Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan teknologi yang dikepalai Mark Zuckeberg, Meta, mengimplementasikan perangkat lunak khusus pada komputer karyawan di Amerika Serikat guna merekam pergerakan mouse, klik, hingga ketukan keyboard untuk keperluan data AI mereka.

Data yang dikumpulkan tersebut akan digunakan untuk melatih model kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI). Melansir dari TechCrunch Kamis (23/4/2026), proyek ini merupakan bagian dari program pengembangan AI agen yang mampu menjalankan tugas pekerjaan secara mandiri.

Perangkat lunak bernama Model Capability Initiative (MCI) tersebut beroperasi pada aplikasi dan situs web terkait pekerjaan. Selain merekam input data, sistem ini dikonfigurasi untuk mengambil tangkapan layar (screenshot) secara berkala.

Inisiatif ini bertujuan meningkatkan performa model AI pada aspek yang selama ini dinilai lemah. Fokus utamanya mencakup kemampuan navigasi menu dropdown serta penggunaan pintasan papan ketik (keyboard shortcuts) secara presisi.

"Di sinilah seluruh karyawan Meta dapat membantu model kami berkembang hanya dengan melakukan pekerjaan sehari-hari mereka," tulis dokumen internal perusahaan tersebut.

Chief Technology Officer Meta Andrew Bosworth dalam memo terpisah menyatakan perusahaan akan meningkatkan pengumpulan data internal dalam inisiatif AI for Work. Meta berambisi menciptakan ekosistem kerja di mana AI berperan sebagai pelaksana utama.

“Kami menargetkan agen AI untuk melakukan pekerjaan, sementara Anda membimbing dan memeriksa mereka, serta membantu mereka berkembang,” ujar Bosworth.

Menanggapi kekhawatiran privasi, Juru Bicara Meta Andy Stone memastikan data yang dikumpulkan melalui MCI tidak akan digunakan untuk evaluasi kinerja karyawan. Ia menegaskan data tersebut murni digunakan untuk pelatihan model.

Stone menambahkan bahwa Meta telah menerapkan langkah-langkah keamanan ketat guna melindungi konten yang bersifat rahasia. Hal ini dilakukan agar operasional internal tetap terjaga meski berada di bawah pengawasan sistem.

Tren otomatisasi melalui alat AI ini diproyeksikan dapat mengurangi biaya personel secara signifikan. Strategi ini mulai diadopsi secara luas oleh perusahaan teknologi untuk menekan pengeluaran operasional.

Meta sendiri berencana melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 10% tenaga kerjanya mulai 20 Mei. Perusahaan juga sedang mempertimbangkan pemangkasan staf tambahan dalam skala besar pada akhir tahun ini.

Meta kini mendorong penggunaan agen AI untuk tugas pemrograman, meskipun hal tersebut berpotensi memperlambat alur kerja dalam jangka pendek. Perusahaan menilai investasi waktu ini krusial bagi pengembangan infrastruktur masa depan.

Bulan lalu, Meta membentuk tim rekayasa Applied AI untuk meningkatkan kemampuan pemrograman jaringan saraf. Tim ini bertugas menciptakan agen yang akan digunakan dalam pengembangan, pengujian, hingga rilis produk.

Sebagai bagian dari ambisi superintelijen, Meta juga telah memperkenalkan model AI Muse Spark pada awal April. Model ini dikembangkan oleh tim riset Meta Superintelligence Labs yang baru dibentuk untuk mengejar keunggulan teknologi AI global.

Bisnis.com, JAKARTA — CEO xAI Elon Musk memprediksi kecerdasan artifisial (AI) akan melampaui tingkat kecerdasan manusia dalam kurun waktu tiga tahun ke depan.

Estimasi ini mempertegas ambisinya untuk merealisasikan Artificial General Intelligence (AGI) pada 2026.

Pernyataan tersebut disampaikan Musk melalui platform media sosial sebagai respons terhadap diskusi mengenai perkembangan teknologi global. Musk menilai periode tiga tahun merupakan jendela waktu yang masuk akal bagi AI untuk mencapai kapabilitas kognitif yang melampaui manusia, dilansir dari GizChina, Selasa (31/3/2026).

Proyeksi ini sejalan dengan target internal perusahaan yang sebelumnya menargetkan pencapaian AGI pada 2026. Meski demikian, Musk tercatat pernah memberikan prediksi yang lebih agresif pada 2024 dengan menyebut teknologi tersebut dapat tercapai pada 2025.

Dihimpun dari laporan Business Insider, Musk telah menginformasikan kepada staf xAI bahwa proses penggalangan dana perusahaan berjalan positif. Perusahaan rintisan AI tersebut diklaim tengah membidik pendanaan antara US$20 miliar hingga US$30 miliar per tahun atau sekitar Rp340 hingga Rp510 triliun untuk mendukung operasionalnya.

"Investasi pada perusahaan swasta xAI berjalan dengan baik," kata Musk kepada stafnya.

Sebagai informasi, pencapaian AGI ialah titik di mana sistem kecerdasan artifisial mampu menyamai atau melampaui kemampuan kognitif manusia dalam berbagai tugas. Hal ini mencakup penalaran fleksibel untuk menyelesaikan masalah baru yang sebelumnya tidak pernah dilatih.

Hingga saat ini, AI memang telah melampaui kinerja manusia pada tugas-tugas spesifik seperti permainan catur hingga pemodelan struktur protein. Namun, para peneliti masih memperdebatkan apakah arsitektur AI saat ini benar-benar mampu menuju kecerdasan umum yang fleksibel.

Waktu yang ditetapkan Musk dinilai berada di luar konsensus umum para peneliti AI global. Sebagian besar ahli menghindari penetapan target waktu yang spesifik mengingat kompleksitas variabel dan ketidakpastian dalam pengembangan sistem yang menyerupai kesadaran manusia.

Pengamat industri menilai konsistensi Musk dalam memberikan prediksi optimis berkaitan erat dengan upaya menjaga daya tarik investasi. Proyeksi pencapaian teknologi mutakhir sering kali menjadi instrumen untuk mendorong aliran modal masuk ke perusahaan-perusahaan di bawah naungannya.

Sebagai catatan, manuver bisnis Musk di sektor AI sempat memicu kontroversi pada 2023. Setelah menandatangani surat terbuka yang menyerukan penundaan pengembangan AI selama enam bulan karena alasan keamanan, dia justru meresmikan pembentukan xAI pada Juli 2023.

Selain pengembangan perangkat lunak, Musk juga mengintegrasikan visi AGI ke dalam perangkat keras melalui robot humanoid Tesla, Optimus. Dia memprediksi bahwa Tesla akan menjadi perusahaan pertama yang mencapai tahap “AGI”. Sekaligus dia memproyeksikan produksi massal sebanyak 1 juta unit robot per tahun dalam lima tahun mendatang.

Implementasi robot tersebut direncanakan mencakup tugas-tugas rumahan hingga pengasuhan anak. Namun, target ini masih bergantung pada kemampuan perusahaan untuk mengubah operasional robot dari sistem kendali jarak jauh menjadi fungsi mandiri secara penuh.

Di sisi lain, hubungan Musk dengan media mainstream di Amerika Serikat (AS) tetap tegang di tengah pemberitaan kritis mengenai prediksinya. Pihak xAI dilaporkan memberikan respons otomatis yang menolak memberikan komentar lebih lanjut terkait rincian pendanaan dan target operasional perusahaan tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Raksasa teknologi asal Amerika Serikat, Dell, telah mengurangi jumlah tenaga kerjanya hingga 10% sepanjang 2025. Perusahaan memilih mengalihkan anggaran dan sumber daya yang dimiliki untuk pengembangan teknologi kecerdasan buatan (AI).

Perampingan ini melibatkan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sekitar 11.000 karyawan secara global untuk menyelaraskan investasi dengan prioritas strategis perusahaan.

Berdasarkan laporan tahunan Form 10-K yang diajukan perusahaan, jumlah staf kini mencapai 97.000 orang per 31 Januari 2026. Angka tersebut menyusut signifikan dibandingkan dengan posisi Januari 2025 yang tercatat sebanyak 108.000 karyawan.

Perusahaan asal Amerika Serikat tersebut telah melakukan pengurangan tenaga kerja sebesar 10% setiap tahun selama tiga tahun berturut-turut. Sejak Februari 2023, total pengurangan mencapai 36.000 posisi atau setara dengan 27% dari total populasi pekerja awal.

Manajemen mengungkapkan pengeluaran biaya pesangon mencapai sekitar Rp9,64 triliun selama periode fiskal 2026. Nilai ini lebih rendah dibandingkan dengan tahun fiskal sebelumnya yang mencapai sekitar Rp11,75 triliun.

Dell mengatakan perampingan ini merupakan bagian dari manajemen biaya yang disiplin serta koordinasi dengan inisiatif modernisasi bisnis. Upaya tersebut mencakup reorganisasi karyawan dan pembatasan perekrutan eksternal secara sistematis.

“Kami selalu mengevaluasi bisnis kami agar tetap kompetitif dan memastikan kami siap memberikan inovasi, nilai, dan layanan terbaik bagi pelanggan,” kata perwakilan Dell melansir dari Business Insider, Jumat (20/3/2026).

Perusahaan kini memfokuskan sumber daya pada pengembangan infrastruktur berbasis kecerdasan artifisial (AI). Fokus baru ini tercermin dalam lonjakan pendapatan unit Infrastructure Solutions Group (ISG) yang tumbuh 40% pada tahun fiskal 2026.

Dell juga tengah mengintegrasikan seluruh operasionalnya melalui platform perusahaan tunggal bertajuk “One Dell Way”. Transformasi sistem ini diklaim sebagai perombakan terbesar dalam sejarah perusahaan untuk meningkatkan efisiensi operasional secara menyeluruh.

Strategi restrukturisasi organisasi mendapat respons positif dari pasar modal dengan kenaikan harga saham sebesar 24% sepanjang tahun berjalan. Perusahaan turut mengumumkan kenaikan dividen tunai sebesar 20% pada Februari lalu.

Selain kenaikan dividen, manajemen mengalokasikan tambahan dana sekitar Rp169,5 triliun untuk program pembelian kembali saham (share repurchase).

Kebijakan ini diambil di tengah ekspektasi pendapatan server AI yang diproyeksi berlipat ganda pada 2027.

Tren pengurangan karyawan Dell mencerminkan fenomena serupa yang dilakukan raksasa teknologi global lainnya sepanjang tahun ini. Amazon tercatat telah memangkas 16.000 posisi, sementara perusahaan fintech Block milik Jack Dorsey juga memotong separuh tenaga kerjanya.

Software Atlassian juga memberhentikan 4.000 karyawan dengan alasan peran teknologi AI dalam keputusan efisiensi. Berbeda dengan kompetitornya, Dell menerapkan strategi perampingan secara lebih senyap namun konsisten secara tahunan.

Bisnis.com, JAKARTA— Pelaku usaha disebut masih menunggu kejelasan regulasi terkait kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) sebelum melakukan investasi secara lebih masif.

Chief Business Officer Indosat Muhammad Buldansyah mengatakan arah pengaturan AI dan kepastian etika menjadi faktor penting yang ditunggu pelaku usaha.

“Baik pelaku dan penyedia masih menunggu hal-hal seperti itu [regulasi]. Jadi investasinya juga enggak akan masif ya di situ. Selain itu, etika juga penting sekali diatur,” kata pria yang akrab disapa Dany tersebut di Kantor Indosat pada Senin (9/2/2026).

Dia menambahkan, sebagian perusahaan masih menahan diri untuk melakukan investasi AI dalam skala besar karena menunggu kejelasan regulasi.

“Beberapa enterprise terutama, wah aturannya belum ada sih saya engga berani, jangan-jangan saya investasi di AI nanti aturannya engga mengizinkan,” katanya.

Meski demikian, menurut dia, perusahaan yang telah mengadopsi AI umumnya sudah merasakan manfaat langsung pada bidang yang diterapkan. Di Indosat, penerapan AI dilakukan melalui hyper segmentation, anti-spam, dan anti-scam yang dinilai memberi nilai signifikan.

Dany mengakui belum mengetahui kapan regulasi AI di Indonesia akan terbit. Namun, dia menilai ada sejumlah pemanfaatan AI yang tidak memicu perdebatan etik karena sifatnya murni membantu proses administrasi dan efisiensi pekerjaan, salah satunya dalam pemrosesan dokumen.

Dia mencontohkan penggunaan AI di dunia pendidikan, ketika dosen tidak lagi harus menghabiskan sebagian besar waktunya untuk memeriksa kesalahan tanda baca, ejaan, atau format tugas mahasiswa.

Dengan bantuan AI, proses pengecekan tersebut, termasuk pemeriksaan tabel statistik dan potensi plagiarisme, bisa dilakukan otomatis sehingga dosen dapat lebih fokus menilai isi atau substansi tugas.

Menurut dia, penggunaan AI untuk hal-hal semacam itu tidak menimbulkan persoalan etik karena hanya berfungsi sebagai alat bantu administratif. Namun, dia mengakui perdebatan etik masih mungkin muncul pada pemanfaatan AI di ranah kreatif, seperti menciptakan lagu atau mengikuti lomba penulisan karya ilmiah, yang memunculkan pertanyaan tentang siapa yang layak mendapatkan pengakuan.

“Kalau AI ikut lomba penulisan ini penulisan karya ilmiah nah itu yang dapet hadiah itu AI atau yang bikin AI nya atau si yang bikin prompnya nah ini itu yang harus butuh lebih jelas menurut saya,” katanya.

Di sisi lain, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyampaikan penyusunan regulasi terkait AI masih dalam proses. Pemerintah tengah menyiapkan dua Peraturan Presiden (Perpres), yakni Perpres tentang Peta Jalan AI dan Perpres tentang Etika AI.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria berharap kedua Perpres tersebut dapat rampung dan ditandatangani dalam dua bulan ke depan.

“Ya kami harapkan dalam waktu dua bulan ini mungkin bisa selesai,” kata Nezar usai diskusi bertajuk Infrastruktur Digital & Ketahanan Warga Pascabencana di Aceh di Perpustakaan Komdigi, Kamis (22/1/2026).

Nezar menjelaskan saat ini terdapat banyak rancangan Perpres yang masuk ke Presiden Prabowo Subianto sehingga proses penandatanganan masih menunggu antrean. “Jadi sekarang sedang diatur,” katanya.

Dia menuturkan peta jalan nasional tersebut memuat arah pengembangan dan pemanfaatan AI, sedangkan regulasi etika AI mengatur prinsip-prinsip etika penggunaan teknologi tersebut. Dalam aturan etika AI, menurut Nezar, tidak terdapat pengaturan mengenai sanksi.

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan pemerintah telah menyelesaikan sekitar 90% penyusunan dua Perpres tersebut.

“Ini akan mudah-mudahan ditandatangani Presiden di awal tahun, jadi ini sudah dalam menunggu antrean. Dan menurut Mensesneg [Prasetyo Hadi] sudah masuk diprioritas untuk ditandatangani segera,” ungkapnya dalam konferensi pers Deklarasi Arah Indonesia Digital: Terhubung, Tumbuh, Terjaga di Jakarta, Rabu (10/12/2025).

Meutya menuturkan kedua Perpres tersebut disiapkan sebagai payung kebijakan nasional pengembangan AI dan tidak mengatur secara sektoral. Setelah payung kebijakan terbit, kementerian dan lembaga diharapkan dapat menyusun aturan turunan sesuai kebutuhan sektor masing-masing.

“Harapan kami nanti kalau payung besarnya memang sudah ditandatangani presiden. Mungkin silakan Kementerian-Kementerian pun Lembaga-Lembaga untuk membuat aturan AI per sektor masing-masing,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA —Pinterest mengumumkan rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sekitar 15% dari total karyawannya. Langkah ini merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk mengalihkan sumber daya ke pengembangan kecerdasan buatan (AI).

Perusahaan berbasis di San Francisco tersebut mengungkapkan rencana ini dalam dokumen pengajuan peraturan yang dirilis pada Selasa (22/1/2026). Selain mengurangi jumlah karyawan, Pinterest juga akan mengurangi penggunaan ruang kantor sebagai bagian dari upaya efisiensi.

Kebijakan ini bertujuann untuk menciptakan arus kas yang lebih besar guna mendukung perekrutan talenta AI, pengembangan produk berbasis AI, serta mempercepat proses penjualan. Pinterest menyebut perubahan ini sebagai penyesuaian organisasi agar sejalan dengan strategi jangka panjang yang berfokus pada AI.

“Kami harus mengambil keputusan sulit untuk berpisah dengan sebagian anggota tim,” ujar juru bicara Pinterest, dikutip dari CBC, Rabu (28/1/2026).

Didirikan pada 2008, Pinterest dikenal sebagai platform untuk menemukan dan menyimpan berbagai ide, mulai dari resep, dekorasi, hingga inspirasi belanja. Saat ini, perusahaan memiliki sekitar 4.666 karyawan

Proses restrukturisasi ini ditargetkan selesai pada 30 September 2026 dan diperkirakan menimbulkan biaya sebelum pajak sebesar US$35 juta hingga US$45 juta, atau sekitar Rp549,5 miliar hingga Rp706,5 miliar.

Pinterest menjadi salah satu dari sejumlah perusahaan besar yang secara terbuka menyebut AI sebagai faktor utama dalam keputusan PHK.

Sebelumnya, Nike juga mengumumkan pemangkasan sekitar 775 karyawan sebagai bagian dari upaya mempercepat penggunaan teknologi canggih dan otomatisasi.

Merujuk pada artikel Bisnis sebelumnya, dampak pengurangan tenaga kerja akibat adopsi AI sudah sangat signifikan. Teknologi AI telah masuk ke berbagai sektor perusahaan global dan memicu gelombang pengurangan tenaga kerja.

Sebagai contoh, analis dari Morgan Stanley memperkirakan kecerdasan buatan berpotensi mengancam lebih dari 200.000 pekerjaan di sektor perbankan Eropa pada 2030, terutama pada posisi back office dan middle office.

Tidak hanya itu, empat perusahaan outsourcing teknologi terbesar di India HCL, Infosys, TCS, dan Wipro juga dilaporkan mengalami perlambatan perekrutan karyawan, bahkan menghentikan rekrutmen baru. Kondisi ini sejalan dengan meningkatnya pemanfaatan AI dalam operasional perusahaan. (Nur Amalina)

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan penyusunan regulasi terkait kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) masih dalam proses. Pemerintah saat ini menyiapkan dua Peraturan Presiden (Perpres) terkait AI, yakni Peta Jalan AI dan Etika AI.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria berharap kedua Perpres tersebut dapat rampung dan ditandatangani dalam dua bulan ke depan.

“Ya kami harapkan dalam waktu dua bulan ini mungkin bisa selesai,” kata Nezar usai diskusi bertajukInfrastruktur Digital & Ketahanan Warga Pascabencana di Acehdi Perpustakaan Komdigi, Kamis (22/1/2026).

Nezar menjelaskan saat ini terdapat banyak rancangan Perpres yang masuk ke Presiden Prabowo Subianto. Kondisi tersebut membuat proses penandatanganan Perpres AI masih menunggu antrean.

“Jadi sekarang sedang diatur,” katanya.

Nezar juga menjelaskan peta jalan nasional memuat arah pengembangan dan pemanfaatan artificial intelligence. Sementara itu, regulasi etika AI mengatur prinsip-prinsip etika dalam penggunaan teknologi tersebut. Dia menegaskan dalam aturan etika AI tidak terdapat pengaturan mengenai sanksi.

Sebelumnya, pada Desember 2025, Komdigi mengungkapkan dua regulasi terkait kecerdasan buatan, yakni peta jalan AI dan etika AI, telah rampung dan tinggal menunggu tanda tangan Presiden Prabowo Subianto. Kedua regulasi tersebut akan diterbitkan dalam bentuk Peraturan Presiden.

Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi Edwin Hidayat Abdullah mengatakan draf regulasi tersebut telah disampaikan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk proses lanjutan.

“Karena akan dibuat Keppres-nya sendiri. Jadi, Keppresnya itu apa? Keppres untuk perpres-perpres yang akan ditandatangani di 2026,” kata Edwin usai peresmian AI Innovation Hub di Kampus ITB, Bandung, Jawa Barat, Selasa (16/12/2025).

Edwin menjelaskan kedua regulasi tersebut kini telah masuk dalam antrean penandatanganan. Dia berharap aturan tersebut sudah berada di meja Presiden pada awal 2026, mengingat drafnya telah rampung sejak sekitar dua bulan sebelumnya.

“Belum [ditandatangani]. Sudah ditanda-tangani mungkin sekitar kuartal pertama atau kedua,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan pemerintah telah menyelesaikan sekitar 90% penyusunan dua Perpres terkait AI tersebut.

“Ini akan mudah-mudahan ditandatangani Presiden di awal tahun, jadi ini sudah dalam menunggu antrean. Dan menurut Mensesneg [Prasetyo Hadi] sudah masuk diprioritas untuk ditandatangani segera,” ungkapnya dalam konferensi persDeklarasi Arah Indonesia Digital: Terhubung, Tumbuh, Terjagadi Jakarta, Rabu (10/12/2025).

Meutya menuturkan dua Perpres tersebut disiapkan sebagai payung kebijakan nasional pengembangan AI dan tidak mengatur kecerdasan buatan secara sektoral.

“Harapan kami nanti kalau payung besarnya memang sudah ditandatangani presiden. Mungkin silakan Kementerian-Kementerian pun Lembaga-Lembaga untuk membuat aturan AI per sektor masing-masing,” katanya.

Dia menegaskan kementerian dan lembaga paling memahami kebutuhan pengaturan AI di sektornya masing-masing.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terus memperkuat infrastruktur kecerdasan artifisial (AI) yang berdaulat dengan melakukan kerja sama bersama India.

Dalam acara AI Pre-Summit 2026, Wakil Menteri Komdigi, Nezar Patria menyampaikan bahwa pihaknya saat ini berkomitmen untuk mengarahkan Indonesia memiliki kemandirian di bidang AI.

Dia menilai, otonomi digital akan dicapai jika suatu negara dapat mengolah data, talenta, dan infrastrukturnya sendiri. Guna mencapai misi ini, Indonesia bekerja sama dengan India untuk memastikan solusi AI sesuai dengan kebutuhan unik kedua negara tersebut.

“Kolaborasi ini penting untuk mengamankan masa depan teknologi kita dan memastikan bahwa negara kita tidak hanya jadi konsumen, tetapi juga produsen dan inovator dalam teknologi fundamental abad ke-21,” ujarnya di acara AI Pre-Summit 2026 dikutip Rabu (21/1/2026).

Menurutnya, AI Sovereignty sangat penting di tengah geopolitik AI. Sehingga, dia mengharapkan negara-negara yang ada di Global South mampu mendorong sovereign AI.

Nezar juga mengatakan bahwa pengembangan AI tidak hanya dapat dilihat dari perangkat lunak, tetapi juga nantinya akan menuju ke pengembangan perangkat keras yang mendukung AI.

“Penguasaan dan pengembangan manufaktur dalam industri semikonduktor adalah imperatif strategis,” katanya dalam acara yang sama.

Di sisi lain, Nezar menyambungkan bahwa kerja sama ini ditopang oleh prediksi target pertumbuhan ekonomi digital yang signifikan di kedua negara. Pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia pada 2030 akan mencapai US$330 miliar atau sekitar Rp5.586 triliun, sementara India ditaksir mencapai US$1 triliun atau sekitar Rp16.930 triliun.

Cakupan MoU

Adapun, baru-baru ini Indonesia dan India melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Komdigi dan Kementerian Elektronik serta Teknologi Informasi India.

Perjanjian ini meliputi pengembangan teknologi terkini seperti AI, Internet of Things (IoT), pembangunan infrastruktur digital publik yang mencakup identitas digital, serta peningkatan kapasitas SDM di bidang teknologi informasi.

Nezar juga merespons strategi pemerintah terkait pengembangan model bahasa AI. Dia menegaskan bahwa Komdigi mendukung pengembangan Small Language Model (SLM) yang dinilai lebih spesifik dan vertikal sebagai agentic AI untuk kebutuhan industri.

Sebagai tindak lanjut, kolaborasi kedua negara ini akan kembali diperkuat dalam AI Impact Summit yang dijadwalkan berlangsung di India pada Februari mendatang.

Nezar menyebut forum tersebut akan menjadi momentum krusial bagi negara-negara Global South untuk memperjuangkan kedaulatan AI yang inklusif, dengan mengusung tema utama people, planet, and progress. (Muhammad Diva Farel Ramadhan)

Bisnis.com, JAKARTA — Meta Platforms Inc. mulai memangkas lebih dari 1.000 karyawan di divisi Reality Labs. Langkah ini menjadi bagian dari strategi perseroan mengalihkan sumber daya dari bisnis realitas virtual dan metaverse ke pengembangan perangkat wearable berbasis kecerdasan buatan (AI), serta fitur AI di ponsel.

Seperti dilaporkan Bloomberg, karyawan yang terdampak pemangkasan mulai menerima pemberitahuan pemutusan hubungan kerja pada Selasa (13/1) pagi. Informasi tersebut disampaikan melalui unggahan internal oleh Chief Technology Officer Andrew Bosworth, yang menyebut langkah ini akan menyasar sekitar 10% dari total karyawan divisi Reality Labs, atau sekitar 1.000 orang dari sekitar 15.000 pekerja.

Dalam memo tersebut, Bosworth menjelaskan bahwa Meta mengalihkan fokus pengembangan metaverse ke perangkat seluler. Pada saat yang sama, perusahaan juga akan mengurangi investasi pada bisnis realitas virtual agar operasional divisi tersebut menjadi lebih berkelanjutan.

“Kami telah menyampaikan bulan lalu bahwa kami mengalihkan sebagian investasi dari metaverse ke wearable. Langkah ini merupakan bagian dari upaya tersebut, dan kami berencana menginvestasikan kembali penghematan biaya untuk mendukung pertumbuhan wearable tahun ini,” ujar juru bicara Meta dikutip dari Bloomberg, Selasa (13/1/2025).

Sebagai catatan, Reality Labs menaungi berbagai proyek futuristik Meta, mulai dari headset realitas virtual (VR), kacamata AI, hingga produk dunia virtual. Namun, divisi ini telah mencatatkan kerugian lebih dari US$70 miliar sejak awal 2021, seiring belum signifikannya kontribusi pendapatan dari berbagai investasi tersebut.

Sejalan dengan meningkatnya fokus Meta pada AI, perusahaan juga tengah berdiskusi dengan EssilorLuxottica SA terkait kemungkinan menggandakan kapasitas produksi kacamata pintar berbasis AI hingga akhir tahun ini. Sumber yang mengetahui pembahasan tersebut menyebut Meta mempertimbangkan peningkatan kapasitas produksi tahunan menjadi 20 juta unit atau lebih pada akhir 2026.

Metaverse sendiri menjadi salah satu proyek paling mahal bagi Meta. Perseroan sebelumnya mengucurkan belanja besar untuk mengembangkan headset VR kelas atas dan fitur digital seperti avatar, sebagai persiapan menghadapi persaingan ketat dengan perusahaan teknologi lain.

Namun, persaingan tersebut tidak pernah terwujud, dan adopsi metaverse juga belum sesuai dengan ekspektasi Chief Executive Officer Mark Zuckerberg saat mengganti nama Facebook menjadi Meta pada 2021.

Pada Desember lalu, jajaran eksekutif Meta sempat membahas rencana pemangkasan anggaran hingga 30% untuk grup metaverse, dengan tujuan mengalihkan dana ke proyek lain seperti kacamata AI. Saat ini, Meta telah bermitra dengan EssilorLuxottica untuk mengembangkan sejumlah kacamata pintar bermerek Ray-Ban dan Oakley.

Zuckerberg menyebut kinerja produk tersebut melampaui ekspektasi dan menjadi bagian penting dari strategi perseroan dalam memperluas adopsi asisten AI Meta.

Ke depan, Meta tetap melanjutkan pengembangan metaverse, tetapi dengan pendekatan berbeda. Fokus utama diarahkan ke ponsel pintar, bukan lagi headset VR imersif penuh seperti konsep awal perusahaan. Tim pengembang perangkat lunak metaverse yang kini bernama Horizon akan memprioritaskan pengalaman mobile.

“Dengan basis pengguna yang lebih besar dan tingkat pertumbuhan tercepat saat ini, kami mengalihkan tim dan sumber daya hampir sepenuhnya ke mobile untuk terus mempercepat adopsi di sana,” tulis Bosworth.

Meski demikian, Meta menegaskan investasi pada headset VR tetap berjalan, meski tidak seagresif sebelumnya.

“Mulai hari ini, VR akan beroperasi sebagai organisasi yang lebih ramping dan datar dengan peta jalan yang lebih terfokus untuk memaksimalkan keberlanjutan jangka panjang,” pungkas Bosworth.

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan Indonesia membutuhkan dukungan lebih banyak infrastruktur penunjang untuk mengembangkan kecerdasan buatan (AI).

Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria mengatakan infrastruktur penunjang pengembangan AI di Indonesia masih belum memadai, terutama dari sisi industri hulu.

Menurutnya, Indonesia hingga kini belum memiliki industri strategis yang terintegrasi, termasuk di sektor semikonduktor.

Dia mencontohkan komoditas mineral strategis seperti nikel dan pasir silika yang melimpah di dalam negeri, tetapi belum dimanfaatkan secara optimal karena minimnya hilirisasi.

Akibatnya, Indonesia masih mengekspor bahan mentah ke luar negeri untuk kemudian diolah dan dijual kembali ke pasar global.

“Saya kira ini harus dihentikan, kita harus melakukan downstreaming, kita harus melakukan mineralisasi, setidaknya kita bisa masuk dalam rantai pasok global ini,” kata Nezar dalam Diskusi Publik “Menjelajahi Peta Jalan Kecerdasan Artifisial Nasional, Pijakan untuk Berdikari?” di Kantor Bisnis Indonesia, dikutip Minggu (21/12/2025).

Nezar kemudian menggambarkan pengalamannya saat berkunjung ke sebuah pabrik semikonduktor di Batam sebagai ilustrasi tantangan industri nasional.

Dari kunjungan tersebut, dia melihat seluruh proses produksi di pabrik tersebut telah sepenuhnya terotomatisasi dan berbasis mesin, dengan ribuan tenaga kerja yang sebagian besar hanya berperan sebagai pengawas proses.

Namun, meskipun pabrik tersebut beroperasi di Indonesia, hampir seluruh komponen dan bahan baku yang digunakan berasal dari luar negeri. Dia menyoroti penggunaan gold wire dalam proses moldingchip yang seluruhnya diimpor dari Jepang, meskipun Indonesia memiliki cadangan emas yang melimpah.

Hal itu terjadi karena lisensi dan teknologi pembuatan gold wire untuk industri semikonduktor masih dikuasai negara lain. Kondisi tersebut menunjukkan Indonesia belum terlibat dalam rantai pasok bernilai tambah tinggi, meskipun memiliki sumber daya alam yang sangat besar.

Menurut Nezar, situasi inilah yang mendorong pemerintah lintas kementerian, termasuk Kementerian Perindustrian, Komdigi, dan Kementerian Investasi, untuk kembali memetakan potensi sumber daya nasional sekaligus membuka peluang kerja sama dengan negara-negara strategis, khususnya Jepang.

Dia menilai masih banyak peluang yang selama ini luput dimanfaatkan, termasuk pengolahan pasir silika menjadi bahan baku semikonduktor yang bernilai tinggi.

Nezar meyakini seluruh modal dasar untuk membangun kedaulatan ekosistem AI sejatinya sudah dimiliki Indonesia, asalkan diolah melalui strategi industri yang tepat.

“Saya kira dengan pembuatan peta jalan kecerdasan artificial ini, kita mungkin bisa maju satu step dibandingkan dengan negara-negara di Asia. Namun demikian, mau membangun software AI itu saya kira harus membuka pikiran. Kita belajar lebih banyak dengan negara-negara yang sudah mencoba membangun itu “ ungkapnya,

Dalam kerangka jangka menengah, pemerintah juga mendorong penguatan riset AI di sektor publik melalui penyediaan platform sandbox untuk menguji inovasi-inovasi lokal.

Dari sisi pembiayaan, peran lembaga pendanaan seperti Danantara dinilai akan sangat krusial. Komdigi mengarahkan pembentukan sovereign AI fund serta skema blended financing guna memastikan keberlanjutan proyek-proyek strategis nasional.

Adapun pemerintah telah menyusun strategi pengembangan AI yang terukur dalam tiga horizon.

Pada jangka pendek 2025–2027, peta jalan AI akan difokuskan pada penguatan tata kelola ekosistem, pencetakan 100.000 talenta AI per tahun, serta pembangunan infrastruktur pusat data berdaulat.

Nezar menekankan talenta digital dan infrastruktur merupakan dua pilar utama yang tidak dapat dipisahkan dalam pengembangan AI nasional.

“Dan yang penting yang harus kita lakukan adalah bagaimana mencari strategi yang tepat apakah pengembangan talenta ini dilakukan bersama dengan pendekatan pembangunan infrastruktur atau kita fokus terlebih dahulu dalam pembangunan talenta digital,” kata Nezar.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mendorong pengembangan sovereign artificial intelligence (AI) atau kecerdasan artifisial yang berdikari.

Konsep sovereign AI merujuk pada kemampuan suatu negara untuk menciptakan, mengelola, dan mengamankan teknologi AI dengan sumber daya sendiri, mulai dari infrastruktur data hingga talenta manusia.

Upaya tersebut salah satunya ditempuh melalui program unggulan AI Talent Factory yang digadang-gadang menjadi langkah strategis pemerintah dalam mencetak 12 juta talenta digital.

Namun, untuk mencapai sovereign AI secara utuh, Indonesia dinilai masih tertinggal jauh dibandingkan negara lain, terutama dari sisi dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Executive Director Catalyst Policy Works Wahyudi Djafar menilai hingga kini belum terlihat alokasi anggaran negara yang signifikan untuk pengembangan AI.

“India misalnya memperkuat software AI melalui India AI Mission. Ini inisiatif yang mencapai US$,25 miliar. Kalau kita lihat APBN 2026, belum nampak ini angka sampai US$1 miliar untuk pengembangan AI,” kata Wahyudi dalam Diskusi Publik “Menjelajahi Peta Jalan Kecerdasan Artifisial Nasional, Pijakan untuk Berdikari?” di Kantor Bisnis Indonesia, Kamis (18/12/2025).

Kondisi tersebut, menurut Wahyudi, memunculkan tanda tanya mengenai tingkat keseriusan pemerintah dalam mewujudkan sovereign AI.

Dia menyebut sejumlah negara telah melangkah lebih jauh dengan membangun kolaborasi strategis lintas perusahaan untuk mengembangkan model AI lokal atau sovereign foundation model.

Dia mencontohkan Uni Emirat Arab, Prancis, dan Korea Selatan yang telah menunjuk atau memfasilitasi kerja sama antarperusahaan untuk pengembangan model AI nasional.

Arab Saudi bahkan memanfaatkan sovereign fund untuk mendorong inisiatif serupa. Sementara itu, Kanada dan Inggris telah membentuk unit khusus di tingkat pemerintahan yang secara spesifik menangani pengembangan sovereign AI.

Menurutnya, pembentukan unit semacam Sovereign AI Unit di Inggris menunjukkan pengembangan AI berkaitan erat dengan kepentingan strategis, termasuk keamanan nasional. Oleh karena itu, negara-negara tersebut secara aktif mendorong kemandirian AI melalui kebijakan, kelembagaan, dan pendanaan yang jelas.

Lebih lanjut, Wahyudi menekankan pencapaian sovereign AI sangat bergantung pada komitmen pemerintah dalam menyiapkan berbagai prasyarat utama.

Prasyarat tersebut mencakup ketersediaan infrastruktur data, penguatan talenta, hingga standar kompetensi yang jelas agar tenaga kerja benar-benar siap terlibat dalam pengembangan AI tingkat lanjut. Dia menyoroti peluncuran AI Talent Factory oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang telah dilakukan beberapa bulan lalu. Namun, menurutnya, capaian konkret dari program tersebut masih belum tergambarkan secara jelas.

“Tapi kita kan belum mengetahui secara jelas ya, AI Talent Factory ini, talent yang diciptakan itu sampai pada level, apakah dia sebatas bisa melakukan prompt dengan baik, ataupun dia sampai level mana gitu kan,” katanya.

Dia mempertanyakan apakah talenta yang dihasilkan sudah mencapai tingkat hands-on dalam pemodelan, atau bahkan telah didorong untuk melakukan riset dan pengembangan model AI secara mandiri.

Menurutnya, hal tersebut sangat bergantung pada keseriusan pemerintah dalam menyiapkan prasyarat pendukung secara menyeluruh. Wahyudi menegaskan, tantangan sovereign AI tidak hanya soal talenta, tetapi juga mencakup sejauh mana pemerintah menyalurkan dukungan terhadap infrastruktur digital, pengembangan tenaga kerja, riset dan inovasi, kerangka regulasi dan etika, stimulasi industri AI, hingga kerja sama internasional.

Pengembangan AI di Berdikari di Jepang …..

AI Berdikari Jepan, Korea Selata, dan Eropa

Sementara itu, berbagai negara telah menempuh strategi yang beragam dalam membangun kemandirian AI. Jepang, misalnya, mengembangkan AI berdikari melalui proyek ABCI 3.0 yang digarap oleh Institut Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Industri Lanjutan (AIST) bersama Hewlett-Packard Enterprise (HPE) dan NVIDIA.

Proyek ini ditujukan untuk memperkuat kapasitas komputasi nasional sekaligus mendorong ekosistem AI domestik yang berdaya saing. India memilih pendekatan nasional yang komprehensif melalui IndiaAI Mission yang disetujui pada 2024 dengan anggaran sebesar INR10.371,92 crore atau setara sekitar Rp19,6 triliun.

Program ini mencakup pembangunan infrastruktur komputasi, pengembangan large language model (LLM) lokal, penyediaan dataset publik, serta tata kelola AI yang bertanggung jawab.

Uni Emirat Arab menargetkan posisi sebagai pemimpin global AI melalui Strategi Nasional AI 2031 dengan fokus pada tata kelola data, pembangunan infrastruktur nasional, dan regulasi etis. Negara tersebut juga membangun infrastruktur data yang aman untuk mendukung pelatihan model AI berskala besar.

Di Eropa, Prancis memperkuat kedaulatan AI dengan berinvestasi pada infrastruktur cloud tepercaya. Pada 2021, negara tersebut meluncurkan label cloud de confiance yang disertifikasi oleh SecNumCloud dari ANSSI untuk menjamin keamanan siber dan perlindungan hukum dari pengawasan asing.

Korea Selatan meluncurkan proyek Sovereign AI Foundation Model melalui Kementerian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (MSIT). Pemerintah menunjuk lima konsorsium utama yang melibatkan perusahaan teknologi besar seperti Naver Cloud, Upstage, SK Telecom, NC AI, dan LG AI Research untuk membangun model AI nasional.

Arab Saudi juga agresif melalui Humain, perusahaan AI yang didukung Dana Investasi Publik (Public Investment Fund/PIF). Perusahaan ini fokus pada pengembangan teknologi AI canggih, pusat data generasi berikutnya, infrastruktur cloud, serta LLM multimodal berbahasa Arab.

Kanada mengalokasikan dana sekitar US$2 miliar atau setara Rp31,4 triliun melalui Sovereign AI Compute Strategy untuk menyediakan akses komputasi berdaya tinggi bagi peneliti, startup, dan inovator. Pemerintah Kanada menilai kepemimpinan AI mensyaratkan infrastruktur komputasi canggih yang dikelola secara lokal.

Inggris mendorong pengembangan AI nasional melalui pembentukan Sovereign AI Unit yang bertujuan membangun kepemimpinan AI dengan mengembangkan aset inti seperti data, komputasi, dan talenta. Pendekatan ini menekankan kemandirian kemampuan, bukan isolasi penuh, dengan memanfaatkan keunggulan Inggris di bidang riset dan regulasi untuk menciptakan nilai publik, keamanan, dan pertumbuhan ekonomi.

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan Indonesia membutuhkan dukungan pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan kecerdasan buatan (AI).

Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria mengatakan pemerintah telah menyusun strategi pengembangan AI yang terukur dalam tiga horizon.

Pada jangka pendek 2025–2027, peta jalan AI akan difokuskan pada penguatan tata kelola ekosistem, pencetakan 100.000 talenta AI per tahun, serta pembangunan infrastruktur pusat data berdaulat.

Nezar menekankan talenta digital dan infrastruktur merupakan dua pilar utama yang tidak dapat dipisahkan dalam pengembangan AI nasional.

“Dan yang penting yang harus kita lakukan adalah bagaimana mencari strategi yang tepat apakah pengembangan talenta ini dilakukan bersama dengan pendekatan pembangunan infrastruktur atau kita fokus terlebih dahulu dalam pembangunan talenta digital,” kata Nezar dalam Diskusi Publik “Menjelajahi Peta Jalan Kecerdasan Artifisial Nasional, Pijakan untuk Berdikari?” di Kantor Bisnis Indonesia, Kamis (18/12/2025).

Namun demikian, Nezar menilai infrastruktur penunjang pengembangan AI di Indonesia masih belum memadai, terutama dari sisi industri hulu.

Menurutnya, Indonesia hingga kini belum memiliki industri strategis yang terintegrasi, termasuk di sektor semikonduktor.

Dia mencontohkan komoditas mineral strategis seperti nikel dan pasir silika yang melimpah di dalam negeri, tetapi belum dimanfaatkan secara optimal karena minimnya hilirisasi.

Akibatnya, Indonesia masih mengekspor bahan mentah ke luar negeri untuk kemudian diolah dan dijual kembali ke pasar global.

“Saya kira ini harus dihentikan, kita harus melakukan downstreaming, kita harus melakukan mineralisasi, setidaknya kita bisa masuk dalam rantai pasok global ini,” katanya.

Nezar kemudian menggambarkan pengalamannya saat berkunjung ke sebuah pabrik semikonduktor di Batam sebagai ilustrasi tantangan industri nasional.

Dari kunjungan tersebut, dia melihat seluruh proses produksi di pabrik tersebut telah sepenuhnya terotomatisasi dan berbasis mesin, dengan ribuan tenaga kerja yang sebagian besar hanya berperan sebagai pengawas proses.

Namun, meskipun pabrik tersebut beroperasi di Indonesia, hampir seluruh komponen dan bahan baku yang digunakan berasal dari luar negeri. Dia menyoroti penggunaan gold wire dalam proses moldingchip yang seluruhnya diimpor dari Jepang, meskipun Indonesia memiliki cadangan emas yang melimpah.

Hal itu terjadi karena lisensi dan teknologi pembuatan gold wire untuk industri semikonduktor masih dikuasai negara lain. Kondisi tersebut menunjukkan Indonesia belum terlibat dalam rantai pasok bernilai tambah tinggi, meskipun memiliki sumber daya alam yang sangat besar.

Menurut Nezar, situasi inilah yang mendorong pemerintah lintas kementerian, termasuk Kementerian Perindustrian, Komdigi, dan Kementerian Investasi, untuk kembali memetakan potensi sumber daya nasional sekaligus membuka peluang kerja sama dengan negara-negara strategis, khususnya Jepang.

Dia menilai masih banyak peluang yang selama ini luput dimanfaatkan, termasuk pengolahan pasir silika menjadi bahan baku semikonduktor yang bernilai tinggi.

Nezar meyakini seluruh modal dasar untuk membangun kedaulatan ekosistem AI sejatinya sudah dimiliki Indonesia, asalkan diolah melalui strategi industri yang tepat.

“Saya kira dengan pembuatan peta jalan kecerdasan artificial ini, kita mungkin bisa maju satu step dibandingkan dengan negara-negara di Asia. Namun demikian, mau membangun software AI itu saya kira harus membuka pikiran. Kita belajar lebih banyak dengan negara-negara yang sudah mencoba membangun itu “ ungkapnya,

Dalam kerangka jangka menengah, pemerintah juga mendorong penguatan riset AI di sektor publik melalui penyediaan platform sandbox untuk menguji inovasi-inovasi lokal.

Dari sisi pembiayaan, peran lembaga pendanaan seperti Danantara dinilai akan sangat krusial. Komdigi mengarahkan pembentukan sovereign AI fund serta skema blended financing guna memastikan keberlanjutan proyek-proyek strategis nasional.

Sebelumnya, Komdigi mengungkapkan dua regulasi terkait kecerdasan buatan, yakni peta jalan AI dan etika AI, kini tinggal menunggu tanda tangan Presiden Prabowo Subianto. Kedua regulasi tersebut akan diterbitkan dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres).

Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi Edwin Hidayat Abdullah mengatakan draf regulasi tersebut telah disampaikan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk proses lanjutan.

“Karena akan dibuat Keppres-nya sendiri. Jadi, Keppresnya itu apa? Keppres untuk perpres-perpres yang akan ditandatangani di 2026,” kata Edwin usai peresmian AI Innovation Hub di Kampus ITB, Bandung, Jawa Barat.

Bisnis.com, BANDUNG — PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) bersama Institut Teknologi Bandung (ITB) meresmikan AI Innovation Hub di Kampus ITB, Bandung, Jawa Barat, Selasa (16/12/2025).

Inisiatif ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan Nota Kesepahaman pembentukan AI Innovation Hub pada Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri (KSTI) Indonesia 2025 yang digelar pada 7–9 Agustus 2025.

AI Innovation Hub berlokasi di lantai 4 Labtek STEI ITB dan menjadi yang pertama dari rangkaian pusat inovasi serupa yang akan dihadirkan Telkomsel di berbagai wilayah Indonesia.

Direktur Utama Telkomsel Nugroho mengatakan pemanfaatan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) telah memberikan dampak nyata bagi perusahaan, mulai dari peningkatan kepuasan pelanggan hingga pertumbuhan pendapatan.

Menurutnya, peresmian AI Innovation Hub merupakan bentuk tanggung jawab Telkomsel untuk berkontribusi kembali kepada ekosistem.

Dia berharap fasilitas ini dapat membuka peluang sinergi antara akademisi, pelaku industri, dan komunitas teknologi guna mempercepat transformasi digital nasional.

“Ini tentunya dalam rangka salah satunya tentu alignment supaya bisa berkolaborasi bersama,” kata Nugroho dalam acara peresmian di Kampus ITB, Bandung, Jawa Barat, Selasa (16/12/2025).

Selain itu, peresmian AI Innovation Hub juga menjadi wujud komitmen Telkomsel dalam mengakselerasi pengembangan talenta digital serta memperkuat kapasitas inovasi nasional.

Inisiatif ini selaras dengan Garuda Spark Innovation Hub Komdigi, misi Asta Cita Pemerintah Republik Indonesia, serta visi Indonesia Emas 2045.

Sebelumnya, Telkomsel juga telah mengembangkan kemampuan lebih dari 80% karyawannya sebagai talenta digital AI.

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid yang hadir secara daring menyampaikan AI Innovation Hub merupakan tindak lanjut dari komitmen yang telah dibangun dalam rangkaian konvensi sains dan teknologi pada KSTI 2025.

Inisiatif ini juga sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto agar terjadi penyatuan kekuatan sains, teknologi, dan industri untuk mempercepat transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045.

“Dan kita menegaskan tujuan besar yang ingin kita capai bersama, yaitu memperkuat ekosistem kecerdasan artifisial nasional yang inklusif dan juga berkelanjutan,” katanya.

Meutya menambahkan pihaknya meyakini akan lahir lebih banyak inovasi setelah AI Innovation Hub diluncurkan.

Keyakinan tersebut didasarkan pada rekam jejak ITB yang dinilai memiliki warisan panjang dan kontribusi besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi nasional.

Lebih lanjut, Meutya mengatakan pihaknya menitipkan sejumlah fokus pengembangan dalam peta kecerdasan artifisial nasional.

Terdapat sekitar 10 poin atau arah utama yang diharapkan dapat menjadi fokus pengembangan AI Innovation Hub di ITB.

Fokus tersebut mencakup program prioritas Presiden, antara lain ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan, ekonomi dan keuangan, reformasi birokrasi, politik, hukum dan keamanan, energi serta sumber daya dan lingkungan, perumahan, transportasi dan logistik, infrastruktur, hingga seni budaya dan ekonomi kreatif.

“Jadi kurang lebih di sektor-sektor inilah kita mengharap sekali angka inovasi-inovasi yang layak dalam di teknologi kecerdasan artifisial ini, untuk nanti mungkin juga bisa ditambah yang sekarang juga sedang trend, bagaimana kita melihat kecerdasan artifisial untuk mengenal dan menguasai antariksa,” katanya.

Lebih lanjut, AI Innovation Hub menghadirkan sejumlah kegiatan utama. Pertama, AI Academy yang berfokus pada pembelajaran AI melalui platform learning management system (LMS) dan kegiatan rutin bulanan.

Platform LMS di aihubnusantara.id berbasis teknologi AI yang mendukung pembelajaran terstruktur untuk berbagai tingkat kemampuan, mulai dari Beginner, Intermediate, hingga Advanced.

LMS ini menyediakan beragam konten berupa video interaktif, modul pelatihan, practice test, dan exam yang terintegrasi dengan sistem pre-assessment untuk mengukur kesiapan peserta. Setiap peserta yang menyelesaikan pelatihan akan memperoleh sertifikat resmi guna meningkatkan kredibilitas kompetensi AI mereka.

Kedua, AI Hub Event yang dirancang untuk merangsang inovasi dan kolaborasi melalui berbagai format, seperti webinar, kompetisi hackathon, AI panel discussions, serta networking sessions.

Kegiatan ini menghadirkan praktisi AI dari berbagai sektor dan mengangkat tema-tema relevan untuk mendorong pertukaran wawasan antara pelanggan enterprise, komunitas startup, dan akademisi.

Ketiga, AI Hub Showcase yang mengakomodasi kolaborasi lintas sektor dengan menampilkan proyek-proyek inovatif dari AI Labs, peserta LMS, startup, serta use case internal Telkomsel.

Showcase ini disajikan dalam format interaktif, termasuk demo video, video on-demand, dan QR code untuk akses cepat selama jam operasional.

Keempat, AI Labs yang menyediakan fasilitas riset dan pengembangan solusi berbasis AI. Fasilitas ini didukung oleh tim khusus yang terdiri dari AI engineers, data scientists, dan product owners, serta dilengkapi akses ke dummy datasets dan GPU.

Kehadiran AI Labs diharapkan dapat mempercepat proses inovasi dan implementasi teknologi AI sesuai kebutuhan akademik maupun industri.

Caption: Direktur Utama Telkomsel Nugroho dalam acara peresmian AI Innovation Hub di Kampus ITB, Bandung, Jawa Barat, Selasa (16/12/2025).