakan mempertahankan bunga 5 persen merupakan bentuk konsistensi pemerintah dalam mendukung program unggulan Presiden Prabowo untuk memperluas akses masyarakat terhadap rumah subsidi.

Sementara itu, untuk rumah susun subsidi, pemerintah menetapkan suku bunga sebesar 6 persen sebagai bagian dari skema pembiayaan yang disesuaikan dengan karakteristik hunian vertikal.

Ia juga mengungkapkan pemerintah telah menyiapkan kuota 350.000 unit rumah subsidi dan meminta BP Tapera meningkatkan koordinasi dengan perbankan serta pengembang agar target tersebut dapat tercapai.

Menurut Ara, pemerintah turut memberikan berbagai insentif berupa pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) gratis guna mempercepat realisasi program perumahan rakyat.

"Itu tadi, satu bunganya tetap 5 persen (rumah subsidi tapak), yang kedua tenornya (KPR) 40 tahun, yang ketiga 6 persen buat rusun subsidi. Artinya kita putuskan begitu tiga poin itu," kata Menteri PKP.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menegaskan pemerintah siap mempercepat renovasi 10 ribu unit rumah orang tua siswa sekolah rakyat sebagai bagian program strategis Presiden Prabowo Subianto.

"Kita cepat kerjanya. Secepatnya datanya udah jalan kok, udah diverifikasi dengan cepat. Segera itu (direnovasi)," kata Ara ditemui usai rapat bersama Direktur Utama Bank BSN Alex Sofjan Noor mengenai pembiayaan rumah subsidi di Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan jumlah renovasi rumah bagi siswa sekolah rakyat meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencakup sekitar seribu unit rumah di berbagai daerah Indonesia.

Meski begitu, menurut dia, pelaksanaan renovasi rumah akan segera dilakukan mengikuti jadwal dan titik lokasi yang ditetapkan Kementerian Sosial agar program berjalan cepat serta tepat sasaran bagi penerima manfaat.

"Tahun lalu 1.000 (unit), tahun ini 10.000 (unit), kita akan segera jalan nanti mengikuti jadwal dari Pak Mensos (Menteri Sosial Saifullah Yusuf) ke berapa titik," ujar Menteri Ara.

Ia menjelaskan proses pendataan dan verifikasi calon penerima bantuan renovasi rumah saat ini terus berjalan, sehingga pemerintah dapat segera memulai pelaksanaan program sesuai kesiapan data lapangan.

Ara menegaskan Kementerian PKP siap mendukung penuh program tersebut dan memastikan percepatan pelaksanaan renovasi rumah dilakukan segera setelah data dari Kementerian Sosial diterima.

Kementerian Sosial bersinergi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk merenovasi 10 ribu unit rumah tidak layak huni milik orang tua siswa Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia.

Sebelumnya, Mensos Saifullah mengatakan bahwa program renovasi ini merupakan bagian dari miniatur pengentasan kemiskinan yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025.

"Sekolah rakyat menjadi pusat pemberdayaan dimana anaknya bersekolah, sementara orang tuanya diberdayakan dan didukung program strategis, salah satunya renovasi rumah agar lebih layak huni yang didukung oleh Kementerian PKP," katanya.

Dari 10 ribu rumah yang diusulkan, sebanyak 5.000 unit telah dinyatakan memenuhi syarat atau clear and clean, terutama terkait status kepemilikan lahan milik sendiri. Sisanya saat ini masih dalam proses verifikasi dan validasi lapangan oleh tim pendamping Kemensos bersama petugas Kementerian PKP.

Terkait rumah orang tua murid yang status kepemilikannya masih menumpang, pinjam atau sewa, Kemensos berkomitmen untuk mencarikan solusi alternatif melalui kerja sama dengan berbagai pihak.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyatakan pemerintah tengah mempersiapkan aturan skema kredit pemilikan rumah (KPR) dengan tenor hingga 40 tahun sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Ara mengatakan pemerintah saat ini masih melakukan simulasi serta mempersiapkan berbagai aturan pendukung sebelum kebijakan tenor panjang tersebut diumumkan secara resmi kepada publik dalam waktu mendatang.

"Kita lagi persiapkan. Kita kan lagi simulasi, kan lagi dipersiapkan. Nanti pada waktunya kita akan sampaikan ke publik," kata Ara ditemui usai rapat bersama Direktur Utama Bank BSN Alex Sofjan Noor, yang membahas pembiayaan rumah subsidi di Jakarta, Rabu.

Ia mengungkapkan pembahasan terkait skema KPR tenor 40 tahun terus dilakukan secara intensif, termasuk melalui rapat yang digelar bersama jajaran terkait beberapa hari terakhir.

Menurut Ara, kebijakan tersebut merupakan arahan langsung Presiden sehingga fokus pemerintah saat ini bukan lagi membahas konsep, melainkan memastikan implementasinya berjalan efektif dan tepat sasaran.

"Terakhir, kita rapat tiga hari lalu, Jumat malam, malam-malam kita (rapat). Nanti, pada waktunya kita umumkan. (Rencana kebijakan) itu bukan untuk didiskusikan, untuk dilaksanakan," ujarnya.

Pemerintah, lanjut dia, tetap mendengarkan masukan dari berbagai pihak dalam ekosistem perumahan seperti perbankan, pengembang, konsumen, hingga Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Ara menegaskan skema tenor 40 tahun nantinya bersifat pilihan, sehingga masyarakat tetap dapat mengambil tenor lebih pendek sesuai kemampuan dan kebutuhan masing-masing.

Ia menjelaskan masyarakat tetap memiliki opsi memilih tenor 10 tahun, 20 tahun, maupun 30 tahun, sehingga fleksibilitas pembayaran cicilan tetap menjadi perhatian pemerintah dalam kebijakan tersebut.

Menurut Ara, tenor panjang dinilai cocok bagi masyarakat usia muda seperti pegawai negeri sipil baru maupun anggota TNI dan Polri yang baru memulai karier serta membutuhkan cicilan ringan.

Ia menambahkan skema tersebut memungkinkan debitur mengubah tenor pinjaman di tengah masa cicilan, sehingga masyarakat tetap dapat mempercepat pelunasan sesuai kemampuan finansial masing-masing.

Ara juga memastikan masyarakat nantinya diperbolehkan melunasi kredit lebih cepat apabila kondisi keuangan telah memungkinkan tanpa harus terikat penuh pada tenor awal pinjaman.

Terkait pembahasan bersama industri, Ara menyebut pemerintah segera mengundang perbankan dan asosiasi pengembang untuk membahas implementasi teknis kebijakan tenor KPR hingga 40 tahun tersebut.

Ia mengatakan komunikasi informal dengan berbagai pihak sebenarnya sudah berlangsung guna memastikan kebijakan dapat diterima seluruh ekosistem perumahan nasional.

Menurut Ara, pemerintah masih berada dalam tahap komunikasi dan forum diskusi kelompok terarah atau FGD untuk menyerap masukan sebelum aturan final diumumkan kepada masyarakat luas.

Ara menilai kebijakan tenor panjang merupakan langkah pro rakyat karena bertujuan menurunkan besaran cicilan bulanan, sehingga akses masyarakat terhadap kepemilikan rumah menjadi lebih mudah dan terjangkau.

Ia menegaskan pemerintah kini fokus menyiapkan aturan pelaksanaan yang matang agar tujuan mulia Presiden Prabowo Subianto dalam memperluas akses rumah murah dapat berjalan optimal dan kondusif.

"Tujuan (tenor) 40 tahun kan cuma satu, membuat lebih murah. Kan gitu, supaya rakyat lebih murah (mencicil), kan mulia tujuannya. Nah, kita buatkan aturannya," kata Ara.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Tadi kita bahas, sudah rapat, kita ngobrol berdua. Nomor satu untuk target yang 73 ribu (rumah subsidi) saya optimistis. Saya sudah melihat langkah-langkah, SDM-nya dipersiapkan, juga peta jalan, dan nanti juga ada langkah untuk rumah tapak yang tahu

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) melibatkan PT Bank Syariah Nasional (BSN) dalam pembiayaan 73 ribu rumah subsidi guna memperluas akses hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Indonesia.

"Tadi kita bahas, sudah rapat, kita ngobrol berdua. Nomor satu untuk target yang 73 ribu (rumah subsidi) saya optimistis. Saya sudah melihat langkah-langkah, SDM-nya dipersiapkan, juga peta jalan, dan nanti juga ada langkah untuk rumah tapak yang tahun lalu, cukup bagus," kata Ara usai rapat bersama Direktur Utama Bank BSN Alex Sofjan Noor di Jakarta, Rabu.

Dia menyampaikan, dengan capaian penyaluran rumah subsidi pada tahun sebelumnya yang dilakukan BSN mencapai sekitar 59 ribu unit, maka hal itu menjadi modal penting dalam mempercepat realisasi target rumah subsidi pada tahun ini.

Ara menilai jajaran direksi dan tim BSN bekerja solid serta mampu menyiapkan langkah strategis untuk memperluas akses pembiayaan dan pembangunan hunian subsidi di Indonesia.

Ia menyebut, posisi BSN kini menjadi salah satu bank penyalur pembiayaan perumahan terbesar setelah BTN sehingga diyakini mampu mempercepat program pembangunan rumah subsidi nasional bagi masyarakat.

Selain pembiayaan rumah subsidi, pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan juga menyiapkan pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat atau KUR sektor perumahan yang segera dijalankan oleh BSN dalam waktu dekat.

Ara mengatakan, dirinya telah menghubungi Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi (kiki). Yang mana lembaga itu mendukung penuh pelaksanaan KUR perumahan, termasuk penyesuaian sistem SLIK guna mempercepat akses pembiayaan masyarakat serta pelaku usaha sektor properti.

Ia menuturkan, program KUR perumahan merupakan kebijakan baru pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mendukung UMKM, pengembang, kontraktor, hingga toko bangunan melalui pembiayaan berbunga rendah bersubsidi pemerintah.

Dalam skema tersebut, pelaku usaha sektor perumahan dapat memperoleh pembiayaan hingga Rp20 miliar dengan bunga rendah, sedangkan pinjaman di bawah Rp100 juta tidak memerlukan jaminan tambahan.

"Ibu Kiki (Ketua OJK) sangat mendukung proses untuk KUR perumahan yang akan dijalankan oleh BSN. Ini persiapannya sudah sangat matang. Mudah-mudahan paling lama dua bulan lagi sudah bisa jalan," ujar Ara.

Ara menambahkan, pemerintah juga membahas rencana pengembangan kota baru yang mencakup hunian MBR, kawasan menengah, fasilitas pendidikan, kesehatan, rumah ibadah, hingga sarana olahraga terpadu bagi masyarakat.

Ia mengungkapkan, Menteri Hukum telah merekomendasikan lahan sekitar empat hingga lima hektare di Kabupaten Tangerang untuk menjadi salah satu lokasi percontohan pengembangan kota baru bersama BSN.

Pemerintah bersama Satgas Perumahan dan sejumlah kementerian terkait saat ini terus melakukan survei lokasi strategis guna mendukung pembangunan kota baru serta rumah susun subsidi secara berkelanjutan di berbagai daerah.

Sementara itu, Direktur Utama Bank BSN, Alex Sofjan Noor menegaskan, pihaknya siap mendukung penuh program pemerintah dan menjadi pemain utama dalam program KPR subsidi nasional.

"BSN berkomitmen untuk dapat menyalurkan KPR Subsidi skema FLPP sebanyak 73.700 unit di tahun 2026 ini melalui berbagai inovasi layanan digital dan penguatan kolaborasi dengan ekosistem properti," kata Alex.

Ia menuturkan, konsistensi dan komitmen BSN dalam menyalurkan KPR subsidi untuk MBR terus tercermin pada peningkatan kinerja realisasi setiap tahunnya. Sebelumnya di 2025 realisasi KPR subsidi sebesar 59.463 unit, lalu menjadi 73.700 unit di 2026.

"Ini bentuk komitmen BSN untuk mendukung program 3 juta rumah (yang dicanangkan pemerintah)," tutur Alex.

Lebih lanjut, pencapaian Bank BSN hingga akhir April 2026 menempatkan perseroan pada posisi kedua secara nasional dengan pangsa pasar perumahan KPR Subsidi sebesar 23,4 persen.

Adapun segmen perbankan syariah, BSN menempati posisi pertama dan menguasai pangsa pasar KPR Subsidi Syariah mencapai 84 persen atau setara 16.523 unit.

"Kebetulan ini jadi core bisnis kami," kata Alex.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jadi saya sudah cek benar-benar ke Kementerian ATR/BPN, karena otoritas di negara kita yang legalitas itu kan ada di ATR/BPN. Dan sudah dinyatakan itu clear and clean, adalah tanah negara,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyatakan, rencana pembangunan 1.000 unit rumah susun (rusun) di lahan milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) kawasan Tanah Abang tetap berlanjut meski menghadapi dinamika hukum.

"Jadi saya sudah cek benar-benar ke Kementerian ATR/BPN, karena otoritas di negara kita yang legalitas itu kan ada di ATR/BPN. Dan sudah dinyatakan itu clear and clean, adalah tanah negara," kata Menteri PKP ditemui saat meninjau progres renovasi rumah dan revitalisasi kawasan kumuh di Menteng Tenggulun, Jakarta Selatan, Jumat.

Ia menegaskan, proyek tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menghadirkan hunian layak bagi masyarakat, khususnya di wilayah perkotaan yang memiliki kebutuhan tinggi terhadap perumahan.

Adapun pembangunan rusun tersebut direncanakan berdiri di atas lahan milik PT Kereta Api Indonesia yang diyakini sebagai aset negara berdasarkan hasil pengecekan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Dengan dasar tersebut, pemerintah optimistis proyek dapat berjalan sesuai rencana karena legalitas lahan dinilai telah memenuhi ketentuan dan tidak bermasalah secara administratif.

Program pembangunan itu akan dilakukan melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) PT Astra International Tbk sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta.

"Jadi saya rasa kita sangat yakin itu adalah aset negara. Dan tentunya kita gunakan untuk kepentingan negara seperti arahan Presiden Prabowo bagaimana tanah, air itu digunakan untuk kepentingan rakyat kita. Nah, di situ rencananya akan dibangun 1.000 unit rusun CSR dari Astra," ujar Menteri Ara.

Menurutnya, sinergi tersebut menjadi contoh nyata bagaimana aset negara dapat dimanfaatkan secara produktif untuk kepentingan masyarakat luas.

Ia menambahkan pemanfaatan lahan negara harus diarahkan untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui penyediaan hunian yang layak dan terjangkau.

Pemerintah juga tengah menyiapkan skema pemanfaatan rusun, termasuk penentuan kelompok masyarakat yang akan menjadi prioritas penerima manfaat dari pembangunan tersebut.

Kelompok sasaran tidak hanya mencakup masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga masyarakat berpenghasilan menengah yang membutuhkan akses hunian di kawasan strategis perkotaan.

"Apakah MBR atau masyarakat berpenghasilan rendah. Dan juga di Jakarta ini dan kota besar (lainnya) cukup banyak masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT). Jadi kita siapkan nanti aturannya," jelasnya.

Dengan kapasitas sekitar 1.000 unit, proyek tersebut diperkirakan mampu menampung hingga 4 ribu warga dan membantu mengurangi backlog perumahan di Jakarta.

"Kalau 1.000 unit rumah susun, kalau dua kamar (per unit), ya kurang lebih ada 4.000 orang yang bisa tertampung di situ. Apakah itu tidak bagus? Kalau benar dan bagus tolong didukung. Kalau tidak ya kritik saja saya," kata Menteri Ara.

Dia menilai, langkah tersebut sebagai solusi konkret dalam menjawab kebutuhan hunian di ibu kota sekaligus mendorong pemanfaatan aset negara secara optimal untuk kepentingan rakyat.

Diketahui, lahan di Tanah Abang yang direncanakan untuk pembangunan 1.000 unit rumah susun saat ini tengah menghadapi polemik sengketa hukum.

Lahan tersebut digugat oleh ahli waris bernama Sulaeman Effendi, dengan dukungan Rosaria de Marshall atau Hercules bersama Tim Hukum dan Advokasi DPP GRIB Jaya.

Gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan pihak tergugat meliputi PT KAI serta Kementerian ATR/BPN.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jadi ini percontohan, percontohan, sesudah ini bagus, kita akan buat di beberapa kota lagi di Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan, pihaknya segera memperluas model kolaborasi penataan kawasan kumuh di Menteng Tenggulun, Jakarta Selatan, ke berbagai kota besar lainnya di Indonesia.

Menteri PKP menyatakan program penataan kawasan di Menteng Tenggulun akan dijadikan model percontohan untuk diterapkan di berbagai kota besar di Indonesia.

"Jadi ini percontohan, percontohan, sesudah ini bagus, kita akan buat di beberapa kota lagi di Indonesia," kata Menteri PKP ditemui saat meninjau progres renovasi 152 unit rumah dan revitalisasi kawasan kumuh di Menteng Tenggulun, Jakarta Selatan, Jumat.

Ia menilai pendekatan kolaboratif yang melibatkan banyak pihak mampu mempercepat penanganan kawasan kumuh tanpa bergantung pada pembiayaan pemerintah semata.

Keberhasilan program itu menunjukkan bahwa sinergi antara berbagai elemen dapat menghasilkan perubahan signifikan dalam waktu relatif singkat di kawasan padat penduduk.

Maruarar menyebut sejumlah kota besar telah masuk dalam rencana pengembangan program serupa guna memperluas dampak positif penataan kawasan.

"Target wilayah selanjutnya setelah di sini ada kota-kota besar yakni Bandung, Medan. Daerah daerah besar kita siap," ujar Ara.

Menurutnya, setiap daerah nantinya akan menyesuaikan konsep dengan karakteristik lokal, namun tetap mengedepankan prinsip kolaborasi dan gotong royong tanpa menggunakan APBN.

Ia menekankan keterlibatan berbagai pihak dalam program renovasi 152 unit rumah dan revitalisasi kawasan kumuh di Menteng Tenggulun, menjadi kunci keberhasilan, mulai dari komunitas, sektor swasta, hingga organisasi profesi yang berkontribusi secara aktif.

"Kita kolaborasi dengan Ikatan Arsitek, ada dari PNM yang mengurus sampahnya dan memberdayakan ekonomi keluarga, Astra. Saya hitung ada (sekitar) delapan pihak yang terlibat," beber Ara.

Program itu juga menunjukkan bahwa solusi penanganan kawasan kumuh tidak selalu harus mengandalkan anggaran besar, tetapi dapat dilakukan melalui kerja sama lintas sektor.

Maruarar optimistis model tersebut dapat direplikasi secara luas karena fleksibel dan mampu menyesuaikan kebutuhan masing-masing daerah secara efektif.

Ia berharap dengan perluasan program itu semakin banyak kawasan kumuh yang dapat ditata menjadi lingkungan yang lebih layak, sehat, dan produktif bagi masyarakat.

Adapun renovasi rumah tak layak huni di Menteng Tenggulun, Jakarta Selatan, ditargetkan rampung pertengahan Juni melalui kolaborasi gotong royong.

"Target selesai renovasi rumah tak layak huni di Menteng Tenggulun ini ditargetkan 15 Juni (2026)," kata Menteri PKP.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) memastikan renovasi rumah tak layak huni di Menteng Tenggulun, Jakarta Selatan, ditargetkan rampung pertengahan Juni melalui kolaborasi gotong royong.

"Target selesai renovasi rumah tak layak huni di Menteng Tenggulun ini ditargetkan 15 Juni (2026)," kata Menteri PKP ditemui saat meninjau progres renovasi rumah dan revitalisasi kawasan kumuh di Menteng Tenggulun, Jakarta Selatan, Jumat.

Dalam kunjungan tersebut, ia menyebut kawasan yang sebelumnya tergolong kumuh kini mulai bertransformasi menjadi kampung gotong royong melalui perbaikan hunian dan lingkungan secara bersama oleh berbagai pihak.

Sebanyak 152 rumah menjadi target renovasi dalam program itu dengan pendekatan gotong royong yang mencakup pembiayaan, pelaksanaan, hingga pengelolaan kawasan secara kolektif tanpa bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Maruarar menegaskan seluruh proses pembangunan dilakukan secara terpadu, termasuk perbaikan tempat ibadah, jalan lingkungan, jembatan, sanitasi, serta fasilitas pendukung lainnya bagi masyarakat setempat.

Ia memastikan seluruh renovasi rumah ditargetkan rampung pada pertengahan Juni, dengan progres pekerjaan yang terus dipantau secara detail berdasarkan jumlah unit rumah yang telah selesai dan sedang dikerjakan.

Menurutnya, pelaporan progres harus menggunakan data konkret agar perkembangan pembangunan dapat terukur dengan jelas dan memudahkan pengawasan terhadap target penyelesaian proyek di lapangan.

Selain pembangunan fisik, program ini juga menekankan pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan usaha mikro agar warga mampu meningkatkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan secara berkelanjutan.

Kolaborasi program melibatkan berbagai pihak seperti arsitek, perbankan, termasuk TNI AL, serta unsur lainnya yang berkontribusi dalam pembangunan dan pendampingan masyarakat secara terpadu di kawasan tersebut.

Maruarar menilai keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh pembangunan, tetapi juga kemampuan masyarakat menjaga hasil penataan agar kawasan tetap tertib, bersih, dan tidak kembali kumuh.

Ia optimistis program tersebut dapat menjadi percontohan nasional dalam penataan kawasan kumuh berbasis gotong royong yang selanjutnya akan diperluas ke berbagai kota besar di Indonesia.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut 10 kota baru akan segera disurvei bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) guna mempercepat pengembangan kawasan tersebut.

Dia mengatakan pihaknya akan membentuk tim bersama dengan Kementerian ATR/BPN guna melakukan survei langsung ke 10 lokasi kota baru yang telah diidentifikasi dalam rangka percepatan pembangunan perumahan rakyat.

"Kita bersepakat akan membuat tim bersama yang melakukan survei-survei di lokasi itu," kata Menteri Maruarar Sirait yang akrab disapa Ara usai melakukan pertemuan terbatas dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid di Jakarta, Kamis.

Survei tersebut akan dilakukan setelah pihaknya menerima data awal terkait rencana pengembangan 10 kota baru yang sedang disiapkan pemerintah. Ke-10 kota baru itu untuk mendukung percepatan pembangunan perumahan rakyat secara masif.

Ara menyebutkan data tersebut diperoleh dari Menteri ATR/BPN yang telah menyerahkan sejumlah lokasi potensial untuk ditindaklanjuti. Beberapa wilayah yang masuk dalam daftar 10 kota tersebut antara lain Tangerang, Banten; Bogor, Jawa Barat.

Selanjutnya Batang, Jawa Tengah; Deli Serdang, Sumatera Utara; dan Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat.

Selain itu, terdapat pula beberapa titik lain di wilayah Jawa Timur yang turut masuk dalam daftar pengembangan kota baru tersebut.

"Kami mendapatkan data untuk bakal 10 kota baru diantaranya ada Tangerang, Bogor, Batang, Dari Serdang, Kubu Raya. Kemudian beberapa titik lainnya di Jawa Timur, itu juga sudah diberikan datanya kepada kami," ujarnya.

Meski demikian, Menteri PKP belum merinci lebih jauh mengenai lokasi-lokasi tersebut karena bergegas meninggalkan lokasi usai pertemuan dengan Menteri ATR/BPN.

Sebelumnya, pemerintah telah merancang kebijakan pemanfaatan kawasan strategis untuk pembangunan rumah rakyat guna memperluas akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Kebijakan ini merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto agar lahan negara di lokasi premium dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan publik.

Presiden juga menginstruksikan Menteri ATR/BPN untuk segera menyiapkan lahan yang dapat digunakan dalam pembangunan perumahan secara cepat dan terukur.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau yang akrab disapa Ara, menyebut ada lahan milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) di kawasan Tanah Abang, Jakarta, yang dikuasai pihak ketiga, meski telah memiliki kekuatan hukum tetap soal kepemilikan pada PT KAI.

Berdasarkan informasi yang diterimanya, Ara menyebut terdapat tiga lokasi lahan yang akan segera ditinjau guna menyelesaikan persoalan tersebut.

“Tadi saya mendapatkan info dari Dirut Kereta Api dan juga dari Pak Dony Oskaria (Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara/BP BUMN), ada lahan milik kereta api yang sudah berkekuatan hukum tetap, tapi dikuasai oleh pihak ketiga di Tanah Abang. Ada berapa lokasi, Pak? Tiga lokasi,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu.

Ara menegaskan lahan tersebut merupakan milik negara dan harus dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.

Ia menekankan negara tidak boleh kalah dalam mempertahankan aset yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, terlebih jika digunakan untuk kepentingan publik.

“Itu adalah milik negara dan sudah berkekuatan hukum tetap. Saya tegaskan, negara tidak boleh kalah terhadap siapa pun, apalagi ini digunakan untuk kepentingan rakyat Indonesia. Negara tidak boleh kalah terhadap siapa pun. Jadi saya pastikan begitu,” katanya.

Lebih lanjut, Ara memastikan pemerintah akan bertindak tegas agar aset tersebut tidak terus dikuasai pihak lain.

Ia juga menambahkan bahwa pemerintah berada di pihak yang benar dalam pengelolaan aset negara dan harus memiliki keberanian untuk menertibkannya.

Selain itu, dirinya meminta agar informasi disampaikan secara terbuka serta menegaskan bahwa aset negara harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat, khususnya yang berpenghasilan rendah (MBR), dan tidak boleh dikuasai oleh pihak lain.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Segera (dibangun) setelah konfirmasi lahannya negara sudah tersedia

Jakarta (ANTARA) -

PT Astra International Tbk (Astra International) akan membangun 1.000 unit rumah susun (rusun) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT) di lahan milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI di kawasan Stasiun Jakarta Kota, Jakarta Barat.

Dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu, Chief of Corporate Affairs Astra, Boy Kelana mengatakan hunian vertikal terpadu tersebut rencananya dibangun di lahan seluas 0,65 hektare atau sekitar 6.500 meter persegi yang saat ini digunakan sebagai area parkir dan griya karya KAI, tepatnya di Jalan Lada Dalam, Kecamatan Tamansari.

Pembangunan rusun akan menggunakan skema tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (corporate social responsibility/CSR).

Setiap unit dirancang memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi dengan luas sekitar 35 meter persegi.

Boy mengatakan proyek tersebut akan segera direalisasikan setelah status legalitas lahan dipastikan sebagai milik negara.

“Segera (dibangun) setelah konfirmasi lahannya negara sudah tersedia,” ujarnya.

Meski demikian, Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN Donny Oskaria memastikan pembangunannya bisa dimulai tahun ini.

Sementara, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut proyek rusun dibangun di atas lahan milik KAI, dengan koordinasi bersama sejumlah pihak terkait.

“Kita menyiapkan bagaimana skema rumah susun yang dibangun dari pembiayaan CSR. Tanahnya tetap milik negara, kemudian yang bangun swasta, kemudian dibalikin kepada negara,” kata Menteri Ara.

Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin menilai lokasi proyek itu memiliki potensi yang baik untuk pengembangan hunian.

Kawasan yang dekat dengan Stasiun Jakarta Kota itu memiliki prospek pertumbuhan yang pesat dalam 10 hingga 15 tahun ke depan, sehingga dinilai sebagai salah satu bentuk hunian masa depan yang baik.

Adapun pembangunan rusun sendiri merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam merealisasikan program prioritas pembangunan 3 juta rumah guna menekan backlog perumahan nasional.

Hunian nantinya bakal diprioritaskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) serta masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT).

“Ya kalau secara komersial ini cukup lumayan bagus. Yang kedua adalah ini cukup jauh dari bantaran rel,” tuturnya.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Perumahan dan Kawasan Perumahan (PKP), Maruarar Sirait tercatat memiliki saham di atas 1% di beberapa perusahaan terbuka di pasar modal.

Hal ini terungkap setelah Bursa Efek Indonesia (BEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) mempublikasikan data kepemilikan saham perusahaan tercatat di atas 1% kepada publik.

Berdasarkan data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) per 27 Februari 2026, Sakti Wahyu Trenggono tercatat memiliki satu saham dengan porsi kepemilikan di atas 1%. Ia tercatat sebagai pemegang saham PT Merdeka Copper Gold Tbk dengan kode saham MDKA.

Trenggono memiliki sebanyak 251.617.003 lembar saham MDKA atau setara dengan kepemilikan sekitar 1,03% di perusahaan tambang tersebut.

Sementara itu, Maruarar Sirait tercatat memiliki saham di beberapa perusahaan. Salah satunya adalah PT Bali Bintang Sejahtera Tbk dengan kode saham BOLA, yang merupakan pemilik klub sepak bola Bali United. Maruarar mengantongi sebanyak 114.864.500 lembar saham atau setara dengan 1,91%.

Selain itu, pria yang akrab disapa Ara itu juga memiliki saham di PT Wahana Interfood Nusantara Tbk dengan kode saham COCO sebanyak 117.910.500 lembar saham atau sekitar 3,31%.

Ara juga tercatat memegang 78.444.800 lembar saham PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk dengan kode saham TRIM. Jumlah tersebut setara dengan kepemilikan sekitar 1,1% di perusahaan sekuritas tersebut.

Sebelumnya BEI dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) resmi mempublikasikan data kepemilikan saham perusahaan tercatat di atas 1% kepada publik, menyusul terbitnya Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1/KDK.04/2026.

Informasi tersebut akan disediakan KSEI dan diumumkan setiap bulan melalui situs resmi BEI sebagai bagian dari penguatan transparansi pasar modal.

BEI dan KSEI menyatakan bahwa penyajian informasi dilakukan secara sistematis untuk memberikan gambaran yang lebih transparan mengenai komposisi pemegang saham di atas ambang 1%. Data tersebut menjadi bagian dari peningkatan kualitas keterbukaan informasi kepemilikan saham perusahaan tercatat di BEI.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menargetkan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar) mulai dikerjakan pada Desember 2025.

Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan bahwa percepatan pembangunan ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto guna mempercepat pemulihan pascabencana di tiga wilayah tersebut.

"Per hari ini sudah siap dibangun 2.603 rumah untuk saudara-saudara kita di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Ini bukan hunian sementara, tetapi hunian tetap. Doakan dalam waktu yang tidak lama lagi kita sudah mulai membangun," ujar Maruarar usai Rapat Koordinasi di Jakarta, Rabu (17/12/2025).

Adapun, pada tahap awal, pembangunan 2.603 unit huntap tersebut dipastikan tidak menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendanaan sepenuhnya bersumber dari skema Corporate Social Responsibility (CSR) dan swadaya.

Perinciannya, sebanyak 2.500 unit merupakan komitmen dari Yayasan Buddha Tzu Chi dan 103 unit sisanya berasal dari dana pribadi Menteri PKP. Lokasi pertama yang akan memulai proses peletakan batu pertama (groundbreaking) adalah Provinsi Sumatera Utara pada pekan ini.

Maruarar menekankan, meskipun saat ini status bencana masih dalam fase tanggap darurat, pemerintah memilih bergerak lebih cepat ke tahap pembangunan fisik untuk memberikan kepastian hunian bagi korban.

Untuk mendukung kecepatan tersebut, Maruarar mengusulkan fleksibilitas regulasi agar birokrasi tidak menghambat bantuan bagi masyarakat.

Dia menuturkan saat ini pihaknya tengah berkoordinasi dengan Kemenko PMK serta aparat penegak hukum (APH) seperti Kepolisian, Kejaksaan, hingga KPK untuk memastikan aspek akuntabilitas tetap terjaga.

"Jangan sampai aturan justru menghambat negara untuk membantu rakyatnya. Persoalan aturan lahan harus terkonsiliasi dengan cepat. Kita harus bekerja sesuai aturan, tapi juga cepat," pungkasnya.