Bisnis.com, JAKARTA — Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menetapkan dua klaster kegiatan prioritas untuk tahun anggaran 2026 sebagai bagian dari rencana strategis pengembangan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara selama masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto 2025–2029.

Kepala OIKN, Basuki Hadimulnono menjelaskan agenda utama pengembangan IKN akan difokuskan pada percepatan pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) serta penguatan ekosistem sosial-ekonomi.

Fokus pertama mencakup perencanaan ruang, pembangunan gedung legislatif dan yudikatif, serta penyediaan hunian vertikal bagi aparatur sipil negara (ASN). Selain infrastruktur fisik, pemerintah juga mengejar konektivitas wilayah dan implementasi sistem pemerintahan cerdas atau smart city.

“Kegiatan prioritas tahun 2026 otorita IKN yang tercantum dalam perencanaan strategis 2025-2029, yaitu untuk mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara mencakup dua kegiatan prioritas, yaitu perencanaan pembangunan kawasan serta pemindahan ASN meliputi perencanaan ruang dan pembangunan gedung, perkantoran legislatif, yudikatif, dan sarana-prasarana pendukung," ujar Basuki di Kompleks Parlemen RI, Senin (30/3/2026).

Tak hanya itu, percepatan konstruksi juga akan difokuskan pada pengembangan hunian vertikal, pembangunan aksesibilitas dan kolektivitas termasuk pemindahan ASN ke IKN serta penyelenggaraan sistem pemerintahan cerdas atau Smart City.

Kemudian, klaster prioritas kedua menyasar pada pembangunan sosial dan pengembangan superhub ekonomi untuk menarik investasi masuk ke Nusantara. Pemerintah juga menekankan pentingnya perlindungan lingkungan hidup dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal di sekitar kawasan IKN.

Sektor ketahanan pangan turut menjadi perhatian dengan pengembangan kawasan pertanian berkelanjutan dan penanggulangan bencana. Langkah ini diambil untuk memastikan keberlanjutan hidup di ibu kota baru sekaligus menjaga kelestarian sumber daya alam dan hutan.

“Yang kedua, pembangunan sosial, superhub ekonomi dan pengelolaan lingkungan IKN meliputi pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan investasi, pengembangan superhub ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlindungan hutan dan sumber daya alam, penanggulangan bencana dan pengembangan kawasan pertanian berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan di IKN.” tegas Basuki.

Implementasi strategi ini diharapkan dapat mempercepat transformasi IKN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia Timur. OIKN optimistis seluruh target dalam rencana strategis lima tahunan tersebut dapat tercapai melalui sinergi kementerian teknis dan mitra investasi.

Untuk diketahui, OIKN mencatat realisasi investasi swasta murni di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tembus Rp72 triliun hingga awal 2026. Basuki menjelaskan capaian tersebut berasal dari 57 perusahaan yang telah berkomitmen memperkuat ekosistem pembangunan di kawasan tersebut.

"Saat ini, sampai dengan awal 2026 sudah ada komitmen dari 57 perusahaan dengan total investasi swasta murni sebesar Rp72 triliun. Pembangunan IKN ini juga semakin meningkat dari aspek kepercayaan masyarakatnya termasuk dalam bidang usaha," jelasnya.

Teranyar, Basuki mengatakan telah menandatangani tiga Perjanjian Kerja Sama (PKS) baru dengan sejumlah investor swasta pada Rabu (25/2/2026). Ketiga perusahaan yang resmi bergabung adalah PT Panca Karya Sentosa, PT Maxi Nusantara Raya, dan PT Borneo Berkah Abadi.

Dia menjelaskan, investasi terbaru ini mencakup pembangunan fasilitas komersial dan layanan publik seperti pusat perbelanjaan, kawasan kuliner, serta fasilitas olahraga. Seluruh proyek infrastruktur penunjang tersebut akan terkonsentrasi di wilayah pengembangan 1A dan 1C Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

Pembangunan fasilitas tersebut juga dirancang untuk memenuhi kebutuhan harian Aparatur Sipil Negara (ASN) serta masyarakat yang menghuni kawasan Nusantara. OIKN menargetkan terbentuknya ekosistem kawasan perkotaan yang fungsional dan mandiri melalui keterlibatan sektor swasta.

Bisnis.com, JAKARTA - Sebanyak 16 kementerian dan lembaga dijadwalkan mulai beraktivitas di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, sepanjang 2026. Aktivitas IKN sebagai pusat kerja pemerintahan dilakukan secara bertahap sepanjang 2026.

Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik Otorita IKN Troy Pantouw mengatakan, pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke IKN dilakukan seiring kesiapan fasilitas pelayanan dasar. “Fasilitas pelayanan dasar di IKN semakin lengkap, dan siap sambut pemindahan ASN dengan rasa aman, nyaman, dan percaya diri menyongsong pusat pemerintahan baru Indonesia,” ujar Troy dikutip dari Antara, Selasa (10/2026).

Menurut Troy, pelayanan dasar merupakan kewajiban negara yang harus dipenuhi bagi ASN dan keluarganya yang akan bermukim di IKN. Otorita IKN, kata dia, terus mempercepat penyediaan layanan tersebut agar pemindahan ASN dapat berjalan sesuai rencana.

Direktur Pelayanan Dasar Otorita IKN Suwito mengatakan saat ini terdapat empat rumah sakit di KIPP IKN. Tiga di antaranya telah beroperasi, yakni Rumah Sakit Hermina Nusantara, Rumah Sakit Mayapada Nusantara, dan Rumah Sakit Umum Pisah milik Kementerian Kesehatan. Tercatat layanan BPJS Kesehatan juga telah tersedia di dua rumah sakit swasta tersebut, sementara layanan BPJamsostek juga telah dapat diakses di wilayah KIPP.

Di sektor pendidikan, Otorita IKN menyiapkan operasional sekolah terpadu mulai jenjang pendidikan anak usia dini hingga sekolah menengah atas yang direncanakan beroperasi pada tahun ajaran 2026/2027. Sejumlah sekolah yang akan mulai beroperasi antara lain Sekolah Taruna Nusantara, Sekolah Garuda, sekolah terpadu Kementerian Agama, serta beberapa sekolah internasional.

Selain itu, Masjid Negara IKN direncanakan mulai beroperasi pada Ramadan 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Otorita IKN juga mengoordinasikan pelayanan ibadah di 12 masjid dan 37 musala di kawasan KIPP, termasuk pelayanan bagi umat Kristiani.

Otorita IKN berharap kesiapan fasilitas dasar tersebut dapat mendukung kelancaran pemindahan ASN, termasuk unsur TNI dan Polri, serta mendorong aktivitas pemerintahan di IKN sebagai pusat administrasi negara.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka memberikan arahan agar Ibu Kota Nusantara (IKN) terus memperkuat kesiapan infrastruktur dan ekosistem kerja bagi aparatur sipil negara (ASN). Arahan tersebut sejalan dengan upaya percepatan pemindahan ASN agar segera berkantor di kawasan ibu kota baru.

Sebagai tindak lanjut arahan tersebut, Staf Khusus Wakil Presiden RI Tina Talisa meninjau Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara pada Senin (20/1/2026). Peninjauan dilakukan untuk melihat langsung kesiapan infrastruktur IKN dalam mendukung aktivitas kerja ASN yang direncanakan secara bertahap mulai berkantor di Nusantara.

“Bapak Wakil Presiden sangat memberikan dukungan. Bahkan beliau sangat mendorong agar kami dari Sekretariat Wakil Presiden secara bertahap berkantor di IKN,” ujar Tina dalam keterangan tertulis, Rabu (21/1/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Tina juga menyampaikan bahwa Gibran menaruh perhatian terhadap pembangunan kawasan Nusantara secara menyeluruh, tidak hanya pada aspek pemerintahan, tetapi juga pengembangan sektor pendukung seperti ekowisata dan pemanfaatan energi bersih.

“Kita melihat bagaimana potensi pengembangan ekowisata ke depannya. Tentu ke depan masih ada yang harus sama-sama kita kawal, termasuk bagaimana pelaksanaan energi bersih di sini,” katanya.

Menurut Tina, Otorita IKN terus memperkuat kesiapan infrastruktur dan ekosistem kerja ASN di Nusantara. Upaya tersebut menegaskan keseriusan pemerintah dalam menjadikan IKN sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia.

Sebelumnya, Gibran juga menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga ritme pembangunan IKN agar tetap berada dalam koridor target yang telah ditetapkan. Ia menyampaikan bahwa estafet pembangunan IKN menjadi prioritas utama di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, sekaligus menjawab keraguan publik terkait keberlanjutan proyek tersebut.

"Sesuai dengan apa yang disampaikan Bapak Presiden Prabowo dalam berbagai kesempatan, bahwa pemerintah dibawah kepemimpinan Bapak Presiden, memiliki komitmen kuat dalam melanjutkan pembangunan IKN," ujarnya.

Pemerintah telah menetapkan arah pengembangan IKN sebagai ibu kota politik Indonesia yang ditargetkan mulai beroperasi pada 2028. Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025.

"Perencanaan dan pembangunan kawasan, serta pemindahan ke Ibu Kota Nusantara dilaksanakan sebagai upaya mendukung terwujudnya Ibu Kota Nusantara menjadi ibu kota politik di tahun 2028," bunyi beleid tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka memberikan arahan agar Ibu Kota Nusantara (IKN) terus memperkuat kesiapan infrastruktur dan ekosistem kerja bagi aparatur sipil negara (ASN). Arahan tersebut sejalan dengan upaya percepatan pemindahan ASN agar segera berkantor di kawasan ibu kota baru.

Sebagai tindak lanjut arahan tersebut, Staf Khusus Wakil Presiden RI Tina Talisa meninjau Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara pada Senin (20/1/2026). Peninjauan dilakukan untuk melihat langsung kesiapan infrastruktur IKN dalam mendukung aktivitas kerja ASN yang direncanakan secara bertahap mulai berkantor di Nusantara.

“Bapak Wakil Presiden sangat memberikan dukungan. Bahkan beliau sangat mendorong agar kami dari Sekretariat Wakil Presiden secara bertahap berkantor di IKN,” ujar Tina dalam keterangan tertulis, Rabu (21/1/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Tina juga menyampaikan bahwa Gibran menaruh perhatian terhadap pembangunan kawasan Nusantara secara menyeluruh, tidak hanya pada aspek pemerintahan, tetapi juga pengembangan sektor pendukung seperti ekowisata dan pemanfaatan energi bersih.

“Kita melihat bagaimana potensi pengembangan ekowisata ke depannya. Tentu ke depan masih ada yang harus sama-sama kita kawal, termasuk bagaimana pelaksanaan energi bersih di sini,” katanya.

Menurut Tina, Otorita IKN terus memperkuat kesiapan infrastruktur dan ekosistem kerja ASN di Nusantara. Upaya tersebut menegaskan keseriusan pemerintah dalam menjadikan IKN sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia.

Sebelumnya, Gibran juga menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga ritme pembangunan IKN agar tetap berada dalam koridor target yang telah ditetapkan. Ia menyampaikan bahwa estafet pembangunan IKN menjadi prioritas utama di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, sekaligus menjawab keraguan publik terkait keberlanjutan proyek tersebut.

"Sesuai dengan apa yang disampaikan Bapak Presiden Prabowo dalam berbagai kesempatan, bahwa pemerintah dibawah kepemimpinan Bapak Presiden, memiliki komitmen kuat dalam melanjutkan pembangunan IKN," ujarnya.

Pemerintah telah menetapkan arah pengembangan IKN sebagai ibu kota politik Indonesia yang ditargetkan mulai beroperasi pada 2028. Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025.

"Perencanaan dan pembangunan kawasan, serta pemindahan ke Ibu Kota Nusantara dilaksanakan sebagai upaya mendukung terwujudnya Ibu Kota Nusantara menjadi ibu kota politik di tahun 2028," bunyi beleid tersebut.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tengah menggodok kebijakan pemindahan kementerian/lembaga dan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke IKN.

Dalam keterangan resminya, Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto menjelaskan Kementerian PANRB telah menyusun rekomendasi pemindahan kementerian/lembaga ke IKN sejak 2022 lalu.

Kemudian sejak Oktober 2024, dengan terbentuknya Kabinet Merah Putih, dilakukan penyesuaian organisasi, jabatan, dan penempatan SDM, serta penataan aset kementerian/lembaga sesuai struktur kabinet baru.

"Seiring dengan perubahan struktur kabinet baru, Kementerian PANRB melakukan penapisan ulang, mempertimbangkan strategi pembangunan IKN dan arah pemerintahan baru agar perpindahan lebih efektif dan efisien," ujar Purwadi dikutip Rabu (12/11/2025).

Proses penapisan atau penyaringan terhadap kementerian dan lembaga yang akan dipindahkan ke IKN dilakukan melalui tiga filter utama. Pertama, pendefinisian peran strategis kementerian/lembaga, yaitu sejauh mana peran kementerian/lembaga tersebut penting bagi negara, daya saing, dan kemandirian ekonomi.

Kedua, identifikasi peran kementerian/lembaga sebagai sistem pendukung pengambilan keputusan nasional dan sistem pertahanan dan keamanan. Ketiga, analisis risiko, yaitu menilai dampak jika fungsi kementerian/lembaga tersebut tidak segera dipindahkan ke IKN.

Pada Januari 2025, Menteri PANRB juga telah menerbitkan surat edaran terkait penyesuaian pemindahan kementerian/lembaga dan ASN ke IKN.

Penyesuaian ini dilakukan selaras dengan perkembangan terkini terkait penetapan IKN sebagai pusat pemerintahan politik nasional tahun 2028, sehingga tahapan pembangunan dan pemindahan IKN diarahkan untuk mendukung kesiapan kelembagaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

"Pemindahan ini bukan semata relokasi fisik, tetapi transformasi cara kerja pemerintah. Fokus kita bukan hanya pindah kantor, melainkan pindah pola pikir dan budaya kerja, agar pemerintahan di IKN menjadi simbol tata kelola baru," ujarnya.