JAKARTA, KOMPAS.com - Isu legalisasi pakaian bekas impor atau thrifting kembali mencuat setelah para pedagang mengaku menanggung biaya besar agar barang mereka bisa masuk ke Indonesia. Namun, pemerintah menegaskan persoalan ini bukan sekadar urusan pajak, melainkan menyangkut legalitas barang yang masuk.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan bahwa pakaian bekas impor tetap termasuk barang ilegal apabila tidak melalui prosedur resmi. Ia menyatakan tidak mempermasalahkan jenis usahanya, tetapi menolak kehadiran barang ilegal di pasar Indonesia.

“Saya nggak peduli dengan bisnis thrifting, yang saya kendalikan adalah barang ilegal yang masuk ke Indonesia. Saya akan membersihkan Indonesia dari barang-barang ilegal yang masuknya ilegal,” ujarnya dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Kamis (20/11/2025).

Menurut dia, laporan yang menyebut impor tekstil ilegal dari China lebih besar dari barang thrifting tidak mengubah posisi pemerintah. Langkah yang ditempuh tetap memperketat pengawasan di pelabuhan agar penyelundupan dapat terdeteksi sejak awal.

“Kalau dulu bisa lepas, ke depan-ke depan nggak bisa lagi. Kalau ilegal ya kita bereskan,” kata Purbaya.

Tuduhan “Biaya Lolos” Rp 550 Juta: Purbaya Minta Bukti

Pernyataan pedagang thrifting Pasar Senen yang mengaku harus membayar sekitar Rp 550 juta per kontainer kepada oknum Bea Cukai memicu perhatian publik. Biaya itu disebut menjadi ‘jalan masuk’ pakaian bekas impor ilegal ke Indonesia.

Namun, Purbaya mempertanyakan klaim tersebut karena hingga kini belum ada bukti valid. “Orang bisa ngomong apa saja, belum tentu betul, harus diklarifikasi lagi betul apa enggak,” ujarnya di The Westin Jakarta pada hari yang sama.

Ia meminta pedagang yang membuat tuduhan itu melapor resmi ke Kementerian Keuangan sambil membawa bukti. Tanpa bukti, tuduhan tersebut dinilai sebagai fitnah.

“Kalau ada tuduhan itu coba record-nya mana? Saya akan tindak langsung. Kalau cuma ngomong-ngomong saja kan enggak benar kaya gitu, itu namanya fitnah. Kalau ada buktinya, saya akan eksekusi langsung,” tegasnya.

Purbaya menambahkan bahwa ia sudah memberikan peringatan keras kepada seluruh pegawai Kemenkeu, termasuk Bea Cukai. Ia memastikan pegawai kini tidak berani bermain-main dengan praktik ilegal. “Dan mereka cukup baik, banyak orang baiknya, jadi nggak usah khawatir,” ujarnya.

Suara Pedagang: “Kami Ini Sebenarnya Korban”

Sementara itu, perwakilan pedagang thrifting Pasar Senen, Rifai Silalahi, menyampaikan bahwa mayoritas pakaian bekas impor yang beredar memang masuk secara ilegal.

Menurut dia, biaya ratusan juta rupiah per kontainer itu menjadi beban pedagang dan menunjukkan adanya pihak yang memfasilitasi masuknya barang tersebut.

“Barang itu bisa masuk tidak sekonyong-konyong sampai ke Indonesia ini terbang sendirinya Pak. Artinya ada yang memfasilitasi. Kami ini sebenarnya korban pak para pedagang,” ungkap Rifai dalam rapat bersama Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Rabu (19/11/2025).

Karena merasa dirugikan, ia meminta pemerintah mempertimbangkan legalisasi thrifting dengan skema pembayaran bea masuk atau pajak. “Apa salahnya thrifting dilegalkan?” ujarnya.

Rencana Pemerintah Ganti Barang Thrifting dengan Produk Lokal

Di sisi lain, pemerintah tengah menyiapkan strategi untuk mengganti peredaran produk thrifting dengan barang buatan dalam negeri.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengungkap bahwa saat ini sudah ada sekitar 1.300 brand lokal yang disiapkan sebagai pemasok.

Produk yang disiapkan mencakup pakaian, tas, sepatu, hingga sandal. “Per hari ini tadi saya sampaikan ke Pak Mendag, kita sudah mengkonsolidir kurang lebih 1.300 merk brand lokal,” katanya setelah bertemu Menteri Perdagangan Budi Santoso di Kementerian Perdagangan, Senin (17/11/2025).

Langkah berikutnya adalah membahas langsung substitusi produk dengan para pedagang thrifting agar transisi menuju produk lokal berjalan lebih cepat. Kementerian UMKM dan Kemendag akan bekerja sama untuk mempercepat proses tersebut.

“Dalam waktu dekat akan kita segera bicarakan dengan seluruh pedagang-pedagang baju-baju bekas kita untuk mendorong substitusinya,” ucapnya.

Larangan Impor Pakaian Bekas dan Arahan Presiden

Maman menegaskan bahwa impor pakaian bekas secara aturan telah dilarang. Namun, ia mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta agar penindakan terhadap barang ilegal tetap disertai solusi bagi pelaku usaha. Karena itu, substitusi ke produk lokal menjadi opsi yang tengah didorong pemerintah.

“Ini gimana caranya pengusaha-pengusaha ataupun pedagang-pedagang ini juga bisa tetap berlanjut aktivitas usahanya,” ujarnya.

Sementara itu, Mendag Budi menambahkan bahwa pihaknya dan Kementerian UMKM terus menyelaraskan kebijakan untuk meningkatkan daya saing produk lokal, termasuk mendorong UMKM agar mampu menembus pasar ekspor.

(Tim Redaksi: Debrinata Rizky, Yohana Artha Uly, Isna Rifka Sri Rahayu Teuku Muhammad Valdy Arief)

Artikel ini bersumber dari pemberitaan Kompas.com sebelumnya dengan judul:

Penjual Pakaian Bekas Impor Minta Dilegalkan, Purbaya: Saya Enggak Peduli

Purbaya Tantang Pedagang Thrifting Buktikan Dugaan Setoran Rp 550 Juta ke Oknum Bea Cukai

Thrifting Bakal Diganti Produk Lokal, Pemerintah Siapkan 1.300 Merek

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto, menyebut pengusaha tekstil di Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, ambruk hingga menjual mesin mereka dengan hitungan kiloan.

Informasi ini disampaikan Darmadi saat meninjau pemusnahan pakaian thrifting yang digelar Kementerian Perdagangan (Kemendag) di PT Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLI), Bogor, Jawa Barat.

Darmadi mengatakan bahwa aktivitas jual beli baju bekas (thrifting) impor ilegal harus ditindak karena bisa merajalela dan membuat industri tekstil dalam negeri bangkrut.

“Ada dari Majalaya, Pak, Majalaya itu kota tekstil dulunya, menyampaikan bahwa 70 persen daripada IKM (industri kecil menengah) di Majalaya itu sudah bangkrut, tinggal 30,” kata Darmadi, Jumat (14/11/2025).

“Dan lebih mengenaskan lagi, mesin-mesin mereka itu sudah dijual dikiloin,” tambahnya.

Oleh karena itu, Darmadi mengatakan bahwa Komisi VI DPR RI meminta pemerintah menindak tegas importir dan distributor pakaian thrifting.

Meski demikian, ia mewanti-wanti penindakan tidak perlu sampai kepada para pedagang di pasar karena mereka merupakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Kalau UMKM-nya jangan, Pak Menteri, karena itu sudah di pasar-pasar, itu industri kecil, UMKM itu jangan,” tutur Darmadi.

Politikus PDI-P itu menekankan agar persoalan impor thrifting ilegal diselesaikan.

Sebab, kegiatan itu membuat banyak asosiasi IKM tekstil bangkrut dan mengadu ke DPR RI.

Asosiasi itu juga menyodorkan data kepada para legislator bahwa impor thrifting ilegal pada 2025 naik hingga dua kali lipat dibanding 2024.

“Nah ini kalau berlanjut, industri pasti nanti mengalami permasalahan besar,” kata dia.

Adapun Kementerian Perdagangan bersama Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI dan Badan Intelijen Negara (BIN) menyita 19.391 balpres pakaian bekas di Bandung, Jawa Barat.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 16.591 balpres telah dimusnahkan di sejumlah lokasi.

“Diharapkan pemusnahan ini akan selesai pada akhir November,” ujar Menteri Perdagangan Budi Santoso.

BOGOR, KOMPAS.com - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan telah memusnahkan 16.591 balpres pakaian bekas atau thrifting yang masuk ke tanah air secara ilegal.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan, 16.591 balpres pakaian bekas itu merupakan bagian dari total 19.391 balpres yang disita Kemendag, Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI, Badan Intelijen Negara (BIN), dan Polri di Bandung.

“Jadi proses pemusnahan sudah dilakukan sejak tanggal 14 Oktober 2025 dan total yang sudah dimusnahkan adalah sebanyak 16.591 atau kurang lebih 85,56 persen,” kata Budi dalam konferensi pers di PT T Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLi), Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/11/2025).

Adapun kedatangan Budi ke kawasan PT PPLi untuk melakukan pemusnahan 500 balpres yang menjadi bagian dari 19.391 balpres sitaan tersebut.

Menurut Budi, pemusnahan pakaian thrifting itu dilakukan di berbagai tempat.

“Nah, pada hari ini kita akan melakukan pemusnahan barang sebanyak 500 balpres dan salah satunya dilakukan di sini yaitu di PT Prasadha Pamunah Limbah Industri,” ujar Budi.

Budi menuturkan, biaya pemusnahan di PT PPLi ini ditanggung sepenuhnya oleh para distributor dan importir pakaian bekas.

Dalam operasi pengungkapan pakaian thrifting di Bandung beberapa waktu lalu, Kemendag dan pihak intelijen menemukan 19.391 balpres itu disimpan di 11 gudang milik 8 distributor.

Kepada para distributor itu, Kemendag telah menjatuhkan sanksi administratif.

“Jadi, lokasi usaha terhadap pengimpor atau distributor kita tutup. Dan yang kedua kita meminta kepada importir atau distributor untuk melakukan pemusnahan barang,” kata dia.

Sebagai informasi, pemerintah tengah gencar melakukan penindakan terhadap importasi ilegal pakaian bekas. Kegiatan ini dinilai telah merusak industri tekstil dalam negeri.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman meminta dengan tegas kepada para e-commerce untuk tidak menjajakan pakaian-pakaian bekas atau thrifting, menyusul larangan impor pakaian thrifting ilegal oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

“Berdasarkan fakta di lapangan, perjalanan pemerintahan Pak Prabowo dalam hal ini saya sebagai Menteri UMKM selama satu tahun ini, ada dua problem utama yang itu sangat besar sekali, khususnya di sektor fesyen ya, yakni masuknya barang-barang baju bekas dan barang-barang baju-baju baru yang masuk dari China. Dua hal ini menghantam produsen-produsen UMKM kita,” kata Maman saat hadir dalam acara Expo Keuangan dan Seminar Syariah (EKSiS) yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Lippo Mal Nusantara, Jakarta, Kamis (6/11/2025).

Maman menekankan, pemerintah mengangkat satu isu besar dalam persoalan tersebut, yakni ingin memberikan perlindungan kepada UMKM yang bergerak di sektor produksi. Dalam hal ini, berkaitan dengan persaingan dengan produk-produk impor yang membanjir di pasar domestik dan mengalahkan produk lokal.

“Kita mau mendorong agar UMKM sektor produksi semakin tumbuh dan bergerak. Karena itu akan memberikan impact penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi daerah semakin besar,” terangnya.