Bisnis.com, BATAM – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kota Batam sepanjang awal 2026 meningkat tajam dibanding tahun lalu. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) Kota Batam mencatat 27 kejadian karhutla dari total 47 kebakaran sejak 1 Januari hingga 5 Februari 2026, lebih dari 2 kali lipat dibanding periode yang sama pada 2025.

Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Damkar Batam Andi M. Yusuf mengatakan kebakaran paling banyak terjadi di lahan kosong, semak, dan area hutan yang kering, diperparah dengan cuaca panas dan angin kencang.

"Lahan kering dan semak belukar menjadi zona paling rawan," kata Andi belum lama ini.

Selain lahan dan hutan, kebakaran akibat tumpukan sampah dan ban bekas juga tercatat 10 kejadian, sementara sisanya meliputi rumah, kios, gudang, dan fasilitas umum. Kecamatan Batam Kota menjadi wilayah paling terdampak dengan 16 kasus karhutla, diikuti Kecamatan Nongsa delapan kasus.

Damkar Batam mengimbau masyarakat untuk tidak membakar lahan, menjaga area kering bebas dari api, serta memastikan instalasi listrik aman.

"Warga juga diminta segera melapor melalui Call Centre 112 bila melihat tanda kebakaran untuk meminimalkan kerugian dan risiko penyebaran," ucapnya.

Andi menekankan, kewaspadaan warga menjadi kunci mencegah karhutla meluas, terutama di tengah kondisi cuaca ekstrem.

"Dengan kesadaran tinggi, kita bisa menekan risiko kebakaran lahan dan hutan yang dapat berdampak serius bagi lingkungan dan ekonomi lokal," ujarnya.

Denpasar (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) meminta Horticulture Development in Dryland Areas Project (HDDAP) segera diimplementasikan di lapangan untuk mendukung kebutuhan pangan.

Hal itu Dirjen Hortikultura Kementan Muhammad Taufiq Ratule sampaikan dalam Pertemuan Teknis Nasional HDDAP di Denpasar, Kamis, mengingat proyek ini sudah dibahas lama dan saat ini sudah memasuki pembahasan teknis dan pemetaan potensi di lapangan.

“Kita sudah teknis ini jadi harus ada kegiatan di lapangan tahun 2026, kalau tidak kapan lagi, ini krusial, PR-nya kita butuh solusi untuk mendukung pangan mungkin lahan kering bisa mendukung pangan harus cepat jalan,” katanya.

Taufik mengatakan melihat ada potensi 10 ribu hektare lahan kering di 13 kabupaten yang bisa secara bertahap dikembangkan tanaman hortikultura.

Pada tahap awal, dengan keterbatasan anggaran tim HDDAP diminta fokus pada tanaman buah-buahan, selanjutnya menyusul sayuran.

Hasil dari buah dan sayur di lahan kering tersebut nantinya akan berkontribusi bagi pemenuhan kebutuhan pangan Indonesia, salah satunya dapat terhubung dengan program makan bergizi gratis (MBG).

“Kan ada program MBG yang butuh sayur dan buah, sehingga dari luas yang ada itu diharapkan memberi kontribusi signifikan terhadap pemenuhan kebutuhan sayur dan buah memanfaatkan lahan kering,” ujar Taufiq.

Karena lahan kering tersebut potensinya lebih besar daripada lahan sawah dan tersebar diberbagai daerah, Kementan mendorong agar pemanfaatannya segera dimulai sehingga segera hasilnya dapat dihubungkan dengan SPPG untuk mendukung kebutuhan pangan di samping memanfaatkan kebun petani.

“Memang masih banyak penyesuaian administrasi, tapi agar sudah mulai berjalan 2026, lebih signifikan lagi output-nya, administrasi kan sudah disusun tahun ini sehingga tahun depan implementasi teknis,” katanya.

Selain untuk mendukung kebutuhan pangan, tanaman hortikultura yang dikembangkan di lahan kering juga didorong untuk meningkatkan potensi ekspor.

Pada komoditas buah-buahan, Dirjen Hortikultura Kementan melihat potensi manggis, mangga, dan durian dapat menghasilkan.

Seperti di Bali sendiri, Kementan melihat potensi besar dari durian yang produsennya berkembang di Kabupaten Buleleng yang tinggal didukung bagi yang sudah eksisting dan ditambah lagi lahannya.

“Walaupun ekspor ada program sendiri nanti kita ingin HDDAP mendukung kesana, kita potensi ekspor durian ke China besar, disana dia akan terima berapapun durian kita, pasarnya ada, tinggal hulunya kita perbaiki,” ujar dia.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) akan memanggil 8 perusahaan untuk menyelidiki kayu gelondongan yang tersapu banjir di Sumatra sehingga memperparah kerusakan infrastruktur dan banyaknya korban jiwa.

"Kami juga minggu depan sudah mulai memanggil entitas-entitas yang kami indikasikan berdasarkan data sementara dari citra satelit, perusahaan berkontribusi memperparah dari bencana banjir ini," kata Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq di DPR RI, Rabu (3/12/2025).

Hanif menyampaikan bahwa pihaknya telah menyurati perusahaan tersebut dan rencananya pemeriksaan dilakukan mulai hari Senin pekan depan.

Dia mengimbau kepada perusahaan yang dipanggil untuk hadir dalam pemeriksaaan.

Hanif menegaskan, jika ditemukannya unsur pidana dan terbukti melakukan pembalakan liar, maka izin pengelolaan lingkungan akan dicabut.

"Mulai dari sisi korporasi tentu kami mulai hari ini akan menarik kembali semua persetujuan lingkungan dari dokumen lingkungan yang ada di daerah-daerah bencana," jelasnya.

Tak hanya perusahaan, Hanif juga memberikan sanksi kepada pemerintah daerah yang memberikan izin atau kebijakan pengelolaan lingkungan.

Upaya ditempuh untuk memberikan efek jera dan keadilan agar kedepannya pihak terkait mengedepankan prinsip kehati-hatian

Dari hasil temuan sementara, katanya, ditemukan 50 ribu hektare dari 340 ribu hektare yang dijadikan lahan kering. Pasalnya, lahan kering menganggu penyerapan air hujan dengan intensitas tinggi.

Hanif menuturkan akan meninjau langsung sejumlah titik yang dilanda bencana pekan ini.

Selain itu, dia menggaet sejumlah universitas di wilayah tersebut untuk mengetahui kajian-kajian guna menangani dan memitigasi bencana ke depannya.

"Seluruh universitas yang ada di daerah bencana untuk melakukan kajian detil terkait dengan upaya pemulihan dan penanganan, setelah analisis bencana ini kepada kami," ujarnya.

Polri Bakal Usut Pelaku

Penyelidikan gelonggongan kayu juga telah diumumkan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Dia menegaskan akan mengusut perihal kayu gelondongan sisa banjir yang menjadi perhatian publik.

Kapolri akan melakukan langkah penegakan hukum bersama dengan Kementerian Kehutanan jika ditemukan pelanggaran hukum perlindungan hutan.

Kapolri bersama dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni akan melakukan rapat bersama untuk menurunkan tim gabungan penyelidikan temuan gelondongan kayu yang sudah terkelupas.

Hal itu disampaikan Kapolri dalam konferensi pers bersama di Bandara Halim Perdana Kusuma pada Rabu (03/12/2025)

“Penegakan hukum terkait masalah temuan kayu gelondong yang sudah terkelupas, kami secara lisan sudah berkoordinasi dengan Menhut dan kami akan besok melaksanakan rapat untuk menurunkan tim gabungan untuk melakukan proses penyelidikan pendalaman terkait dengan peristiwa yang terjadi," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Dampak banjir Sumatra yang begitu dahsyat disinyalir disebabkan oleh aktivitas penebangan hutan yang tidak sesuai aturan.

Di samping faktor cuaca ekstrem, dampak dari tangan-tangan tidak bertanggung jawab turut memperparah banjir yang terjadi di Sumatra. Setidaknya, pemerintah telah mengendus adanya 8 perusahaan kayu yang turut andil terhadap kerusakaan alam di Sumatra.

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup akan memanggil delapan perusahaan yang diduga menjadi penyebab terjadinya bencana banjir yang melanda sejumlah kawasan di Sumatra dan Aceh.

Kedelapan perusahaan itu diduga melakukan pembalakan liar sehingga banyaknya kayu gelondongan terseret banjir, serta menyebabkan ketahanan lahan hutan kian terkikis.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan telah mencabut izin pengelolaan lingkungan terhadap perusahaan yang diduga berkontribusi memperburuk kondisi bencana banjir dan tanah longsor di wilayah Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh.

"Mulai dari sisi korporasi tentu kami mulai hari ini akan menarik kembali semua persetujuan lingkungan dari dokumen lingkungan yang ada di daerah-daerah bencana," katanya usai rapat bersama Komisi XII DPR RI, Rabu (3/12/2025).

Pada Senin pekan depan, Kementerian Lingkungan Hidup akan mulai memanggil perusahaan tersebut untuk dimintai keterangan. Hal ini setelah pihaknya melakukan pemantauan citra satelit.

Dia menyebutkan pihaknya tidak menutup kemungkinan membawa perkara ini ke ranah pidana, jika perusahaan tersebut terbukti menjadi penyebab bencana di Sumatra dan Aceh.

Hanif mengungkapkan bahwa pihaknya menemukan adanya pembabatan lahan hutan untuk diubah menjadi lahan pertanian. Alhasil, katanya, sekitar 50 ribu dari 340 hektare menjadi lahan kering.

Dia menyampaikan ketika hujan dengan intensitas tinggi melanda lahan kering, maka memperburuk suatu wilayah yang diterpa bencana alam.

Hanif menuturkan akan meninjau langsung sejumlah titik yang dilanda bencana pekan ini. Selain itu, dia menggaet sejumlah universitas di wilayah tersebut untuk mengetahui kajian-kajian guna menangani dan mitigasi bencana ke depannya.

"Seluruh universitas yang ada di daerah bencana untuk melakukan kajian detil terkait dengan upaya pemulihan dan penanganan, setelah analisis bencana ini kepada kami," ujarnya.

Polisi Turun Tangan

Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri tengah menyelidiki soal illegal logging alias penebangan liar yang muncul saat bencana banjir di Sumatra.

Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri, Brigjen Irhamni menyatakan penyelidikan ini dilakukan untuk membuat terang persoalan dugaan penebangan liar tersebut.

"Sedang penyelidikan," ujar Irhamni kepada wartawan, Selasa (2/12/2025).

Dia menambahkan sebagai awalan penyelidikan Dittipidter Bareskrim Polri bakal mencari asal-usul kayu gelondongan yang terbawa arus banjir di Sumatra.

"Belum tahu asalnya, ya [sedang diselidiki]," pungkasnya.