Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang tidak lagi menggunakan tarif pajak penghasilan (PPh) final 0,5% tidak otomatis menanggung beban pajak lebih besar.

Ketentuan tersebut berlaku menyusul terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 20/2026 yang mengubah kriteria penerima fasilitas PPh final UMKM 0,5%. Dalam aturan terbaru, fasilitas tersebut hanya berlaku bagi wajib pajak (WP) orang pribadi, perseroan terbatas (PT) perorangan, dan koperasi.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan kebijakan tersebut merupakan penyempurnaan dari rezim pajak UMKM yang sebelumnya diatur melalui PP No. 46/2013, PP No. 23/2018, dan PP No. 55/2022. Dia memaparkan beleid teranyar dirancang untuk memastikan UMKM mendapatkan ruang yang luas untuk tumbuh, menggerakkan ekonomi daerah, serta menciptakan lapangan kerja tanpa terbebani oleh administrasi perpajakan yang rumit.

"Sejak awal, pemerintah terus memberikan dukungan kepada UMKM melalui evolusi kebijakan perpajakan, mulai dari PP No. 46/2013 [tarif 1%], PP No. 23/2018 [tarif 0,5%], hingga PP No. 55/2022. Setelah evaluasi menyeluruh, PP Nomor 20 Tahun 2026 ini hadir sebagai penyempurnaan agar dukungan pemerintah semakin adil dan tepat sasaran," ujar Bimo dalam keterangan tertulis, Senin (8/6/2026).

Bimo memaparkan bahwa ada lima poin krusial yang dinilai tercantum dalam PP No. 20/2026. Pertama, besaran fasilitas tarif yang berlaku tetap 0,5% dan batas omzet UMKM yaitu Rp4,8 miliar setahun. Tidak hanya itu, WP UMKM dengan omzet sampai Rp500 juta per tahun tetap dibebaskan dari PPh.

Kedua, WP OP dan PT Perorangan kini mendapatkan manfaat fasilitas tarif 0,5% serta kemudahan administrasi tanpa batas waktu. Namun, untuk koperasi, fasilitas ini dapat digunakan selama empat tahun sejak terdaftar. Ketentuan ini diberlakukan agar pelaku usaha fokus mengembangkan bisnis tanpa beban administrasi.

Ketiga, perubahan aturan insentif pajak ini ditujukan agar penerimanya benar-benar usaha yang sedang bertumbuh untuk naik kelas. Pemerintah juga mengantisipasi celah penyalahgunaan fasilitas seperti pemecahan usaha atau pembentukan entitas baru untuk menghindari tarif pajak normal.

Keempat, mekanisme umum pajak yang kini berlaku untuk UMKM berbentuk persekutuan komanditer (CV), firma serta PT umum dihitung berdasarkan laba bersih, bukan omzet kotor.

"Pajak dihitung berdasarkan laba bersih [penghasilan neto] setelah dikurangi biaya-biaya operasional yang diperkenankan. Beralih ke mekanisme umum tidak otomatis membuat beban pajak menjadi lebih besar," lanjut Bimo.

Kelima, DJP menyatakan bakal mengawal ketat implementasi kebijakan tersebut melalui masa transisi, edukasi, serta pendampingan intensif agar pelaku UMKM bisa beradaptasi.

"Pemerintah ingin hadir bukan hanya sebagai regulator, tetapi sebagai mitra yang mendampingi perjalanan para pelaku usaha. Kami ingin memastikan UMKM kita bertransformasi menjadi usaha yang semakin kuat, mandiri, dan memiliki daya saing tinggi," tutup Bimo.

Adapun pada konferensi pers APBN KiTa edisi Juni 2026, Jumat (5/6/2026), Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa pun menyampaikan bahwa kebijakan tarif PPh final 0,5% ini diprioritaskan bagi UMKM yang belum naik kelas.

Purbaya menyebut selama ini insentif itu banyak disalahgunakan. Dia menyebut kebijakan ini tidak ditujukan untuk mempersulit wajib pajak (WP).

"Kalau dia sudah kaya, dia bayar pajak sesuai dengan levelnya dia, jangan mau murah terus, kan saya rugi. Kecuali UMKM betulan ya kami akan jaga 0,5%," paparnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Perubahan skema Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM kembali memunculkan perdebatan.

Pemerintah berupaya menutup celah penghindaran pajak yang selama ini dimanfaatkan sebagian pelaku usaha, tetapi pada saat yang sama kebijakan baru tersebut memunculkan kekhawatiran di kalangan usaha kecil yang masih berjuang mempertahankan usahanya.

Melalui PP No. 20/2026 yang terbit pada April 2026, pemerintah membatasi fasilitas tarif PPh Final sebesar 0,5% hanya untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, PT perorangan, dan koperasi. Sementara itu, badan usaha berbentuk CV, firma, dan PT umum tidak lagi dapat menikmati tarif pajak yang selama ini menjadi andalan banyak pelaku UMKM.

Langkah pengetatan ini diambil setelah otoritas fiskal menemukan praktik penghindaran pajak yang dilakukan sebagian perusahaan dengan cara memecah usaha dan menjaga omzet tiap entitas tetap di bawah batas Rp4,8 miliar per tahun. Dengan skema tersebut, pelaku usaha dapat terus menikmati tarif PPh Final yang jauh lebih rendah dibandingkan tarif pajak badan reguler.

Bagi pemerintah, pengetatan penerima fasilitas PPh Final diperlukan untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan memperkuat penerimaan negara.

Namun, pelaku UMKM dan sejumlah asosiasi usaha menilai kebijakan tersebut berpotensi menambah beban, terutama bagi CV dan PT skala kecil yang omzetnya masih terbatas.

Baca selengkapnya melaluiepaper.bisnis.com

Bisnis.com, DENPASAR — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tidak akan memungut pajak baru pada 2026, kendati target penerimaan yang dinilai terlalu tinggi yakni Rp2.357,7 triliun. Otoritas pajak pun memilih opsi untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak.

Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Kemenkeu Yon Arsal menegaskan bahwa arahan Menkeu Purbaya jelas kepada anak buahnya terkait dengan tidak adanya pajak baru.

"Kami akan kelola berdasarkan peningkatan kepatuhan administrasi, pemanfaatan Coretax, tetapi secara policy-nya sendiri, sesuai statement Pak Menteri tidak ada policy yang baru dalam bentuk misalnya kenaikan tarif pajak, pengenalan jenis pajak baru dan sebagainya," terang Yon di Denpasar, dikutip Rabu (26/11/2025).

Di sisi lain, pemerintah juga akan tetap memberikan fasilitas keringanan pajak bagi UMKM maupun masyarakat berpenghasilan rendah. Misalnya, UMKM beromzet paling tinggi Rp500 juta tetap dibebaskan dari pajak penghasilan (PPh), sedangkan yang beromzet dari Rp500 juta hingga Rp4,8 miliar setahun mendapatkan insentif PPh final 0,5% (sampai 2029).

Adapun pemerintah juga tengah menggodok revisi Peraturan Pemerintah (PP) No.55/2022 yang akan membuat permanen insentif PPh final UMKM 0,5% bagi wajib pajak orang pribadi (WP OP) dan perseroan perseorangan (PT OP). Adapun bagi yang berbentuk WP badan tidak mendapatkan perpanjangan lagi.

"Kemudian, masyarakat dengan penghasilan di bawah Rp60 juta per tahun tetap juga bebas PPh karena PTKP," terang Yon.

Di sisi lain, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan bahwa pihaknya tahun depan ingin memperluas basis penerimaan berdasarkan transaksi digital. Kendati bukan jenis pajak baru, dia ingin memperkuat penerimaan pajak dari perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).

Sebagaimana skema yang sudah berlaku, otoritas pajak akan menunjuk platform sebagai pemungut pajak atas transaksi yang dilakukan di lokapasar (marketplace). Setelah penunjukkan perusahaan-perusahaan luar negeri seperti Netflix, Amazon, Google hingga Youtube untuk memungut pajak di dalam negeri, otoritas ingin hal yang sama turut diterapkan untuk PMSE lokal.

Utamanya, terang Bimo, adalah bagi pedagang (merchant) yang menggunakan PMSE itu sebagai sarana berjualan namun belum dipajaki. Baik itu PPh final UMKM 0,5% maupun yang sudah melebihi ambang batas omzet yakni di atas Rp480 miliar setahun, serta pajak-pajak lainnya.

"Kami tuh pengen platform dalam negeri Blibli, Tokopedia, Shopee, Lazada ya, itu juga level of playing field-nya sama dengan platform luar negeri yang menggunakan media elektronik untuk bisnis mereka. Nah yang lebih dalam lagi ke merchant-merchant yang beroperasi di situ. Ini juga level of playing field merchant-merchant yang tidak menggunakan sarana online sudah melaporkan kewajiban pajaknya," terang Bimo.

Dirjen Pajak lulusan Taruna Nusantara itu menyebut bahwa UMKM yang sudah beromzet di atas Rp480 miliar atau sudah tidak lagi berstatus PTKP harusnya sudah memulai pembukuan.

Namun, dia mengakui bahwa arahan Menkeu Purbaya yakni tidak ada pajak-pajak baru atau kenaikan tarif pungutan tahun depan utamanya apabila kondisi ekonomi belum memadai. Dia menyebut respons masyarakat menjadi faktor besar bagi otoritas untuk menentukan kebijakan perpajakan ke depan.

"Kami tunggu sampai kondisi lebih confident, karena terus terang saja, kalau platform luar negeri tadi kan konsumennya mungkin menengah ke atas gitu, yang bisa langganan Spotify lah [dan lain-lain]. Sudah ada 246 sebagai pemungut PMSE. Jadi kami tentu berpegangan pada arahan pimpinan apakah itu kuartal I, kuartal II, kuartal III tentu nanti kami akan sampaikan juga ke publik," terangnya.

Bisnis.com, DENPASAR — Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bimo Wijayanto menyampaikan bahwa fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait dengan pajak tidak memicu polemik karena sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Sebagaimana diketahui, Komisi A (Fatwa) Musyawarah Nasional (Munas) XI MUI telah menetapkan lima fatwa yang salah satunya mengatur ihwal pajak. Beberapa di antaranya mengenai barang-barang yang tidak boleh dipungut pajak, seperti halnya kebutuhan primer.

Bimo mengatakan sebenarnya otoritas pajak telah bertemu dengan MUI pada September 2025. Dia berencana untuk memberikan penjelasan agar nantinya fatwa MUI tidak memicu polemik.

"Kami akan tabayyun supaya menghindari polemik perbedaan pendapat yang tidak perlu," terangnya kepada wartawan saat media gathering di Kanwil DJP Bali, Denpasar, Selasa (25/11/2025).

Menurut Bimo, fatwa teranyar MUI itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Misalnya, fatwa yang mengatur soal pajak berkeadilan.

Dia mencontohkan konsep threshold pajak pertambahan nilai (PPN), pembebasan pajak penghasilan (PPh) bagi pengusaha UMKM beromzet di bawah Rp500 juta, serta pemberian insentif PPh final UMKM 0,5% bagi pengusaha beromzet Rp500 juta sampai Rp4,8 miliar setahun.

Di sisi lain, barang konsumtif yang merupakan kebutuhan primer khususnya sembako juga tidak dibebani pajak dalam hal ini PPN.

"Bahwa daya pikul itu menjadi azas, iya. Jadi, komoditas bahan pokok misalnya untuk PPN, itu juga tidak dikenakan PPN, karena itu komoditas yang merupakan kebutuhan masyarakat banyak, kebutuhan dasar. Jadi, seharusnya bagi kami sih tidak ada polemik," tuturnya.

Adapun mengenai pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan (PBB P2) bukan berada di bawah ranah pemerintah pusat. Sebagaimana amanat Undang-Undang (UU) tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD), PBB-P2 adalah pajak daerah yang dipungut oleh pemda.

"Bayangan kami ya, misalkan aset itu sekolah, pesantren, kemudian fasilitas rumah sakit yang oleh lembaga-lembaga keagamaan nonkomersial, sepemahaman kami ada fasilitas, ada diskon, ada potongan [tarif PBB]. Jadi, itu pun sudah ada pertimbangan, karena untuk fasilitas-fasilitas yang memang nonprofit untuk keagamaan, untuk sosial, untuk kesehatan, untuk pendidikan itu ada tarif khusus PBB. Hanya memang sudah tidak di kewenangan pemerintah pusat," jelasnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi Fatwa SC Munas XI MUI Prof KH Asrorun Ni'am Sholeh menyampaikan fatwa tentang Pajak Berkeadilan menegaskan bahwa bumi dan bangunan yang dihuni tak layak dikenakan pajak berulang.

Ketua MUI Bidang Fatwa ini menambahkan fatwa Pajak Berkeadilan ditetapkan sebagai tanggapan hukum Islam tentang masalah sosial yang muncul akibat adanya kenaikan PBB yang dinilai tidak adil.

"Sehingga meresahkan masyarakat. Fatwa ini diharapkan jadi solusi untuk perbaikan regulasi," katanya, dikutip dari situs resmi MUI.

Lebih lanjut, Guru Besar Bidang Ilmu Fikih UIN Jakarta ini menegaskan bahwa objek pajak dikenakan hanya kepada harta yang potensial untuk diproduktifkan dan atau merupakan kebutuhan sekunder dan tersier (hajiyat dan tahsiniyat).

"Jadi pungutan pajak terhadap sesuatu yang jadi kebutuhan pokok, seperti sembako, dan rumah serta bumi yang kita huni, itu tidak mencerminkan keadilan serta tujuan pajak," tegas Pengasuh Pondok Pesantren An-Nahdlah, Depok, Jawa Barat ini.

Ni'am menjelaskan, pada hakikatnya pajak hanya dikenakan kepada warga negara yang memiliki kemampuan secara finansial.

"Kalau analog dengan kewajiban zakat, kemampuan finansial itu secara syariat minimal setara dengan nishab zakat mal yaitu 85 gram emas. Ini bisa jadi batas PTKP," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal menerapkan aturan anti penghindaran pajak atau anti avoidance rule pada revisi Peraturan Pemerintah (PP) No.55/2022, yang di antaranya mengatur pemberian insentif PPh final UMKM 0,5%.

Dirjen Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto mengatakan bahwa pihaknya, dalam amandemen PP tersebut, akan melanjutkan insentif pajak penghasilan (PPh) 0,5% bagi pelaku UMKM dengan omzet sampai dengan Rp4,8 miliar setahun, khususnya bagi wajib pajak orang pribadi (WP OP) dan perseroan perorangan (PT OP).

Pemberian insentif pajak UMKM 0,5% itu akan dilanjutkan permanen maupun berbatas waktu, tetapi diperkuat dengan aturan anti avoidance rule. Bimo menyebut mekanisme itu diharapkan bisa mengatasi modus pemecahan usaha atau firm splitting yang diduga banyak dilakukan untuk mengakali insentif itu.

Apalagi, lanjutnya, otoritas pajak sudah melakukan pemadanan data nomor induk kependudukan (NIK), nomor pokok wajib pajak (NPWP) serta nomor induk berusaha (NIB). Dengan demikian, sekalipun pengusaha UMKM orang pribadi maupun perusahaan perseorangan yang diketahui sudah memiliki peredaran bruto Rp4,8 miliar setahun tidak akan bisa mendapatkan insentif 0,5% itu lagi.

"Jadi kami tidak ada masalah dengan itu, sistem internal kami sudah bisa men-detect," terang Bimo pada konferensi pers APBN KiTa edisi November 2025, Kamis (20/11/2025).

Kemudian, wajib pajak badan UMKM yang sudah tidak bisa lagi menggunakan PPh 0,5% harus sudah mulai menjalankan pembukuan untuk menghitung PPh terhutang dengan tarif normal.

Bimo mengatakan, insentif pajak 0,5% itu masih bisa dimanfaatkan oleh WP badan yang masih dalam jangka waktu berlaku sesuai dengan PP No.55/2022 yakni empat tahun. Namun, mereka tidak bisa lagi mengajukan permohonan perpanjangan waktu.

"Tidak ada lagi permohonan baru dari wajib pajak badan yang akan diperbolehkan untuk menggunakan insentif 0,5% PPh final. Artinya CV, kemudian PT, firma yang lain-lain tidak bisa lagi digunakan untuk mendapatkan insentif tersebut," tuturnya.

Sebelumnya, Bimo memaparkan bahwa pihaknya tengah menyusun revisi PP Nomor 55/2022 salah satunya muatan terkait dengan pemberian insentif PPh final UMKM 0,5%. Setelah periodenya diperpanjang dari 2027 ke 2029, pemerintah berencana memberikan insentif itu secara permanen untuk WP OP dan PT OP.

Akan tetapi, otoritas mencatat dalam pelaksanaannya banyak pelaku UMKM yang mengakali insentif itu dengan modus menahan omzet (bunching) maupun memecah usaha (firm splitting).

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengusulkan agar pemilik UMKM yang merupakan wajib pajak orang pribadi (WP OP) dan perseroan perorangan yang didirikan satu orang (PT OP) mendapatkan insentif pajak penghasilan (PPh) 0,5% secara permanen.

Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto mengatakan bahwa pihaknya berencana untuk menghapus jangka waktu tertentu untuk pemberian insentif dimaksud bagi WP OP dan PT OP, sebagaimana tertuang pada Peraturan Pemerintah (PP) No.55/2022.

Bimo menyebut penyiapan regulasi tersebut sudah selesai dibahas dan diusahakan terbit secepatnya. "Rencananya untuk WP OP. [Aturannya] secepatnya lah ya, karena sudah selesai pembahasan," ujarnya kepada wartawan usai rapat dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (17/11/2025).

Sebelumnya saat menghadiri rapat bersama Komisi Keuangan DPR, Bimo memaparkan bahwa ada permintaan dari dunia usaha terkait dengan perpanjangan waktu pemberian PPh final 0,5% untuk WP OP yang sudah berakhir 2024. Sebagai salah satu stimulus ekonomi tahun ini, pemerintah memperpanjang pemberiannya sampai dengan 2029.

Kemudian, pemerintah juga ingin memberikan kesempatan bagi WP OP yang memenuhi kriteria menerima insentif PPh itu namun tidak dapat menggunakannya karena telah melewati jangka waktu tertentu.

Oleh sebab itu, Bimo mengusulkan perubahan pasal 59 pada PP No.55/2022 untuk menghapus aturan jangka waktu tertentu bagi WP OP dan PT OP.

Dirjen Pajak Lulusan Taruna Nusantara itu menyebut revisi PP tersebut sudah melalui rapat harmonisasi dengan Kementerian Hukum pada Oktober 2025 lalu. Kini, rancangan beleid itu sudah berada di Sekjen Kemenkeu untuk nantinya diajukan permohonan penandatanganan oleh Presiden.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang untuk memperpanjang periode insentif pajak penghasilan (PPh) final UMKM 0,5% setelah 2029.

Dia bahkan sempat menyatakan pemberlakuan secara permanen khusus untuk wajib pajak orang pribadi (WP OP).

Sekadar informasi, pemerintah telah memperpanjang periode pemberian insentif PPh 0,5% untuk UMKM dengan omzet hingga Rp4,8 miliar sampai dengan 2029.

Berdasarkan informasi dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Purbaya menyebut otoritas masih mengkaji lebih lanjut peluang untuk memperpanjang periode pemberian insentif dimaksud.

"PPh final UMKM untuk wajib pajak orang pribadi masih dirapikan [kajian] katanya. Jawaban pejabat, belum dikerjain maksudnya," ungkapnya sambil berkelakar kepada wartawan di kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (14/11/2025).

Namun demikian, mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu tidak menutup kemungkinan untuk memperpanjang lagi periode pemberian insentif pajak itu. Syaratnya, pelaku UMKM yang omzetnya sudah melebih batas Rp4,8 miliar setahun tidak mengakali lagi kewajiban pajaknya.

"Nanti kami lihat keadaannya seperti apa. Kalau UMKM mereka enggak ngibul-ngibul, udah gede [omzetnya], seharusnya enggak apa-apa diperpanjang. Kami lihat dua tahun ke depan seperti apa," kata Purbaya.

Pada keterangan sebelumnya, Bendahara Negara itu sempat melempar wacana untuk mencocokkan data wajib pajak UMKM dengan data badan usaha yang dimiliki Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mewanti-wanti pengusaha agar tidak mengakali insentif pajak penghasilan (PPh) final UMKM 0,5% dengan praktik "arisan faktur".

Airlangga mengingatkan agar keputusan pemerintah untuk memperpanjang insentif pajak itu disalahgunakan. Dia menyebut pemerintah sudah memahami praktik-praktik untuk mengakali kebijakan PPh final UMKM 0,5%.

"Jangan buka toko [lagi], yang omzetnya sudah Rp5 miliar diturunin ke toko tetangga, tukar-menukar faktur. Nah kita sudah agak paham, bagaimana di pasar itu berlaku arisan faktur. Nah ini juga harus kita jaga," ujar Airlangga dalam acara Investor Daily Summit 2025 di Jakarta, Kamis (9/10/2025).