Bisnis.com, PEKANBARU — Pemerintah Provinsi Riau memperkuat strategi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah terbatasnya porsi Dana Bagi Hasil (DBH) sawit yang hanya sebesar 4%. Upaya ini dilakukan melalui diversifikasi sumber pendapatan sekaligus memaksimalkan pemanfaatan kebijakan terbaru pemerintah pusat, termasuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 10 Tahun 2026.

Ketua Panitia Khusus Optimalisasi PAD DPRD Riau, Abdullah, mengatakan tekanan terhadap fiskal daerah tidak hanya dipicu oleh penurunan DBH, tetapi juga tingginya ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat.

“Defisit anggaran terjadi karena turunnya dana bagi hasil dan ketergantungan terhadap transfer pusat. Karena itu, kita tidak bisa hanya mengandalkan satu sumber, PAD harus dioptimalkan,” ujar Abdullah saat menghadiri sosialisasi PMK No.10/2026 di Pekanbaru, Rabu (6/5/2026).

Saat ini, APBD Riau berada di kisaran Rp8,2 triliun dan ditargetkan kembali ke level dua digit atau sekitar Rp11 triliun dalam dua tahun ke depan.

Untuk mencapai target tersebut, Pansus PAD mengidentifikasi enam sumber utama peningkatan pendapatan daerah. Pertama, optimalisasi pajak daerah, khususnya dari sektor industri seperti pajak air permukaan, bahan bakar, alat berat, dan pertambangan.

Kedua, peningkatan retribusi dari 28 organisasi perangkat daerah (OPD). Ketiga, pemanfaatan aset daerah yang selama ini belum optimal, termasuk fasilitas olahraga, lahan tidak produktif, hingga aset perhotelan.

Keempat, peningkatan kinerja badan usaha milik daerah (BUMD). Kelima, pengembangan sumber pendapatan baru seperti energi baru terbarukan dan potensi minapolitan. Keenam, optimalisasi dana transfer pusat, termasuk DBH sawit.

“Dengan PDRB Riau yang mencapai Rp1.201 triliun dan peringkat keenam nasional, ruang peningkatan PAD masih sangat besar,” kata Abdullah.

Di tengah upaya tersebut, DBH sawit tetap dipandang sebagai salah satu instrumen penting, meskipun porsinya relatif kecil. Skema DBH sawit yang hanya 4% merupakan hasil kesepakatan kebijakan nasional dan dirancang untuk bersinergi dengan pendanaan lain.

Direktur Dana Transfer Umum Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Sandi Firdaus, menjelaskan bahwa DBH sawit memiliki karakteristik berbeda dibandingkan DBH lainnya.

“DBH di luar pajak umumnya berasal dari sumber daya alam non-terbarukan seperti migas dan minerba. Sawit ini berbeda karena merupakan hasil produksi yang terus diperbarui,” ujarnya.

Ia menambahkan, pengaturan DBH sawit mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 yang disusun bersama DPR RI.

Melalui PMK Nomor 10 Tahun 2026, pemerintah memberikan fleksibilitas lebih besar bagi daerah dalam mengelola DBH sawit. Alokasi dana kini dapat disesuaikan dengan kebutuhan daerah, termasuk mempertimbangkan kondisi infrastruktur.

Jika sebelumnya sebagian besar dana dialokasikan untuk pembangunan jalan, kini daerah memiliki ruang lebih luas untuk membiayai program lain, dengan ketentuan minimal 15% digunakan di luar sektor infrastruktur.

Selain itu, penggunaan dana untuk perlindungan sosial, seperti jaminan ketenagakerjaan bagi petani sawit, kini ditegaskan dalam regulasi.

“DBH sawit ini tidak berdiri sendiri, tetapi harus disinergikan dengan sumber pendanaan lain,” kata Sandi.

Pemerintah Provinsi Riau juga tengah mendorong penguatan hilirisasi dan optimalisasi pemanfaatan Dana Bagi Hasil (DBH) sawit seiring penurunan produksi crude palm oil (CPO) dalam setahun terakhir. Kebijakan baru melalui PMK Nomor 10 Tahun 2026 dinilai memberi ruang lebih luas bagi daerah untuk memaksimalkan manfaat fiskal dari sektor tersebut.

Sekretaris Daerah Riau, Syahrial Abdi, mengungkapkan luas perkebunan sawit di Riau mencapai sekitar 3,8 juta hektar pada 2024. Namun, setelah penerapan kebijakan satu peta (one map policy), luas tersebut meningkat menjadi sekitar 4 juta hektare di tahun 2025.

Meski demikian, dari sisi produksi, Riau mengalami penurunan signifikan. Produksi CPO yang sebelumnya sempat mencapai 12 juta ton per tahun kini turun dari sekitar 9 juta ton menjadi 7 juta ton dalam satu tahun terakhir.

Syahrial juga menilai kontribusi fiskal dari sektor sawit masih belum optimal, terutama karena sebagian besar dana dikelola di tingkat pusat melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP).

Saat ini, dana dari pungutan ekspor dan bea keluar sawit dikelola oleh badan layanan umum (BLU) di bawah Kementerian Keuangan, sementara daerah hanya menerima sekitar 4% melalui skema DBH.

“Kalau seluruh dana bisa lebih dekat dikelola di daerah, mungkin dampaknya akan lebih besar, terutama untuk infrastruktur, SDM, dan penyelesaian masalah sosial,” kata Syahrial.

Di tengah tekanan tersebut, Riau menempatkan hilirisasi dan optimalisasi DBH sawit sebagai dua instrumen penting dalam menjaga kontribusi sektor ini terhadap ekonomi daerah.

Syahrial menilai, meskipun Riau menguasai sekitar 20% luas perkebunan sawit nasional, manfaat hilirisasi belum merata. Aktivitas industri masih terkonsentrasi di kawasan tertentu dan belum menyebar luas ke kabupaten/kota.

“Hilirisasi berkembang, tetapi belum memberikan dampak yang merata. Ini yang menjadi perhatian ke depan,” katanya.

Untuk memaksimalkan potensi tersebut, Riau mendorong integrasi pengelolaan sawit dari hulu hingga hilir, termasuk penyelesaian konflik tenurial dan agraria yang masih menjadi tantangan utama.

Sebagai bagian dari strategi pembangunan, Pemprov Riau juga membagi wilayah ke dalam tiga koridor, yakni daratan, perkotaan berbasis barang dan jasa, serta pesisir dan kepulauan.

Pendekatan ini diharapkan mampu menarik investasi yang lebih luas dan mendorong hilirisasi yang lebih merata.

Selain optimalisasi dan hilirisasi, isu transparansi juga menjadi perhatian utama daerah, khususnya dalam perhitungan DBH sawit.

“Kekuatan Riau ada di migas dan perkebunan. Dua sektor ini membutuhkan transparansi, termasuk bagaimana perhitungan DBH sawit itu dilakukan. Ini penting agar daerah memahami kontribusi riilnya,” ujar Syahrial.

Bisnis.com, PEKANBARU-- Pemerintah Provinsi Riau bersama DPRD Riau memperkuat sinergi untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai upaya memperkuat kemandirian fiskal dan menjaga keberlanjutan pembangunan daerah.

Langkah ini ditempuh melalui pembahasan lintas sektor yang menitikberatkan pada optimalisasi potensi pendapatan pada tahun anggaran mendatang.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Riau, Abdullah, mengungkapkan terdapat enam sektor strategis yang menjadi fokus bersama legislatif dan eksekutif.

Sektor pertama yang menjadi perhatian adalah peningkatan pajak daerah. Abdullah menekankan pentingnya penguatan koordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menciptakan sistem perpajakan yang transparan dan mudah diakses oleh wajib pajak.

“Kita perlu memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum agar masyarakat lebih mudah dan nyaman dalam memenuhi kewajiban pajaknya,” ujarnya Senin (29/12/2025).

Sektor kedua adalah retribusi daerah yang dinilai masih jauh dari potensi maksimal. Untuk tahun 2026, target retribusi daerah hanya dipatok sebesar Rp14 miliar. Angka tersebut dinilai terlalu kecil jika dibandingkan dengan peluang penerimaan yang dimiliki Provinsi Riau.

“Ini perlu kajian serius. Potensi retribusi daerah kita seharusnya bisa lebih besar dari yang ditargetkan saat ini,” kata Abdullah.

Sorotan berikutnya tertuju pada kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Menurut Abdullah, kontribusi deviden BUMD terhadap PAD masih sangat minim. Bahkan, ia menyebut kondisi sejumlah BUMD berada pada fase kritis sehingga membutuhkan langkah revitalisasi menyeluruh.

DPRD Riau, kata dia, mendukung penuh langkah Plt Gubernur Riau untuk melakukan pembenahan BUMD agar kembali sehat dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi daerah.

Strategi keempat dan kelima diarahkan pada optimalisasi aset daerah yang belum produktif serta penciptaan sumber pendapatan baru.

DPRD mendorong Pemprov Riau agar aset-aset daerah tidak dibiarkan terbengkalai, melainkan dikelola secara profesional untuk menghasilkan nilai tambah ekonomi.

Sementara pada poin keenam, Abdullah menekankan pentingnya memaksimalkan dana transfer dari pemerintah pusat, baik Transfer ke Daerah (TKD) maupun Dana Bagi Hasil (DBH).

Dia menilai optimalisasi transfer pusat masih menjadi instrumen penting dalam memperkuat struktur pendapatan daerah.

“Kami mengapresiasi langkah Pemprov Riau yang sudah mulai menginisiasi upaya maksimal. Enam poin ini punya potensi besar jika digarap bersama secara serius,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Pelaksana Tugas Gubernur Riau, SF Hariyanto, menyatakan kesiapan pemerintah provinsi untuk menindaklanjuti seluruh poin strategis yang disampaikan DPRD.

Dia menegaskan, Pemprov Riau telah menyiapkan rencana aksi untuk mengoptimalkan seluruh sektor pendapatan.

“Kami siap bersinergi dengan DPRD untuk memastikan seluruh potensi pendapatan daerah dapat dimaksimalkan, sehingga pelayanan publik dan pembangunan tetap berjalan optimal,” pungkas SF Hariyanto.

Dengan sinergi antara eksekutif dan legislatif, Pemprov Riau optimistis upaya penguatan PAD dapat menjadi fondasi penting dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah secara berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri telah menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) selaku BUMD.

Wadir Penindakan Kortas Tipikor Polri, Kombes Bhakti Eri Nurmansyah mengatakan dua tersangka itu adalah Rahman Akil selaku Dirut PT SPR pada 2010-2015.

Tersangka kedua yakni Debby Riauma Sari selaku Direktur Keuangan PT SPR pada 2010-2015, sekaligus selaku pemegang otorisasi keuangan.

"Berdasarkan perolehan hasil penyidikan yang telah dilakukan, dan adanya perolehan kecukupan bukti, maka penyidik menetapkan dua orang tersangka [Rahman dan Debby]," ujar Bhakti di Mabes Polri, Selasa (21/10/2025).

Dia menjelaskan kasus ini bermula saat PT SPR mendirikan anak usahanya bernama PT SPR Langgak untuk menjalankan usaha dalam bidang pertambangan di Blok Langgak, Riau.

Dalam hal ini, Rahman Akil juga didapuk sebagai Dirut PT SPR Langgak. Kemudian, Ditjen Migas Kementerian ESDM menerbitkan surat penawaran langsung untuk mengelola blok wilayah kerja Langgak pada November 2009.

Dalam surat itu, tertera Rahman Akil selaku Dirut PT SPR dan Direktur Kingswood Capital Ltd (KCL) Louis Alexander Pieris menjadi pemenangan penawaran langsung untuk mengelola blok wilayah kerja Langgak.

"Pada 30 November 2009, konsorsium SPR dan KCL ini melakukan kerja sama atau produk sharing kontrak checking kementerian ESDM untuk jangka waktu 20 tahun yang berlaku efektif sejak April 2010 sampai 2030," imbuhnya.

Kontrak kerja sama itu kemudian telah disetujui BP Migas dan Rahman, Louis hingga Kementerian ESDM dengan kesepakatan PT SPR dan KCL mendapatkan partisipasi sebesar 50%.

Kemudian, Rahman dan Louis meneken kerja sama untuk menunjuk PT SPR Langgak sebagai operator atas wilayah kerja blok migas langgak tersebut pada April 2010.

Namun, dalam pelaksanaan kerjanya tindakan Rahman Akil dinilai tidak mengikuti prinsip Good and Clean Government hingga menyebabkan kerugian terhadap PT SPR selaku BUMD.

Misalnya, dalam proses pengadaan tidak dilandasi analisa dan kebutuhan dalam proses pengadaan; melakukan kelalaian pada pencatatan overlifting yang merugikan perusahaan; dan tidak menjalankan tugas dengan baik selaku pihak yang memiliki otoritas sebagai pengelola keuangan pada PT SPR.

"Terlebih mengakibatkan kerugian bagi perusahaan yang dapat dikategorikan sebagai bentuk perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang," tutur Bhakti.

Bhakti mengemukakan bahwa berdasarkan perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh BPKP, kasus ini telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp33 miliar dan US$3.000.

"Hasil perhitungan kerugian keuangan negara bahwa berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP, terdapat kerugian negara sebesar Rp33.296.257.959 dan US$3.000," pungkasnya.