Jakarta (ANTARA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyatakan sertifikasi aset pemerintah daerah tidak hanya sebagai bentuk kepastian hukum, namun instrumen penting dalam melindungi aset negara dari potensi sengketa maupun kerugian.

"Ini bukan sekadar urusan administrasi, tapi bagian dari penguatan fondasi tata kelola pemerintahan yang baik," kata Wakil Menteri ATR/Waka BPN Ossy Dermawan di Jakarta, Rabu, saat menyerahkan 499 Sertipikat ke Gubernur Pramono Anung.

Menurut dia, sertipikat yang diserahkan kali ini mencakup sekitar 85 hektare bidang tanah milik Pemprov DKI Jakarta dengan total nilai aset mencapai kurang lebih Rp22,25 triliun.

Wamen Ossy mengatakan, sertifikasi aset dapat memberikan berbagai manfaat. Beberapa di antaranya memberikan kepastian hukum atas aset pemerintah, perlindungan dari potensi konflik pertanahan, pencegahan kerugian keuangan negara, hingga optimalisasi pemanfaatan aset untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat.

"Pada hari ini kita menyerahkan 499 Sertipikat Hak Pakai atas aset Pemprov DKI Jakarta. Penyerahan ini merupakan representasi komitmen negara dan pemerintah daerah dalam membangun tata kelola aset publik yang semakin tertib, modern, dan akuntabel," ujarnya.

Wamen Ossy menyampaikan harapannya untuk ibu kota agar terus berkembang menjadi kota yang modern dan berdaya saing.

Ia juga berharap, kota ini dapat berkembang dengan tetap mengedepankan aspek keberlanjutan dan kenyamanan bagi warganya.

"Semoga Jakarta semakin maju, semakin tertata, semakin hijau, semakin nyaman untuk dihuni, dan semakin membanggakan sebagai kota yang merepresentasikan Indonesia di mata dunia," kata Ossy dalam keterangan resminya.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, SEMARANG — Investor asal Tiongkok menyuntikkan dana investasi senilai sekitar Rp15 triliun untuk pengembangan industri kendaraan listrik atau elecric vehicle (EV) di Kawasan Industri Seafer (KIS), Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Industri tersebut diproyeksikan menyerap 10 ribu tenaga kerja.

Suntikan investasi tersebut ditandai dengan penandatanganan kerja sama antara PT KIS Kendal dengan PT New Generation Mobility (NGM), serta PT NGM dengan PT China State Construction Engineering Corporation (CSCEC). Penandatanganan kerja sama disaksikan oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen, dan Bupati Kendal Dyah Kartika Permatasari di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin (15/6/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Luthfi menyampaikan bahwa geliat investasi di Jateng tetap tumbuh di tengah kondisi geopolitik internasional yang kurang kondusif. Masuknya investasi ke industri manufaktur Jateng membuka lapangan kerja bagi masyarakat.

"Investasi ini sudah mengarah ke teknologi industri terbarukan. Pemprov Jateng akan memberikan insentif pajak bagi kawasan industri yang menetapkan energi terbarukan," ujar Luthfi.

Direktur Utama PT Kawasan Industri Seafer (KIS) Kendal, Bryan W Sudarwo mengatakan, investasi dari PT NGM dan PT CSECEC akan menumbuhkan kawasan industri yang fokus pada industri elecric vehicle, mulai dari baterai, ban, hingga sparepart kendaraan listrik komersial dan sepeda motor listrik.

"Semua terintegrasi. Kami akan mengembangkan ini semua dengan restu Gubernur dan Bupati, guna mendukung penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan," katanya.

Bryan menambahkan, pengembangan KIS Kendal diproyeksikan akan menyerap sekitar 10 ribu tenaga kerja, dengan prioritas tenaga kerja lokal. Produksi kendaraan listrik di pabrik tersebut juga diupayakan untuk mengopimalkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di atas 50% dengan memanfaatkan sumber daya lokal.

Perwakilan dari PT NGM, Hadi Hartanto mengatakan bahwa pemilihan Jateng sebagai tujuan investasi didasari oleh lokasinya yang strategis di Pulau Jawa.

“Alasan lainnya adalah faktor keamanan sosial. Di Jawa Tengah lebih aman dan tentram. Juga kemudahan perizinan yang bagus," jelasnya.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- PT Jakarta Propertindo (Perseroda) atau Jakpro dan Feel Good Network resmi menandatangani perjanjian kemitraan strategis untuk pengelolaan naming rights Jakarta International Stadium (JIS). Kerja sama ini menjadi langkah penting dalam mengoptimalkan potensi komersial stadion kebanggaan masyarakat Jakarta sekaligus memperkuat posisi JIS sebagai salah satu aset sponsorship paling prestisius di Indonesia dan Asia Tenggara.

Melalui kemitraan ini, Feel Good Network akan mendukung pengelolaan dan pengembangan strategi komersialisasi naming rights JIS secara menyeluruh, mulai dari penyusunan strategi pemasaran, pengelolaan proses tender, pendampingan negosiasi, hingga implementasi kerja sama bersama mitra sponsor terpilih.

Sebagai stadion berstandar internasional yang telah menjadi tuan rumah berbagai ajang olahraga, hiburan, dan kegiatan berskala global, JIS memiliki nilai strategis yang tidak hanya terletak pada fungsi infrastrukturnya, tetapi juga pada kekuatan merek dan eksposur yang dimilikinya. Program naming rights ini diharapkan menghadirkan kolaborasi jangka panjang yang memberikan manfaat bagi seluruh pihak sekaligus mendukung keberlanjutan pengelolaan aset kota.

Sebagai bagian dari proses komersialisasi naming rights JIS, Jakpro bersama Feel Good Network akan menjalankan sejumlah tahapan strategis yang diawali dengan market sounding untuk memetakan minat pasar dan mengidentifikasi potensi kemitraan. Tahapan ini akan dilanjutkan dengan penjajakan kepada sejumlah perusahaan dan merek yang dinilai memiliki kesesuaian dengan karakter, nilai, dan posisi JIS sebagai stadion berstandar internasional.

Setelah proses penjajakan selesai, Jakpro akan melaksanakan tender terbatas (by invitation only) dengan mengundang korporasi dan merek pilihan yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Pendekatan ini dirancang untuk memastikan proses berlangsung secara profesional dan menghasilkan kemitraan yang mampu memberikan nilai strategis bagi seluruh pihak.

Naming rights JIS akan ditawarkan dalam skema kerja sama berdurasi lima tahun. Periode tersebut dirancang untuk memberikan kepastian, stabilitas, dan visibilitas jangka panjang bagi mitra sponsor, sekaligus memaksimalkan potensi brand exposure yang dimiliki JIS sebagai destinasi olahraga, hiburan, dan ruang publik unggulan di Jakarta.

Bisnis.com, PEKANBARU — Pemerintah Provinsi Riau memperkuat strategi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah terbatasnya porsi Dana Bagi Hasil (DBH) sawit yang hanya sebesar 4%. Upaya ini dilakukan melalui diversifikasi sumber pendapatan sekaligus memaksimalkan pemanfaatan kebijakan terbaru pemerintah pusat, termasuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 10 Tahun 2026.

Ketua Panitia Khusus Optimalisasi PAD DPRD Riau, Abdullah, mengatakan tekanan terhadap fiskal daerah tidak hanya dipicu oleh penurunan DBH, tetapi juga tingginya ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat.

“Defisit anggaran terjadi karena turunnya dana bagi hasil dan ketergantungan terhadap transfer pusat. Karena itu, kita tidak bisa hanya mengandalkan satu sumber, PAD harus dioptimalkan,” ujar Abdullah saat menghadiri sosialisasi PMK No.10/2026 di Pekanbaru, Rabu (6/5/2026).

Saat ini, APBD Riau berada di kisaran Rp8,2 triliun dan ditargetkan kembali ke level dua digit atau sekitar Rp11 triliun dalam dua tahun ke depan.

Untuk mencapai target tersebut, Pansus PAD mengidentifikasi enam sumber utama peningkatan pendapatan daerah. Pertama, optimalisasi pajak daerah, khususnya dari sektor industri seperti pajak air permukaan, bahan bakar, alat berat, dan pertambangan.

Kedua, peningkatan retribusi dari 28 organisasi perangkat daerah (OPD). Ketiga, pemanfaatan aset daerah yang selama ini belum optimal, termasuk fasilitas olahraga, lahan tidak produktif, hingga aset perhotelan.

Keempat, peningkatan kinerja badan usaha milik daerah (BUMD). Kelima, pengembangan sumber pendapatan baru seperti energi baru terbarukan dan potensi minapolitan. Keenam, optimalisasi dana transfer pusat, termasuk DBH sawit.

“Dengan PDRB Riau yang mencapai Rp1.201 triliun dan peringkat keenam nasional, ruang peningkatan PAD masih sangat besar,” kata Abdullah.

Di tengah upaya tersebut, DBH sawit tetap dipandang sebagai salah satu instrumen penting, meskipun porsinya relatif kecil. Skema DBH sawit yang hanya 4% merupakan hasil kesepakatan kebijakan nasional dan dirancang untuk bersinergi dengan pendanaan lain.

Direktur Dana Transfer Umum Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Sandi Firdaus, menjelaskan bahwa DBH sawit memiliki karakteristik berbeda dibandingkan DBH lainnya.

“DBH di luar pajak umumnya berasal dari sumber daya alam non-terbarukan seperti migas dan minerba. Sawit ini berbeda karena merupakan hasil produksi yang terus diperbarui,” ujarnya.

Ia menambahkan, pengaturan DBH sawit mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 yang disusun bersama DPR RI.

Melalui PMK Nomor 10 Tahun 2026, pemerintah memberikan fleksibilitas lebih besar bagi daerah dalam mengelola DBH sawit. Alokasi dana kini dapat disesuaikan dengan kebutuhan daerah, termasuk mempertimbangkan kondisi infrastruktur.

Jika sebelumnya sebagian besar dana dialokasikan untuk pembangunan jalan, kini daerah memiliki ruang lebih luas untuk membiayai program lain, dengan ketentuan minimal 15% digunakan di luar sektor infrastruktur.

Selain itu, penggunaan dana untuk perlindungan sosial, seperti jaminan ketenagakerjaan bagi petani sawit, kini ditegaskan dalam regulasi.

“DBH sawit ini tidak berdiri sendiri, tetapi harus disinergikan dengan sumber pendanaan lain,” kata Sandi.

Pemerintah Provinsi Riau juga tengah mendorong penguatan hilirisasi dan optimalisasi pemanfaatan Dana Bagi Hasil (DBH) sawit seiring penurunan produksi crude palm oil (CPO) dalam setahun terakhir. Kebijakan baru melalui PMK Nomor 10 Tahun 2026 dinilai memberi ruang lebih luas bagi daerah untuk memaksimalkan manfaat fiskal dari sektor tersebut.

Sekretaris Daerah Riau, Syahrial Abdi, mengungkapkan luas perkebunan sawit di Riau mencapai sekitar 3,8 juta hektar pada 2024. Namun, setelah penerapan kebijakan satu peta (one map policy), luas tersebut meningkat menjadi sekitar 4 juta hektare di tahun 2025.

Meski demikian, dari sisi produksi, Riau mengalami penurunan signifikan. Produksi CPO yang sebelumnya sempat mencapai 12 juta ton per tahun kini turun dari sekitar 9 juta ton menjadi 7 juta ton dalam satu tahun terakhir.

Syahrial juga menilai kontribusi fiskal dari sektor sawit masih belum optimal, terutama karena sebagian besar dana dikelola di tingkat pusat melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP).

Saat ini, dana dari pungutan ekspor dan bea keluar sawit dikelola oleh badan layanan umum (BLU) di bawah Kementerian Keuangan, sementara daerah hanya menerima sekitar 4% melalui skema DBH.

“Kalau seluruh dana bisa lebih dekat dikelola di daerah, mungkin dampaknya akan lebih besar, terutama untuk infrastruktur, SDM, dan penyelesaian masalah sosial,” kata Syahrial.

Di tengah tekanan tersebut, Riau menempatkan hilirisasi dan optimalisasi DBH sawit sebagai dua instrumen penting dalam menjaga kontribusi sektor ini terhadap ekonomi daerah.

Syahrial menilai, meskipun Riau menguasai sekitar 20% luas perkebunan sawit nasional, manfaat hilirisasi belum merata. Aktivitas industri masih terkonsentrasi di kawasan tertentu dan belum menyebar luas ke kabupaten/kota.

“Hilirisasi berkembang, tetapi belum memberikan dampak yang merata. Ini yang menjadi perhatian ke depan,” katanya.

Untuk memaksimalkan potensi tersebut, Riau mendorong integrasi pengelolaan sawit dari hulu hingga hilir, termasuk penyelesaian konflik tenurial dan agraria yang masih menjadi tantangan utama.

Sebagai bagian dari strategi pembangunan, Pemprov Riau juga membagi wilayah ke dalam tiga koridor, yakni daratan, perkotaan berbasis barang dan jasa, serta pesisir dan kepulauan.

Pendekatan ini diharapkan mampu menarik investasi yang lebih luas dan mendorong hilirisasi yang lebih merata.

Selain optimalisasi dan hilirisasi, isu transparansi juga menjadi perhatian utama daerah, khususnya dalam perhitungan DBH sawit.

“Kekuatan Riau ada di migas dan perkebunan. Dua sektor ini membutuhkan transparansi, termasuk bagaimana perhitungan DBH sawit itu dilakukan. Ini penting agar daerah memahami kontribusi riilnya,” ujar Syahrial.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Utara (Sumut) akan membuka penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk tahun anggaran 2026.

Hingga saat ini, tercatat 21 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) resmi mengajukan usulan kebutuhan tenaga baru dengan total mencapai 9.759 formasi.

Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (Bapeg) Sumut Muhammad Taufik Tarigan menjelaskan bahwa langkah ini merupakan tindak lanjut dari surat edaran Menpan RB Nomor: B/1553/M.SM.01.00/2026 tertanggal 12 Maret 2026 mengenai kebutuhan ASN tahun 2026.

"Untuk tahun 2026 ini, Pemprov Sumut akan membuka penerimaan CPNS. Hingga saat ini sudah ada 21 OPD yang mengusulkan CPNS sebanyak 9.759 orang," ujar Taufik pada Jumat (1/5).

"Penerimaan CPNS ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif dan akuntabel serta mengurangi pengangguran dan memperkuat stabilitas nasional," tambahnya.

Dalam rincian usulan tersebut, sektor pendidikan menjadi prioritas utama dengan Dinas Pendidikan Sumut mengajukan formasi guru sebanyak 5.060 orang.

Di posisi kedua, UPTD Rumah Sakit Haji mengusulkan 1.100 tenaga kesehatan, disusul oleh Dinas Perhubungan yang membutuhkan 693 tenaga teknis.

Berdasarkan data per 8 April 2026, total ASN di lingkungan Pemprov Sumut saat ini berjumlah 35.838 orang, di mana 2.268 di antaranya telah melewati proses penilaian kompetensi atau profiling.

Di sisi lain, Kepala Bidang Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Bapeg Sumut Muhammad Yusuf Siregar menyatakan pihaknya berkoordinasi intensif dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sumut untuk memastikan kesiapan anggaran.

"Hingga tahun 2026 untuk belanja pegawai Pemprov Sumut belum sampai 30 persen dari APBD Sumut," tutur Yusuf.

"Begitupun saat ini masih menunggu jawaban dari BKAD, setelah itu baru kita sampaikan usulan formasi CPNS ke Menpan RB."

Bisnis.com, SEMARANG — Pemerintah Kota Semarang mendorong pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi aset milik daerah. Strategi tersebut dilakukan dengan mensosialisasikan platform Gemilang sebagai upaya digitalisasi pendataan serta promosi aset guna menarik investor. Lewat platform itu, data aset daerah yang tersebar di berbagai wilayah dapat dimanfaatkan lebih lanjut agar memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi dan transparan.

Kabid Potensi dan Promosi Investasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang, Irawan, menyatakan bahwa banyak potensi aset daerah yang saat ini masih bisa dioptimalkan lebih jauh untuk mendukung pembangunan.

"Banyak potensi aset yang masih bisa dioptimalkan lagi. Pemerintah Kota Semarang, tahun lalu memang Ibu Wali Kota di Semarang Business Forum meluncurkan aplikasi Gemilang. Tetapi sebenarnya bukan hanya di platform itu saja, kami juga mempromosikan potensi investasi Kota Semarang di Central Java Investment Platform (CJIP), ada juga platform gabungan antara teman-teman BKPM atau Kementerian Investasi di pusat, jadi ada banyak," jelas Irawan, dalam FGD Sinkronisasi Data Potensi Unggulan Wilayah untuk Penguatan Promosi Investasi Daerah, Rabu (8/4/2026).

Langkah ini diambil mengingat keterbatasan kemampuan fiskal daerah dalam mengelola seluruh aset secara mandiri. Kolaborasi antara DPMPTSP dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya hingga tingkat kelurahan dan kecamatan menjadi kunci utama. Menurut Irawan, identifikasi potensi unggulan dan validitas data rencana pemanfaatan lahan sangat diperlukan agar investor mendapatkan gambaran yang jelas mengenai peluang investasi yang ada.

Irawan menambahkan bahwa skema kerja sama dengan pihak ketiga akan sangat meringankan beban keuangan pemerintah daerah dalam jangka panjang. "Dengan banyaknya aset yang dimiliki Pemerintah Kota Semarang, APBD kita tentu masih terbatas untuk bisa mengelolanya. Maka kami membuka peluang, silakan ditawarkan, dikerjasamakan kepada investor. Sehingga beban pengelolaan aset kita juga ikut berkurang," ujarnya.

Jika kerja sama ini berjalan secara masif, kewajiban retribusi aset juga akan berkurang dan memberikan dampak berganda (multiplier effect) bagi kesejahteraan masyarakat luas.

Dari sisi teknis pengelolaan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Semarang menegaskan bahwa pengamanan aset merupakan kewajiban utama setiap pengelola barang. Kepala Subbidang Penatausahaan dan Pengamanan BPKAD Kota Semarang, Rama Nidya Khafidhin, menjelaskan bahwa pengamanan aset mencakup tiga aspek penting yakni fisik, administratif, dan yuridis. Pemanfaatan barang milik daerah harus selalu mempertimbangkan kepentingan umum dan tidak mengganggu tugas pokok pemerintahan.

Rama juga memaparkan adanya perbedaan mekanisme administratif dalam pemanfaatan aset berdasarkan durasi waktu yang disepakati dengan mitra. Hal ini menjadi landasan legal formal bagi para calon investor yang ingin memanfaatkan lahan atau properti milik Pemerintah Kota Semarang.

"Konsep pemanfaatan barang milik daerah terbagi menjadi dua, yang membedakan adalah jangka waktu. Kalau jangka waktunya kurang dari 1 tahun itu masuk retribusi, kalau lebih dari itu, masuk mekanisme sewa," ungkap Rama.

Anggota Komisi A DPRD Kota Semarang, Sugi Hartono, menilai bahwa selama ini pemanfaatan aset belum berjalan maksimal karena kendala promosi. Digitalisasi melalui platform Gemilang dianggap sebagai solusi inovatif untuk meningkatkan nilai ekonomi aset yang sebelumnya terbengkalai di tingkat wilayah. Sugi menekankan agar pemerintah memberikan kemudahan layanan dan birokrasi bagi investor yang tertarik mengelola aset daerah.

"Aset Pemerintah Kota Semarang yang tersebar di tiap-tiap kelurahan, kecamatan, tentunya butuh pendataan. Butuh untuk dioptimalkan, dipromosikan. Sangat disayangkan kalau ada aset yang dibiarkan begitu saja. Makanya tujuan diluncurkannya platform Gemilang ini sangat baik sekali," tutur Sugi. Ia juga berpesan agar investor tidak dihambat atau dipersulit dalam proses masuknya modal ke daerah, melainkan harus diberikan pelayanan prima.

Senada dengan Sugi, Anggota Komisi A DPRD Kota Semarang lainnya, Ali Mardani, meyakini bahwa revitalisasi aset melalui teknologi digital akan menjadi motor penggerak peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tahun ini. Menurutnya, penetrasi digital harus memberikan manfaat nyata dalam dunia pemerintahan, khususnya dalam menciptakan transparansi dan produktivitas BUMD. Sinkronisasi data menjadi syarat mutlak agar aset-aset tersebut memiliki daya saing tinggi di mata para pelaku usaha.

Ali Mardani menutup dengan memberikan apresiasi terhadap inovasi digital yang dilakukan oleh pemerintah kota untuk membangun kepercayaan publik. Dengan meningkatnya kepercayaan investor, diharapkan ekonomi Kota Semarang dapat terus tumbuh secara berkelanjutan.

"Platform Gemilang ini saya apresiasi sebagai sebuah langkah inovatif dari teman-teman DPMPTSP Kota Semarang dalam meningkatkan transparansi, efisiensi, termasuk promosi aset daerah. Mudah-mudahan ini jadi langkah baik yang bisa optimal ke depan," pungkasnya.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur resmi membatalkan pengadaan kendaraan dinas gubernur senilai Rp8,5 miliar yang sempat menuai kontroversi.

Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud menyatakan pembatalan ini merupakan respons atas aspirasi rakyat.

"Keputusan ini, insyaallah, tidak akan mengganggu kinerja pemerintahan. Fokus kami tetap pada kesejahteraan masyarakat," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (2/3/2026).

Kendati demikian, langkah mundur ini justru memantik pertanyaan mengenai tata kelola keuangan daerah.

Pengamat Ekonomi Universitas Mulawarman Purwadi Purwoharsojo menilai proses pengembalian kendaraan dinas tidak sesederhana membalikkan telapak tangan.

Kompleksitas prosedur dan mekanisme pengadaan barang milik negara menjadi batu sandungan tersendiri.

"Satu jam keluar dari dealer saja harga barang sudah turun, nah maka dari itu, BPKAD Kaltim harus jelas di sini untuk memastikan aset daerah tersebut. Jangan sampai dibeli harga Rp 8,5 miliar, nanti masuk ke kas daerahnya kurang dari itu, karena barangnya sudah second," tegasnya.

Purwadi menambahkan, tanggung jawab BPKAD Kaltim dalam hal ini bukan sekadar formalitas.

Lembaga tersebut harus mampu memastikan setiap rupiah uang rakyat kembali utuh ke kas daerah, tanpa potongan akibat penyusutan nilai barang.

Lebih jauh, dia menekankan perlunya keterlibatan lembaga pengawas independen.

Menurutnya, inspektorat Provinsi Kaltim harus secara transparan menelusuri alur dana hingga tuntas.

"Inspektorat juga di sini harus jelas menelusuri itu sampai selesai. Bagaimana alurnya itu, sampai benar-benar duitnya itu balik dalam kondisi utuh dan BPKP atau BPK harus masuk untuk melakukan audit mendampingi inspektorat supaya tidak terjadi lagi kejadian begini ke depannya," jelasnya.

Adapun, dia menuturkan kendati kendaraan dinas dikembalikan, jejak perencanaan anggaran yang dinilai tidak tepat sasaran tetap tertulis dalam catatan sejarah pemerintahan Kaltim.

"Meski mobdin (mobil dinas) tersebut dikembalikan, tidak serta merta menghapus jejak perencanaan anggaran yang buruk. Mengingat, perencanaan harus mengarah kepada kebermanfaatan bagi masyarakat luas," pungkasnya.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) Kalimantan Timur resmi bertugas untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat.

Langkah ini diambil di tengah makin terbatasnya kewenangan fiskal daerah.

Ketua TAGUPP Irianto Lambrie menyatakan tim yang baru dikonfirmasi pada 23 Februari lalu ini akan bekerja melalui kolaborasi intensif dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), DPRD, serta pemerintah kabupaten/kota.

"Tugas kami adalah memberikan masukan secara objektif, ilmiah, dan profesional demi kepentingan daerah dan masyarakat Kalimantan Timur," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (26/2/2026).

Dia menambahkan, Gubernur Kaltim telah memberikan arahan yang sejalan dengan Surat Keputusan (SK) pembentukan tim.

Menurutnya, TAGUPP terdiri dari unsur penasihat yang melibatkan sejumlah tokoh nasional dan daerah seperti Rosmadi, Bambang Wijayanto, dan Putra serta unsur pengurus yang terbagi dalam empat bidang, yaitu ekonomi, sumber daya manusia, lingkungan dan infrastruktur, serta infokom.

Dia menambahkan, persoalan mendasar yang dihadapi adalah pergeseran kewenangan ke pusat, khususnya di sektor pertambangan dan kehutanan.

Kondisi ini, menurutnya, menuntut inovasi dalam koridor regulasi yang ada."Kami mencari celah inovasi terkait pajak dan retribusi daerah serta optimalisasi aset daerah," ujarnya.

Lebih lanjut, dia menyebutkan tim akan mengkaji potensi pemanfaatan wilayah perairan, alur sungai, dan kawasan pesisir yang izinnya berada di bawah kementerian terkait.

Harapannya, ada peluang yang dapat dioptimalkan sesuai prosedur untuk menambah pundi-pundi PAD.

Irianto, yang sebelumnya menjabat Gubernur Kalimantan Utara, menegaskan pembentukan tim ahli bukanlah hal baru.

Saat memimpin Kaltara, dia juga membentuk tim serupa meski dengan jumlah terbatas, sekitar 11 orang dari kalangan akademisi, praktisi hukum, dan tokoh daerah.

"Namun tentu konteks Kaltim berbeda, baik dari sisi jumlah penduduk maupun kapasitas fiskal," imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, fungsi TAGUPP tidak terbatas pada aspek ekonomi semata. Tim juga berperan memberikan masukan agar kebijakan dan pelaksanaan anggaran tidak bermuara pada persoalan hukum di kemudian hari.

Kehadiran pakar hukum dan praktisi berpengalaman dalam tim dimaksudkan untuk memastikan kebijakan yang bertujuan menyejahterakan rakyat tidak justru menimbulkan komplikasi hukum di masa mendatang.

Berdasarkan pengalamannya, Irianto meyakini kepemimpinan yang berhasil ditentukan oleh tiga faktor utama a.l inovasi dan kreativitas, jejaring (networking), serta penguasaan teknologi.

"Kekayaan sumber daya alam hanya menyumbang sebagian kecil jika tidak didukung tiga faktor tersebut," katanya.

Adapun, dia menuturkan TAGUPP juga akan membantu Gubernur memperkuat jejaring, termasuk dalam menarik dukungan APBN untuk pembangunan daerah.

"Media adalah mitra. Kritik sah-sah saja, sepanjang tidak mengarah pada fitnah," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah merancang skema pertukaran kepemilikan saham (swap share) Bandara Kertajati dengan pemerintah pusat, dan mereka membidik kepemilikan saham Bandara Husein Sastranegara Bandung sebagai kompensasi, dengan target terealisasi pada 2027.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar, Dedi Mulyadi, mengungkapkan bahwa langkah ini merupakan opsi rasional untuk mengakselerasi pengembangan BIJB Kertajati agar ditangani sepenuhnya oleh pusat, sembari mengamankan aset daerah di lokasi lain.

"Pak Gubernur kemudian berpikir, salah satu alternatifnya untuk mempercepat pengembangan tujuan dari pembangunan Kertajati, memberikan pelimpahan dari provinsi ke pusat. Maksudnya saham yang dimiliki oleh provinsi di Kertajati yang dominan itu dilepas," ujar Dedi, dikutip dari Antara Rabu (14/1/2026)

Poin paling krusial dalam negosiasi ini adalah rencana Pemprov Jabar untuk tidak sekadar melepas saham, melainkan menukarnya dengan hak kepemilikan di bandara yang terletak di jantung Kota Bandung.

"Diganti atau dilepas, dengan harapannya mungkin Husein. Provinsi bisa sahamnya disimpan di Husein," ujar Dedi menjelaskan skema tersebut.

Saat ini, Pemprov Jabar masih memegang dominasi kepemilikan saham BIJB Kertajati sebesar kurang lebih 70%, sementara sisanya dimiliki oleh PT Angkasa Pura II dan Koperasi ASN Jawa Barat.

Besarnya porsi saham daerah ini dinilai menjadi beban tersendiri dalam fleksibilitas pengembangan bandara.

Dengan menyerahkan saham mayoritas ke pusat, Dedi berharap kendali operasional, pelayanan, hingga pengaturan rute penerbangan dapat dieksekusi lebih cepat dan masif oleh pemerintah pusat tanpa hambatan birokrasi daerah.

"Kita sih berharap, semua saham di Kertajati diserahkan ke pusat. Nanti kemudian kita alihkan ke saham di Husein, misalnya. Jadi biar Kertajati itu full oleh pemerintah pusat. Mulai operasionalnya, pelayanannya, penerbangan dan seterusnya," ucapnya.

Meski ancang-ancang pelepasan saham disiapkan untuk 2027, Dedi memastikan komitmen Pemprov Jabar pada tahun anggaran 2026 tidak berubah. Pihaknya tetap mengalokasikan penyertaan modal sebesar Rp100 miliar untuk menjaga "denyut nadi" operasional BIJB Kertajati tahun ini.

"Anggaran operasional Rp100 miliar tetap dikucurkan pada 2026. Cuma untuk 2027 ke depan, kita sudah mempersiapkan tukar guling. Minimal dalam konteks saham ya, karena kalau urusan hubungan udara sih sebetulnya sudah kewenangannya pusat," katanya.

Dedi menegaskan, apapun skema kepemilikan yang nanti disepakati, tujuan akhirnya tetap bermuara pada dampak ekonomi bagi masyarakat Jawa Barat, khususnya di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan (Ciayumajakuning).

"Yang penting kan pertumbuhan ekonomi di Majalengka dan sekitarnya bisa berkembang," tuturnya.

Bisnis.com, PEKANBARU-- Pemerintah Provinsi Riau bersama DPRD Riau memperkuat sinergi untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai upaya memperkuat kemandirian fiskal dan menjaga keberlanjutan pembangunan daerah.

Langkah ini ditempuh melalui pembahasan lintas sektor yang menitikberatkan pada optimalisasi potensi pendapatan pada tahun anggaran mendatang.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Riau, Abdullah, mengungkapkan terdapat enam sektor strategis yang menjadi fokus bersama legislatif dan eksekutif.

Sektor pertama yang menjadi perhatian adalah peningkatan pajak daerah. Abdullah menekankan pentingnya penguatan koordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menciptakan sistem perpajakan yang transparan dan mudah diakses oleh wajib pajak.

“Kita perlu memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum agar masyarakat lebih mudah dan nyaman dalam memenuhi kewajiban pajaknya,” ujarnya Senin (29/12/2025).

Sektor kedua adalah retribusi daerah yang dinilai masih jauh dari potensi maksimal. Untuk tahun 2026, target retribusi daerah hanya dipatok sebesar Rp14 miliar. Angka tersebut dinilai terlalu kecil jika dibandingkan dengan peluang penerimaan yang dimiliki Provinsi Riau.

“Ini perlu kajian serius. Potensi retribusi daerah kita seharusnya bisa lebih besar dari yang ditargetkan saat ini,” kata Abdullah.

Sorotan berikutnya tertuju pada kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Menurut Abdullah, kontribusi deviden BUMD terhadap PAD masih sangat minim. Bahkan, ia menyebut kondisi sejumlah BUMD berada pada fase kritis sehingga membutuhkan langkah revitalisasi menyeluruh.

DPRD Riau, kata dia, mendukung penuh langkah Plt Gubernur Riau untuk melakukan pembenahan BUMD agar kembali sehat dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi daerah.

Strategi keempat dan kelima diarahkan pada optimalisasi aset daerah yang belum produktif serta penciptaan sumber pendapatan baru.

DPRD mendorong Pemprov Riau agar aset-aset daerah tidak dibiarkan terbengkalai, melainkan dikelola secara profesional untuk menghasilkan nilai tambah ekonomi.

Sementara pada poin keenam, Abdullah menekankan pentingnya memaksimalkan dana transfer dari pemerintah pusat, baik Transfer ke Daerah (TKD) maupun Dana Bagi Hasil (DBH).

Dia menilai optimalisasi transfer pusat masih menjadi instrumen penting dalam memperkuat struktur pendapatan daerah.

“Kami mengapresiasi langkah Pemprov Riau yang sudah mulai menginisiasi upaya maksimal. Enam poin ini punya potensi besar jika digarap bersama secara serius,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Pelaksana Tugas Gubernur Riau, SF Hariyanto, menyatakan kesiapan pemerintah provinsi untuk menindaklanjuti seluruh poin strategis yang disampaikan DPRD.

Dia menegaskan, Pemprov Riau telah menyiapkan rencana aksi untuk mengoptimalkan seluruh sektor pendapatan.

“Kami siap bersinergi dengan DPRD untuk memastikan seluruh potensi pendapatan daerah dapat dimaksimalkan, sehingga pelayanan publik dan pembangunan tetap berjalan optimal,” pungkas SF Hariyanto.

Dengan sinergi antara eksekutif dan legislatif, Pemprov Riau optimistis upaya penguatan PAD dapat menjadi fondasi penting dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah secara berkelanjutan.

Bisnis.com, BANDUNG-- Pemda Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk memperkuat pengelolaan dan pengamanan aset daerah.

Langkah strategis ini bertujuan agar seluruh aset daerah dapat berkontribusi maksimal pada peningkatan kualitas layanan publik bagi masyarakat.

Asisten Daerah Bidang Administrasi dan Umum Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Jabar Nanin Hayani, menuturkan penguatan pengamanan aset daerah dilakukan secara komprehensif, mencakup aspek administrasi, fisik, dan hukum.

"Pengamanan ini mulai dari administrasi, fisik, dan hukum, termasuk juga harus disertifikatkan atas nama pemerintah daerah masing-masing," tegas Nanin dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Provinsi Jabar yang mengusung tema "Pengamanan Aset Pemerintah Daerah" di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (9/12/2025).

Nanin mengakui bahwa upaya pengamanan dan pengelolaan aset daerah bukanlah hal yang mudah. Berbagai tantangan dan permasalahan kerap dihadapi, terutama terkait proses sertifikasi aset, baik berupa tanah maupun bangunan.

Oleh karena itu, Nanin berharap Rakor yang melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pertanahan Nasional (BPN) se-Jabar, serta perwakilan pemda kabupaten/kota di Jawa Barat ini dapat menghasilkan solusi-solusi konkret untuk mengatasi hambatan tersebut.

"Rapat menghadirkan solusi-solusi untuk mengatasi permasalahan, khusus pengamanan aset daerah," ujarnya.

Ia menekankan kembali fungsi utama dari aset daerah. "Aset daerah itu untuk mendukung pelayanan (kepada masyarakat). Itu yang utama," imbuhnya.

Sebagai catatan positif, Nanin juga mengungkapkan bahwa Kantor Wilayah BPN di Jabar telah berhasil menyelesaikan 75 sertifikat untuk aset milik Pemda Provinsi Jabar sepanjang tahun 2025.

Pentingnya Sertifikasi Aset Daerah

Kasatgas Korsuv Pencegahan KPK Wilayah II Arief Nurcahyo menekankan pentingnya sertifikasi aset-aset daerah. Menurutnya, sertifikasi aset daerah menjadi salah satu langkah konkret untuk pengamanan Barang Milik Daerah (BMD) dalam aspek hukum.

"Pengamanan aset itu ada tiga hal. Pertama, pengamanan administrasi. Kedua, pengamanan fisik. Yang ketiga, pengamanan hukum. Nah, ketika pengamanan fisik dan pengamanan administrasi sudah dilakukan oleh teman-teman dari pemerintah daerah, ya, maka tidak akan kuat, tidak akan valid ketika tidak ada pengamanan secara hukum," ucap Arief.

Karenanya, kata Arief, rapat koordinasi kali ini fokus untuk mendorong pemerintah daerah di Jabar mengakselerasi pengamanan aset melalui sertifikasi. Jangan sampai, kepemilikan aset daerah diklaim oleh kelompok tertentu.

Kehadiran Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jabar dalam rapat koordinasi dapat menjadi stimulus bagi pemda untuk dapat menyusun strategi akseleratif percepatan aset daerah.

"Harapannya, rapat koordinasi ini dapat menghadirkan semangat baru, mendorong lagi, upaya-upaya percepatan, terutama sertifikasi dari aset milik pemerintah daerah," ucap Arief.

"Dari aset-aset tadi, itu tidak hanya sebagai cost center pemeliharaan dan sebagainya, tetapi harapannya bisa memberikan nilai yang lebih. Salah satunya adalah bisa menghasilkan pendapatan dalam rangka juga untuk mendukung semuanya," katanya.