Bisnis.com, PALEMBANG — Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) Herman Deru memberikan tanggapan terkait pengadaan kendaraan dinas yang total nilainya mencapai Rp4,94 miliar di tengah penerapan kebijakan efisiensi anggaran.

Menurutnya, kendaraan yang tertera dalam pengadaan Biro Umum Provinsi Sumsel bukan untuk mobil jabatan melainkan kebutuhan operasional.

"Rata-rata operasional, ya, bukan untuk mobil jabatan, mobil operasional," kata Herman Deru saat dikonfirmasi Rabu (1/4/2026).

Dia juga mengklaim bahwa pengadaan kendaraan dinas yang dilakukan pada awal tahun ini karena telah dilakukan lelang sebelumnya. Sehingga pengadaan tersebut ditunjukkan untuk menutup kebutuhan kendaraan yang telah dilelang.

"Jadi menutup kebutuhan yang sudah sempat dilelang, yang dilelang juga lebih banyak," tegasnya.

Gubernur Sumsel Herman Deru saat diwawancarai di Kantor Gubernur, Rabu (1/4/2026)./Bisnis-Husnul.

Sementara itu, berdasarkan data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) tahun 2026, Pemprov Sumsel melalui Biro Umum merencanakan pengadaan 4 unit mobil dinas, terdiri atas 2 unit Hyundai Palisade, satu unit Toyota Alphard, dan satu unit Toyota Hilux.

Secara rinci, dalam sistem tersebut tercatat pengadaan 2 unit kendaraan roda 4 merek Hyundai Palisade dengan kode RUP 63875292 dan pagu anggaran sebesar Rp2,71 miliar.

Selain itu, terdapat pengadaan satu unit Toyota Alphard dengan kode RUP 63885697 senilai Rp1,7 miliar. Sementara itu, satu unit Toyota Hilux dengan kode RUP 63892812 tercatat memiliki pagu anggaran sebesar Rp527 juta.

Bisnis.com, PALEMBANG — Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang dinilai menekan kondisi keuangan daerah, Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan (Pemprov Sumsel) tercatat tetap mengalokasikan anggaran untuk pengadaan kendaraan dinas dengan nilai yang cukup fantastis.

Berdasarkan data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) tahun 2026, Pemprov Sumsel melalui Biro Umum merencanakan pengadaan empat unit mobil dinas, terdiri atas dua unit Hyundai Palisade, satu unit Toyota Alphard, dan satu unit Toyota Hilux.

Secara rinci, dalam sistem tersebut tercatat pengadaan dua unit kendaraan roda empat merek Hyundai Palisade dengan kode RUP 63875292 dan pagu anggaran sebesar Rp2,71 miliar.

Selain itu, terdapat pengadaan satu unit Toyota Alphard dengan kode RUP 63885697 senilai Rp1,7 miliar.

Sementara itu, satu unit Toyota Hilux dengan kode RUP 63892812 tercatat memiliki pagu anggaran sebesar Rp527 juta.

Jika dijumlahkan, total anggaran untuk pengadaan empat kendaraan dinas tersebut mencapai sekitar Rp4,94 miliar.

Menanggapi hal itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumsel, Yossi Hervandi, mengatakan pengadaan kendaraan oleh Pemprov Sumsel dipastikan memiliki dasar pertimbangan tertentu.

“Saya rasa itu (pengadaan) sudah dilakukan dengan berbagai pertimbangan. Kita juga perlu melihat dulu kondisi mobil yang ada sekarang,” katanya saat ditemui, Rabu (1/4/2026).

Meski demikian, Yossi enggan memberikan penjelasan lebih lanjut terkait rencana pengadaan kendaraan dinas tersebut.

“Terkait hal tersebut, memang lebih baik ditanyakan langsung ke Biro Umum. Pasti ada penjelasan dan pertimbangannya,” tutupnya.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur resmi membatalkan pengadaan kendaraan dinas gubernur senilai Rp8,5 miliar yang sempat menuai kontroversi.

Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud menyatakan pembatalan ini merupakan respons atas aspirasi rakyat.

"Keputusan ini, insyaallah, tidak akan mengganggu kinerja pemerintahan. Fokus kami tetap pada kesejahteraan masyarakat," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (2/3/2026).

Kendati demikian, langkah mundur ini justru memantik pertanyaan mengenai tata kelola keuangan daerah.

Pengamat Ekonomi Universitas Mulawarman Purwadi Purwoharsojo menilai proses pengembalian kendaraan dinas tidak sesederhana membalikkan telapak tangan.

Kompleksitas prosedur dan mekanisme pengadaan barang milik negara menjadi batu sandungan tersendiri.

"Satu jam keluar dari dealer saja harga barang sudah turun, nah maka dari itu, BPKAD Kaltim harus jelas di sini untuk memastikan aset daerah tersebut. Jangan sampai dibeli harga Rp 8,5 miliar, nanti masuk ke kas daerahnya kurang dari itu, karena barangnya sudah second," tegasnya.

Purwadi menambahkan, tanggung jawab BPKAD Kaltim dalam hal ini bukan sekadar formalitas.

Lembaga tersebut harus mampu memastikan setiap rupiah uang rakyat kembali utuh ke kas daerah, tanpa potongan akibat penyusutan nilai barang.

Lebih jauh, dia menekankan perlunya keterlibatan lembaga pengawas independen.

Menurutnya, inspektorat Provinsi Kaltim harus secara transparan menelusuri alur dana hingga tuntas.

"Inspektorat juga di sini harus jelas menelusuri itu sampai selesai. Bagaimana alurnya itu, sampai benar-benar duitnya itu balik dalam kondisi utuh dan BPKP atau BPK harus masuk untuk melakukan audit mendampingi inspektorat supaya tidak terjadi lagi kejadian begini ke depannya," jelasnya.

Adapun, dia menuturkan kendati kendaraan dinas dikembalikan, jejak perencanaan anggaran yang dinilai tidak tepat sasaran tetap tertulis dalam catatan sejarah pemerintahan Kaltim.

"Meski mobdin (mobil dinas) tersebut dikembalikan, tidak serta merta menghapus jejak perencanaan anggaran yang buruk. Mengingat, perencanaan harus mengarah kepada kebermanfaatan bagi masyarakat luas," pungkasnya.

Pengadaan mobil dinas baru bagi Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas'ud senilai Rp8,5 miliar menuai polemik di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang sedang dijalankan pemerintah daerah.

Rudu mengaku sampai saat ini masih menggunakan mobil pribadi untuk kegiatan kunjungan dinas.

"Berkaitan dengan mobil, sampai hari ini Pemprov Kaltim belum menyediakan kami mobil untuk di Kalimantan Timur, jadi tidak ada mobilnya. Mobil yang ada hari ini adalah mobil pribadi kami pergunakan," ujar Rudy kepada awak media, Senin (23/2), dikutip dari detikcom.

Rudy mengatakan mobil dinas baru nanti akan digunakan untuk menunjang kegiatan kepala daerah, apalagi mengingat posisi Kaltim sebagai wilayah penyangga IKN membuat mobilitas kepala daerah banyak menyambut tamu.

Selain itu, ia juga menjelaskan pengadaan kendaraan dinas juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006.

"Mobil yang diadakan itu hanya 3.000 cc. Soal harga ada rupa, ada mutu, ada kualitas. Kami tidak mengikuti berapa harganya, kami hanya mengikuti pesan itu saja, sesuai Permendagri," ujarnya.

Terkait kendaraan dinas pejabat pemerintah daerah memang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah.

"Standardisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah adalah pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas, dan kendaraan dinas," bunyi Pasal 1 huruf a.

Beleid tersebut menjelaskan kendaraan dinas adalah kendaraan milik pemerintah daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas khusus/lapangan.

Pasal 13 huruf a beleid yang sama menjelaskan kendaraan dinas bagi pejabat daerah meliputi kendaraan perorangan dinas.

"Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, disediakan dan dipergunakan untuk pejabat negara," bunyi Pasal 14 ayat (1).

"Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pemangku jabatan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota," bunyi Pasal 14 ayat (2).

Untuk kendaraan perorangan dinas bagi jabatan Gubernur adalah 1 unit mobil jenis sedan dengan kapasitas maksimal 3.000 cc dan 1 unit mobil jenis jeep dengan kapasitas maksimal 4.200 cc.