Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan Abdul Munim sebagai Direktur Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko PT Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk masa jabatan 2026–2030.

Penetapan tersebut mengacu pada Surat OJK Nomor SR-10/D.04/2026 tertanggal 17 Juni 2026 tentang Penetapan Calon Anggota Direksi PT Bursa Efek Indonesia Masa Jabatan 2026–2030. Susunan direksi tersebut selanjutnya akan disahkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada 29 Juni 2026.

Berdasarkan profil direksi BEI, Abdul Munim lahir di Surakarta pada 12 September 1967. Dia merupakan lulusan Teknik Elektro Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 1994.

Sebelum bergabung dengan BEI, Abdul Munim bekerja sebagai programmer analyst pada proyek Caltex Financial and Accounting Information System pada 1994–1996.

Kariernya di BEI dimulai pada Desember 1996 sebagai staf pengembangan aplikasi di Divisi Teknologi Informasi. Selama lebih dari dua dekade, dia menempati sejumlah posisi di bidang teknologi informasi, mulai dari Koordinator Task Force Helpdesk JATS dan Remote Trading pada 2002 hingga Koordinator Satgas NCC pada 2003–2008.

Pada 2011, Abdul Munim dipercaya menjabat Kepala Divisi Operasional Teknologi Informasi. Jabatan tersebut diembannya hingga Desember 2018.

Selanjutnya, dia mengisi sejumlah posisi strategis di lingkungan BEI, termasuk sebagai Advisor Teknologi Informasi pada Juli–September 2023.

Sebelum ditetapkan sebagai direktur, Abdul Munim menjabat sebagai Konsultan Project Manager Pembaruan Sistem Perdagangan dan Pengawasan (PSPP) BEI sejak Oktober 2023. Dalam posisi tersebut, dia terlibat dalam proyek modernisasi sistem perdagangan dan pengawasan bursa.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan hasil penggeledahan di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) yang dilakukan penyidik pada Selasa (23/6/2026). Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara dugaan korupsi.

Di antaranya termasuk perubahan hasil audit dari opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membeberkan, barang bukti yang diamankan meliputi dokumen kertas kerja pemeriksaan, dokumen perubahan temuan audit dari WDP menjadi WTP khususnya untuk Pemkab Muara Enim, hingga dokumen terkait upaya perubahan kembali setelah Operasi Tangkap Tangan (OTT).

"Dalam penggeledahan tersebut penyidik mengamankan sejumlah barang bukti di antaranya dokumen kertas kerja pemeriksaan, dokumen perubahan-perubahan dari temuan WDP menjadi WTP khususnya untuk Pemkab Muara Enim, dokumen terkait upaya melakukan perubahan kembali setelah adanya tangkap tangan KPK, serta petunjuk adanya dugaan intervensi dari BPK Pusat untuk mengubah-ubah hasil temuan tersebut," kata Budi melalui pesan singkatnya, Jumat (26/6/2026).

Menurut Budi, seluruh dokumen yang disita akan dianalisis lebih lanjut untuk mendalami dugaan tindak pidana korupsi yang sedang ditangani KPK.

"Penyidik tentunya akan menganalisis setiap barang bukti yang diamankan dalam penggeledahan ini," ujar Budi.

KPK belum memerinci lebih jauh mengenai hasil analisis awal terhadap dokumen-dokumen tersebut. Namun, temuan itu akan menjadi bagian dari proses pembuktian untuk mengusut dugaan adanya intervensi dalam penyusunan hasil audit BPK terkait opini laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka yang terdiri dari Bupati Muara Enim, Edison (EDS);Augusz Dewanggara atau Angga (ANG) selaku pihak swasta; Titin Rita Lestari (TTN) selaku ASN atau Pengendali Teknis; Fika (FK) selaku Direktur PT Millenium Solusi Abadi; dan Cory Erin Hardi (CRH) selaku marketing PT Millenium Solusi Abadi.

Edison dan Cory merupakan tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Muara Enim yang menjadi rangkaian perkara ini.

Atas perbuatannya, AGG dan TTN diduga telah menerima hadiah atau janji yang bertentangan dengan kewajibannya terkait Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim, dan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan/atau Pasal 606 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Jo Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sementara, EDS, CRH, dan FK atas perannya melakukan pemberian terhadap pihak-pihak terkait disangkakan telah melanggar Pasal 605 huruf a dan/atau huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan/atau Pasal 606 ayat(1).

Bisnis.com, PALEMBANG — Fase pemulangan jemaah haji melalui Debarkasi Palembang memasuki tahap akhir. Kedatangan Kloter 15 yang membawa 443 jemaah asal Kabupaten Muara Enim, Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), dan Kota Palembang pada Selasa (23/6/2026) membuat proses pemulangan musim haji tahun ini hanya menyisakan satu kloter terakhir.

Kepala Kanwil Kemenhaj Sumatra Selatan M Arkan Nurwahiddin mengatakan dengan tibanya Kloter 15, operasional Debarkasi Palembang hampir sepenuhnya rampung.

“Alhamdulillah, proses pemulangan berjalan dengan baik. Hari ini kita menyambut Kloter 15, dan artinya fase pemulangan di Debarkasi Palembang kini menyisakan satu kloter terakhir esok hari untuk menutup seluruh rangkaian musim haji tahun ini,” ujarnya pada Rabu (24/6/2026).

Arkan menyebut hingga saat ini sebanyak 6.629 jemaah dan petugas telah kembali ke Tanah Air melalui Debarkasi Palembang. Jumlah tersebut terdiri atas 5.500 jemaah asal Sumatra Selatan, 1.069 jemaah asal Kepulauan Bangka Belitung, serta 60 petugas kloter.

Meski proses pemulangan berjalan lancar, Kloter 15 juga membawa kabar duka. Dari total 445 jemaah yang diberangkatkan ke Tanah Suci, dua orang jemaah asal Muara Enim wafat selama menjalankan ibadah haji, yakni Sukma Baruk (75) dan Asan Akip (81). Dengan demikian, jumlah jemaah yang kembali ke Palembang tercatat sebanyak 443 orang.

“Kami menyampaikan belasungkawa mendalam atas berpulangnya dua jemaah kita dari Muara Enim. Semoga Allah SWT menerima seluruh amal ibadah almarhum dan memberikan ketabahan kepada keluarga yang ditinggalkan,” kata Arkan.

Setibanya di Palembang, para jemaah diarahkan menuju Asrama Haji Sumsel untuk menyelesaikan proses administrasi akhir dan menerima pembagian air zamzam sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah masing-masing.

Arkan memastikan seluruh fasilitas bagi jemaah telah disiapkan selama berada di asrama. Dia juga menyampaikan harapan agar para jemaah dapat membawa semangat baru dan nilai-nilai kemabruran setelah kembali ke tengah masyarakat.

“Selamat kembali berkumpul bersama keluarga tercinta. Semoga kemabruran haji senantiasa menjadi cahaya dalam kehidupan Bapak dan Ibu serta membawa keberkahan bagi keluarga dan lingkungan,” tutupnya.

Bisnis.com, PALEMBANG — Luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatra Selatan sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai 305,4 hektare.

Dari total tersebut, Kabupaten Muara Enim, Musi Rawas Utara (Muratara), dan Ogan Komering Ulu (OKU) menjadi daerah dengan luasan kebakaran terbesar selama periode itu.

Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Kementerian Kehutanan Wilayah Sumatera Ferdian Kristanto mengatakan data tersebut diperoleh dari analisis citra satelit dan masih bersifat rekapitulasi sementara.

"Berdasarkan data tersebut, Muara Enim mencatat luas kebakaran terbesar dengan 55,2 hektare, disusul OKU 54,5 hektare dan Muratara 53,2 hektare," ujarnya, Jumat (19/6/2026).

Dia menjelaskan, dari total luasan yang terbakar, hanya 1,1 hektare yang berada di lahan gambut dan seluruhnya terdapat di Muara Enim, sementara 304,3 hektare lainnya terjadi di lahan mineral.

Mengacu pada data Sistem Informasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Sipongi), kejadian kebakaran sepanjang tahun ini tersebar di 12 kabupaten/kota di Sumsel.

Selain 3 daerah dengan luasan terbesar, kebakaran juga terjadi di Musi Banyuasin (Muba) seluas 36,4 hektare, Ogan Ilir dan OKU Selatan masing-masing 27,5 hektare, serta Ogan Komering Ilir (OKI) 23,1 hektare.

"Selanjutnya, kebakaran tercatat di Banyuasin seluas 9,4 hektare, Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) 5,9 hektare, Lahat 6 hektare, Prabumulih 4,8 hektare, dan OKU Timur 1,9 hektare," tuturnya.

Sebaliknya, terdapat lima daerah di Sumsel yang belum tercatat mengalami kebakaran hutan dan lahan sepanjang periode tersebut, yakni Lubuklinggau, Musi Rawas, Palembang, Empat Lawang, dan Pagar Alam.

Secara tahunan, luas karhutla di Sumsel pada Januari–Mei 2026 lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada 2024 dan 2025. Pada 2024, luas lahan yang terbakar mencapai 184,1 hektare, sedangkan pada 2025 hanya 43,1 hektare.

Ferdian menambahkan, pada Kamis (18/6/2026), Tim Manggala Agni Balai Dalkarhut Wilayah Sumatera melakukan operasi pemadaman di dua lokasi dengan total luasan terbakar sekitar 7 hektare.

"Pertama, pemadaman di Desa Sungai Rambutan, Ogan Ilir, dengan estimasi luasan dua hektare. Kemudian di Sungai Menang, Ogan Komering Ilir (OKI), dengan luas area terbakar diperkirakan mencapai lima hektare," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Calon direksi baru PT Bursa Efek Indonesia (BEI) masa jabatan 2026-2030 telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pengangkatan secara resmi akan dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) pada 29 Juni 2026.

Dalam dokumen jajaran direksi terpilih yang telah dikonfirmasi oleh OJK, tertera nama Jeffrey Hendrik sebagai Direktur Utama BEI. Sementara Saidu Solihin menjadi Direktur Penilaian Perusahaan, dan Irvan Susandy menjadi Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa.

Berikutnya, posisi Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan diisi oleh Abdul Munim, jabatan Direktur Pengembangan disandang oleh Iding Pardi, serta posisi Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia, dan Umum diisi oleh Umi Kulsum.

Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta, mengatakan bahwa pekerjaan rumah yang perlu dilakukan jajaran direksi baru BEI tersebut adalah untuk mengembalikan kepercayaan pasar, terutama investor asing.

Menurutnya, investor asing sangat sensitif terhadap aspek transparansi pasar, good governance atau tata kelola bursa efek, serta perlindungan investor minoritas.

"Jadi, direksi baru itu memiliki pekerjaan rumah membangun kembali market confidence di tengah volatilitas makro global dan nilai tukar," kata Nafan kepada Bisnis, Kamis (18/6/2026).

Menurutnya, penting bagi direksi BEI untuk melakukan roadshow internasional memperluas potential market, kemudian di saat yang sama juga harus menjaga stabilitas sistem perdagagan, serta tetap tegas menegakkan pengawasan pasar.

"Ini bisa menjadi sinyal positif bagi fund manager asing, bahwa pasar modal Indonesia ini tetap kompetitif, aman, dan prospektif," tegasnya.

Sementara dalam rentang masa jabatan hingga 2030, menurut Nafan, otoritas bursa perlu membangun stabilitas keamanan infrastruktur perdagangan melalui pengembangan teknologi, kemudian trading system perdagangan bursa juga harus dipastikan andal, adaptif, bebas dari kendala teksnis untuk kelancaran transaksi, hingga pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI.

Dari sisi perusahaan tercatat, Nafan mengatakan saat ini bursa efek juga harus fokus pada kualitas emiten IPO dibanding hanya mengejar target kuantitas saja. Menurutnya, penting bagi BEI untuk memastikan calon perusahaan IPO memiliki fundamental kuat dan good governance. Hal ini akan meminimalisir risiko 'saham-saham tidur' di pasar.

"Selanjutnya target berikutnya adalah market deepening dengan mengoptimalkan produk derivatif serta penguatan lini bursa karbon agar produk yang tersedia di BEI lebih bervariasi dan menarik pelaku investor," tandasnya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang memeriksa sejumlah pihak di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait kasus dugaan suap pengondisian hasil audit laporan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim. Langkah itu dilakukan untuk mengusut lebih jauh peran tersangka Augusz Dewanggara alias Angga (AGG) yang diduga terlibat dalam proses pengaturan temuan audit.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait, termasuk dari lingkungan BPK, diperlukan guna mengungkap keterlibatan Angga dalam perkara tersebut. "Termasuk untuk mengungkap peran Tersangka AGG," kata Budi, Rabu (17/6/2026).

Menurut Budi, pendalaman terhadap Angga menjadi penting karena meski berstatus sebagai pihak swasta, Angga diduga memiliki akses dan peran signifikan dalam proses audit yang semestinya berada dalam kewenangan auditor negara. Selain itu, penyidik juga menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang mengetahui maupun terlibat dalam rangkaian dugaan tindak pidana tersebut.

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein sebelumnya mengungkapkan Angga pernah menjadi staf ahli Bobby Adhityo Rizaldi saat masih menjabat anggota DPR RI. Saat ini Bobby diketahui menjabat sebagai Anggota V BPK.

Keterkaitan tersebut membuat penyidik membuka peluang untuk mendalami hubungan antara Angga dan Bobby apabila dibutuhkan dalam proses penyidikan.

"Meskipun statusnya tidak ada di internal BPK, namun punya peran krusial dan punya akses masuk dalam proses kerja audit keuangan di BPK," ujar Budi.

Lihat video: KPK Geledah Rumah Bupati Muara Enim, Bos Motor Listrik Jadi Tersangka Korupsi BGN



Selain menelusuri peran para pihak, KPK juga ingin mengungkap mekanisme perubahan temuan audit yang diduga terjadi dalam perkara tersebut. Pemeriksaan terhadap pihak-pihak di BPK dinilai penting untuk menjelaskan proses pengubahan temuan audit keuangan pada Pemkab Muara Enim. "Guna menjelaskan bagaimana proses pengubahan temuan audit keuangan yang dilakukan di Pemkab Muara Enim," tuturnya.

Taufik menegaskan penyidik tidak menutup kemungkinan memanggil pihak lain jika ditemukan fakta baru selama proses penyidikan berlangsung. Termasuk kemungkinan meminta keterangan Bobby Adhityo Rizaldi apabila dinilai relevan dengan kebutuhan perkara.

"Iya nanti lihat kebutuhan penyidikan, tentunya apabila ada fakta-fakta yang berkembang saat penyidikan yang saat ini berjalan akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan pihak-pihak lain," kata Taufik.

Meski demikian, Taufik belum bersedia berspekulasi mengenai kemungkinan pemeriksaan Bobby dalam waktu dekat. Menurut Taufik, pemanggilan seseorang sepenuhnya bergantung pada kebutuhan penyidikan. "Jadi tergantung dari keperluan di penyidikan," ujarnya.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan potret korupsi dalam pengelolaan keuangan negara/daerah yang kini semakin sistemik. Bahkan, korupsi bukan hanya terjadi dalam proses pelaksanaan dari apa yang sudah dianggarkan.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkap temuan itu terkait operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Dari operasi senyap tersebut, berlanjut ke OTR di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Dari dua peristiwa tertangkap tangan terakhir, KPK menemukan praktik rasuah di lingkungan pemerintah daerah (pemda) telah bertransformasi menjadi siklus berantai yang semakin panjang," kata Budi dalam keterangannya, dikutip Minggu (14/6/2026).

"Bahkan korupsi sudah terjadi jauh sebelum tahap perencanaan ataupun penganggaran dilakukan," sambungnya.

Budi melanjutkan, korupsi kembali terjadi di ujung rantai prosesnya demi menutup temuan penyimpangan atas pengelolaan anggaran tersebut.

"Dua peristiwa tertangkap tangan ini mengungkap dugaan praktik korupsi pada pengelolaan anggaran yang ‘sempurna’, dari awal hingga akhir. Ketika transaksional sudah masuk sejak awal, tahapan pengelolaan keuangan berikutnya, berisiko melahirkan mata rantai korupsi baru guna menutupi penyimpangan sebelumnya," ujarnya.

Budi menjelaskan, pada OTT pertama pihaknya menemukan dugaan suap sudah bergulir jauh sebelum proses perencanaan proyek atau penganggaran resmi dimulai. Pihak swasta sengaja memberi ‘uang tanam’ kepada bupati dengan motif menjaga hubungan baik.

"Praktik ijon proyek pengadaan barang dan jasa (PBJ) seperti ini mengunci agar perusahaan tersebut nantinya ditunjuk kembali sebagai pemenang tender proyek. Dampak suap di fase paling awal ini, memicu efek domino yang merusak tahapan-tahapan berikutnya," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Bupati Muara Enim, Edison, diduga mengupayakan perubahan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait laporan keuangan pemerintah daerah. Dalam dugaan skenario tersebut, pagu anggaran disebut dimanfaatkan untuk menyiapkan fee sebesar Rp1,6 miliar yang diduga digunakan sebagai bagian dari upaya memengaruhi hasil pemeriksaan auditor.

Dia ditetapkan sebagai tersangka di dua kasus yang saling beririsan. Dia memiliki peran sebagai penerima dan pemberi uang korupsi. Perkara ini dalam ruang lingkup dugaan korupsi pengadaan barang/jasa di sektor pendidikan.

Mulanya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan perkara pemberian uang dari pihak swasta ke ASN di Pemerintahan Kabupaten Muara Enim Sumatra Selatan lewat operasi tangkap tangan (OTT), pada Senin (8/6/2026).

Plt. Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, mengatakan Abi Nurwardani selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pemkab Muara Enim bertemu dengan Cory Erin Hardi selaku Marketing PT Millenium Solusi Abadi (PT MSA).

Cory memberikan uang kepada Adi sebesar Rp500 juta agar perusahaannya dapat terus dipilih dalam proyek Pemkab Muara Enim. PT MSA sendiri merupakan supplier smart board ke PT My Icon Technology (PT MIT) yang mendapatkan proyek Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemkab Muara Enim.

Abi mengunakan rekening nominee untuk menampung uang haram tersebut yang kemudian dibagikan, yakni 5% untuk Bupati, sebesar 3% untuk kepala dinas (kadis), dan sebesar 1% untuk PPPK dan bendahara. Adapun penyaluran uang kepada Edison melalui Adi Triyadi selaku orang kepercayaan Edison.

KPK menetapkan Edison, Abi Nurwardani, Adi Triyadi, dan Cory Erin Hardi sebagai tersangka.

Edison, Abi Nurwardani, dan Adi Triyadi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a dan/atau Pasal 12 huruf b dan/atau Pasal 12B Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Sedangkan Cory Erin Hardi diduga telah melanggar Pasal 605 huruf a dan/atau Pasal 605 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan/atau Pasal 606 ayat(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Jo Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

KPK pun mengembangkan penyidikan dan melakukan penyelidikan tertutup pada Rabu (10/6/2026). Dalam perkara terbaru ini, KPK menetapkan kembali Edison dan Cory sebagai tersangka dan tersangka Fika selaku Direktur PT MSA sebagai pihak pemberi.

Kemudian terdapat tersangka baru, yakni Augusz Dewanggara selaku pihak swasta dan Titin selaku Ketua Tim Pemeriksaan BPK Perwakilan Sumatra Selatan sebagai pihak penerima.

Achmad menguraikan, Edison memerintahkan anak buahnya mengurus audit hasil BPK atas anggaran Pemkab Muara Enim tahun 2025 karena ditemukan adanya nilai melebihi batas materialitas.

"Berdasarkan pemeriksaan BPK, ditemukan hasil audit nilai melebihi batas materialitas di dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan Pemkab Muara Enim," kata Achmad saat konferensi pers, Kamis (11/6/2026).

Achmad menuturkan, Edison memerintahkan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Rusdi Hairullah untuk mengurus laporan tersebut melalui Augusz Dewanggara selaku pihak swasta.

Akan tetapi, Rusdi memberikan memerintahkan kepada Abi Nurwardani selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2026 untuk bertemu Augusz melalui Mulyono selaku pihak swasta.

Pertemuan Abi dan Augusz membahas negosiasi untuk mengubah laporan BPK di mana Augusz meminta fee sebesar Rp1,6 miliar atau diambil dari 1% pagi anggaran pekerjaan infrastruktur atau 2% pagu anggaran pengadaan dari Pemkab Muara Enim.

"AGG (Augusz) kemudian menyampaikan kebutuhan fee untuk mengubah hasil audit sekitar Rp1,6 miliar atau diambil dari 1% pagu anggaran pekerjaan infrastruktur atau 2% pagu anggaran pengadaan dari Pemkab Muara Enim," jelas Achmad.

Augusz kemudian merencanakan untuk mengubah hasil laporan audit BPK dengan berkoordinasi dengan Titin Rita Lestari selaku Ketua Tim Pemeriksaan BPK Perwakilan Sumatra Selatan.

"Ini yang kemudian terjadi kerja sama antara AGG (Augusz) dan TTN (Titin) untuk bagaimana kemudian ada permintaan dari pihak Pemkab Kabupaten Muara Enim untuk pengondisian temuan BPK terkait proyek pengadaan smart board di Dinas Pendidikan," kata Achmad.

Abi Nurwardani menyiapkan sejumlah uang yang diminta tersebut, diantaranya penerimaan uang dari Fika.

Dari penerimaan sejumlah Rp500 juta tersebut, kata Achmad, Abi membagi dua klaster distribusi uang, di Jakarta dan Sumatra Selatan. Untuk Augusz Rp100 juta, Mulyono selaku perantara pertemuan di Jakarta Rp100 juta.

"Sementara sejumlah sekitar Rp300 juta diserahkan oleh ABN (Abi Nurwardani) ke Sumatera Selatan (Sumsel), yang diantaranya untuk EDS (Edison)," ucap Edison.

Augusz disebut juga sempat menerima Rp50 juta dari Abi Nurwardani dan saat ini tengah ditelusuri oleh tim lembaga antirasuah.

Achmad menyampaikan bahwa dalam perkara ini KPK menyita barang bukti uang tunai dari Augusz sebesar Rp100 juta; uang tunai dari Mulyono sebesar Rp100 juta; 1 unit mobil SUV.

Augusz dan Titin disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan Edison, Cory Erin Hardi, dan Fika disangkakan Pasal 605 huruf a dan/atau huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan/atau Pasal 606 ayat(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Jo Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka kasus dugaan suap pengondisian audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Edison melakukan praktik suap agar daerah yang dipimpinnya meraih gelar opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

Eks Penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menilai, opini WTP dari BPK merupakan penilaian penting bagi Pemerintah Daerah (Pemda). Namun hal tersebut dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memperoleh keuntungan dengan merekayasa hasil audit.

"Bagi saya, temuan BPK sehingga tidak bisa WTP adalah mimpi buruk bagi pemda. Inilah yang dimanfaatkan oleh auditor nakal, sehinggal alih-alih temuan sangat penting untuk menyelamatkan uang negara, malah jadi ajang negoisasi untuk mendapatkan uang," kata Yudi saat dihubungi Sabtu (13/6/2026).

Akan hal itu, Yudi mendesak adanya perbaikan diinternal BPK. Sebab kasus tersebut telah mencoreng nama baik BPK di mata publik. "Itulah sebabnya maka pimpinan BPK harus bersih-bersih dari auditor seperti itu, dikhawatirkan tim yang memeriksa semua terlibat. Sebab, tanpa persetujuan semua auditor sulit mereka bisa bermain," ujarnya.

Sebelumnya, Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan, BPK menemukan nilai melebihi batas materialitas di dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan Pemkab Muara Enim dalam pengadaan smart TV. Temuan tersebut dinilai dapat mengganggu opini WTP yang sebelumnya diperoleh Pemkab Muara Enim pada 2025.

Lihat video: Bupati Muara Enim Terjaring OTT KPK Terkait Korupsi Lingkungan & Kebudayaan



"Jadi tahun sebelumnya kalau tidak salah, Kabupaten Muara Enim itu opininya WTP. Jadi jangan sampai ini tidak WTP, gitu," kata Taufik saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kamis, 11 Juni 2026.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah lokasi yang diduga terkait dugaan korupsi berupa suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Muara Enim , Jumat (12/6/2026). Lokasi yang digeledah terdiri dari Kantor Bupati, Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Rumah Dinas Bupati, dan rumah tersangka Abi Nurwardani (ABN) selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

"Dari kegiatan tersebut, penyidik menemukan dan melakukan penyitaan terhadap sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan proses pengadaan dan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Sabtu (13/6/2026).

Penyitaan dilakukan sesuai ketentuan hukum acara sebagai bagian dari upaya pengumpulan alat bukti guna membuat terang tindak pidana yang sedang dilakukan penyidikan.

"Dokumen-dokumen yang disita akan didalami lebih lanjut guna mengonfirmasi dan memperkuat keterkaitannya dengan alat bukti yang sebelumnya telah diperoleh dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan yang menjadi awal pengungkapan perkara ini, sehingga proses penegakan hukum dapat dilakukan secara komprehensif dan akuntabel," ungkapnya.

Diketahui, KPK menetapkan Bupati Muara Enim Edison dan tiga orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan smart board di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan (Sumsel). KPK menduga terdapat penerimaan uang Rp500 juta dari pihak swasta.

Selain Edison, tersangka lainnya yaitu Abi Nurwardani selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim, Adi Triyadi selaku orang kepercayaan atau keponakan Edison, serta Cory Erin Hardi selaku pihak swasta dari PT Millenium Solusi Abadi. KPK juga menahan 4 tersangka untuk 20 hari pertama terhitung sejak 9 hingga 28 Juni 2026.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor bupati sampai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim pada Jumat (12/6/2026). Penggeledahan merupakan penanganan kasus korupsi di salah satu kabupaten Sumatra Selatan ini.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan penggeledahan juga dilakukan di rumah dinas bupati dan rumah tersangka Abi Nurwardani selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2026.

"Tim Penyidik KPK melakukan serangkaian tindakan penggeledahan pada sejumlah lokasi yang diduga memiliki keterkaitan dengan konstruksi perkara yang sedang ditangani," kata Budi dalam keterangan tertulis, Sabtu (13/6/2026).

Budi menyampaikan dari hasil penggeledahan tersebut tim penyidik menyita dokumen yang diduga berkaitan dengan proses pengadaan dan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara.

"Penyitaan dilakukan sesuai ketentuan hukum acara sebagai bagian dari upaya pengumpulan alat bukti guna membuat terang tindak pidana yang sedang dilakukan penyidikan," sambung Budi.

Budi menjelaskan bahwa rangkaian penggeledahan merupakan upaya penting dari penyidikan untuk melengkapi dan memperkuat konstruksi pembuktian perkara. Dokumen-dokumen yang disita akan didalami lebih lanjut guna mengonfirmasi dan memperkuat keterkaitannya dengan alat bukti.

Melalui langkah ini, kata dia, proses penegakan hukum dapat dilakukan secara komprehensif dan akuntabel.

"Penggeledahan ini merupakan bagian dari komitmen KPK untuk menelusuri secara menyeluruh aliran peristiwa, peran para pihak, serta aspek-aspek lain yang relevan guna mengoptimalkan pembuktian perkara di proses penegakan hukum berikutnya," pungkasnya.

Kasus Muara Enim

Mulanya kasus ini terkuak di permukaan publik dari hasil operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK pada Senin (8/6/2026). Kasus pertama adalah dugaan suap dari PT Millenium Solusi Abadi (PT MSA) selalu pihak swasta kepada ASN di Pemkab Muara Enim, salah satunya Bupati Muara Enim, Edison.

Pemberian uang senilai Rp500 juta agar PT MSA dapat terpilih kembali menangani proyek pemerintah Pemkab Muara Enim. Adapun dugaan korupsi pengadaan barang/jasa terkait smart board TV.

Pada perkara ini KPK menetapkan empat tersangka, yakni Bupati Muara Enim Sumatra Selatan periode 2025-2030, Edison; Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2026, Abi Nurwardani; Adi Triyadi, orang kepercayaan Edison; dan pihak swasta dari PT Millenium Solusi Abadi, Cory Erin Hardi.

KPK melakukan pengembangan penyidikan dan melakukan OTT pada Rabu (10/6/2026). KPK menemukan bahwa ASN Pemkab memberikan uang kepada pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sumatra Selatan. Uang diberikan untuk memanipulasi hasil audit BPK atas temuan nilai material melebihi batas terhadap laporan keuangan Pemkab Muara Enim tahun 2025.

Terdapat permintaan fee sebesar Rp1,6 miliar atau diambil dari 1% pagi anggaran pekerjaan infrastruktur atau 2% pagu anggaran pengadaan dari Pemkab Muara Enim.

Dari hasil pengembangan penyidikan ini, KPK kembali menetapkan Edison dan Cory Erin Hardi, serta satu tersangka baru bernama Fika selaku Direktur PT MSA di mana ketiganya sebagai pemberi.

Kemudian dia tersangka baru adalah Ketua Tim Pemeriksaan BPK Perwakilan Sumatra Selatan Titin Rita Lestari (TTN) dan pihak swasta bernama Augusz Dwianggara (AGG) sebagai penerima.

Bisnis.com, JAKARTA — Bupati Muara Enim Edison diduga memerintahkan bawahannya untuk bernegosiasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) guna mengubah hasil audit atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

Hal itu diungkapkan oleh Plt. Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (11/6/2026). Achmad menjelaskan bahwa pada awal 2026, BPK Perwakilan Sumatra Selatan memeriksa laporan keuangan Pemkab Muara Enim tahun 2025.

“Berdasarkan pemeriksaan BPK, ditemukan hasil audit nilai melebihi batas materialitas di dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan Pemkab Muara Enim,” katanya.

Achmad menyebut bahwa Edison memerintahkan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Rusdi Hairullah, untuk mengurus laporan tersebut melalui Augusz Dewanggara selaku pihak swasta. Namun, Rusdi memberikan arahan kepada Abi Nurwardani selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2026 untuk bertemu Augusz melalui Mulyono selaku pihak swasta.

Pertemuan Abi dan Augusz membahas negosiasi untuk mengubah laporan BPK, di mana Augusz meminta fee sebesar Rp1,6 miliar atau diambil dari 1% pagu anggaran pekerjaan infrastruktur atau 2% pagu anggaran pengadaan dari Pemkab Muara Enim.

Augusz kemudian merencanakan untuk mengubah hasil laporan audit BPK dengan berkoordinasi dengan Titin Rita Lestari selaku Ketua Tim Pemeriksaan BPK Perwakilan Sumatra Selatan.

“Ini yang kemudian terjadi kerja sama antara AGG (Augusz) dan TTN (Titin) untuk bagaimana kemudian ada permintaan dari pihak Pemkab Muara Enim untuk pengondisian temuan BPK terkait proyek pengadaan smart board di Dinas Pendidikan,” ujarnya.

Achmad menyampaikan bahwa dalam perkara ini KPK menyita barang bukti berupa uang tunai dari Augusz sebesar Rp100 juta, uang tunai dari Mulyono sebesar Rp100 juta, serta 1 unit mobil SUV.

Adapun tersangka dalam kasus ini yaitu Augusz Dewanggara selaku pihak swasta; Titin selaku Ketua Tim Pemeriksaan BPK Perwakilan Sumatra Selatan; Edison selaku Bupati Muara Enim; Cory Erin Hardi selaku marketing PT MSA; dan Fika selaku Direktur PT MSA.

Perlu diketahui bahwa perkara ini berkaitan dengan kasus pengadaan barang/jasa di Pemkab Muara Enim yang lebih dulu ditangani KPK, salah satunya pengadaan smart board TV. Dalam perkara ini, KPK menemukan PT MSA memberikan uang Rp500 juta agar terus mendapatkan proyek dari Pemkab Muara Enim.