Bisnis.com, JAKARTA - Bagi masyarakat yang ingin mendapatkan bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), maka bisa mengecek Desil dan melakukan update desil.

Penerima bansos PKH dan BPNT wajib melakukan update Desil agar tetap terdaftar menjadi penerima bantuan sosial. Adapun bansos ini berikan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Kini pemerintah terus memperbaiki sistem penyaluran bantuan sosial (bansos) agar lebih tepat sasaran pada 2026.

Pemerintah membuat sistem yakni pembagian masyarakat ke dalam 10 kelompok kesejahteraan atau desil. Semakin rendah angka desil, maka semakin diprioritaskan untuk menerima bansos. Karena itu, banyak warga yang sebelumnya menerima bantuan kini tidak lagi terdaftar akibat perubahan kategori desil.

Apa Itu Desil dalam DTSEN?

Desil adalah pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi ekonomi dan sosial. Pemerintah membaginya menjadi 10 kelompok, mulai dari masyarakat paling miskin hingga paling sejahtera.

Pada 2026, saat ini bansos diprioritaskan bagi masyarakat yang berada di desil 1 sampai desil 4. Sementara itu, masyarakat desil 5 ke atas dianggap memiliki kondisi ekonomi yang lebih stabil sehingga tidak lagi menjadi prioritas penerima bantuan.

Berikut gambaran kategori desil:

• Desil 1: Sangat miskin
• Desil 2: Miskin
• Desil 3: Rentan miskin
• Desil 4: Hampir miskin
• Desil 5: Menengah bawah
• Desil 6: Menengah
• Desil 7: Menengah atas
• Desil 8: Mapan
• Desil 9: Kaya
• Desil 10: Sangat kaya

Jika seseorang berada pada desil 5 hingga 10, maka kemungkinan besar tidak lagi menerima PKH atau BPNT pada penyaluran 2026.

Cara Mengajukan Pembaruan Data DTSEN

Masyarakat dapat mengusulkan perubahan data melalui 3 jalur resmi yakni:

1. Melalui Aplikasi Cek Bansos

Pemerintah menyediakan aplikasi resmi untuk pengajuan pembaruan data bansos.

Langkah-langkahnya:

1. Unduh aplikasi “Cek Bansos”
2. Login atau buat akun baru
3. Pilih menu “Usulan”
4. Isi data terbaru sesuai kondisi saat ini
5. Unggah dokumen pendukung jika diperlukan
6. Kirim pengajuan
7. Tunggu proses verifikasi petugas lapangan

Pengajuan tidak langsung disetujui karena tetap harus melalui survei dan pengecekan data.

2. Melalui Website Resmi Kemensos

Masyarakat juga bisa mengecek status bansos melalui situs resmi Kemensos.

Caranya:

1. Buka laman resmi cek bansos
2. Masukkan provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa
3. Isi nama lengkap sesuai KTP
4. Masukkan kode captcha
5. Klik tombol pencarian
6. Sistem akan menampilkan status penerima bansos

Website ini berguna untuk memastikan apakah nama masih terdaftar sebagai penerima bantuan atau tidak.

3. Datang ke Kantor Desa atau Kelurahan

Bagi masyarakat yang kesulitan menggunakan aplikasi, pembaruan data juga bisa dilakukan secara langsung.

Tahapannya meliputi:

1. Mengajukan laporan perubahan kondisi ekonomi
2. Menyerahkan dokumen pendukung
3. Pendataan ulang oleh petugas
4. Survei lapangan
5. Pengiriman data ke sistem DTSEN pusat
6. Evaluasi dan pemeringkatan ulang

Cara ini sering menjadi pilihan masyarakat karena dapat menjelaskan kondisi secara langsung kepada petugas.

Kenapa Ada Warga yang Dicoret dari Penerima Bansos PKH dan BPNT?

Banyak masyarakat mengaku kondisi ekonominya masih sulit, tetapi namanya tidak lagi muncul sebagai penerima bansos. Hal ini biasanya terjadi karena data dalam DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional) menunjukkan tingkat kesejahteraan yang dinilai sudah meningkat.

Penilaian desil dilakukan berdasarkan berbagai indikator, seperti:

1. Penghasilan keluarga
2. Kondisi rumah
3. Kepemilikan kendaraan atau aset
4. Jenis pekerjaan
5. Tingkat pendidikan
6. Jumlah anggota keluarga
7. Keberadaan lansia, anak kecil, atau penyandang disabilitas
8. Akses listrik, air bersih, dan fasilitas dasar lainnya

Masalahnya, kondisi ekonomi masyarakat bisa berubah sewaktu-waktu. Ada yang kehilangan pekerjaan, usaha menurun, atau penghasilan berkurang, tetapi perubahan tersebut belum tercatat dalam sistem. Akibatnya, data dianggap tidak sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.

Apakah Desil Bisa Diubah?

Kategori desil sebenarnya tidak bisa diubah secara manual oleh masyarakat. Namun, posisi desil dapat berubah setelah dilakukan pembaruan dan verifikasi data sosial ekonomi.

Artinya, jika kondisi ekonomi menurun dan data terbaru sudah diverifikasi pemerintah, maka peluang masuk ke desil prioritas bansos tetap terbuka.

Karena itu, langkah terpenting bukan meminta perubahan desil secara langsung, melainkan memperbarui data DTSEN agar sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Berapa Lama Proses Perubahan Data?

Perubahan data bansos tidak berlangsung instan. Pemerintah perlu melakukan pengecekan agar bantuan benar-benar tepat sasaran.

Secara umum, prosesnya meliputi:

1. Verifikasi administrasi
2. Validasi lapangan
3. Pencocokan data pusat dan daerah
4. Pemeringkatan ulang desil

Proses tersebut biasanya memakan waktu sekitar satu hingga tiga bulan, tergantung antrean dan hasil verifikasi lapangan.

Perlu dipahami juga bahwa pembaruan data tidak otomatis membuat seseorang langsung menerima bansos. Semua tetap bergantung pada hasil penilaian kesejahteraan terbaru dalam DTSEN.

Pemerintah menegaskan bahwa sistem DTSEN dibuat untuk meningkatkan transparansi dan ketepatan penyaluran bantuan sosial. Karena itu, masyarakat diimbau rutin memastikan data kependudukan dan kondisi sosial ekonomi selalu sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Jika terdapat perubahan pekerjaan, penghasilan, jumlah tanggungan keluarga, atau kondisi rumah tangga lainnya, masyarakat sebaiknya segera melaporkannya melalui jalur resmi.

Dengan data yang akurat, peluang mendapatkan bantuan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan akan menjadi lebih besar, sekaligus mencegah bansos salah sasaran di 2026.

Bisnis.com, JAKARTA - Program bantuan sosial (bansos) di 2026 mengalami perubahan penting. Pemerintah kini menggunakan sistem Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan utama untuk menentukan siapa yang berhak menerima bantuan. Skema ini membuat penyaluran bansos lebih terukur karena berbasis data kesejahteraan yang dibagi dalam 10 kelompok atau desil.

Melalui sistem tersebut, hanya masyarakat dalam kategori desil 1 hingga desil 4 yang diprioritaskan untuk menerima bansos reguler seperti PKH dan BPNT. Artinya, kelompok di atasnya tidak lagi masuk dalam daftar penerima utama.

Desil yang Tidak Lagi Mendapat Bansos 2026

Dalam kebijakan terbaru, masyarakat yang berada di desil 5 hingga desil 10 tidak termasuk prioritas penerima bansos. Berikut rinciannya:

1. Desil 5: Kelompok menengah bawah yang relatif stabil
2. Desil 6: Masyarakat kelas menengah
3. Desil 7: Menengah atas
4. Desil 8: Kelompok mapan
5. Desil 9: Kategori kaya
6. Desil 10: Sangat kaya

Kelompok ini dinilai sudah memiliki tingkat kesejahteraan yang cukup, sehingga bantuan difokuskan kepada mereka yang berada di kondisi ekonomi paling rentan.

Alasan Seseorang Tidak Masuk Penerima Bansos

Penentuan posisi desil dilakukan berdasarkan sejumlah indikator sosial ekonomi. Data yang dihimpun mencakup berbagai aspek kehidupan rumah tangga, seperti:

1. Pendapatan keluarga
2. Kondisi tempat tinggal
3. Kepemilikan aset
4. Tingkat pendidikan
5. Jenis pekerjaan
6. Jumlah tanggungan
7. Kondisi anggota keluarga (lansia, anak, atau penyandang disabilitas)

Seluruh data tersebut diolah dalam sistem DTSEN untuk menghasilkan pemeringkatan yang lebih objektif. Meski begitu, masih ada kemungkinan ketidaksesuaian data di lapangan, terutama jika kondisi ekonomi seseorang berubah namun belum tercatat dalam sistem.

Apakah Status Desil Bisa Diubah?

Status desil tidak dapat diubah secara langsung oleh masyarakat. Perubahan hanya bisa terjadi jika data diperbarui dan diverifikasi ulang oleh pemerintah. Artinya, kunci utamanya ada pada pembaruan data yang valid dan sesuai kondisi terbaru.

Jika merasa seharusnya masuk sebagai penerima bansos, berikut beberapa langkah yang bisa dilakukan:

1. Melalui Aplikasi Cek Bansos

1. Unduh aplikasi “Cek Bansos”
2. Login atau buat akun baru
3. Pilih menu “Usulan Pembaruan”
4. Isi data terbaru dengan lengkap
5. Kirim pengajuan dan tunggu proses verifikasi

2. Melalui Website Resmi

1. Akses laman cekbansos.kemensos.go.id
2. Masukkan data wilayah dan nama
3. Cek status penerimaan bansos

3. Datang ke Kantor Desa atau Kelurahan

1. Ajukan pembaruan data DTSEN
2. Petugas akan mencatat dan melakukan survei lapangan
3. Data kemudian diproses untuk pemeringkatan ulang

Berapa Lama Proses Pembaruan Data?

Proses verifikasi biasanya memakan waktu hingga sekitar tiga bulan. Setelah itu, data akan dievaluasi dan bisa berdampak pada perubahan posisi desil. Namun perlu diingat, pembaruan data tidak otomatis membuat seseorang langsung menjadi penerima bansos. Dengan penerapan DTSEN, pemerintah berupaya memastikan bantuan sosial benar-benar diterima oleh masyarakat yang paling membutuhkan. Meski kelompok di luar desil 1–4 tidak lagi diprioritaskan, peluang untuk masuk kembali tetap ada selama data yang tercatat sesuai kondisi nyata.

Karena itu, penting bagi masyarakat untuk rutin memperbarui data sosial ekonominya agar tetap akurat. Sistem berbasis data ini diharapkan mampu menciptakan penyaluran bansos yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah kembali memperbarui data penerima bantuan sosial (bansos) tahun 2026. Hasilnya, sekitar 25 ribu keluarga penerima manfaat (KPM) baru disiapkan masuk dalam penyaluran triwulan II, sementara 11 ribu KPM lainnya dicoret karena dinilai tidak lagi memenuhi kriteria.

Dilansir dari Antaranews.com, Rabu (15/4/2026), Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan, penambahan dan pengurangan ini merupakan hasil pemutakhiran Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dilakukan bersama Badan Pusat Statistik (BPS).

“Pembaruan data dilakukan secara berkala untuk meningkatkan akurasi dan memastikan bansos tepat sasaran,” ujarnya usai pertemuan di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta.

Dari hasil pembaruan DTSEN terbaru, tercatat sebanyak 25.665 keluarga masuk dalam kelompok desil 1–4, yakni kategori masyarakat yang berhak menerima bantuan sosial. Kelompok ini berasal dari proses verifikasi terhadap 77.014 keluarga yang sebelumnya belum memiliki klasifikasi ekonomi. Setelah dilakukan pemutakhiran:

• 27.176 keluarga berhasil diklasifikasi
• 25.665 keluarga masuk kategori layak (desil 1–4)
• 1.511 keluarga masuk kategori tidak layak (desil 5–10)

Dengan masuknya 25 ribu lebih KPM baru ini, pemerintah berharap penyaluran bansos pada triwulan II 2026 semakin tepat sasaran, terutama bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Penyebab 11 Ribu KPM Dicoret dari Data Penerima Bansos

Di sisi lain, pemerintah juga mencatat sebanyak 11.014 KPM dikeluarkan dari daftar penerima bansos. Penghapusan ini dilakukan karena mereka tergolong inclusion error, yaitu penerima bantuan yang sebenarnya berada di luar kelompok sasaran. Secara ekonomi, mereka masuk kategori desil 5 ke atas, sehingga dianggap sudah tidak memenuhi syarat menerima bansos.

Meski jumlahnya relatif kecil sekitar 0,06% dari total 18,15 juta penerima bansos pada triwulan I 2026 langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan akurasi data. Pemutakhiran data ini tidak menghentikan penyaluran bansos. Sejumlah program tetap berjalan pada April 2026, antara lain:

1. Program Keluarga Harapan (PKH)
   Menyasar sekitar 10 juta KPM dengan total anggaran Rp28,7 triliun.
2. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
   Diberikan kepada sekitar 18,3 juta KPM sebesar Rp200.000 per bulan atau Rp600.000 per tiga bulan.
3. Bantuan pangan (beras dan minyak goreng)
   Disalurkan melalui Perum Bulog untuk menjaga stabilitas harga.
4. Program Indonesia Pintar (PIP)
   Bantuan pendidikan mulai dari Rp450.000 hingga Rp1,8 juta per tahun.

Dengan adanya pembaruan data, distribusi bansos diharapkan lebih tepat sasaran, sekaligus membuka peluang bagi masyarakat yang sebelumnya belum terdaftar.

Cara Cek Penerima Bansos 2026

Masyarakat dapat mengecek status penerimaan bansos secara mandiri melalui:

1. Situs resmi:

• Buka cekbansos.kemensos.go.id
• Masukkan data wilayah dan nama sesuai KTP
• Isi kode captcha
• Klik “Cari Data”

2. Aplikasi Cek Bansos:

• Unduh di Play Store atau App Store
• Daftar dan lengkapi data
• Unggah KTP dan swafoto
• Login dan cek status di menu profil

Pemerintah menegaskan bahwa data penerima bansos bersifat dinamis dan akan terus diperbarui secara berkala. Penambahan sekitar 25 ribu KPM baru sekaligus pencoretan 11 ribu penerima yang tergolong inclusion error menjadi bagian dari upaya memastikan bantuan sosial benar-benar tepat sasaran.

Dengan pemutakhiran DTSEN 2026 ini, diharapkan penyaluran bansos ke depan semakin akurat, transparan, dan mampu menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan, sekaligus meminimalkan potensi salah sasaran dalam distribusi bantuan.