JAKARTA, iNews.id - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) atau BRI menyepakati pembagian dividen tunai sebesar Rp52,1 triliun dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun 2026 yang digelar di Jakarta, Jumat (10/4/2026). Keputusan tersebut merupakan bentuk apresiasi atas kinerja solid perseroan sepanjang tahun buku 2025.

Nilai total dividen tersebut setara Rp346 per saham. Jumlah ini sudah mencakup dividen interim sebesar Rp137 per saham atau senilai Rp20,6 triliun yang telah dibayarkan kepada pemegang saham pada 15 Januari 2026 lalu.

Direktur Utama BRI, Hery Gunardi menjelaskan, kebijakan dividen ini merupakan bukti keberhasilan perseroan dalam menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan serta pengelolaan risiko yang sangat baik.

“Pembagian dividen ini didasarkan pada kinerja Perseroan yang tetap positif, yang ditopang oleh penguatan pada segmen UMKM sebagai core business BRI, serta akselerasi transformasi digital yang terus memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan efisiensi operasional,” ujar Hery dalam keterangannya dikutip, Sabtu (11/4/2026).

Dividen yang dibagikan merujuk pada laba bersih konsolidasian tahun buku 2025 yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp56,65 triliun. 

Dengan porsi dividen yang besar, BRI memposisikan diri sebagai kontributor utama bagi pendapatan negara serta pendukung pembangunan nasional di bawah payung Danantara.

Baca Juga

Inspiratif! Perempuan Difabel Asal Semarang Kembangkan Bisnis Fesyen bersama LinkUMKM BRI

“Sebagai bagian dari Danantara, pembagian dividen ini juga merupakan bentuk kontribusi nyata BRI dalam mendukung pembangunan nasional, sejalan dengan peran Perseroan dalam memperkuat pembiayaan UMKM dan mendorong transformasi ekonomi berbasis inklusi keuangan,” katanya.

Selain pembagian dividen, RUPST juga memberikan lampu hijau bagi enam agenda penting lainnya. Pemegang saham menyetujui Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2025, serta memberikan pelunasan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada jajaran Direksi dan Dewan Komisaris.

Baca Juga

Upaya Tingkatkan Ekonomi Kerakyatan, BRI Apresiasi Kerja Sama Pegadaian dan SMBC Corporation

Kemudian, memberikan wewenang penetapan gaji, tunjangan, serta remunerasi kinerja bagi Direksi dan Komisaris; Menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan perseroan tahun buku 2026.

Mendelegasikan kewenangan persetujuan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2026–2030 dan RKAP 2027; Melaporkan penggunaan dana dari Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Tahap I (2025) dan Tahap II (2026).

Terakhir, menyetujui perubahan klasifikasi saham seri B milik negara melalui BP BUMN menjadi Saham Seri A Dwiwarna sebagai bentuk kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025.

Keberhasilan BRI dalam mencatatkan laba yang signifikan tidak lepas dari fokus perseroan pada pemberdayaan sektor mikro dan menengah. Transformasi digital yang dilakukan juga dinilai berhasil meningkatkan efisiensi biaya dan memperluas basis nasabah di seluruh pelosok Indonesia.

Dengan penetapan dividen ini, BRI kembali menunjukkan diri sebagai salah satu emiten perbankan dengan fundamental paling kuat yang mampu memberikan imbal hasil (return) optimal bagi para investornya.

Editor: Aditya Pratama

JAKARTA, iNews.id - PT Bank Central Asia Tbk atau BCA resmi memutuskan untuk membagikan dividen tunai sebesar Rp41,3 triliun atau setara Rp336 per saham. Keputusan ini diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar Kamis (12/3/2026). 

Adapun, angka ini setara dengan 72 persen dari total laba bersih perseroan tahun buku 2025 yang mencapai Rp57,5 triliun.

Dividen total tersebut sudah mencakup dividen interim sebesar Rp55 per saham yang telah disalurkan pada Desember 2025. Dengan demikian, pemegang saham akan menerima sisa pembayaran sebesar Rp281 per saham.

Presiden Direktur BCA, Hendra Lembong mengatakan, peningkatan rasio dividen ini merupakan bentuk apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan atas kinerja solid bank sepanjang tahun lalu.

“Kami optimistis perekonomian tanah air akan melanjutkan pertumbuhan positif pada tahun 2026, meskipun ada beberapa tantangan yang perlu diantisipasi, termasuk dinamika perekonomian global hingga kondisi geopolitik. BCA berupaya turut mendukung momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan mendorong penyaluran kredit ke berbagai segmen dan sektor, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian,” kata Hendra.

Satu hal yang menarik dalam RUPST kali ini adalah rencana perubahan frekuensi pembagian dividen interim. Jika kondisi keuangan memungkinkan, Direksi berencana membagikan dividen interim sebanyak 3 kali pada tahun buku 2026, yang dijadwalkan cair setiap kuartal.

Baca Juga

Respons Danantara soal Isu Akuisisi Mayoritas Saham BCA

Langkah ini diharapkan dapat memberikan kepastian imbal hasil yang lebih rutin bagi para investor BCA.

“Hasil keputusan RUPST BCA hari ini menunjukkan komitmen Perseroan untuk senantiasa memberikan nilai tambah yang berkesinambungan kepada pemegang saham. BCA senantiasa berfokus pada fundamental bisnis perseroan, serta melangkah dengan pruden pada tahun 2026,” tuturnya.

Selain pembagian keuntungan, pemegang saham juga memberikan restu kepada BCA untuk melakukan pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan (shares buyback). Dana yang disiapkan untuk aksi korporasi ini mencapai angka maksimal Rp5 triliun.

Aksi buyback ini biasanya dilakukan sebagai sinyal optimisme manajemen terhadap valuasi perusahaan dan untuk menjaga stabilitas harga saham di pasar.

Dalam rapat tersebut, pemegang saham juga sepakat untuk mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Jajaran manajemen ini akan mengawal transformasi BCA hingga masa jabatan mereka berakhir pada RUPST tahun 2029 mendatang.

Adapun susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan setelah ditutupnya RUPST adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Presiden Komisaris : Jahja Setiaatmadja
Komisaris : Tonny Kusnadi
Komisaris Independen : Raden Pardede
Komisaris Independen : Sumantri Slamet

Direksi
Presiden Direktur : Hendra Lembong
Wakil Presiden Direktur : Armand Wahyudi Hartono
Wakil Presiden Direktur : John Kosasih
Direktur : Subur Tan
Direktur (yang juga merupakan Direktur yang
membawahi fungsi Kepatuhan)  : Lianawaty Suwono
Direktur : Santoso
Direktur : Vera Eve Lim
Direktur : Haryanto Tiara Budiman
Direktur : Frengky Chandra Kusuma
Direktur : Antonius Widodo Mulyono
Direktur : Hendra Tanumihardja
Direktur : David Formula.

Editor: Aditya Pratama

JAKARTA, iNews.id – Kado awal tahun berupa pembayaran dividen dibagikan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kepada para pemegang saham, Kamis (15/1/2026). Berdasarkan keterbukaan informasi yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Rabu (17/12/2026), BBRI telah menetapkan dividen interim tunai untuk Tahun Buku 2025 sekurang-kurangnya Rp20,6 triliun atau setara dengan Rp137 per saham, dan akan dibayarkan kepada pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) pada 2 Januari 2026 (recording date).

Corporate Secretary BRI Dhanny menyampaikan pembayaran dividen ini merupakan bagian dari komitmen BRI dalam memberikan nilai tambah kepada para pemegang saham yang didasarkan pada kinerja keuangan perseroan yang solid, didukung oleh pertumbuhan pembiayaan UMKM serta pengelolaan risiko yang terjaga secara konsisten. 

Berdasarkan struktur kepemilikan saham, dari total dividen interim tersebut, BRI akan menyetorkan dividen kepada Negara Republik Indonesia sebesar Rp11 triliun. Sementara itu, sisanya akan dibagikan secara proporsional kepada seluruh pemegang saham publik yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) pada recording date.

Adapun pembagian dividen ini mengacu pada kinerja keuangan BRI per 30 September 2025. Secara konsolidasian laba bersih yang diatribusikan kepada entitas induk tercatat sebesar Rp41,23 triliun. 

Pembagian dividen interim ini telah memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Perseroan Terbatas, Peraturan OJK terkait keterbukaan informasi, serta Anggaran Dasar Perseroan yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum Republik Indonesia.

“Melalui pembayaran dividen interim ini menjadi bukti nyata kinerja solid BRI serta fundamental bisnis yang kuat, sejalan dengan strategi pertumbuhan berkelanjutan Perseroan dalam mendukung perekonomian nasional, khususnya melalui penguatan pembiayaan UMKM dan transformasi berkelanjutan BRI ke depan. Selain itu sebagai bank milik negara, pembagian dividen interim ini juga menjadi wujud kontribusi nyata BRI dalam mendukung pembangunan nasional,” kata Dhanny.

Editor: Rizky Agustian

JAKARTA, iNews.id - Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI merombak susunan pengurus perseroan. RUPSLB tersebut berlangsung di Jakarta, Rabu (17/12/2025).

Pemegang saham melakukan perubahan signifikan pada jajaran direksi, termasuk pengangkatan Wakil Direktur Utama (Wadirut) yang baru yakni Viviana Dyah Ayu Retno K.

Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) selaku pemegang saham seri A Dwiwarna memutuskan memberhentikan dengan hormat empat anggota direksi, yaitu Agus Noorsanto (Wadirut), Ahmad Solichin Lutfiyanto (Direktur Human Capital & Compliance), Mucharom (Direktur Manajemen Risiko) dan Nancy Adistyasari (Direktur Consumer Banking).

Selain itu, pemegang saham menyetujui perubahan nomenklatur jabatan dari Direktur Human Capital & Compliance menjadi Direktur Legal & Compliance.

Posisi Wadirut kini diamanahkan kepada Viviana Dyah Ayu Retno K, menggantikan Agus Noorsanto. Sebelum penunjukan ini, Viviana merupakan sosok internal yang menjabat sebagai Direktur Finance & Strategy BRI.

Sebagai pengganti jajaran direksi yang diberhentikan, RUPSLB mengangkat nama-nama baru, yakni Mahdi Yusuf sebagai Direktur Legal & Compliance, Ety Yuniarti sebagai Direktur Manajemen Risiko, Aris Hartanto sebagai Direktur Consumer Banking dan Achmad Royadi mengisi posisi yang ditinggalkan Viviana sebagai Direktur Finance & Strategy.

Perubahan ini hanya terjadi pada jajaran direksi, sementara susunan Dewan Komisaris BRI di bawah kepemimpinan Komisaris Utama Kartika Wirjoatmodjo tetap bertahan tanpa ada perubahan. 

Seluruh direksi baru akan efektif menjabat setelah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Berikut susunan terbaru jajaran pengurus BRI:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama: Kartika Wirjoatmodjo
Wakil Komisaris Utama/Independen: Parman Nataatmadja
Komisaris Independen: Edi Susianto
Komisaris Independen: Lukmanul Khakim
Komisaris: Awan Nurmawan Nuh
Komisaris: Helvi Yuni Moraza

Direksi

Direktur Utama: Hery Gunardi
Wakil Direktur Utama: Viviana Dyah Ayu Retno K*
Direktur Legal & Compliance: Mahdi Yusuf*
Direktur Finance & Strategy: Achmad Royadi*
Direktur Micro: Akhmad Purwakajaya
Direktur Commercial Banking: Alexander Dippo Paris Y.S
Direktur Treasury & International Banking: Farida Thamrin
Direktur Corporate Banking: Riko Tasmaya
Direktur Network dan Retail Funding: Aquarius Rudianto
Direktur Consumer Banking: Aris Hartanto*
Direktur Operations: Hakim Putratama
Direktur Manajemen Risiko: Ety Yuniarti*
Direktur Information Technology: Saladin Dharma Nugraha Effendi

*Efektif setelah mendapat persetujuan OJK

Editor: Aditya Pratama

JAKARTA, iNews.id - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI mengumumkan rencana pembagian dividen interim tahun buku 2025. Besaran dividen berdasarkan kinerja keuangan Perseroan per 30 September 2025.

Manajemen emiten bank pelat merah menyetujui total pembagian dividen interim sebesar Rp20,63 triliun atau setara dengan Rp137 per lembar saham.

“Perseroan akan membagikan dividen interim tahun buku 2025 Rp137 per lembar saham,” tulis direksi BRI dikutip dari keterbukaan informasi BEI, Rabu (17/12/2025).

Keputusan mengenai rencana pembagian dividen ini telah disepakati oleh jajaran pimpinan bank.

“Keputusan direksi atas rencana ini telah mendapatkan persetujuan dari dewan komisaris perseroan,” tulisnya.

Laba bersih BRI yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk per 30 September 2025 tercatat sebesar Rp40,77 triliun. 

Dengan total dividen interim sebesar Rp20,63 triliun, ini berarti jumlah dividen interim tersebut mencakup sekitar 50 persen dari laba bersih Perseroan per akhir kuartal III-2025.

Adapun jadwal penting terkait pembagian Dividen Interim BRI adalah Cum Dividen (Pasar Reguler dan Negosiasi) ditetapkan pada 29 Desember 2025. Daftar Pemegang Saham yang berhak atas dividen (Recording Date) jatuh pada 2 Januari 2026.

Pembayaran Dividen Interim akan dilaksanakan pada 15 Januari 2026.

Dengan harga saham BRI saat berita ini disusun berada di level Rp3.730, potensi yield dari dividen interim BBRI ini diperkirakan mencapai sekitar 3,6 persen.

Berikut jadwal pembagian dividen interim BRI tahun buku 2025:

- Cum dividen di pasar regular dan pasar negosiasi: 29 Desember 2025
- Ex dividen di pasar regular dan pasar negosiasi: 30 Desember 2025
- Cum dividen di pasar tunai: 2 Januari 2026
- Ex dividen di pasar tunai: 5 Januari 2026
- Daftar pemegang saham (DPS) yang berhak atas dividen tunai: 2 Januari 2026 pukul 16.00
- Pembayaran dividen pada 15 Januari 2026.

Editor: Aditya Pratama

PT BANK Tabungan Negara Tbk (BBTN atau BTN) mengumumkan perubahan jadwal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. Awalnya, RUPSLB digelar pada Senin, 22 Desember 2025 lantas berganti menjadi Rabu, 7 Januari 2026.

Berdasarkan pengumumannya di Bursa Efek Indonesia, Selasa, 16 Desember 2025, BTN menggelar RUPSLB ini di Menara BTN, Jakarta pukul 10.00 WIB. Adapun mata acara pertemuan ini adalah perubahan anggaran dasar, pendelegasian kewenangan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2026, dan perubahan pengurus perseroan.

BTN mengatakan usulan perubahan pengurus itu berasal dari Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) pada 16 November 2025 melalui surat bernomor Nomor SR-137/BPU/12/2025. “Pemegang Saham Seri A Dwiwarna telah mengusulkan tambahan Mata Acara Perubahan Susunan Pengurus Perseroan yang akan dimintakan persetujuan kepada rapat,” kata manajemen BTN.

Dalam RUPSLB pada Selasa, 18 November 2025, pemegang saham BTN menyetujui pemisahan (spin-off) Unit Usaha Syariah (UUS) kepada PT Bank Syariah Nasional (BSN). Melalui keputusan ini, seluruh hak dan kewajiban UUS BTN dialihkan ke BSN. Hasil penggabungan UUS BTN dan Bank Victoria Syariah tersebut akan menjadikan BSN sebagai bank umum syariah (BUS) dengan aset terbesar kedua di Indonesia dengan total aset menembus Rp 71,3 triliun.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, total nilai aset Unit Usaha Syariah BTN telah memenuhi batas yang diatur dalam ketentuan Pasal 59 POJK 12/2023 sejak kuartal IV 2023 atau tepatnya per Desember 2023. Berdasarkan laporan keuangan BTN tahun buku 2023 (audited) yang dipublikasikan pada kuartal I 2024, tercatat Unit Usaha Syariah BTN memiliki total aset sebesar Rp 54,3 triliun. “Oleh karena itu, perseroan selaku bank umum konvensional wajib melakukan pemisahan atau spin-off Unit Usaha Syariah ,” kata Nixon dalam RUPSLB BTN di Menara I BTN, Jakarta, seperti dikutip dalam keterangan tertulis.

Dia menjelaskan, pemisahan Unit Usaha Syariah BTN mempertimbangkan prospek positif pertumbuhan ekonomi syariah di masa mendatang. Langkah ini dinilai tepat sebagai strategi untuk memperkuat peran BTN dalam ekosistem perbankan nasional.

Jaringan Unit Usaha Syariah BTN saat ini mencakup 35 Kantor Cabang Syariah (KCS), 76 Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS), dan 589 Kantor Layanan Syariah yang tersebar di berbagai daerah. Infrastruktur teknologi yang sebagian besar telah terpisah dari induk, serta sumber daya manusia yang kompeten, membuat Unit Usaha Syariah BTN dinilai siap beroperasi secara mandiri. “Pertumbuhan yang konsisten ini menunjukkan kesiapan Unit Usaha Syariah BTN untuk berdiri sendiri sebagai entitas bank umum syariah penuh,” ujar Nixon.

BTN juga telah menyiapkan Group Principle Guideline (GPG) sebagai pedoman tata kelola antara induk dan anak perusahaan. Pedoman ini menjadi landasan untuk menyelaraskan kebijakan, memastikan konsistensi dan standardisasi, meningkatkan akuntabilitas, mendukung kepatuhan terhadap regulasi, mendorong efisiensi dan sinergi, serta memfasilitasi adaptabilitas.

RAPAT Umum Pemegang Saham-Luar Biasa (RUPSLB) Bank Sumut menghasilkan keputusan penting terkait penguatan struktur permodalan perseroan. Sebanyak 33 pemegang saham yang hadir, menyetujui opsi penyertaan modal tidak dalam bentuk uang tunai, tetapi penyertaan modal dalam bentuk aset (inbreng) yang memenuhi standar penilaian Bank Sumut dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution selaku pemegang saham pengendali menegaskan mekanisme inbreng memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk tetap memenuhi kewajiban penyertaan modal tanpa mengganggu arus kas.

"Pemerintah kabupaten dan kota tetap melakukan penambahan modal. Kami memahami kondisi keuangan daerah hari ini sedang ada penyesuaian, karena itu, disepakati penambahan modal diperbolehkan tidak dalam bentuk uang, tetapi aset," kata Bobby dalam keterangan tertulis, Selasa, 25 November 2025.

Kebijakan ini, lanjut dia, membantu percepatan pemenuhan kebutuhan modal Bank Sumut tanpa membebani APBD. Penyertaan modal tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas dan meningkatkan kelas Kelompok Bank Modal Inti (KBMI). Posisi saat ini masih berada pada KBMI satu. Untuk mencapai level KBMI dua, modal inti harus berada di atas Rp 6 triliun.

Keputusan pemegang saham untuk membuka opsi penyertaan modal berbentuk aset sebagai langkah progresif untuk menjawab tantangan pembangunan daerah yang menuntut stabilitas fiskal sekaligus keberlanjutan pendanaan sektor perbankan. Langkah ini menunjukkan sinergi antarpemerintah daerah dalam memperkuat peran Bank Sumut sebagai motor penggerak ekonomi regional.

“Targetnya tahun depan sudah bisa mencapai Rp 6 triliun, kalau bisa sebulan lagi, mudah-mudahan bisa,” sebut Bobby Nasution.

Para pemegang saham juga membahas perubahan susunan pengurus dan nomenklatur jabatan direksi. Sejumlah keputusan strategis diambil, di antaranya perubahan posisi Direktur Keuangan dan Teknologi Informasi menjadi Direktur Keuangan serta Direktur Pemasaran menjadi Direktur Teknologi Informasi dan Operasional. Perubahan ini sebagai penyesuaian terhadap kebutuhan transformasi digital dan tata kelola risiko yang semakin kompleks.

Rapat juga menyetujui pengangkatan Sulaiman Harahap sebagai calon Komisaris Non-Independen, pengangkatan anggota direksi baru Heru Mardiansyah yang sebelumnya Pemimpin Divisi Dana dan Jasa Bank Sumut sebagai Direktur Utama, Sandhy Sofian sebagai Direktur Teknologi Informasi dan Operasional, Presley Hutabarat sebagai Direktur Keuangan, dan Irwansyah Tuwareh Dongoran –sebelumnya Kepala Divisi Penyelamatan Kredit Bank Sumut– menjadi Direktur Bisnis dan Syariah.

"Juga menetapkan Prof Hasyimsyah Nasution sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah. Semuanya akan efektif menjabat setelah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan oleh OJK," ucap Bobby Nasution.

Di sisi lain, masa jabatan Direktur Keuangan dan TI Arieta Aryanti akan berakhir pada Januari 2026, sementara Direktur Bisnis dan Syariah Syafrizalsyah diberhentikan dengan hormat setelah rapat ditutup. Bobby Nasution menegaskan reposisi dan penyegaran manajemen merupakan bagian dari strategi memperkuat fondasi bank pembangunan daerah yang diharap menopang pertumbuhan ekonomi kawasan.

"Perubahan adalah langkah memastikan Bank Sumut tetap sejalan dengan regulasi dan mampu tumbuh lebih sehat. Ini komitmen bersama pemegang saham," kata Bobby Nasution.

PT BANK Central Asia Tbk atau BCA mengumumkan bakal menebar dividen interim tunai untuk tahun buku 2025. Pembagian ini sekaligus berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) BCA pada 12 Maret 2025.

Manajemen BCA mengatakan para pemegang saham bakal mendapat jatah Rp 55,00 per lembar untuk tahun buku 2025. Periode ini meliputi 1 Januari-30 September 2025. Secara total, BCA menebar dividen senilai Rp 6,7 triliun. “Sesuai dengan keputusan Direksi yang telah disetujui Dewan Komisaris pada tanggal 24 November 2025,” kata Corporate Secretary BCA I Ketut Alam Wangsawijaya dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, Senin, 24 November 2025.

Ketut mengatakan per 30 September 2025, BCA mencetak laba bersih sebesar Rp 43,3 triliun. Sementara itu, saldo laba ditahan sebesar Rp 252 triliun dan total ekuitas Rp 276,6 triliun.

Berikut ini jadwal pembagian dividen interim tunai BCA:

Pengumuman di Bursa Efek Indonesia dan laman resmi Perseroan

- 24 November 2025

Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen)

- Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi: 2 Desember 2025

- Pasar Tunai: 4 Desember 2025

Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen)

- Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi: 3 Desember 2025

- Pasar Tunai: 5 Desember 2025

Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen (Record Date)

- 4 Desember 2025

Pembayaran Dividen Interim Tunai

- 22 Desember 2025

JAKARTA, iNews.id - PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) atau BCA menetapkan pembagian dividen interim tunai senilai Rp6,77 triliun untuk tahun buku 2025. Dengan begitu, dividen per saham ditetapkan senilai Rp55.

Keputusan itu diambil berdasarkan keputusan Direksi yang telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris pada, Senin (24/11/2025).

BCA menyampaikan, dividen interim akan diberikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) pada 4 Desember 2025 pukul 16.00 WIB.

Periode perdagangan saham dengan hak dividen (cum dividen) di pasar reguler dan negosiasi berlangsung pada 2 Desember 2025, sedangkan cum dividen di pasar tunai jatuh pada 4 Desember 2025.

Adapun perdagangan saham tanpa hak dividen (ex dividen) di pasar reguler dan negosiasi dimulai 3 Desember 2025, dan di pasar tunai pada 5 Desember 2025.

Pembayaran dividen interim dijadwalkan pada 22 Desember 2025, demikian menurut keterbukaan informasi, Senin (24/11).

Total nilai dividen interim tersebut didasarkan pada data keuangan BBCA per 30 September 2025, antara lain laba bersih Rp43,39 triliun.

Tak hanya itu, BBCA juga menggenggam saldo laba ditahan tidak dibatasi penggunaannya sebesar Rp252,04 triliun, dan total ekuitas Rp276,63 triliun.

Hingga Senin (24/11/2025), saham BBCA ditutup naik 0,89 persen ke Rp8.475 per saham. 

Editor: Aditya Pratama

OMAHA, iNews.id - Warren Buffett tengah menyusun rencana untuk mempercepat pencairan asetnya senilai 149 miliar dolar AS atau setara Rp2.491 triliun (kurs Rp16.720 per dolar AS) ke tiga yayasan yang dipimpin anak-anaknya. Selain itu, dia juga akan membagi waktu agar para pemegang sahamBerkshire Hathaway dapat kembali percaya kepada CEO baru Greg Abel.

Buffett, dalam surat ucapan syukur yang akan menjadi tradisi tahunan, mengatakan bahwa dia perlu mempercepat pencairan saham Berkshire miliknya kepada yayasan ketiga anaknya karena usia mereka yang sudah lanjut.

Abel akan menjabat sebagai CEO Berkshire Hathaway mulai awal 2026 mendatang. Sementara itu, Buffett tetap menjadi ketua.

"Saya ingin menyimpan sejumlah besar saham (seri) A hingga para pemegang saham Berkshire merasakan kenyamanan bersama Greg, seperti yang telah lama dinikmati Charlie (Munger) dan saya," tulis Buffett dalam sebuah surat dilansir dari CNBC International, Kamis (13/11/2025).

Buffett memiliki saham Berkshire senilai sekitar 149 miliar dolar AS berdasarkan saham yang dimilikinya pada akhir kuartal kedua, sekaligus menjadikannya pemegang saham terbesar. Sebagian besar kekayaannya berada dalam saham A asli yang diperdagangkan sekitar 751.480 dolar AS per lembar.

Buffett menyebut, 1.800 dari saham A Berkshire tersebut dikonversi menjadi 2,7 juta saham B dan diberikan kepada empat yayasan keluarga, di antaranya Yayasan Susan Thompson Buffett, Yayasan Sherwood, Yayasan Howard G Buffett, dan Yayasan NoVo. Donasi ini bernilai lebih dari 1,3 miliar dolar AS atau setara Rp21,73 triliun.

"Percepatan donasi seumur hidup saya untuk yayasan anak-anak saya sama sekali tidak mencerminkan perubahan pandangan saya tentang prospek Berkshire," kata Buffett.

Adapun, surat itu menandai komunikasi besar pertama Buffett sejak mengumumkan rencana untuk mundur sebagai CEO, menandai berakhirnya enam dekade kiprahnya yang menjadikannya nama besar dan salah satu investor tersukses dalam sejarah.

Sejak mengambil alih Berkshire pada tahun 1965, Buffett telah mengubah pabrik tekstil yang sedang kesulitan menjadi konglomerasi senilai 1 triliun dolar AS yang mencakup perusahaan asuransi, kereta api, utilitas, dan merek konsumen.

Berkshire memegang rekor kas sebesar 381,6 miliar dolar AS pada akhir September. Hal ini sekaligus menjadikan neraca keuangan perusahaan yang tak tertandingi dan pendekatan investasi yang hati-hati. 

Perusahaan ini juga telah menjual ekuitas selama 12 kuartal berturut-turut, mencerminkan kehati-hatian Buffett di pasar yang valuasinya tinggi.

Bisnis inti perusahaan tetap kuat dengan laba operasional melonjak 34 persen pada kuartal ketiga. Namun, Buffett mengakui bahwa skala Berkshire yang sangat besar telah menjadi kekuatan sekaligus keterbatasannya.

Editor: Aditya Pratama

JAKARTA, iNews.id - Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) menyetujui penyertaan modal sebesar Rp23,67 triliun dari Danantara melalui PT Danantara Asset Management (Persero).

Adapun, suntikan dana tersebut diberikan melalui mekanisme Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) berupa setoran modal tunai sebesar Rp17,02 triliun, serta Konversi Utang Pinjaman Pemegang Saham sebesar Rp6,65 triliun.

Direktur Utama Garuda Indonesia, Glenny Kairupan menuturkan, langkah strategis ini merupakan bagian dari rangkaian berkelanjutan upaya penyehatan dan transformasi kinerja Garuda Indonesia Group, sekaligus melanjutkan kesuksesan perseroan dalam menyelesaikan restrukturisasi terbesar dalam sejarah korporasi nasional pada tahun-tahun sebelumnya. 

“Dukungan pemerintah melalui Danantara mencerminkan komitmen kuat dalam menjaga keberlanjutan dan daya saing Garuda Indonesia sebagai flag carrier nasional yang menjadi simbol kebanggaan bangsa,” ucap Glenny dalam keterangannya dikutip, Kamis (13/11/2025).

Glenny menambahkan, penyertaan modal ini akan memperkuat struktur permodalan, meningkatkan kapasitas operasional, serta mempercepat agenda transformasi Garuda Indonesia Group, termasuk anak usaha Citilink. 

“Dengan langkah ini, diharapkan posisi ekuitas perusahaan secara konsolidasi akan kembali positif yang turut ditunjang berbagai inisiatif strategis penguatan fundamental keuangan sebagai pondasi kokoh bagi pertumbuhan yang berkelanjutan,” kata dia.

Dari total dana Rp23,67 triliun, sekitar Rp8,7 triliun atau sebesar 37 persen akan dialokasikan untuk kebutuhan modal kerja Garuda Indonesia, meliputi pemeliharaan dan perawatan pesawat. 

Baca Juga

Garuda Indonesia bakal Dapat Suntikan Modal dari Danantara Rp23,9 Triliun 

Sementara itu, Rp14,9 triliun atau sebesar 63 persen akan mendukung operasional Citilink, yang terdiri atas Rp11,2 triliun untuk modal kerja dan Rp3,7 triliun untuk pelunasan kewajiban pembelian bahan bakar kepada Pertamina periode 2019-2021.

Adapun, penyertaan modal ini dilakukan melalui penerbitan 315.610.920.000 lembar saham Seri D dengan harga pelaksanaan Rp75 per lembar saham, sebagaimana telah disetujui dalam RUPSLB. 

Langkah ini juga memastikan keberlanjutan pencatatan saham Garuda Indonesia di Bursa Efek Indonesia serta memperkuat posisi keuangan perusahaan untuk mendukung akselerasi transformasi jangka panjang.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Direktur Utama Garuda Indonesia, Thomas Oentoro menambahkan, momentum ini menjadi awal baru bagi perseroan untuk mengakselerasi transformasi menyeluruh di seluruh lini bisnis. 

“Dengan dukungan permodalan yang solid, kami akan berfokus pada tata kelola operasional yang lebih efektif, optimalisasi jaringan penerbangan, serta peningkatan kualitas layanan yang berorientasi pada pengalaman pelanggan,” ucap Thomas.

Thomas menegaskan, langkah tersebut juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang Garuda Indonesia untuk memperkuat dua pilar utama bisnisnya yakni Garuda Indonesia dan Citilink, sebagai satu ekosistem penerbangan nasional yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, melalui struktur keuangan yang lebih sehat dan dukungan penuh dari pemerintah melalui Danantara, Garuda Indonesia optimistis dapat terus memperkuat peran strategisnya sebagai maskapai pembawa bendera Indonesia yang berkomitmen menghadirkan konektivitas, pelayanan terbaik, serta kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. 

Editor: Aditya Pratama

JAKARTA, iNews.id - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI akan kembali membagikan dividen interim pada Januari 2026. Sementara itu, dividen final akan dibagikan setelah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2026 rampung digelar.

Direktur Finance & Strategy Bank BRI, Viviana Dyah Ayu Retno Kumalasari mengatakan, pembagian dividen interim seperti halnya yang sudah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Biasanya akan mulai didistribusikan pada bulan-bulan Januari.

"Setiap tahun memang BRI membagikan dividen interim. Biasanya kita bagikan setiap bulan Januari. Hal itu juga akan kita lakukan di tahun 2026," ujar Viviana dalam Paparan Kinerja Bank BRI Kuartal III 2026, Kamis (30/10/2025).

Vivi menambahkan, perseroan juga akan kembali membagikan dividen final. Hal ini dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham lewat RUPS Tahunan tahun depan. Namun, dia belum merinci berapa besaran dividen yang akan dibagikan kepada pemegang saham.

"Kemudian nanti final dividennya setelah kita melakukan RUPS tahunan. Jadi akan ada dividen interim di Bulan Januari, dan juga nanti dividen finalnya setelah kita melakukan RUPS tahunan," tuturnya.

Sebagai informasi, pada tahun 2025 BRI membagikan dividen final sebesar Rp208,4 per lembar saham atau setara Rp31,4 triliun, yang dibayarkan pada Maret 2025 lalu. Dividen payout ratio (DPR) untuk pembagian dividen ini 86 persen dari total laba bersih.

Sementara untuk dividen interim tahun 2025, telah didistribusikan sebelumnya pada 15 Januari 2025 sebesar Rp135 per saham atau senilai total Rp20,34 triliun.

Adapun, laba bersih BBRI hingga kuartal III 2025 sebesar Rp40,77 triliun yang didistribusikan kepada pemilik entitas induk. Penyaluran kredit BBRI hingga kuartal III 2025 Rp1.438 triliun atau naik 6,3 persen secara year on year (yoy).

Sementara untuk rasio kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) gross tercatat naik dari 3,04 persen menjadi 3,29 persen. NPL nett BBRI juga naik menjadi 1,04 persen, dari sebelumnya 0,84 persen.

Editor: Aditya Pratama