Bisnis.com, PALEMBANG — Realisasi belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) pada awal tahun 2026 mengalami sedikit hambatan menyusul penyesuaian anggaran akibat pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumsel Yossi Hervandi mengatakan hingga 31 Maret 2026 penyerapan belanja APBD Sumsel mencapai sekitar 10,27% atau Rp4,34 triliun dari total pagu sebesar Rp42,3 triliun.

Menurutnya, realisasi belanja tersebut masih didominasi oleh belanja pegawai serta pengeluaran yang bersifat rutin.

"Belanja di 3 bulan ini memang masih didominasi oleh belanja-belanja rutin seperti air, listrik dan gaji pegawai," kata Yossi Hervandi, Rabu (1/4/2026).

Yossi menjelaskan, rancangan APBD 2026 sebenarnya telah disiapkan sejak Oktober 2025, termasuk untuk kebutuhan lelang dini dan sejumlah pekerjaan prioritas pada triwulan I/2026.

Namun, setelah keluarnya kebijakan pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat, rancangan tersebut dikembalikan kepada pemerintah daerah untuk disesuaikan dan dibahas ulang bersama DPRD.

Kondisi tersebut, kata dia, menjadi salah satu penyebab realisasi belanja Sumsel selama 3 bulan pertama tahun ini masih didominasi oleh belanja rutin.

"Itu kenapa kita (Sumsel) agak terhambat, pekerjaan-pekerjaan yang kemarin kita sudah rencanakan dan diproyeksikan, karena ada penyesuaian tadi," kata Yossi.

Adapun berdasarkan data Sistem Informasi Keuangan Daerah (SKID), belanja pegawai Sumsel terealisasi Rp3,44 triliun (18,65%), kemudian belanja barang dan jasa Rp636 miliar (6,23%), belanja modal Rp97,63 miliar (1,81%), dan belanja lainnya Rp168 miliar (2,04%).

Sementara itu, di tengah tekanan fiskal, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumsel juga belum sepenuhnya optimal.

Realisasi PAD hingga 31 Maret 2026 tercatat baru mencapai sekitar Rp1,29 triliun, dengan rincian pajak daerah sebesar Rp992 miliar, retribusi daerah Rp15,22 miliar, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp166 miliar.

Oleh karena itu, Yossi mengatakan Pemerintah Provinsi Sumsel bersama DPRD Sumsel telah membentuk Pansus Optimalisasi Pendapatan Daerah guna menggali potensi sumber pendapatan yang selama ini belum tergarap maksimal.

"Seperti salah satunya meningkatkan kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Dari sekitar 4 juta wajib pajak, baru sekitar 1,7 juta yang aktif membayar," pungkasnya.

Bisnis.com, PEKANBARU-- Pemerintah Provinsi Riau bersama DPRD Riau memperkuat sinergi untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai upaya memperkuat kemandirian fiskal dan menjaga keberlanjutan pembangunan daerah.

Langkah ini ditempuh melalui pembahasan lintas sektor yang menitikberatkan pada optimalisasi potensi pendapatan pada tahun anggaran mendatang.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Riau, Abdullah, mengungkapkan terdapat enam sektor strategis yang menjadi fokus bersama legislatif dan eksekutif.

Sektor pertama yang menjadi perhatian adalah peningkatan pajak daerah. Abdullah menekankan pentingnya penguatan koordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menciptakan sistem perpajakan yang transparan dan mudah diakses oleh wajib pajak.

“Kita perlu memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum agar masyarakat lebih mudah dan nyaman dalam memenuhi kewajiban pajaknya,” ujarnya Senin (29/12/2025).

Sektor kedua adalah retribusi daerah yang dinilai masih jauh dari potensi maksimal. Untuk tahun 2026, target retribusi daerah hanya dipatok sebesar Rp14 miliar. Angka tersebut dinilai terlalu kecil jika dibandingkan dengan peluang penerimaan yang dimiliki Provinsi Riau.

“Ini perlu kajian serius. Potensi retribusi daerah kita seharusnya bisa lebih besar dari yang ditargetkan saat ini,” kata Abdullah.

Sorotan berikutnya tertuju pada kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Menurut Abdullah, kontribusi deviden BUMD terhadap PAD masih sangat minim. Bahkan, ia menyebut kondisi sejumlah BUMD berada pada fase kritis sehingga membutuhkan langkah revitalisasi menyeluruh.

DPRD Riau, kata dia, mendukung penuh langkah Plt Gubernur Riau untuk melakukan pembenahan BUMD agar kembali sehat dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi daerah.

Strategi keempat dan kelima diarahkan pada optimalisasi aset daerah yang belum produktif serta penciptaan sumber pendapatan baru.

DPRD mendorong Pemprov Riau agar aset-aset daerah tidak dibiarkan terbengkalai, melainkan dikelola secara profesional untuk menghasilkan nilai tambah ekonomi.

Sementara pada poin keenam, Abdullah menekankan pentingnya memaksimalkan dana transfer dari pemerintah pusat, baik Transfer ke Daerah (TKD) maupun Dana Bagi Hasil (DBH).

Dia menilai optimalisasi transfer pusat masih menjadi instrumen penting dalam memperkuat struktur pendapatan daerah.

“Kami mengapresiasi langkah Pemprov Riau yang sudah mulai menginisiasi upaya maksimal. Enam poin ini punya potensi besar jika digarap bersama secara serius,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Pelaksana Tugas Gubernur Riau, SF Hariyanto, menyatakan kesiapan pemerintah provinsi untuk menindaklanjuti seluruh poin strategis yang disampaikan DPRD.

Dia menegaskan, Pemprov Riau telah menyiapkan rencana aksi untuk mengoptimalkan seluruh sektor pendapatan.

“Kami siap bersinergi dengan DPRD untuk memastikan seluruh potensi pendapatan daerah dapat dimaksimalkan, sehingga pelayanan publik dan pembangunan tetap berjalan optimal,” pungkas SF Hariyanto.

Dengan sinergi antara eksekutif dan legislatif, Pemprov Riau optimistis upaya penguatan PAD dapat menjadi fondasi penting dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah secara berkelanjutan.