Kota Bandung, Jabar (ANTARA) - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung, Jawa Barat, menggencarkan penindakan parkir liar, yang marak terjadi di sejumlah ruas jalan, khususnya di kawasan pusat kota dan destinasi wisata.

Kepala Seksi Ketertiban Transportasi Dishub Kota Bandung Ulloh Abdulloh mengatakan penertiban ini menyasar delapan ruas jalan, di antaranya Jalan Asia Afrika, Jalan Otto Iskandardinata (Otista), Jalan Panjunan, Jalan Terusan Pasir Koja, Jalan Pasirkaliki, Jalan Wastukancana, Jalan R.E. Martadinata, dan Jalan Lombok.

"Dalam kegiatan tadi, terjaring sekitar delapan sepeda motor. Kemudian untuk kendaraan roda empat, sebanyak 10 unit dilakukan tilang manual dan 13 ditindak melalui ETLE," ujar Ulloh di Bandung, Jabar, Senin.

Ulloh mengatakan pihaknya juga berkolaborasi dengan kepolisian dalam penerapan sanksi, baik melalui tilang manual maupun tilang elektronik (ETLE).

Selain penindakan, kata dia, petugas juga melakukan penderekan terhadap kendaraan yang melanggar serta pengawasan melalui ETLE mobile.

Ia menegaskan pengawasan akan terus dilakukan secara berkelanjutan, terutama di kawasan wisata dan pusat aktivitas masyarakat.

"Seluruh ruas jalan, terutama kawasan wisata, akan terus kami pantau," katanya.

Dishub Kota Bandung juga membuka ruang partisipasi masyarakat untuk melaporkan pelanggaran parkir liar di sejumlah ruas jalan utama di Kota Bandung.

"Silakan laporkan jika menemukan parkir liar atau kendaraan di atas trotoar. Kami terbuka terhadap aduan masyarakat," ujarnya.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Kota Bogor (ANTARA) - Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat, melalui Dinas Perhubungan (Dishub) akan menguji coba pemindahan posisi parkir dari sisi kiri ke sisi kanan di Jalan Suryakencana dan Siliwangi mulai 21 April 2026.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor Sujatmiko Baliarto di Bogor, Kamis, mengatakan kebijakan tersebut merupakan hasil pembahasan dalam forum lalu lintas sebagai bagian dari penataan arus kendaraan di kawasan tersebut.

“Dalam rangka penataan lalu lintas sepanjang Jalan Suryakencana dan Siliwangi, kami akan memindahkan posisi parkir yang semula di sebelah kiri menjadi di sebelah kanan,” kata Sujatmiko.

Ia menjelaskan, secara teknis ruas Jalan Suryakencana memiliki pola satu arah sehingga penempatan parkir di sisi kiri maupun kanan tidak menjadi persoalan dari sisi rekayasa lalu lintas.

Selain itu, posisi kemudi kendaraan yang berada di sebelah kanan dinilai akan memudahkan pengendara saat melakukan manuver parkir jika berada di sisi kanan jalan.

“Dengan posisi parkir di sebelah kanan, pengemudi lebih mudah dan presisi saat masuk ke ruang parkir dibandingkan jika berada di sisi kiri,” ujarnya.

Pertimbangan lainnya, lanjut Sujatmiko, lebar trotoar di sisi kanan jalan relatif lebih luas dan memiliki hambatan samping yang lebih sedikit dibandingkan sisi kiri.

Dishub juga menilai pemindahan parkir ke sisi kanan akan memberikan ruang bagi penyediaan fasilitas berhenti angkutan umum di sisi kiri jalan, sehingga layanan transportasi publik dapat lebih optimal.

“Dengan tidak adanya parkir di sisi kiri, fasilitas henti angkutan umum bisa lebih tertata dan mudah diakses masyarakat,” katanya.

Ia menambahkan, kebijakan tersebut juga mendukung rencana penataan Jalan Suryakencana sebagai kawasan “street” atau central business district (CBD) yang lebih ramah bagi aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat.

Sujatmiko menyebutkan, pada tahap awal kebijakan ini akan diuji coba di lapangan sambil dilakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pengguna jalan.

“Uji coba mulai 21 April, sekarang kami gencarkan sosialisasi terlebih dahulu,” katanya.

Untuk pengelolaan parkir, Dishub memastikan tidak ada perubahan dari sisi petugas, melainkan hanya penyesuaian posisi parkir di lapangan.

“Pengelolaannya tetap, ini hanya pengaturan teknis saja, posisi parkir yang berubah,” ujar Sujatmiko.

Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta menonaktifkan Lurah Kalisari Siti Nur Hasanah terkait kasus pengaduan warga soal parkir liar yang dibalas menggunakan foto editan Artificial Intelligence (AI). Penonaktifan Lurah Kalisari diberikan usai Inspektorat Jakarta memeriksa kasus tersebut secara menyeluruh.

Inspektur DKI Jakarta Dhany Sukma menjelaskan pemeriksaan telah dilakukan secara sistematis dengan mengacu pada standar audit internal pemerintah untuk mengungkap fakta dan menetapkan langkah tindak lanjut yang diperlukan.

“Hasil pemeriksaan ini menjadi dasar untuk melakukan langkah korektif dan penguatan pengawasan agar penanganan pengaduan masyarakat berjalan lebih tertib, akuntabel, dan sesuai ketentuan,” ujar Dhany, Selasa (7/4/2026).

Selain Lurah Kalisari, pegawai yang terlibat yakni Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Kalisari dan Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Kalisari diberikan hukuman disiplin serta pembinaan. Tiga petugas PPSU yang terbukti terlibat juga dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam syarat umum kontrak.

“Ini bukan hanya soal sanksi, tapi juga perbaikan sistem menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang,” tegasnya.

Persoalan parkir liar di Pasar Rebo, Jakarta Timur diunggah pengguna Threads @seinsh. Pengguna mengaku telah melapor masalah tersebut hingga tingkat Kelurahan, namun tak juga selesai.

Saat @seinsh melaporkan kejadian itu melalui aplikasi JAKI, tindak lanjut atas pengaduan itu justru dibalas dengan foto yang dibuat AI.

Dua foto hasil tindak lanjut laporan tersebut terlihat bila pada potret pertama masih menampilkan mobil yang terparkir liar di sisi Jalan. Namun, pada foto berikutnya kendaraan tersebut sudah tidak tampak yang dicurigai merupakan hasil AI.

"Ngurus masalah parkir liar di jalan kelurahan itu gimana ya? Warga protes langsung ke pelaku tidak berhasil, udah lapor ke tingkat kelurahan tidak selesai dan coba lapor lewat jaki malah dikasih bukti palsu hasil edit AI (terlampir). Ada prosedur lain ngga ya?" tulis @seinsh.

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta inspektorat mendalami secara menyeluruh kasus laporan warga soal parkir liar yang dibalas dengan foto diduga hasil kecerdasan buatan alias Artificial Intelligence (AI). Ia menyebut Inspektorat DKI Jakarta tengah melakukan pendalaman terhadap Lurah Kalisari dan Suku Dinas (Sudin) terkait.

"Jadi sekarang ini kan Inspektorat sedang melakukan pendalaman baik itu kepada Lurah Ibu siapa yang di Kalisari, kemudian PPSU-nya, kemudian Sudin-nya. Semuanya nanti pada saatnya pasti akan ketahuan," kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Sekadar informasi, persoalan parkiran liar ini viral di media sosial, karena laporan warga melalui aplikasi JAKI justru dibalas dengan foto diduga buatan AI. Dari dua foto hasil tindak lanjut laporan tersebut menampilkan petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) yang berada di lokasi.



Pada foto pertama, kendaraan masih terlihat terparkir di sisi jalan, sementara pada foto kedua mobil tersebut sudah tidak tampak, yang dicurigai merupakan hasil AI.

Dari hal tersebut, Pramono menegaskan bila kesalahan terhadap tindakan lanjutan pengaduan tersebut tidak boleh sepenuhnya dibebankan kepada PPSU. Menurutnya, petugas PPSU bukalah orang yang memanipulasi foto rekayasa AI tersebut.

"Kalau kemudian menyalahkan ke PPSU juga enggak bisa, PPSU-nya pasti bukan orang yang melakukan atau memanipulasi tentang AI-nya," kata Pramono.

Maka dari itu, Pramono meminta inspektorat untuk menelusuri siapa pihak yang membuat konten AI dan menggugah foto tersebut. Ia mengenakan lurah Kalisari sudah menyampaikan permintaan maaf atas kejadian itu, penyelidikan tetap akan tetap berjalan.

"Yang saya minta untuk didalami dicari siapa yang melakukan AI-nya itu kemudian yang meng-upload-nya, dan walaupun apa Ibu Lurahnya sudah minta maaf saya tetap minta untuk Inspektorat mendalami hal ini," pungkasnya.

JAKARTA - Penanganan laporan warga soal parkir liar di Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur viral di media sosial karena pengaduan tersebut dibalas foto hasil Artificial Intelligence (AI). Pengaduan soal parkir liar itu diadukan warga melalui aplikasi Jakarta Kini (JAKI).

Lurah Kalisari Siti Nurhasanah telah memberikan sanksi berupa Surat Peringatan Pertama (SP1) kepada petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) yang mengunggah foto tersebut.

"Kami memohon maaf sebesar-besarnya atas kejadian ini. Ini menjadi pembelajaran bagi kami agar ke depan tidak terulang. Petugas yang bersangkutan telah diberikan SP1 dan membuat pernyataan tidak mengulangi perbuatannya," ujar Siti, Senin (6/4/2026).

Laporan soal parkir liar di wilayahnya memang kerap terjadi. Penanganan biasanya dilakukan bersama Satpol PP, namun dalam beberapa kasus juga ditangani petugas PPSU, terutama ketika laporan yang diteruskan ke Suku Dinas Perhubungan dikembalikan ke pihak kelurahan.

Untuk mencari solusi, pihak kelurahan akan menggelar rapat koordinasi dengan menghadirkan pemilik bengkel, pemilik kendaraan, serta Satuan Pelaksana Perhubungan Kecamatan Pasar Rebo. "Permasalahan ini akan kami bahas bersama agar tidak terulang di kemudian hari," ucapnya.

Saat ini di lokasi masih terdapat empat kendaraan yang terparkir, dua di antaranya dalam kondisi rusak dan sedang menunggu perbaikan di bengkel setempat.

"Kami minta agar Suku Dinas maupun Satpel Perhubungan dapat melakukan penindakan karena parkir di badan jalan melanggar aturan dan mengganggu warga lainnya," katanya.

Kepala Suku Dinas Perhubungan Jakarta Timur Harlem Simanjuntak memastikan sudah menginstruksikan petugas untuk melakukan pengecekan di lapangan. Pihaknya siap melakukan penindakan berupa penderekan kendaraan apabila diperlukan.

"Langkah ini harus disertai kejelasan penanggung jawab kendaraan untuk menghindari persoalan baru di kemudian hari," ujarnya.

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memerintah inspektorat untuk memeriksa kasus pengaduan warga soal parkir yang dibalas menggunakan foto diduga editan AI. Pemeriksaan akan dilakukan terhadap Lurah Kalisari dan Kepala Subdinas (Kasubdin) terkait.

Pengaduan itu awalnya dilaporkan melalui aplikasi JAKI, di mana warga mengaku resah keberadaan parkir liar di wilayah Pasar Rebo, Jakarta Timur. Pengaduan itu kemudian dibales dengan foto yang diduga diedit dengan Artificial Intelligence (AI)

https://daerah.sindonews.com/read/1693395/6/viral-laporan-warga-soal-parkir-liar-dibalas-dengan-foto-editan-ai-pemprov-dki-jakarta-tegur-kelurahan-kalisari-1775390672

Pramono memastikan, siapa pun yang terbukti salah akan dijatuhi hukum tegas. "Yang urusan dengan AI yang ada di JAKI, saya sudah meminta kepada Inspektorat untuk memeriksa apakah itu lurahnya, yaitu Lurah di Kalisari maupun Kasubdin-nya. Siapapun yang salah, harus diberikan hukuman," ucap Pramono di Jakarta Pusat, Senin (6/4/2026).

Mantan Sekretaris Kabinet (Seskab) di era pemerintahan Presiden Jokowi ini menegaskan, Pemprov DKI Jakarta mengendapkan prinsip transparansi dalam hal pelayanan publik. Oleh karenanya, ia meminta agar kejadian yang memanipulasi tersebut tidak terulang kembali pada kemudian hari.

"Ini tidak boleh terulang kembali, karena bagaimanapun bagi pemerintah Jakarta, transparansi itu menjadi hal yang penting," tegasnya.

Ia mencontohkan, bila ada laporan warga yang memang belum bisa ditangani dengan baik, pihak terkait wajib menginformasikan seusai fakta yang ada. Dari pada harus membohongi publik yang berujung pada kekecewaan masyarakat terhadap Pemprov DKI Jakarta.

"Belum selesai, ya belum selesai aja, daripada kemudian dilakukannya apa, dilakukan dengan AI yang notabene itu membohongi. Dan kami, saya sudah meminta kepada Inspektorat untuk diberikan sanksi untuk itu," tandas Pramono.

Sekadar informasi, persolan parkir liar di wilayah Pasar Rebo, Jakarta Timur itu diunggah penggunaan threads, @seinsh. Penggunaan mengaku telah melapor masalah tersebut hingga tingkat Kelurahan, namun tak juga selesai.

Saat @seinsh melaporkan kejadian itu melalui aplikasi JAKI, tindak lanjut atas pengaduan itu justru dibalas dengan foto yang diduga dibuat dengan editan AI.

Dua foto hasil tindak lanjut laporan tersebut terlihat, bila pada potret pertama masih menampilkan mobil yang diduga terparkir liar di sisi Jalan. Namun pada foto berikutnya, kendaraan tersebut sudah tidak tampak, yang dicurigai pengguna merupakan hasil editan AI.

"Ngurus masalah parkir liar di jalan kelurahan itu gimana ya? Warga protes langsung ke pelaku tidak berhasil, udah lapor ke tingkat kelurahan tidak selesai dan coba lapor lewat jaki malah dikasih bukti palsu hasil edit AI (terlampir). Ada prosedur lain ngga ya?," tulis @seinsh.

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengaku terjadi kekeliruan atas laporan pengaduan warga terkait parkir liar. Adapun pengaduan yang dilaporkan melalui aplikasi JAKI itu dibalas menggunakan foto yang dibuat oleh editan Artificial Intelligence (AI).

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta, Budi Awaluddin, menyampaikan bahwa Pemprov memastikan langkah korektif segera dilakukan sekaligus memperkuat sistem pengawasan agar kejadian serupa tidak terulang.

“Biro Pemerintahan mengakui adanya kekeliruan dalam proses validasi. Selama ini belum pernah ditemukan bukti tindak lanjut pengaduan yang menggunakan foto hasil rekayasa AI,” kata Budi dalam keterangannya, Minggu (5/4/2026).

Atas kejadian itu, Biro Pemerintahan akan melakukan sejumlah tindakan tegas, pertama, memberikan surat teguran tertulis kepada Kelurahan Kalisari yang terindikasi melakukan pemalsuan bukti tindak lanjut pengaduan masyarakat.

Kedua, menginput kembali pengaduan masyarakat tersebut untuk selanjutnya diarahkan kepada Dinas Perhubungan sebagai pengampu urusan perparkiran.

Ketiga, menerbitkan Surat Edaran Sekretaris Daerah yang berisi larangan penggunaan AI dalam penyampaian bukti tindak lanjut pengaduan, sekaligus mengingatkan seluruh OPD/BUMD untuk menyelesaikan pengaduan secara baik dan benar.

Keempat, memberikan arahan khusus dalam Townhall Meeting terkait penanganan pengaduan berulang. Kelima, berkoordinasi dengan Inspektorat untuk merancang sanksi bagi OPD/BUMD yang terbukti melakukan pemalsuan bukti tindak lanjut.

Dalam kesempatan itu, Budi menjelaskan, sepanjang Januari hingga Maret 2026 tercatat lebih dari 62.571 pengaduan masyarakat masuk melalui berbagai kanal, termasuk aplikasi JAKI dan sistem Cepat Respon Masyarakat (CRM) terintegrasi. Pengaduan itu kemudian ditindaklanjuti oleh OPD/BUMD dan diverifikasi oleh Biro Pemerintahan.

“Dengan jumlah pengaduan yang sangat besar, Diskominfotik akan membantu Biro Pemerintahan untuk mengidentifikasi bukti tindak lanjut yang berpotensi menggunakan AI, agar proses verifikasi semakin akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” ucapnya.

Budi menegaskan, setiap laporan yang masuk dari masyarakat merupakan bagian penting dari upaya menjaga kualitas layanan publik. Karena itu, integritas dalam setiap proses tindak lanjut menjadi hal yang tidak bisa ditawar.

“Kami sangat menyesalkan kejadian ini karena mencoreng nama baik dan kinerja para petugas di lapangan yang selama ini telah bekerja dengan dedikasi tinggi dan responsif,” tuturnya.

“Kami mengimbau masyarakat untuk terus melaporkan permasalahan di wilayahnya. Kami juga sangat mengapresiasi apabila masyarakat turut mengecek hasil tindak lanjut dan memberikan masukan untuk perbaikan ke depan,” sambungnya.

Adapun, persolan parkir liar di wilayah Pasar Rebo, Jakarta Timur itu diunggah penggunaan threads, @seinsh. Penggunaan mengaku telah melapor hingga tingkat Kelurahan, namun masalah tersebut tak juga selesai.

Saat @seinsh melaporkan kejadian itu melalui aplikasi JAKI, tindak lanjut atas pengaduan itu justru dibalas dengan foto yang dibuat oleh AI.

Dua foto hasil tindak lanjut laporan tersebut terlihat, bila pada potret pertama masih menampilkan mobil yang diduga terparkir liar di sisi Jalan. Namun pada foto berikutnya, kendaraan tersebut sudah tidak tampak, yang dicurigai pengguna hasil AI.

"Ngurus masalah parkir liar di jalan kelurahan itu gimana ya? Warga protes langsung ke pelaku tidak berhasil, udah lapor ke tingkat kelurahan tidak selesai dan coba lapor lewat JAKI malah dikasih bukti palsu hasil edit AI (terlampir). Ada prosedur lain ngga ya?," tulis @seinsh.

JAKARTA - Kepala Suku Dinas Perhubungan (Sudinhub) Jakarta Selatan Bernad Oktavianus Pasaribu meminta masyarakat untuk mengabaikan pembayaran parkir kedua yang kerap ditagih oleh juru parkir (jukir) liar di kawasan Blok M Square , Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Bernad menegaskan bahwa uang parkir hanya diminta satu kali melalui tiket parkir resmi.

"Masyarakat diharapkan mengabaikan permintaan pembayaran kedua dan segera melaporkannya kepada petugas atau pengelola setempat," ujar Bernad kepada wartawan, Kamis (2/4/2026).

Sejalan dengan itu, Bernad juga menyebut Unit Pengelola (UP) Perparkiran Dinas Perhubungan Satuan Pelaksana Jakarta Selatan memasang spanduk larangan pungutan liar (pungli). Hal ini dilakukan agar jukir liar tidak melakukan praktik serupa kembali. "Upaya ini bertujuan mencegah praktik pungli oleh oknum juru parkir yang tidak resmi di kawasan Blok M Square."

Ia berharap, langkah penertiban dan pemasangan spanduk ini dapat memberikan efek jera sekaligus meningkatkan kesadaran semua pihak untuk bersama-sama mencegah praktik parkir liar. Ia juga meminta masyarakat untuk melapor apabila kembali menemukan kejadian serupa.

"Kami berterima kasih kepada masyarakat yang sudah menyampaikan informasi keberadaan jukir liar ini. Semoga ke depan tidak ada lagi kejadian serupa terulang," tandasnya.

JAKARTA - Aksi parkir liar di sekitar Monas, Jakarta Pusat, berujung penindakan. Puluhan mobil yang kedapatan parkir di badan jalan Medan Merdeka Selatan dikempisi bannya oleh petugas Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta.

Video penindakan petugas ini viral pada Senin (23/3/2026) setelah seorang pengguna mobil mengeluhkan penindakan tersebut. Dalam video yang beredar, tampak pengguna mobil memperlihatkan mobil-mobil yang terparkir di ruas jalan itu sudah ditindak petugas.

Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo tak menampik penindakan yang dilakukan petugas. Menurutnya, hal itu dilakukan lantaran petugas sudah melakukan sosialiasi untuk tidak parkir di badan jalan.

"Terkait penindakan parkir liar di kawasan Monas, dilakukan agar warga tidak parkir sembarangan, kami sudah melakukan sosialisasi dan mengimbau warga untuk tidak parkir di badan jalan," ucap Syafrin kepada wartawan, Senin (23/3/2026).

Syafrin menjelaskan petugas Dishub kerap kali mengarahkan para pengunjung untuk parkir di area resmi. Namun menurutnya, penindakan perlu dilakukan terhadap mereka yang tetap memaksa menggunakan badan jalan untuk parkir.

"Petugas senantiasa mengarahkan kendaraan untuk parkir di IRTI Monas atau lokasi lain yang ada ruang parkir seperti Gambir atau Lapangan Banteng. Namun warga tetap parkir di badan jalan," jelas Syafrin.

"Untuk itu kami melakukan penindakan dengan melakukan penderekan dan pencabutan pentil untuk memberikan efek jera," imbuh dia.

Kepala Suku Dinas Perhubungan Jakarta Pusat, Agung Hehakaya menjelaskan penindakan dilakukan pada Minggu (22/3/2026) satu hari setelah Hari Raya Idulfitri 1447 H. Total sebanyak 20 mobil yang parkir liar ditindak dalam operasi tersebut.

"Kurang lebih 20 mobil yang dikempiskan," kata Agung.

Jembrana, Bali (ANTARA) - Kepolisian Resor Jembrana, Bali, melakukan uji coba pengenaan retribusi parkir menuju dan keluar Pelabuhan Gilimanuk, Bali, agar arus mudik Lebaran 2026 berjalan lancar.

"Kami akan berkoordinasi dengan Pemkab Jembrana agar arus mudik tetap lancar, meskipun harus melewati pos retribusi," kata Kapolres Jembrana Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Kadek Citra Dewi Suparwati di Negara, Kabupaten Jembrana, Bali, Jumat.

Dia mengatakan ada beberapa hal yang akan dibahas dengan instansi terkait di Pemkab Jembrana yakni teknis pungutan retribusi nontunai di parkir manuver yang menuju pintu masuk Pelabuhan Gilimanuk tersebut.

Salah satu yang akan dikoordinasikan yaitu pos retribusi tetap menerima pembayaran tunai, karena tidak semua pengemudi kendaraan yang melintas memiliki kartu nontunai.

"Contohnya, pengendara sepeda motor biasanya tidak memiliki kartu untuk pembayaran nontunai karena tidak pernah masuk tol," katanya.

Agar pelayanan di pos retribusi yang dikelola Pemkab Jembrana tersebut berjalan cepat, dia menyarankan petugas untuk menyiapkan uang pengembalian.

"Semua hal yang menunjang kelancaran mudik akan kami bicarakan dengan instansi terkait. Kami yakin seluruh institusi pemerintahan ingin mudik aman dan lancar," katanya.

Untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah, beberapa waktu lalu Pemkab Jembrana menerapkan pungutan nontunai bagi kendaraan yang keluar dan masuk Pelabuhan Gilimanuk.

Sebelum menuju jalur masuk pelabuhan, kendaraan harus melewati pos retribusi di parkir manuver, sementara yang keluar pelabuhan pembayaran retribusi dilakukan di Terminal Gilimanuk.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Jembrana I Wayan Sudiarta yang dikonfirmasi, belum memberikan jawaban.

Saat uji coba retribusi nontunai di Gilimanuk beberapa waktu lalu, Sekretaris Daerah Jembrana I Made Budiasa mengatakan karena masih dalam tahap sosialisasi pihaknya masih menerima pembayaran tunai.

Pewarta: Rolandus Nampu/Gembong Ismadi
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Wali Kota Jakarta Pusat Arifin menegaskan pihaknya tak segan melakukan penindakan parkir liar di kawasan Pasar Senen dan Tanah Abang. Penindakan tegas ini dilaksanakan sesuai arahan dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

"Iya, apa pun bentuk pelanggaran, sebagaimana arahan Bapak Gubernur, apa pun bentuknya, harus ditindak," ucap Arifin saat ditemui di Jakarta Pusat, Sabtu (21/2/2026).

Arifin mengakui penertiban perparkiran termasuk juru parkir liarnya tentunya tidak bisa dilaksanakan dengan waktu singkat. Kini untuk mencegah praktik parkir liar, pihaknya mensiagakan petugas Dinas Perhubungan (Dishub) dan Satpol PP di sejumlah lokasi guna melakukan pengawasan.

"Ya memang tidak bisa sehari selesai. Ya, kita harus terus-menerus dan anggota Satpol PP, Dishub kita tempatkan anggota di situ," ujarnya.

Arifin mengaku sejumlah jukir liar yang meresahkan warga kini telah diambil tindakan tegas. "Kan kita sudah bisa lihat itu, yang di Tanah Abang kan sudah diambil tindakan langsung," ucapnya.

Lihat video: Parkir Liar Tarif Rp100 Ribu di Tanah Abang Ditindak Usai Viral

Para Jukir yang terjaring operasi biasanya langsung diberikan pembinaan bahwa apa yang dilakukannya melanggar ketentuan yang berlaku.

"Ya tentunya sudah diberikan arahan, pembinaan, ya, sesuai aturan. Bahwa yang namanya pungutan liar, parkir liar, itu tidak diperbolehkan," kata Arifin.