JAKARTA - Tim hukum Tifa and Roy’s Advocate (Troya) menilai perkara dugaan fitnah ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang menjerat Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa seharusnya tidak dapat dinyatakan lengkap atau P21. Anggota tim hukum Troya, Didit Wijayanto, mengatakan terdapat sejumlah persoalan formil dalam penanganan perkara tersebut, termasuk dugaan penyelundupan pasal oleh penyidik Polda Metro Jaya.

“Kalau apa yang dilaporkan dengan peristiwa yang terjadi, perkara ini nggak bakal bisa P21, harusnya,” kata Didit dalam konferensi pers di Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (15/5/2026).

Ia juga menyatakan adanya dugaan penyelundupan pasal dalam perkara yang menjerat Roy Suryo dan Dokter Tifa. Menurut Didit, terdapat sejumlah pasal yang dipersoalkan dalam gugatan citizen lawsuit (CLS) yang saat ini sedang berproses.

Didit mengatakan pihaknya mempersoalkan empat pasal dalam perkara tersebut, termasuk penerapan Pasal 27A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang dinilai tidak tepat.

“Yang satu pasalnya itu sama dengan pasal 310, yaitu 27A Undang-undang ITE, tapi penerapan pasal ini juga keliru dari asas Lex Specialis Derogat Legi Generali. Nah jadi banyak sekali yang amburadul sebenarnya,” katanya.

Meski demikian, Didit mengaku tetap berharap penyidik dan jaksa peneliti dapat bersikap profesional dalam menentukan kelanjutan perkara. Ia juga meminta kejaksaan, termasuk Kejaksaan Agung, mengkaji perkara tersebut secara objektif sebelum menentukan status berkas perkara.

“Saya yakin kali ini penyidik akan bertindak profesional, tidak lagi sembarangan,” ujarnya.

“Kita harapkan jaksa peneliti dan pihak kejaksaan termasuk sampai dengan Kejaksaan Agung akan secara profesional, objektif, tidak memihak,” sambung Didit.

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menyatakan pihaknya akan segera mengumumkan status perkara Roy Suryo dan Dokter Tifa terkait dugaan fitnah ijazah palsu Jokowi, termasuk kemungkinan berkas dinyatakan P21 atau belum.

Bisnis.com, JAKARTA — TNI mengungkap tiga tersangka dari oknum prajurit TNI di kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Kantor Cabang Pembantu Bank BRI MIP dijerat dengan pasal berlapis.

Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Kolonel Inf Donny Pramono mengatakan pasal yang dipersangkakan terhadap tiga prajurit ini berkaitan dengan penculikan hingga pembunuhan berencana.

"Pasal yang dipersangkakan terhadap para tersangka dari unsur TNI mengacu pada ketentuan KUHP, yaitu Pasal 340 jo 338 KUHP dan/atau Pasal 328 KUHP dan/atau Pasal 333 ayat (3) KUHP dan/atau Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHP," ujar Donny dalam keterangan tertulis, Selasa (25/7/2025).

Dia menambahkan saat ini pihaknya masih melengkapi berkas perkara sebelum menyidangkan tiga tersangka yakni Serka M Nasir (MN), Serka Franky Yari (FY) alias Pace dan Kopda Feri Herianto (FH).

Bersamaan dengan itu, Pomdam Jaya juga masih menunggu penetapan barang bukti dari penyidik Polda Metro Jaya sebelum melimpahkan Serka Nasir Cs ke pengadilan.

"Setelah semuanya lengkap, berkas akan segera dilimpahkan ke Oditurat Militer II-07 Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut," Imbuhnya.

Di lain sisi, Donny memastikan bahwa pihaknya bakal menangani perkara pembunuhan ini secara transparan dan profesional sesuai hukum yang berlaku.

"Perlu saya sampaikan juga bahwa seluruh prosesnya ditangani secara profesional sesuai hukum yang berlaku dan transparan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Polda Metro Jaya telah menjerat eks Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo dkk dengan pasal berlapis terkait KUHP dan UU ITE.

Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri mengatakan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo dibagi dua klaster.

Klaster pertama terdapat lima tersangka berinisial ES, KTR, MRF, RE, dan DHL. Mereka dijerat dengan Pasal 310 KUHP dan atau Pasal 311 KUHP dan atau Pasal 160 KUHP dan atau Pasal 27A jo Pasal 45 Ayat 4 dan atau Pasal 28 Ayat 2 jo Pasal 45A Ayat 2 UU ITE.

"5 tersangka dari klaster pertama yang terdiri atas klaster pertama ES, KTR, MRF, RE, dan DHL," ujar Asep di Polda Metro Jaya, Jumat (7/11/2025).

Kemudian, dalam klaster kedua ada tiga tersangka termasuk Roy Suryo, dokter Tifa dan Rismon Sianipar. Tiga tersangka di klaster kedua juga dijerat dengan pasal berlapis.

Mereka disangkakan Pasal 310 KUHP dan atau Pasal 311 KUHP dan atau Pasal 32 Ayat 1 jo Pasal 48 Ayat 1 dan atau Pasal 35 jo Pasal 51 Ayat 1 dan atau Pasal 27A jo Pasal 45 Ayat 4 dan atau Pasal 28 Ayat 2 jo Pasal 45A Ayat 2 UU ITE.

"Untuk klaster kedua, ada 3 orang yang kami tetapkan sebagai tersangka, antara lain, atas nama RS, RHS, dan TT," imbuh Asep.

Asep menambahkan kedelapan tersangka ini diduga telah menyebarkan tufuhan palsu hibgga manipulasi digital terhadap ijazah Jokowi

"Penyidik menyimpulkan bahwa para tersangka telah menyebarkan tuduhan palsu dan melakukan edit serta manipulasi digital terhadap dokumen ijazah dengan metode analisis yang tidak ilmiah dan menyesatkan publik," pungkasnya.

Nah, berikut ini delapan orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ijazah palsu Jokowi mengacu dari Polda Metro Jaya dan penelusuran Bisnis.

Klaster Pertama

1. Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) Eggi Sudjana (ES)

2. Anggota TPUA Kurnia Tri Royani (KTR)

3. Pengamat Kebijakan Umum Hukum dan Politik, Damai Hari Lubis (DHL)

4. Mantan aktivis '98, Rustam Effendi (RE)

5. Wakil Ketua TPUA Muhammad Rizal Fadillah (MRF)

Klaster Kedua

6. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Roy Suryo (RS)

7. Ahli Digital Forensik Rismon Hasiholan Sianipar (RSH)

8. Dokter Tifauzia Tyassuma alias dr Tifa (TT)