Bisnis.com, PALEMBANG — Luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatra Selatan sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai 305,4 hektare.

Dari total tersebut, Kabupaten Muara Enim, Musi Rawas Utara (Muratara), dan Ogan Komering Ulu (OKU) menjadi daerah dengan luasan kebakaran terbesar selama periode itu.

Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Kementerian Kehutanan Wilayah Sumatera Ferdian Kristanto mengatakan data tersebut diperoleh dari analisis citra satelit dan masih bersifat rekapitulasi sementara.

"Berdasarkan data tersebut, Muara Enim mencatat luas kebakaran terbesar dengan 55,2 hektare, disusul OKU 54,5 hektare dan Muratara 53,2 hektare," ujarnya, Jumat (19/6/2026).

Dia menjelaskan, dari total luasan yang terbakar, hanya 1,1 hektare yang berada di lahan gambut dan seluruhnya terdapat di Muara Enim, sementara 304,3 hektare lainnya terjadi di lahan mineral.

Mengacu pada data Sistem Informasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Sipongi), kejadian kebakaran sepanjang tahun ini tersebar di 12 kabupaten/kota di Sumsel.

Selain 3 daerah dengan luasan terbesar, kebakaran juga terjadi di Musi Banyuasin (Muba) seluas 36,4 hektare, Ogan Ilir dan OKU Selatan masing-masing 27,5 hektare, serta Ogan Komering Ilir (OKI) 23,1 hektare.

"Selanjutnya, kebakaran tercatat di Banyuasin seluas 9,4 hektare, Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) 5,9 hektare, Lahat 6 hektare, Prabumulih 4,8 hektare, dan OKU Timur 1,9 hektare," tuturnya.

Sebaliknya, terdapat lima daerah di Sumsel yang belum tercatat mengalami kebakaran hutan dan lahan sepanjang periode tersebut, yakni Lubuklinggau, Musi Rawas, Palembang, Empat Lawang, dan Pagar Alam.

Secara tahunan, luas karhutla di Sumsel pada Januari–Mei 2026 lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada 2024 dan 2025. Pada 2024, luas lahan yang terbakar mencapai 184,1 hektare, sedangkan pada 2025 hanya 43,1 hektare.

Ferdian menambahkan, pada Kamis (18/6/2026), Tim Manggala Agni Balai Dalkarhut Wilayah Sumatera melakukan operasi pemadaman di dua lokasi dengan total luasan terbakar sekitar 7 hektare.

"Pertama, pemadaman di Desa Sungai Rambutan, Ogan Ilir, dengan estimasi luasan dua hektare. Kemudian di Sungai Menang, Ogan Komering Ilir (OKI), dengan luas area terbakar diperkirakan mencapai lima hektare," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menegaskan kesiapan memperkuat sistem pencegahan secara terintegrasi seiring membesarnya ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) akibat musim kemarau panjang tahun ini.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menegaskan bahwa kondisi iklim tahun ini perlu diantisipasi secara serius. Kombinasi curah hujan rendah dan potensi kekeringan ekstrem dinilai meningkatkan kerawanan karhutla, terutama di Riau yang memiliki bentang lahan gambut luas.

“Curah hujan yang rendah dan kondisi gambut yang sangat rentan membuat potensi kekeringan akan meningkat signifikan. Riau menjadi salah satu wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi, terlebih dengan luas gambut yang mencapai hampir separuh dari total daratan serta keberadaan lebih dari 13.000 kilometer kanal,” ujarnya dalam siaran pers, dikutip Minggu (26/4/2026).

Ia menekankan pentingnya kesiapsiagaan seluruh pemangku kepentingan, termasuk dunia usaha, melalui langkah operasional yang terukur dan terkoordinasi guna meminimalkan risiko kebakaran sejak dini.

Merespons hal tersebut, Direktur Eksekutif Gapki Mukti Sardjono menyatakan bahwa seluruh anggota asosiasi telah menjalankan pendekatan pencegahan berbasis keberlanjutan, termasuk penerapan kebijakan tanpa bakar (zero burning policy).

“Gapki dan seluruh anggota berkomitmen untuk terus memperkuat langkah-langkah pencegahan karhutla secara terintegrasi. Kami tidak hanya memastikan kesiapan internal perusahaan melalui pembentukan dan penguatan tim pemadam kebakaran (fire brigade), tetapi juga mendorong keterlibatan aktif masyarakat melalui pembinaan Masyarakat Peduli Api (MPA) di wilayah-wilayah rawan,” ujar Mukti.

Selain penguatan sumber daya manusia, perusahaan anggota Gapki juga mengembangkan infrastruktur pencegahan seperti menara pantau, embung air, serta sistem pemantauan berbasis teknologi untuk mendukung deteksi dini titik api.

Mukti menambahkan, asosiasi telah menyusun pedoman penanggulangan kebakaran perkebunan sawit dan menyosialisasikan proyeksi musim kemarau 2026 kepada seluruh anggota sebagai bagian dari mitigasi risiko.

“Gapki telah membuat pedoman penanggulangan kebakaran perkebunan sawit dan menyampaikan surat edaran kepada seluruh anggota terkait prediksi musim kemarau 2026 dan dampaknya bagi perkebunan sawit,” katanya.

Menurutnya, upaya pencegahan karhutla tidak dapat dilakukan secara parsial. Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kunci untuk memastikan langkah mitigasi berjalan efektif dan berkelanjutan.

Partisipasi Gapki dalam apel siaga ini sekaligus mencerminkan pergeseran pendekatan industri sawit dari reaktif menjadi preventif. Dengan memperkuat koordinasi dan kesiapsiagaan sejak awal, potensi karhutla diharapkan dapat ditekan, sekaligus menjaga keberlanjutan sektor dan perlindungan lingkungan di tengah tekanan perubahan iklim.

Secara keseluruhan, industri diharapkan terus memperkuat manajemen risiko dan kesiapan menghadapi potensi peningkatan klaim akibat kondisi iklim ekstrem

Jakarta (ANTARA) - Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono mendorong para pelaku industri asuransi untuk memperkuat inovasi dan kolaborasi dalam menghadapi risiko klaim asuransi akibat El Nino.

Ia menyampaikan, fenomena iklim tersebut berpotensi meningkatkan risiko pada industri asuransi, khususnya terkait kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta gangguan pada sektor pertanian dan kesehatan.

“OJK mendorong penguatan inovasi produk seperti asuransi parametrik serta koordinasi dengan pemangku kepentingan, termasuk MAIPARK (Maskapai Asuransi Indonesia dan Perusahaan Asuransi Risiko Khusus), dalam pemutakhiran peta risiko bencana,” kata Ogi Prastomiyono di Jakarta, Kamis.

Ia menuturkan, asuransi properti, kendaraan bermotor, pertanian, dan kesehatan menjadi sejumlah lini usaha yang berpotensi terdampak El Nino.

Seiring meningkatnya potensi kejadian dan tingkat keparahan bencana alam akibat El Nino, ia menilai ada kemungkinan penyesuaian tarif premi produk asuransi.

Ogi pun meminta perusahaan asuransi untuk melakukan penyesuaian tersebut secara terukur sesuai ketentuan yang berlaku dan mempertimbangkan daya beli masyarakat.

Selain itu, ia menyatakan industri asuransi juga memiliki upaya mitigasi yang memadai melalui program reasuransi, termasuk proteksi katastropik serta pembentukan cadangan teknis.

“Secara keseluruhan, industri diharapkan terus memperkuat manajemen risiko dan kesiapan menghadapi potensi peningkatan klaim akibat kondisi iklim ekstrem,” ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Pertanian (Kementan) telah memberikan imbauan kepada petani untuk memanfaatkan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) sebagai langkah melindungi produksi di tengah ancaman El Nino yang diperkirakan berlangsung dalam beberapa bulan ke depan.

"Salah satu langkah (antisipasi menghadapi El Nino) yang terus didorong pemerintah adalah pemanfaatan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)," kata Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam keterangan di Jakarta, Rabu (1/4).

Dia menyampaikan, program tersebut dirancang untuk melindungi petani dari berbagai risiko, mulai dari kekeringan, banjir, hingga serangan organisme pengganggu tanaman.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyiapkan sejumlah langkah antisipatif untuk menghadapi risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang makin luas, seiring dengan datangnya musim kemarau yang lebih awal tahun ini.

Deputi Penanganan Darurat BNPB Mayjen TNI Budi Irawan mengemukakan jajaran instansinya telah menyiapkan sarana penanggulangan udara berupa helikopter water bombing dan helikopter patroli, selain menurunkan Satgas Darat dan mendukung operasi modifikasi cuaca (OMC).

“Helikopter-helikopter tersebut akan disiagakan di sejumlah wilayah rawan, antara lain Jambi, Sulawesi Selatan, Pekanbaru, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan,” papar Budi dalam rapat koordinasi karhutla di Kementerian Kehutanan, Senin (6/4/2026).

Saat ini, jumlah sarana yang disiapkan mencakup 16 helikopter water bombing dan 12 helikopter patroli. Budi menyebutkan jumlah tersebut dapat ditambah jika eskalasi karhutla meningkat, dan sebaliknya dapat dikurangi apabila situasi berhasil dikendalikan secara optimal.

Berdasarkan hasil penghitungan luas areal karhutla menggunakan citra satelit, Kementerian Kehutanan mencatat luas karhutla periode Januari–Februari 2026 mencapai 32.637,43 hektare. Lima provinsi dengan luas kejadian kebakaran tertinggi berturut-turut adalah Kalimantan Barat (10.601,85 ha), Riau (4.440,20 ha), Sulawesi Tengah (3.797,66 ha), Lampung (3.314,74 ha), dan Kalimantan Tengah (1.975,01 ha).

Sementara itu berdasarkan prakiraan iklim 2026 dari BMKG, kondisi El Niño-Southern Oscillation (ENSO) dan Indian Ocean Dipole (IOD) terpantau masih berada pada fase Netral di wilayah Indonesia per Maret 2026. Namun, pemodelan iklim menunjukkan bahwa ENSO dapat berkembang menjadi fase El Niño pada semester kedua tahun 2026.

“Musim kemarau tahun ini diperkirakan datang lebih cepat dan berlangsung lebih panjang. Selain itu, curah hujan selama musim kemarau diperkirakan berada di bawah normal, jika dibandingkan dengan rata-rata kondisi hujan selama 30 tahun terakhir,” papar Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani.

Faisal mengemukakan hal ini menjadi indikasi bahwa hujan pada musim kemarau tahun ini cenderung lebih sedikit jika dibandingkan dengan pola klimatologi jangka panjang. Hal ini juga merupakan kontribusi dari variabilitas iklim alamiah yang ada di wilayah Indonesia.

“Kondisi ini tentu perlu diantisipasi karena dapat meningkatkan kerentanan terhadap kebakaran hutan dan lahan,” tambahnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kehutanan mengantisipasi peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang lebih besar, imbas dari musim kemarau tahun ini yang diperkirakan datang lebih dini dan berlangsung panjang.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni setelah rapat koordinasi karhutla dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengemukakan Indonesia diperkirakan menghadapi musim kemarau yang datang lebih awal dengan intensitas hujan yang lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu. Hal ini membawa risiko karhutla yang lebih besar di sejumlah wilayah.

“Oleh karena itu, kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dibanding tahun lalu, pada 2026 ini akan lebih mengancam kita secara bersama,” kata Raja Juli, Senin (6/4/2026).

Kementerian Kehutanan telah mengidentifikasi kemarau yang disertai fenomena kebakaran lahan di Riau dan Kalimantan Barat. Raja Juli mengatakan peristiwa karhutla disertai dengan pola yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya, yakni penggunaan api untuk membuka lahan.

“Praktik ini sangat berbahaya, dan kami telah berkoordinasi dengan aparat kepolisian agar tindakan penegakan hukum segera dilakukan. Beberapa kasus juga sudah mulai diproses. Intinya, masyarakat harus lebih waspada dan berhati-hati, terutama dalam kegiatan pembukaan lahan,” paparnya.

Berdasarkan hasil penghitungan luas areal karhutla menggunakan citra satelit, Kementerian Kehutanan mencatat luas karhutla periode Januari–Februari 2026 mencapai 32.637,43 hektare. Lima provinsi dengan luas kejadian kebakaran tertinggi berturut-turut adalah Kalimantan Barat (10.601,85 ha), Riau (4.440,20 ha), Sulawesi Tengah (3.797,66 ha), Lampung (3.314,74 ha), dan Kalimantan Tengah (1.975,01 ha).

Sementara itu berdasarkan prakiraan iklim 2026 dari BMKG, kondisi El Niño-Southern Oscillation (ENSO) dan Indian Ocean Dipole (IOD) terpantau masih berada pada fase Netral di wilayah Indonesia per Maret 2026. Namun, pemodelan iklim menunjukkan bahwa ENSO dapat berkembang menjadi fase El Niño pada semester kedua tahun 2026.

“Musim kemarau tahun ini diperkirakan datang lebih cepat dan berlangsung lebih panjang. Selain itu, curah hujan selama musim kemarau diperkirakan berada di bawah normal, jika dibandingkan dengan rata-rata kondisi hujan selama 30 tahun terakhir,” papar Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani.

Faisal mengemukakan hal ini menjadi indikasi bahwa hujan pada musim kemarau tahun ini cenderung lebih sedikit jika dibandingkan dengan pola klimatologis jangka panjang. Hal ini juga merupakan kontribusi dari variabilitas iklim alamiah yang ada di wilayah Indonesia.

“Kondisi ini tentu perlu diantisipasi karena dapat meningkatkan kerentanan terhadap kebakaran hutan dan lahan,” tambahnya.

BMKG mencatat hingga akhir Maret 2026, sebanyak 7% Zona Musim (ZOM) di Indonesia telah memasuki musim kemarau. Jumlah ini akan terus bertambah secara signifikan dengan sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mulai memasuki musim kemarau pada April, Mei, dan Juni 2026.

Sejalan dengan kondisi tersebut, pantauan hotspot melalui website Sipongi dengan Satelit NASA-Terra/Aqua dengan confidence level tinggi memperlihatkan volume titik panas sebanyak 702 titik pada periode 1 Januari–5 April 2026, naik 82,19% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebanyak 125 titik.

Bisnis.com, SAMARINDA — Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalimantan Selatan mengirimkan instruksi kesiapsiagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan kepada seluruh kabupaten/kota, seiring prediksi kekeringan yang berpotensi memicu bencana ekologis pada tahun ini.

Kepala BPBD Kalsel Ronny Eka Saputra menerbitkan surat edaran yang menugaskan BPBD di tingkat kabupaten/kota untuk memperketat pemantauan kondisi wilayah, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta memastikan kesiapan personel dan peralatan penanggulangan bencana.

Langkah ini sejalan dengan arahan pemerintah pusat terkait kesiapsiagaan pengendalian karhutla 2026.

"Apabila status siaga darurat atau tanggap darurat telah ditetapkan, maka seluruh upaya penanggulangan harus dilakukan secara terkoordinasi sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk berkoordinasi dengan BPBD provinsi," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (27/3/2026).

Selain penguatan kesiapan teknis, Ronny mendorong pemerintah daerah untuk mempertimbangkan penetapan status siaga darurat bencana karhutla jika kondisi memenuhi kriteria atau berpotensi menimbulkan dampak lebih luas.

Tak pelak, antisipasi dini ini menjadi krusial mengingat Kalimantan Selatan kerap menghadapi ancaman karhutla saat musim kemarau tiba.

Selain itu, BPBD kabupaten/kota juga diwajibkan menyampaikan laporan berkala mengenai perkembangan kondisi wilayah dan potensi kejadian karhutla.

Adapun, dia menuturkan sistem pelaporan ini dirancang untuk mempercepat respons dan pengambilan keputusan strategis di tingkat provinsi.

"Hal ini penting sebagai dasar pengambilan kebijakan dan langkah penanganan yang cepat dan tepat di tingkat provinsi," pungkasnya.

Bisnis.com, BATAM – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kota Batam sepanjang awal 2026 meningkat tajam dibanding tahun lalu. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) Kota Batam mencatat 27 kejadian karhutla dari total 47 kebakaran sejak 1 Januari hingga 5 Februari 2026, lebih dari 2 kali lipat dibanding periode yang sama pada 2025.

Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Damkar Batam Andi M. Yusuf mengatakan kebakaran paling banyak terjadi di lahan kosong, semak, dan area hutan yang kering, diperparah dengan cuaca panas dan angin kencang.

"Lahan kering dan semak belukar menjadi zona paling rawan," kata Andi belum lama ini.

Selain lahan dan hutan, kebakaran akibat tumpukan sampah dan ban bekas juga tercatat 10 kejadian, sementara sisanya meliputi rumah, kios, gudang, dan fasilitas umum. Kecamatan Batam Kota menjadi wilayah paling terdampak dengan 16 kasus karhutla, diikuti Kecamatan Nongsa delapan kasus.

Damkar Batam mengimbau masyarakat untuk tidak membakar lahan, menjaga area kering bebas dari api, serta memastikan instalasi listrik aman.

"Warga juga diminta segera melapor melalui Call Centre 112 bila melihat tanda kebakaran untuk meminimalkan kerugian dan risiko penyebaran," ucapnya.

Andi menekankan, kewaspadaan warga menjadi kunci mencegah karhutla meluas, terutama di tengah kondisi cuaca ekstrem.

"Dengan kesadaran tinggi, kita bisa menekan risiko kebakaran lahan dan hutan yang dapat berdampak serius bagi lingkungan dan ekonomi lokal," ujarnya.

Bisnis.com, PEKANBARU-- Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBD Damkar) Provinsi Riau berencana mengajukan bantuan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) serta helikopter water bombing kepada pemerintah pusat, menyusul meluasnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah.

Kepala Bidang Kedaruratan BPBD Damkar Riau, Jim Gafur mengatakan pengajuan bantuan tersebut akan disampaikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam waktu dekat.

"Langkah ini dilakukan sebagai upaya memperkuat penanganan karhutla, terutama di wilayah yang sulit dijangkau melalui pemadaman darat," ungkapnya Senin (9/2/2026).

Menurut Jim, bantuan TMC diharapkan dapat meningkatkan curah hujan di Provinsi Riau yang saat ini mulai mengalami penurunan, khususnya di wilayah pesisir.

Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), intensitas hujan di Riau pada Februari 2026 cenderung berkurang.

Dia menjelaskan, selain TMC, BPBD Damkar Riau juga akan mengusulkan bantuan helikopter water bombing dan helikopter patroli udara.

Sarana udara tersebut dinilai krusial untuk mendukung upaya pemadaman karhutla di lokasi-lokasi yang sulit diakses oleh personel dan peralatan darat.

Namun demikian, pengajuan bantuan ke pemerintah pusat tersebut masih menunggu penetapan status siaga darurat karhutla. Penetapan status tersebut harus diawali dari tingkat kabupaten/kota yang terdampak sebelum ditetapkan pada tingkat provinsi.

Saat ini, BPBD Damkar Riau masih menunggu keputusan dari pemerintah kabupaten/kota yang wilayahnya terdampak karhutla.

"Apabila telah ada daerah yang menetapkan status siaga darurat, maka Pemprov Riau akan segera menindaklanjutinya dengan penetapan status siaga darurat karhutla tingkat provinsi," ujarnya.

Berdasarkan laporan terakhir, karhutla masih terjadi di lima daerah di Provinsi Riau, yakni Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan, dan Kota Dumai. Di wilayah-wilayah tersebut, upaya pemadaman dan pendinginan masih terus dilakukan.

Jim menambahkan, dalam penanganan karhutla di lima daerah tersebut, BPBD Damkar Riau bersama tim di lapangan juga mendapat dukungan dari pihak swasta, baik berupa personel maupun sarana pendukung pemadaman.

Pemprov Riau berharap dengan dukungan TMC dan helikopter water bombing dari pemerintah pusat, upaya pengendalian karhutla dapat dilakukan secara lebih optimal sehingga potensi meluasnya kebakaran dapat ditekan, sekaligus meminimalkan dampak lingkungan dan gangguan aktivitas masyarakat.

Bisnis.com, PEKANBARU - Pemerintah Kota Dumai, Provinsi Riau menetapkan status siaga kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menyusul meningkatnya ancaman musim kering di wilayah tersebut. Penetapan itu dituangkan melalui Surat Edaran Wali Kota Dumai Nomor 300.2.3/1 Tahun 2026 tentang Peringatan Dini Potensi Karhutla.

Wali Kota Dumai Paisal mengatakan langkah preventif ini diambil setelah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mendeteksi empat titik panas (hotspot) di wilayah Kota Dumai. Selain itu, kondisi cuaca menunjukkan suhu udara rata-rata mencapai 32°C tanpa curah hujan, sehingga meningkatkan risiko kebakaran lahan.

Selama periode 26 Januari hingga 4 Februari 2026 dinilai menjadi masa krusial yang menuntut kewaspadaan seluruh elemen, baik masyarakat maupun perusahaan.

“Kondisi lahan kita saat ini sangat kering dan rentan. Kami mengimbau dengan tegas, jangan ada lagi aktivitas membuka lahan dengan cara membakar. Hal-hal kecil seperti membuang puntung rokok sembarangan atau membakar sampah di area terbuka harus dihentikan. Kita tidak ingin Dumai kembali diselimuti kabut asap yang merugikan kesehatan dan ekonomi kita semua,” ujarnya Senin (2/2/2026).

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kota Dumai Wahyu Wicaksono memastikan seluruh personel dan peralatan pemadaman dalam kondisi siaga penuh. BPBD juga melakukan pemantauan intensif terhadap pergerakan titik panas melalui sistem satelit.

“Kami terus melakukan patroli ke wilayah rawan karhutla serta menyampaikan imbauan kepada masyarakat melalui media sosial, radio, dan siaran televisi,” ujar Wahyu.

Dia menambahkan, sesuai instruksi Wali Kota, upaya mitigasi menjadi prioritas utama. Tim BPBD bersama TNI, Polri, serta relawan Masyarakat Peduli Api (MPA) telah meningkatkan patroli darat dan melakukan pengecekan ketersediaan sumber air di kawasan rawan.

Pihaknya melakukan pembasahan lahan secara berkala pada area dengan tingkat kekeringan ekstrem. Wahyu turut mengingatkan masyarakat agar segera melapor jika menemukan indikasi kebakaran, sekecil apa pun.

“Kecepatan informasi adalah kunci. Jangan menunggu api membesar baru melapor. Operator kami siaga 24 jam di nomor darurat agar setiap laporan bisa langsung ditindaklanjuti dengan pemadaman cepat,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Jutaan warga yang tinggal di kawasan pinggiran kota-kota besar Australia menghadapi risiko kebakaran lahan yang makin besar, dengan karakteristik serupa kebakaran mematikan yang melanda Los Angeles pada awal 2025.

Laporan yang dirilis Selasa (6/1/2026) oleh lembaga think tank Climate Council bersama sejumlah mantan kepala pemadam kebakaran Australia mencatat sedikitnya 6,9 juta orang kini bermukim di wilayah pinggiran Sydney, Melbourne, dan Perth.

Kawasan tersebut memiliki pola tata ruang yang mirip dengan daerah terdampak di Los Angeles, yakni permukiman yang berbatasan langsung dengan padang rumput dan semak belukar yang sangat mudah terbakar.

“Hampir setiap ibu kota negara bagian di Australia memiliki kombinasi kondisi berbahaya untuk kebakaran besar seperti di Los Angeles, mulai dari potensi periode kering ekstrem, angin kencang, lereng curam, hingga keberadaan semak belukar di dekat rumah dan rekam jejak kebakaran destruktif,” ujar Greg Mullins, mantan Komisaris Pemadam Kebakaran New South Wales yang juga pernah bekerja dengan otoritas di Amerika Serikat, dikutip dari Bloomberg.

Kebakaran di Los Angeles, Amerika Serikat, pada Januari 2025 menewaskan 31 orang dan tercatat sebagai kebakaran hutan berbiaya terbesar di dunia. Estimasi kerugian tertanggung dari bencana tersebut mencapai US$40 miliar menurut Swiss Re.

Climate Council mencatat terdapat sejumlah faktor-faktor yang memperparah bencana tersebut, seperti cuaca tak menentu akibat perubahan iklim serta ekspansi permukiman ke wilayah pinggiran kota yang juga tengah terjadi di Australia.

Australia sendiri memiliki sejarah panjang kebakaran mematikan. Peristiwa Black Summer 2019–2020 menewaskan 33 orang dan menghanguskan sekitar 24 juta hektare lahan.

Laporan tersebut menegaskan perlunya langkah lebih cepat dari otoritas Australia untuk menghapus ketergantungan pada bahan bakar fosil sekaligus meningkatkan investasi pada kesiapsiagaan bencana dan ketahanan wilayah.

“Penting untuk menangani penyebab cuaca ekstrem dengan memangkas polusi iklim secara drastis, sambil memastikan lembaga pemadam kebakaran dan pengelolaan lahan memiliki sumber daya memadai serta mempersiapkan komunitas pinggiran kota menghadapi risiko yang terus meningkat,” kata Mullins, yang juga pendiri kelompok Emergency Leaders for Climate Action.

Bisnis.com, JAKARTA — Perubahan iklim telah memicu terjadinya bencana kebakaran lahan dengan korban jiwa dan kerugian ekonomi jumbo yang lebih sering dan intens dibandingkan dengan dekade-dekade sebelumnya, menurut studi terbaru dari University of Tasmania.

Mengutip Bloomberg, studi yang dipublikasi di jurnal Science ini mengungkap bahwa lebih dari 43% kebakaran dengan kerugian ekonomi terbesar sejak 1980 terjadi dalam kurun 10 tahun terakhir.

“Kita kini melihat dampak sosial dari kebakaran yang jauh lebih besar daripada sebelumnya, dan bencana ini dipicu oleh perubahan iklim,” kata Calum Cunningham, research fellow dari Fire Center di University of Tasmania.

Untuk mengukur skala dampak ekonomi yang ditimbulkan dari kebakaran ini, Cunningham dan peneliti lainnya dalam studi ini melihat besaran rasio biaya relatif yang timbul dari kebakaran terhadap PDB. Metris ini dipakai untuk membedakan skala dampak kebakaran di negara maju dan negara berkembang. Para peneliti juga mengukur faktor-faktor apa yang memicu bencana kebakaran yang terjadi, termasuk kemarau atau kekeringan.

Hasil pengukuran menunjukkan bahwa terdapat 43 peristiwa kebakaran sejak 1980 yang memicu kerugian ekonomi langsung dengan nilai US$1 miliar atau sekitar Rp16,5 triliun, bahkan lebih. Lebih dari separuh kejadian ini bahkan terjadi dalam 10 tahun terakhir.

Sebagian besar kebakaran besar itu terjadi di Amerika Utara, di mana nilai infrastruktur yang terdampak lebih tinggi. Kerugian ekonomi juga mencerminkan karakteristik wilayah terdampak, yakni kawasan urban padat penduduk yang berdekatan dengan area hutan dan semak liar. Menurut US Fire Administration, terdapat lebih dari 60.000 komunitas di Amerika Serikat yang berisiko tinggi terhadap kebakaran di zona tersebut.

Penelitian itu juga menemukan peningkatan frekuensi kebakaran mematikan selama beberapa tahun terakhir. Para penulis menyoroti celah besar dalam sistem adaptasi bencana, termasuk minimnya komunikasi risiko dan perencanaan evakuasi yang efektif.

“Bencana kebakaran tidak hanya dipengaruhi oleh perubahan iklim,” ujar Cunningham. “Cara kita mengelola lingkungan buatan dan alam juga berperan besar.”

Periode penelitian ini mencakup serangkaian kebakaran besar yang terjadi dalam satu dekade terakhir, termasuk kebakaran di Kanada pada 2016 dan di California pada 2017.

Kebakaran Camp Fire di Paradise, California pada 2018 yang menewaskan 85 orang dengan kerugian sekitar US$16 miliar juga masuk dalam perhitungan. Kemudian pada 2020, kebakaran di California menimbulkan kerusakan emisi senilai US$100 juta, sementara kebakaran Lahaina di Hawaii pada 2023 menewaskan 102 orang.

Namun, analisis ini belum mencakup beberapa kebakaran terbaru, termasuk di Valparaiso, Chile (2024) dan Los Angeles (awal 2025). Menurut Cunningham, kebakaran Los Angeles kemungkinan merupakan bencana kebakaran paling mahal dalam sejarah, dengan kerugian langsung sekitar US$65 miliar.

“Dampak ekonomi kebakaran di Los Angeles benar-benar di luar perhitungan, lebih dari dua kali lipat dibandingkan kejadian besar sebelumnya,” ujar Cunningham.