Jakarta (ANTARA) - Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Agusman menyatakan industri multifinance atau pembiayaan masih on track untuk tumbuh 6-8 persen tahun ini.

Hingga April 2026, pihaknya mencatat industri multifinance telah mengalami pertumbuhan piutang pembiayaan sebesar 2,08 persen secara tahunan (year-on-year).

“Kami yakin dengan dukungan seluruh pelaku industri multifinance bahwa outlook 6-8 persen pertumbuhan piutang pembiayaan yang kami sampaikan dulu di awal tahun 2026 Insyaallah masih on track,” kata Agusman dalam acara “Mid-Year Economic Outlook 2026” di Jakarta, Jumat.

Ia menuturkan, industri multifinance perlu merealisasikan pembiayaan sekitar Rp30 triliun untuk mencapai target pertumbuhan tersebut.

Ia mengatakan, industri tersebut telah menyalurkan pembiayaan sekitar Rp9 triliun hingga April 2026, dengan total piutang pembiayaan sebesar Rp514,65 triliun, terutama didukung oleh pembiayaan modal kerja yang tercatat naik 10,6 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

Ia menjelaskan, pembiayaan tersebut sebagian besar disalurkan untuk sektor perdagangan besar dan eceran dengan porsi mencapai 17 persen, atau Rp90 triliun. Sektor penyewaan atau leasing menyusul di urutan kedua dengan nilai pembiayaan Rp58 triliun.

"Yang mengherankan adalah justru sektor yang terakhir ini, sektor rumah tangga inilah yang tumbuh luar biasa, sekitar 28 persen year-on-year," ucap Agusman.

Ia menyatakan, pembiayaan sektor tersebut tercatat mencapai Rp43 triliun. Selain itu, pihaknya juga melihat terdapat ruang tumbuh yang besar pada sektor pembiayaan berkelanjutan, salah satunya kendaraan listrik yang melonjak 32 persen menjadi Rp23 triliun.

Untuk menghadapi tantangan industri pembiayaan di masa mendatang, OJK telah melakukan berbagai deregulasi, seperti memperkenankan uang muka kendaraan bermotor hingga batas nol persen bagi perusahaan multifinance yang memenuhi sejumlah kriteria teknis tertentu.

Kebijakan lainnya mencakup pengecualian kewajiban agunan pembiayaan modal kerja bagi seluruh debitur UMKM dengan nilai pembiayaan maksimal Rp100 juta. Syarat rasio modal inti perusahaan pembiayaan terhadap modal disetor juga diturunkan menjadi 50 persen dari 150 persen.

"Semua deregulasi ini kami maksudkan di samping mendorong usaha multifinance juga sekaligus tentu memberikan layanan yang terbaik untuk masyarakat yang membutuhkan pembiayaan," ujar Agusman.

Per April 2026, total aset perusahaan pembiayaan telah mencapai Rp593 triliun dengan nilai gearing ratio berada di level 2,14 kali, jauh di bawah batas maksimum sepuluh kali.

Profil risiko industri juga dipastikan tetap terjaga baik dengan rasio pembiayaan bermasalah atau Non-Performing Financing (NPF) gross sebesar 2,89 persen.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ) mengambil tindakan tegas dengan resmi mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat ( BPR ) Ceper Permata Artha yang beroperasi di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Eksekusi penutupan ini tertuang dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEPR-111/D.03/2026 yang ditandatangani pada Kamis (25/6/2026).

BPR yang beralamat di Jalan Raya Klaten-Solo Km. 8,4 Besole, Kecamatan Ceper tersebut terpaksa dilikuidasi setelah seluruh tenggat waktu penyehatan modal yang diberikan otoritas gagal dipenuhi oleh jajaran manajemen. Setelah diserahkan ke Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), otoritas penjamin tersebut melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank LPS Nomor SR.8/ADK3/2026 tanggal 17 Juni 2026, LPS memutuskan untuk melepas BPR ini.

"LPS memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap PT BPR Ceper Permata Artha. Atas hal tersebut, LPS meminta OJK untuk mencabut izin usaha PT BPR Ceper Permata Artha," tulis Kepala OJK Solo, Mohammad Mufid dalam keterangannya.

Menindaklanjuti mandat hukum dari undang-undang tersebut, OJK secara resmi mengeksekusi pencabutan izin usaha (CIU). Pasca-keputusan ini terbit, seluruh operasional kantor BPR ditutup total, dan kendali penanganan langsung dialihkan kepada Tim Likuidasi yang dibentuk oleh LPS.

LPS akan segera menjalankan fungsi penjaminan saldo rekening dan memulai proses pembayaran klaim simpanan nasabah serta pembubaran badan hukum bank sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 (UU P2SK).

Baru Awal Tahun 2026, Tambah Satu Lagi Bank Bangkrut di Indonesia



Merespons kepanikan yang berpotensi muncul, OJK mengeluarkan imbauan resmi agar seluruh masyarakat dan nasabah pengetam modal di BPR Ceper Permata Artha tidak perlu cemas atau melakukan tindakan anarkis. "OJK mengimbau kepada nasabah PT BPR Ceper Permata Artha agar tetap tenang karena dana masyarakat di perbankan termasuk BPR dijamin oleh LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku," tutup OJK.

Mundurnya tingkat kesehatan keuangan BPR Ceper Permata Artha sejatinya telah terdeteksi sejak setahun lalu. Pada tanggal 18 Juni 2025, OJK telah menetapkan bank tersebut masuk dalam status pengawasan Bank Dalam Penyehatan (BDP).

Status merah ini diberikan lantaran rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) atau kecukupan modal BPR ambles di bawah ketentuan, yakni kurang dari 12 persen, disusul predikat Tingkat Kesehatan (TKS) yang dinyatakan "Tidak Sehat".

OJK kemudian memberikan kelonggaran waktu bagi pengurus dan pemegang saham pengendali untuk menyuntikkan modal segar. Namun, karena tidak ada perbaikan struktural yang konkret, pada tanggal 12 Juni 2026 statusnya ditingkatkan menjadi Bank Dalam Resolusi (BDR).

Ketentuan tersebut mengacu pada POJK Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah. OJK menilai pihak pemilik tidak mampu menyelamatkan kelangsungan usaha BPR tersebut dari jurang kebangkrutan.

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ) menyambut positif keputusan MSCI yang kembali mempertahankan Indonesia dalam kategori Emerging Market dalam hasil MSCI 2026 Market Classification Review.Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal , Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi mengatakan, konfirmasi dari MSCI tersebut merupakan hasil yang sesuai dengan harapan seluruh pemangku kepentingan pasar modal nasional.

"MSCI mempertahankan status Indonesia dalam kategori Emerging Market. Kami menyambut positif hasil asesmen tahunan MSCI tersebut. Pengumuman ini menjadi momentum untuk terus melanjutkan, memperkuat, dan mengakselerasi agenda reformasi pasar modal yang telah kami canangkan sejak awal tahun ini," ujar Hasan dalam keterangan resminya, Rabu (24/6/2026).

Menurut Hasan, MSCI dalam laporan terbarunya juga memberikan catatan positif terhadap berbagai langkah reformasi yang sedang dijalankan Indonesia. Lembaga penyedia indeks global itu disebut mengakui sejumlah inisiatif dan kemajuan program reformasi yang telah meningkatkan transparansi dan kualitas informasi di pasar modal domestik.

OJK Respons Penilaian MSCI ke Pasar Modal Indonesia: Tahan Status Emerging Market dengan Catatan



Meski demikian, Hasan menegaskan bahwa OJK tidak akan berpuas diri. MSCI disebut masih akan terus memantau implementasi berbagai agenda reformasi yang sedang dijalankan Indonesia. "Kami memastikan seluruh program reformasi pasar modal akan terus dijalankan secara konsisten dan diperkuat ke depan," katanya.

Sejak Februari 2026, OJK bersama self-regulatory organization (SRO) pasar modal telah menggulirkan sejumlah kebijakan reformasi untuk memperkuat transparansi, integritas, likuiditas, dan tata kelola pasar.

OJK Rilis Daftar Direksi BEI Baru, Ada 7 Direktur Terpilih



Di bidang transparansi, OJK memperkenalkan penyediaan data kepemilikan saham di atas 1 persen, peningkatan granularitas klasifikasi investor, hingga pengembangan kerangka pelaporan pemilik manfaat (ultimate beneficial owner atau UBO).

Sementara dari sisi integritas perdagangan, OJK memperkuat pengawasan transaksi dan memperkenalkan instrumen baru berupa pengumuman High Shareholding Concentration (HSC). OJK juga meningkatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran di pasar modal.

Satgas Pasti terus memperkuat upaya pemberantasan aktivitas keuangan ilegal serta penanganan penipuan transaksi keuangan sebagai bagian dari upaya pelindungan konsumen dan masyarakat

Jakarta (ANTARA) - Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menghentikan kegiatan usaha sebanyak 27 entitas gadai swasta yang belum berizin (ilegal) sepanjang April-Mei 2026.

Selain itu, Satgas juga telah menghentikan kegiatan usaha 228 Pedagang Aset Keuangan Digital (PAKD) ilegal sepanjang Januari-Mei 2026, karena menjalankan kegiatannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang‑undangan.

“Satgas Pasti terus memperkuat upaya pemberantasan aktivitas keuangan ilegal serta penanganan penipuan transaksi keuangan sebagai bagian dari upaya pelindungan konsumen dan masyarakat,” ujar Ketua Sekretariat Satgas Pasti OJK Hudiyanto dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin.

Penghentian gadai swasta ilegal dilakukan berdasarkan Pasal 319 Undang‑Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yaitu seluruh pelaku usaha pergadaian diwajibkan untuk memenuhi persyaratan perizinan paling lambat 12 Januari 2026.

Sementara itu, penghentian PAKD Ilegal berdasarkan ketentuan Peraturan OJK (POJK) Nomor 27 Tahun 2024, yang mengatur bahwa Daftar Aset Kripto (DAK) ditetapkan oleh Bursa Kripto.

Lebih lanjut, OJK melaporkan Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) telah menerima 579.459 laporan dari masyarakat periode 22 November 2024 sampai 31 Mei 2026, dengan sebanyak 998.558 rekening telah dilaporkan dan diverifikasi, dan 515.553 rekening telah dilakukan pemblokiran.

Melalui upaya tersebut, total dana korban yang berhasil diblokir mencapai sekitar Rp638,9 miliar, dan IASC telah mengembalikan dana korban sebesar Rp196,93 miliar yang berasal dari rekening yang digunakan oleh pelaku kejahatan penipuan.

Dalam kesempatan ini, Hudiyanto memastikan Satgas Pasti OJK terus meningkatkan koordinasi antar anggota dan instansi terkait untuk menekan penyebaran aktivitas keuangan ilegal di ruang digital.

“Apabila menemukan indikasi penawaran investasi illegal dan penipuan transaksi keuangan, masyarakat dapat melaporkannya melalui website sipasti.ojk.go.id. Sementara itu, masyarakat yang menjadi korban penipuan transaksi keuangan dapat melapor melalui website iasc.ojk.go.id untuk mendukung upaya pemblokiran rekening pelaku secara cepat,” ujar Hudiyanto.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi merilis daftar direksi Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2026-2030. Sebanyak 7 direktur terpilih setelah menjalani proses fit and proper test yang diikuti 28 kandidat.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi atau Kiki mengatakan, seluruh direktur yang terpilih merupakan kandidat terbaik untuk memimpin BEI dalam empat tahun ke depan. "Alhamdulillah sudah terpilih 7 orang yang terbaik untuk masing-masing bidang," ungkapnya dalam konferensi pers yang digelar di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (8/6/2026).

Dalam susunan baru tersebut, Jeffrey Hendrik ditetapkan sebagai Direktur Utama BEI . Sementara Saidu Solihin menjabat Direktur Penilaian Perusahaan. Free Float 15% Bakal Kerek Daya Tarik Perusahaan di Mata Investor, Begini Kata BEI



Abdul Munim sebagai Direktur Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko, Umi Kulsum sebagai Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia, dan Umum, Iding Pardi sebagai Direktur Pengembangan.

Selanjutnya Yulianto Aji Sadono sebagai Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan, serta Irvan Susandy sebagai Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa.

Jajaran direksi yang baru ini diharapkan dapat melanjutkan penguatan tata kelola dan reformasi integritas yang selama ini dijalankan di pasar modal Indonesia.

"Kita harapkan dan juga kita minta mereka untuk berkomitmen untuk memberikan yang terbaik untuk pengembangan untuk Bursa Efek ke depan, mengedepankan tata kelola dan melanjutkan reformasi integritas di pasar modal, karena semua akan melihat bagaimana keberlanjutan dari reformasi integritas yang kita lakukan untuk terus bagaimana Bursa Efek Indonesia ini bisa melaksanakan tugasnya," kata Kiki.

Menurutnya, keberlanjutan reformasi integritas menjadi salah satu aspek penting yang akan menjadi perhatian seluruh pelaku pasar. OJK juga mendorong agar BEI dapat menjadi rumah yang nyaman bagi investor, emiten, dan seluruh pemangku kepentingan di pasar modal.

"Sehingga kita kedepankan integritas tata kelola dan juga kita akan terus melakukan perbaikan-perbaikan. Sehingga akan menjadi pasar modal yang semakin maju, semakin berkembang dan bisa semakin menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia," lanjutnya.

Pjs Dirut BEI Sebut Fundamental Pasar Saham RI Masih Bagus, Ini Buktinya



Sementara itu, Direktur Utama BEI terpilih Jeffrey Hendrik menegaskan komitmennya untuk melanjutkan reformasi pasar modal yang telah dijalankan dalam beberapa bulan terakhir. Ia juga berjanji meningkatkan transparansi, integritas, dan tata kelola di lingkungan BEI.

"Akan melanjutkan reformasi pasar modal yang sudah kita lakukan empat bulan terakhir ini, dan kemudian juga komitmen kami untuk terus meningkatkan transparansi dan integritas serta tata kelola di Bursa Efek Indonesia, serta terus melakukan pendalaman pasar, baik dari sisi demand maupun dari sisi supply," kata Jeffrey.

Selain itu, BEI, katanya, akan terus melakukan pendalaman pasar dari sisi permintaan maupun penawaran guna memperkuat daya saing pasar modal nasional.

"Sehingga kedepannya potensi Bursa Efek Indonesia untuk menjadi bursa kelas dunia yang setara dengan bursa-bursa besar di dunia akan dapat kita wujudkan segera," pungkasnya.

Daftar tujuh nama direktur terpilih BEI:

Direktur Utama: Jeffrey Hendrik

Direktur Penilaian Perusahaan: Saidu Solihin

Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa: Irvan Susandy

Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan: Yulianto Aji Sadono

Direktur Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko: Abdul Munim

Direktur Pengembangan: Iding Pardi

Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia, dan Umum: Umi Kulsum

sinergi antara regulator, SRO, pelaku industri, dan investor menjadi kunci untuk menjaga stabilitas sekaligus memperkuat daya saing pasar modal Indonesia ke depan

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Self-Regulatory Organizations (SRO) yang mencakup PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), mendorong penguatan reformasi dan transparansi dalam rangka meningkatkan kepercayaan investor di pasar modal Indonesia.

Dalam kesempatan ini, OJK dan SRO menggelar dua forum strategis bertajuk "Diskusi Sinergi dalam Menjaga Stabilitas dan Resiliensi Pasar Modal Indonesia", serta "Capital Market Insight: Pengaturan Buyback dan Market Update".

Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Khairul Muttaqien di Gedung BEI, Jakarta, Kamis, menegaskan akan terus memperkuat integritas dan daya saing pasar modal Indonesia melalui agenda reformasi yang dijalankan secara terstruktur dan berkelanjutan.

"Reformasi mencakup peningkatan transparansi data kepemilikan saham, penguatan klasifikasi investor yang lebih granular, implementasi pengumuman High Shareholding Concentration (HSC), peningkatan persyaratan minimum free float menjadi 15 persen, serta penguatan pengawasan dan penegakan hukum di pasar modal," ujar Khairul.

Khairul menjelaskan, reformasi menjadi keniscayaan untuk memperkuat fondasi pasar modal Indonesia, serta meningkatkan kepercayaan investor dalam jangka panjang.

Pjs. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengatakan bahwa kondisi pasar saat ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga kepercayaan investor dan mempercepat reformasi pasar modal.

Di tengah dinamika pasar global, ia memastikan fondasi pasar modal Indonesia tetap kuat, dengan likuiditas pasar terjaga, partisipasi investor domestik terus meningkat, serta mayoritas perusahaan tercatat tetap menunjukkan kinerja yang positif.

"Karena itu, sinergi antara regulator, SRO, pelaku industri, dan investor menjadi kunci untuk menjaga stabilitas sekaligus memperkuat daya saing pasar modal Indonesia ke depan," ujar Jeffrey​​​​​​​.

Direktur KPEI Antonius Herman Azwar mengatakan bahwa konektivitas infrastruktur pasar modal secara luas dengan lembaga keuangan baik domestik dan global berperan penting dalam mendorong pendalaman pasar dan peningkatan aktivitas transaksi.

Selain untuk efisiensi, lanjutnya, penguatan konektivitas juga menjadi fondasi bagi terciptanya ekosistem pasar modal yang lebih terintegrasi, likuid, dan kompetitif dengan pasar global.

KPEI melalui perannya sebagai Central Counterparty (CCP), memastikan pengelolaan risiko telah sesuai dengan standar internasional dan pengelolaan collateral dilakukan secara terintegrasi sehingga dapat meningkatkan keamanan dan kepastian penyelesaian transaksi dalam rangka menjaga kepercayaan investor.

"KPEI juga melakukan berbagai pengembangan bisnis untuk menyediakan produk dan layanan penunjang yang dapat diintegrasikan dengan pasar global,” ujar Antonius.

Direktur Utama KSEI Samsul Hidayat mengatakan resiliensi pasar modal Indonesia tidak terlepas dari kekuatan dan kepercayaan basis investor domestik yang tetap terjaga.

"KSEI berkomitmen untuk senantiasa memperkuat transparansi dan kualitas data kepemilikan saham agar lebih granular dan andal, sebagai bagian dari dukungan untuk Rencana Aksi Percepatan Reformasi Integritas Pasar Modal yang dijalankan bersama OJK dan SRO," ujar Samsul.

Hingga 12 Juni 2026, jumlah investor pasar modal Indonesia yang tercatat di KSEI mencapai 28,3 juta, dengan kepemilikan aset yang didominasi investor lokal.

Hingga periode sama, rata-rata nilai transaksi harian (RNTH) saham mencapai Rp24,7 triliun dengan jumlah investor pasar modal telah melampaui 28 juta investor dan investor saham mencapai 9,8 juta investor.

Dari sisi perusahaan tercatat, mayoritas tetap membukukan kinerja keuangan yang positif dengan sekitar 80 persen perusahaan tercatat mencatatkan laba pada kuartal pertama 2026.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Iya benar, sesuai dengan surat OJK yang disampaikan ke direksi BEI

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan nama-nama calon Anggota Direksi PT Bursa Efek Indonesia (BEI) periode jabatan tahun 2026 sampai 2030 dan segera dimintakan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun 2026 yang dijadwalkan pada 29 Juni 2026.

​OJK menetapkan Jeffrey Hendrik sebagai Direktur Utama BEI, yang mana Jeffrey saat ini menjabat sebagai Pejabat sementara (Pjs) Direktur Utama BEI.

"Iya benar, sesuai dengan surat OJK yang disampaikan ke direksi BEI," ujar Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hasan Fawzi saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Kamis.

Untuk mendampingi Jeffrey, OJK menetapkan Saidu Solihin sebagai Direktur Penilaian Perusahaan, dan Irvan Susandy sebagai Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa.

Lalu, OJK memilih Yulianto Aji Sadono sebagai Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan, serta Abdul Munim sebagai Direktur Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko.

Kemudian, OJK menetapkan Iding Pardi sebagai Direktur Pengembangan , yang mana Iding saat ini tengah menjabat sebagai Direktur Utama Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI).

Selanjutnya, OJK menetapkan Umi Kulsum sebagai Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia dan Umum.

Adapun, ketujuh nama tersebut akan diajukan dan dimintakan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan BEI tahun 2026 yang akan digelar pada Senin, 29 Juni 2026.

Berikut daftar lengkap calon direksi BEI periode 2026-2030 yang ditetapkan OJK untuk disetujui dalam RUPST :

• Direktur Utama: Jeffrey Hendrik
• Direktur Penilaian Perusahaan: Saidu Solihin
• Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa: Irvan Susandy​​​​​​​
• Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan: Yulianto Aji Sadono​​​​​​​
• Direktur Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko: Abdul Munim​​​​​​​
• Direktur Pengembangan: Iding Pardi​​​​​​​
• Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia dan Umum: Umi Kulsum​​​​​​​

​​​​​​​Adapun, penetapan tersebut memperhatikan ketentuan pada Pasal 16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PPJK) Nomor 58/POJK.04/2016 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Bursa Efek (POJK 58/2016).

Selain itu, juga berdasarkan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh Komite Penilaian Kemampuan dan Kepatutan calon Anggota Direksi BEI masa jabatan tahun 2026 s/d 2030.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memproyeksikan penerimaan instansi mencapai Rp9,2 triliun dengan saldo awal sebesar Rp4,67 triliun pada 2027.

“Di sisi penerimaan di tahun 2027 diproyeksikan akan memperoleh sebesar Rp9,22 triliun ditambah dengan proyeksi saldo awal 2027 sebesar Rp4,67 triliun,” kata Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Hernawan Bekti Sasongko dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu.

Hernawan menyampaikan bahwa proyeksi penerimaan tersebut akan menjadi bagian dari sumber pendanaan OJK pada 2027.

Sumber pendanaan tersebut dengan total Rp13,89 triliun menjadi dasar dalam penyusunan kapasitas anggaran OJK 2027

Penerimaan dari registrasi diperkirakan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2026. Penurunan tersebut mempertimbangkan kondisi pasar serta mulai berlakunya sejumlah ketentuan baru di beberapa sektor jasa keuangan.

Sementara itu, penerimaan lainnya diperkirakan meningkat cukup signifikan. Menurut Hernawan, kenaikan tersebut mencapai 79,69 persen, seiring dengan pengelolaan dana yang ditempatkan secara lebih agresif untuk mendukung pelaksanaan arah kebijakan strategis OJK pada 2027.

Dari sisi pengeluaran, Hernawan menjelaskan, OJK menganggarkan kebutuhan belanja sebesar Rp10,25 triliun pada 2027.

Anggaran tersebut akan digunakan untuk membiayai kegiatan operasional, administratif, serta pengadaan aset yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga.

Hernawan menyebut, dengan proyeksi tersebut, saldo anggaran awal tahun berikutnya diperkirakan mencapai Rp3,65 triliun. Ia menegaskan bahwa mayoritas belanja OJK pada 2027 akan diarahkan untuk kebutuhan operasional dan administratif.

Adapun alokasi untuk kegiatan operasional dan administratif mencapai Rp9,27 triliun atau sekitar 90,4 persen dari total anggaran.

Dia menuturkan proporsi tersebut mencerminkan arah penggunaan anggaran OJK yang semakin ditargetkan untuk mendukung mandat dan tugas lembaga secara efektif.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Pemahaman mengenai hak investor menjadi semakin penting di tengah berkembangnya layanan investasi digital . Dengan mengetahui hak-hak yang dimiliki, investor dapat mengambil keputusan investasi secara lebih bijak sekaligus terhindar dari berbagai risiko yang dapat merugikan.

Sebagai perusahaan sekuritas yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), MNC Sekuritas mengajak masyarakat untuk mengenali hak-hak dasar investor sebagai konsumen di pasar modal. Berikut beberapa hak dan bentuk pelindungan yang perlu diketahui oleh investor, yaitu:

1. Berhak Mendapatkan Informasi yang Jelas dan Transparan

Sebelum membeli suatu produk investasi, investor berhak memperoleh informasi yang lengkap, akurat, dan mudah dipahami. Informasi tersebut mencakup karakteristik produk, manfaat, risiko, biaya transaksi, hingga ketentuan yang berlaku. MNC Sekuritas Ajak Mahasiswa Universitas Trilogi Menjadi Investor Cerdas

Melalui aplikasi MotionTrade , investor dapat mengakses berbagai informasi pasar modal, data emiten, prospektus reksa dana, serta materi edukasi yang membantu proses pengambilan keputusan investasi secara lebih bijak.

2. Berhak atas Pelindungan Data Pribadi

Dalam transaksi investasi, investor akan memberikan sejumlah data pribadi yang harus dijaga kerahasiaannya. Oleh karena itu, investor berhak mendapatkan pelindungan atas data dan informasi yang dimiliki.

MNC Sekuritas menerapkan berbagai langkah keamanan sistem dan pelindungan data untuk membantu menjaga kerahasiaan informasi nasabah saat bertransaksi melalui MotionTrade. Salah satu bentuk pelindungan tersebut adalah dengan menerapkan login biometrik, opsi aktivasi 2FA (two-factor-authentication), serta kode OTP saat login dari perangkat baru atau perangkat yang tidak aktif lebih dari 3 bulan.

3. Berhak Mendapatkan Edukasi Pasar Modal

Literasi keuangan merupakan salah satu bentuk pelindungan terbaik bagi investor. Dengan pemahaman yang baik, investor dapat mengenali risiko investasi, menghindari keputusan yang impulsif, serta terhindar dari berbagai modus penipuan. MNC Sekuritas secara konsisten menghadirkan berbagai program edukasi pasar modal untuk membantu masyarakat meningkatkan pemahaman tentang investasi yang aman dan bertanggung jawab.

4. Berhak Menyampaikan Pengaduan

Investor memiliki hak untuk menyampaikan pengaduan apabila mengalami kendala atau menemukan indikasi pelanggaran dalam layanan yang diterima. Sebagai bentuk pelindungan tambahan, aset investor di pasar modal Indonesia dilindungi melalui Dana Pelindungan Pemodal (DPP) yang diselenggarakan oleh Indonesia Securities Investor Protection Fund (Indonesia SIPF) dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Program ini bertujuan meningkatkan kepercayaan dan keamanan investor dalam berinvestasi di pasar modal. Tips MotionTrade: Kenali Berbagai Jenis ETF Sebelum Berinvestasi

Bagi investor yang menggunakan aplikasi MotionTrade, MNC Sekuritas menyediakan layanan nasabah yang dapat dihubungi untuk memperoleh bantuan terkait transaksi, pengaduan, informasi produk dan layanan, maupun berbagai kebutuhan lainnya. Investor dapat terhubung dengan MNC Sekuritas melalui kanal resmi seperti website www.mncsekuritas.id maupun media sosial MNC Sekuritas, serta Call Center MNC Sekuritas melalui email [email protected] atau nomor 1 500 899 (ext. 3) atau WhatsApp Business 0888- 8000-005.

Nikmati layanan investasi pasar modal dari #MNCSekuritas dengan segera unduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade . MNC Sekuritas, Invest with The Best!

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama International Labour Organization (ILO) merilis sistem Enterprise Resource Planning (ERP) untuk meningkatkan akses pembiayaan formal bagi peternak sapi perah.

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) OJK Adi Budiarso dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat, menjelaskan peternak kerap menghadapi hambatan dalam mengakses pembiayaan formal.

Hambatan itu utamanya dipicu oleh asimetri informasi berupa keterbatasan data yang valid, profil usaha yang tidak jelas, kapasitas produksi yang simpang siur, dan kondisi keuangan peternak yang belum terdokumentasi dengan baik.

Sebagai respons, OJK dan ILO mengembangkan program digitalisasi ekosistem sapi perah yang dibangun di atas dua fondasi utama, yaitu penguatan ekosistem usaha yang berkelanjutan dan pembangunan infrastruktur digital yang andal.

Adi menjelaskan sistem ERP memungkinkan data produksi, keuangan, dan operasional koperasi dapat terdokumentasi secara lebih sistematis dan waktu nyata (real time).

Dengan begitu, sistem dapat memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kapasitas produksi, kualitas usaha, dan kondisi keuangan peternak.

Sistem ERP pun diintegrasikan dengan layanan Pemeringkat Kredit Alternatif (PKA) dan Penyelenggara Agregasi Jasa Keuangan (PAJK) untuk menjembatani peternak dengan ekosistem jasa keuangan formal.

“Melalui data yang dihasilkan oleh sistem ERP ini, pemeringkat kredit alternatif dapat membangun profil kredit peternak dengan lebih objektif, akurat, dan inklusif,” ujar Adi.

Pengembangan sistem tersebut merupakan bagian dari kolaborasi OJK melalui Pusat Inovasi OJK Infinity bersama ILO dalam program PROMISE 2 IMPACT.

Sistem ERP telah terimplementasi pada tiga koperasi sapi perah prioritas di Jawa Timur, yaitu Koperasi Agro Niaga (KAN) Jabung, Koperasi Peternak Sapi Perah Setia Kawan (KPSP Setia Kawan), dan KPUD Tani Wilis.

Menurut keterangan OJK, total anggota ketiga koperasi sapi perah tersebut mencapai 10.000 anggota koperasi.

OJK bersama para pemangku kepentingan pun membahas perluasan implementasi program di seluruh wilayah Jawa Timur. Keberhasilan implementasi di tiga koperasi tersebut diharapkan dapat menjadi model yang direplikasi pada berbagai sektor dan daerah lain di Indonesia.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengimbau perusahaan pembiayaan multifinance untuk memperkuat mitigasi risiko seiring kenaikan suku bunga Bank Indonesia (BI-Rate) sebesar 50 basis poin (bps) menjadi 5,25 persen pada Mei lalu.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan kenaikan BI-Rate berpotensi memengaruhi kemampuan bayar debitur, khususnya pada pembiayaan dengan skema floating rate, sehingga dapat berdampak terhadap tingkat kredit bermasalah.

"Oleh karena itu, perusahaan multifinance perlu melakukan langkah-langkah mitigasi risiko yang diperlukan," ujarnya, dalam jawaban tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.

Ia menyampaikan untuk menjaga kualitas pembiayaan, perusahaan multifinance perlu memperkuat analisis kelayakan debitur, melakukan pemantauan portofolio secara intensif, serta menerapkan mitigasi risiko yang memadai.

Agusman juga menyatakan bahwa kenaikan BI-Rate berpotensi memengaruhi penerbitan obligasi perusahaan multifinance karena bisa meningkatkan biaya dana, sehingga mendorong perusahaan multifinance untuk lebih berhati-hati dalam melakukan penerbitan obligasi.

"Dalam menyikapi kondisi tersebut, perusahaan multifinance perlu memperkuat pengelolaan risiko suku bunga, antara lain melalui diversifikasi sumber pendanaan dan penguatan efisiensi pendanaan," tuturnya.

Per April 2026, sumber pendanaan multifinance masih didominasi oleh perbankan dengan nilai Rp282,06 triliun, atau 74,52 persen dari total sumber pendanaan industri tersebut.

Sementara itu, penyaluran pendanaan di industri multifinance mayoritas tersebar di tiga sektor ekonomi, yakni perdagangan besar dan eceran sejumlah Rp90,69 triliun (16,67 persen dari total piutang pembiayaan), aktivitas penyewaan Rp57,76 triliun (10,61 persen), serta industri pengolahan Rp53,70 triliun (9,87 persen).

Meskipun demikian, pertumbuhan piutang pembiayaan tertinggi tercatat pada sektor rumah tangga sebesar 28,16 persen secara tahunan (year-on-year).

"Pertumbuhan tersebut antara lain didorong oleh masih tingginya kebutuhan pembiayaan masyarakat untuk berbagai kebutuhan konsumsi dan pembiayaan multiguna," kata Agusman.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memanggil dan meminta klarifikasi kepada PT Anugerah Digital Indonesia selaku penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau pinjaman daring (pindar) dengan merek “Solusiku” terkait dugaan pelanggaran proses penagihan.

Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK Agus Firmansyah dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, menyampaikan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan OJK dan tindak lanjut atas pengaduan konsumen melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK).

Berdasarkan pengaduan yang diterima, konsumen menyampaikan dugaan tindakan penagihan yang tidak sesuai dengan prinsip pelindungan konsumen, termasuk dugaan penggunaan data pribadi dan penyampaian informasi kepada pihak yang tidak berkepentingan.

“OJK masih melakukan pendalaman terhadap kebenaran dan kelengkapan informasi tersebut berdasarkan data, dokumen, dan keterangan dari pihak terkait,” kata Agus.

Dalam permintaan klarifikasi yang telah dilaksanakan pada Kamis (4/6), OJK menyoroti beberapa aspek yang perlu ditindaklanjuti oleh penyelenggara, salah satunya kepatuhan proses penagihan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, standar operasional prosedur internal, dan pedoman perilaku yang berlaku.

Selain itu, otoritas juga menyoroti penggunaan kanal, perangkat, dan nomor resmi perusahaan dalam kegiatan penagihan; efektivitas pengawasan penyelenggara terhadap petugas penagihan internal maupun pihak ketiga; dan pelaksanaan pelindungan data pribadi konsumen dalam proses penagihan.

Selanjutnya, OJK telah meminta penyelenggara untuk memastikan penghentian sementara tindakan penagihan yang berpotensi tidak sesuai ketentuan terhadap konsumen yang mengajukan pengaduan sampai proses penanganan pengaduan selesai, serta menyampaikan data, dokumen, dan klarifikasi lengkap yang diperlukan untuk kepentingan pengawasan.

Di samping itu, OJK meminta penyelenggara LPBBTI Solusiku melakukan penelaahan internal terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dan mengambil langkah korektif sesuai ketentuan; dan memperkuat mekanisme pengawasan penagihan, termasuk terhadap tenaga penagihan dan/atau pihak ketiga.

OJK menyatakan akan terus melakukan pendalaman dan pemantauan atas tindak lanjut penyelenggara. Dalam hal ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, OJK dapat mengenakan sanksi administratif dan/atau tindakan pengawasan lainnya sesuai kewenangannya.

OJK menegaskan bahwa seluruh penyelenggara LPBBTI wajib menjalankan kegiatan usaha secara profesional, transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada pelindungan konsumen.

Kegiatan penagihan wajib dilakukan secara beretika, tanpa intimidasi, tanpa ancaman, dan tanpa penyalahgunaan data pribadi atau penyampaian informasi kepada pihak yang tidak berkepentingan.

OJK juga mengimbau masyarakat untuk hanya menggunakan layanan pendanaan berbasis teknologi informasi dari penyelenggara yang berizin dan diawasi OJK.

Konsumen tetap berkewajiban memenuhi perjanjian pinjaman yang telah disepakati, termasuk melakukan pembayaran sesuai jumlah dan jangka waktu dalam perjanjian.

Masyarakat yang menemukan dugaan pelanggaran oleh pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) dapat menyampaikan pengaduan melalui kanal resmi OJK, yaitu Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK), Kontak OJK 157 melalui telepon 157, WhatsApp 081157157157, atau email konsumen@ojk.go.id.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026