JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM dengan tarif 0,5% ditujukan untuk pelaku UMKM yang memang membutuhkan dukungan untuk berkembang. Sehingga, pemerintah mempertegas kelompok wajib pajak yang berhak memanfaatkan fasilitas tersebut melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026.

Aturan baru ini merevisi PP Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. Melalui beleid tersebut, pemerintah membatasi penerima fasilitas PPh final UMKM hanya untuk wajib pajak orang pribadi, badan usaha berbentuk perseroan perorangan yang didirikan oleh satu orang, serta koperasi.

Ketentuan itu tercantum dalam Pasal 57 ayat (1) PP 20/2026. Meski demikian, fasilitas tarif final 0,5% hanya berlaku bagi wajib pajak yang memiliki omzet atau peredaran bruto maksimal Rp4,8 miliar per tahun. Besaran tarifnya sendiri tidak berubah dan tetap sebesar 0,5%.

Perpanjangan Fasilitas PPh Final UMKM, Manfaat atau Mudharat?

Di sisi lain, pemerintah juga mempertegas bahwa sejumlah profesi yang masuk kategori pekerjaan bebas tidak dapat memanfaatkan skema tersebut. Kelompok ini mencakup pengacara, akuntan, dokter, konsultan, notaris, arsitek, hingga pekerja seni dan ekonomi kreatif seperti influencer, selebgram, blogger, vlogger, kreator konten, model, musisi, dan pemain film.

Saat ditanya mengenai alasan influencer tidak lagi mendapatkan fasilitas tarif final 0,5 persen, Purbaya menjelaskan bahwa insentif tersebut sejak awal memang diperuntukkan bagi UMKM.

“UMKM kan yang dapet. Kalau influencer daftar UMKM ya udah dapet otomatis, karena nggak ada kayaknya lapangan kerja influencer ya,” kata Purbaya di Wisma Danantara, Minggu (31/5).

Menurutnya, pengecualian terhadap pekerjaan bebas dilakukan agar fasilitas PPh final UMKM lebih tepat sasaran kepada pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usaha berskala kecil, bukan profesi yang memperoleh penghasilan dari keahlian atau jasa personal.

PT dan CV Tetap Bisa Memanfaatkan Fasilitas Jika Masuk Kategori UMKM

Purbaya juga menepis anggapan bahwa badan usaha berbentuk PT atau CV otomatis kehilangan akses terhadap fasilitas tarif 0,5 persen setelah terbitnya aturan baru tersebut. Ia menegaskan yang menjadi pertimbangan utama pemerintah adalah status usaha sebagai UMKM, bukan semata bentuk badan usahanya.

“Kan tujuannya UMKM dulu, kalau PT-nya UMKM boleh kan,” ujarnya.

Pernyataan tersebut sejalan dengan tujuan pemerintah untuk tetap memberikan dukungan kepada usaha kecil yang masih membutuhkan ruang tumbuh. Pemerintah menilai insentif pajak seharusnya menjadi instrumen untuk membantu UMKM berkembang, bukan menjadi fasilitas permanen yang dinikmati oleh usaha yang sudah besar.

Purbaya mengakui terdapat kekhawatiran bahwa perubahan aturan ini dapat membuat sebagian pelaku usaha menunda ekspansi agar tetap menikmati tarif pajak yang lebih rendah. Namun menurut dia, pelaku usaha yang telah berkembang justru seharusnya bersyukur karena berhasil naik kelas.

DJP Rombak Ulang Ketentuan Tarif Pajak 0,5% bagi UMKM



Purbaya melayangkan peringatan keras kepada para pelaku usaha skala besar yang kedapatan sengaja memecah entitas bisnisnya menjadi beberapa perusahaan kecil demi menghindari tarif normal dan mempertahankan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) final 0,5 persen.

Adapun Purbaya mengimbau para pelaku usaha yang bisnisnya sudah berkembang untuk secara jujur beralih ke rezim pajak reguler dan berkontribusi lebih besar bagi negara. Ia menilai fasilitas pajak murah tidak semestinya terus dinikmati oleh usaha yang sudah tumbuh besar. Apalagi, pemerintah kini memiliki sistem perpajakan yang lebih baik untuk mendeteksi praktik pemecahan usaha demi tetap memperoleh tarif pajak UMKM.

“Kalau naik kelas yaudah jangan minta yang murah-murah amat, malah bersyukur harusnya. Jadi kan sekarang akalannya begini yang kecil-kecil begitu besar dibagi-bagi perusahaannya nanti kan ketahuan juga dengan sistem pajak yang sekarang, yang konteks ketahuan kan siapa ultimate beneficiary-nya jadi nggak bisa lagi ke depan ya itu yang UMKM. Jangan yang gede pengen ikut-ikut juga,” tegasnya.

Pernyataan Purbaya tersebut menyasar langsung pada praktik manipulasi pajak yang dikenal dengan istilah tax splitting. Dalam strategi ini, pemilik modal dari perusahaan yang omzet tahunannya telah melampaui Rp4,8 miliar sengaja membagi usahanya menjadi badan hukum yang lebih mini agar secara formal tetap memenuhi syarat menikmati rezim PPh Final UMKM yang murah.

Guna memberantas praktik kecurangan struktural ini, Purbaya mengandalkan ketajaman sistem pengawasan terintegrasi terbaru, yakni Coretax System.

Melalui platform digital mutakhir ini, otoritas perpajakan kini memiliki kapabilitas penuh untuk menganalisis pola hubungan kepemilikan saham serta melacak arus transaksi keuangan secara komprehensif dari hulu ke hilir.

"Sistem pajak yang sekarang, Coretax, ketahuan kan siapa. Jadi gak bisa lagi ke depan," katanya.

Upaya pembersihan celah hukum ini diperkuat lewat penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 yang secara resmi memperketat tata cara pemanfaatan fasilitas PPh final 0,5%. Melalui regulasi anyar ini, pemerintah mengubah total formula penghitungan batas omzet tahunan.

Mulai saat ini, peredaran bruto milik wajib pajak orang pribadi akan dihitung secara kumulatif atau digabungkan dengan omzet dari seluruh perseroan perorangan yang didirikannya.

Aturan penggabungan omzet wajib pajak dengan perseroan perorangan besutannya diatur dalam Pasal 57 ayat (2) huruf e. Jika hasil kalkulasi total omzet gabungan tersebut menembus angka Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak, maka hak wajib pajak orang pribadi bersangkutan beserta seluruh entitas perseroan perorangan miliknya untuk menggunakan tarif PPh final 0,5% otomatis gugur pada tahun-tahun pajak selanjutnya.

Pemerintah memberikan simulasi konkret di dalam aturan tersebut. Untuk Kasus Perusahaan Perorangan misalnya Tuan D mengelola bisnis perdagangan alat komunikasi sekaligus mendirikan dua perseroan perorangan berkode DJ dan DX.

Apabila akumulasi peredaran bruto dari ketiga instrumen bisnis tersebut menyentuh Rp6 miliar dalam satu tahun pajak, maka Tuan D, DJ, dan DX seluruhnya kehilangan hak atas fasilitas tarif PPh final UMKM.

Sedangkan Kasus Konsolidasi Omzet Keluarga, aturan ini juga merambah hingga ke ranah internal keluarga yang melakukan pemisahan harta atau menjalankan kewajiban perpajakan terpisah.

Sebagai ilustrasi, Tuan A yang berprofesi sebagai notaris mengantongi omzet Rp3 miliar, sementara istrinya, Nyonya Y, mengelola butik dengan omzet Rp2 miliar, dan anak mereka yang masih di bawah umur menghasilkan omzet Rp500 juta sebagai penyanyi cilik.

Meskipun omzet butik Nyonya Y secara mandiri hanya Rp2 miliar (di bawah ambang batas), total omzet kolektif keluarga tersebut mencapai Rp5,5 miliar (melebihi batas Rp4,8 miliar).

Akibatnya, pada tahun pajak berikutnya, usaha butik milik Nyonya Y resmi dicoret dari daftar penerima fasilitas PPh final UMKM dan wajib menggunakan tarif pajak normal.

Batas Waktu Pemanfaatan Dihapus

Selain mempertegas kelompok penerima fasilitas, PP 20/2026 juga menghapus Pasal 59 PP 55/2022 yang sebelumnya mengatur batas waktu penggunaan tarif PPh final UMKM. Dengan dihapusnya ketentuan tersebut, wajib pajak baik orang pribadi maupun perseroan perorangan dapat terus menggunakan tarif PPh final 0,5% selama masih memenuhi syarat omzet maksimal Rp4,8 miliar per tahun.

Namun aturan berbeda berlaku bagi koperasi. Pemerintah menetapkan koperasi hanya dapat memanfaatkan fasilitas tersebut selama empat tahun pajak sejak terdaftar.

Pemerintah berharap perubahan aturan ini dapat memastikan insentif pajak UMKM lebih tepat sasaran. Fasilitas perpajakan diharapkan benar-benar dinikmati pelaku usaha kecil yang membutuhkan dukungan untuk berkembang, sementara usaha yang telah naik kelas dapat berkontribusi lebih besar terhadap penerimaan negara.

Meskipun ekonomi Indonesia tumbuh stabil, efisiensi dalam memungut hasil dari pertumbuhan tersebut masih menghadapi hambatan besar

Jakarta (ANTARA) - Guru Besar Ekonomi Universitas Airlangga Rahma Gafmi memandang perluasan basis pajak dan modernisasi administrasi menjadi kunci untuk mendongkrak rasio penerimaan Indonesia agar mampu mengejar negara-negara peers seperti yang disoroti Presiden Prabowo Subianto dalam KEM-PPKF 2027.

“Akar persoalan rendahnya rasio penerimaan negara Indonesia (khususnya tax ratio) dibandingkan negara sebaya seperti Meksiko atau Filipina bersifat struktural dan multidimensi. Meskipun ekonomi Indonesia tumbuh stabil, efisiensi dalam memungut hasil dari pertumbuhan tersebut masih menghadapi hambatan besar,” kata Rahma saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

Rahma menjelaskan salah satu hambatan utama berasal dari besarnya sektor informal atau shadow economy yang diperkirakan mencapai 20-30 persen dari PDB.

Kondisi tersebut membuat banyak aktivitas ekonomi sulit terjangkau sistem perpajakan karena transaksi masih dominan berbasis tunai dan minim pembukuan.

Menurut dia, struktur penerimaan Indonesia juga masih bergantung pada sektor komoditas seperti migas dan minerba sehingga penerimaan negara rentan terhadap fluktuasi harga global. Saat harga komoditas meningkat, penerimaan ikut terdorong, namun akan melemah ketika harga komoditas turun.

Di sisi lain, ia menilai besarnya belanja perpajakan (tax expenditure) turut mempersempit basis penerimaan negara. Berbagai insentif seperti tax holiday, tax allowance, hingga pembebasan PPN untuk sejumlah barang dan jasa memang bertujuan menjaga investasi dan daya beli, tetapi juga mengurangi potensi penerimaan negara.

Rahma menambahkan bahwa tantangan lain berasal dari belum optimalnya penangkapan aktivitas ekonomi digital dalam sistem perpajakan serta praktik transfer pricing oleh perusahaan multinasional yang masih menyulitkan otoritas pajak memastikan laba dipajaki secara adil di Indonesia.

Karena itu, ia menilai perluasan basis pajak dan modernisasi administrasi perpajakan menjadi langkah paling penting untuk meningkatkan rasio penerimaan Indonesia.

Implementasi penuh Core Tax System dinilai dapat memperkuat integrasi data lintas lembaga, meningkatkan pengawasan, serta mendeteksi ketidakpatuhan secara lebih akurat dan real time.

Selain itu, Rahma mendorong percepatan formalisasi sektor informal melalui perluasan transaksi non-tunai dan kemudahan akses pembiayaan bagi UMKM yang terdaftar dalam sistem perpajakan. Menurut dia, langkah tersebut dapat memperluas basis pajak tanpa harus terlalu membebani masyarakat melalui kenaikan tarif pajak.

“Jika Indonesia berhasil melakukan formalisasi 10-15 persen saja dari sektor informalnya, rasio pajak bisa dengan mudah naik 1-2 persen dari PDB tanpa perlu menaikkan tarif pajak yang membebani daya beli,” kata Rahma.

Senada, ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet juga memandang rendahnya rasio penerimaan Indonesia dibandingkan sejumlah negara peers disebabkan persoalan struktural, terutama sempitnya basis pajak akibat besarnya sektor informal.

Selain itu, persoalan kepatuhan dan administrasi perpajakan juga masih menjadi tantangan, mulai dari praktik kurang bayar, penghindaran pajak, hingga lemahnya pengawasan di sejumlah sektor strategis.

“Jadi persoalannya bukan semata soal tarif pajak rendah, tetapi lebih pada seberapa luas basis pajaknya dan seberapa efektif negara menangkap aktivitas ekonomi yang sebenarnya sudah berlangsung,” kata Yusuf.

Karena itu, ia menilai strategi utama untuk meningkatkan rasio penerimaan bukan melalui kenaikan tarif pajak, melainkan lewat perluasan basis pajak melalui formalisasi ekonomi dan penguatan administrasi perpajakan.

“Pemerintah perlu membawa lebih banyak aktivitas ekonomi ke dalam sistem formal dengan memanfaatkan digitalisasi dan integrasi data agar pengawasan transaksi menjadi lebih utuh. Negara-negara peers yang rasio penerimaannya lebih tinggi umumnya berhasil bukan karena tarif pajaknya jauh lebih besar, melainkan karena administrasinya lebih efektif dan basis perpajakannya lebih luas,” kata Yusuf.

Sebelumnya pada Rabu (20/5), Presiden Prabowo dalam pidato penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 menyinggung masih rendahnya rasio penerimaan Indonesia yang hanya di kisaran 11-12 persen dari PDB, dibandingkan negara-negara berkembang lainnya seperti Meksiko, Filipina, India dan Kamboja.

Ia pun mengajak seluruh pihak melakukan introspeksi mengenai penyebab pendapatan negara Indonesia masih belum optimal, meski memiliki potensi ekonomi yang besar. Presiden menilai, perlu dicari akar persoalan agar pengelolaan ekonomi nasional mampu menghasilkan rasio penerimaan yang lebih optimal.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, iNews.id - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memasikan kabar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa jalan tol belum akan berlaku dalam waktu dekat. Adapun, rencana aturan masih berada pada level kajian strategis. 

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti meminta kepada masyarakat untuk tetap tenang. Pasalnya, secara hukum belum ada regulasi yang diterbitkan pemerintah terkait pungutan pajak itu dalam waktu dekat.

“Terkait dengan isu pemungutan PPN atas penyerahan jasa jalan tol, hal tersebut saat ini masih berada pada tahap perencanaan kebijakan dan belum menjadi ketentuan yang berlaku. Sampai dengan saat ini, belum terdapat regulasi yang mengatur pengenaan PPN atas jasa jalan tol, sehingga belum ada perubahan perlakuan perpajakan yang diterapkan kepada masyarakat,” kata Inge kepada iNews.id, Selasa (21/4/2026).

Inge menegaskan, setiap perumusan kebijakan baru di DJP akan dilakukan transparan serta melalui proses yang sangat hati-hati. Dia menyebut, pemerintah berkomitmen untuk menakar dampak ekonomi secara luas sebelum mengambil keputusan final.

Baca Juga

Siap-Siap! Jalan Tol Bakal Kena PPN Mulai 2028

Menurutnya, jika nantinya kebijakan tersebut akan diformalkan, pemerintah akan melibatkan koordinasi lintas sektoral serta kajian mendalam terhadap dunia usaha.

“Adapun mengenai mekanisme pemungutannya, apabila kebijakan ini akan diformalkan, tentu akan melalui proses yang komprehensif dan berhati-hati, termasuk kajian mendalam, koordinasi lintas kementerian/lembaga, serta mempertimbangkan dampak terhadap masyarakat, dunia usaha, dan sektor transportasi secara luas,” tuturnya.

Inge mengatakan, rencana pengenaan pajak pada jalan tol adalah bagian dari visi jangka panjang guna menciptakan keadilan fiskal, namun belum bersifat operasional.

“Perlu kami sampaikan bahwa Direktorat Jenderal Pajak menyusun perencanaan strategis yang memuat arah kebijakan perluasan basis pajak dalam rangka menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan berkelanjutan,” tuturnya. 

Dia menekankan, pemerintah tetap memegang teguh prinsip keadilan serta kepastian hukum dalam setiap langkah reformasi perpajakan.

“Pemerintah juga memastikan bahwa setiap kebijakan perpajakan yang akan diambil tetap mengedepankan prinsip keadilan, kepastian hukum, kemudahan administrasi, serta memperhatikan daya beli masyarakat,” ucapnya.

Hingga saat ini, DJP meminta masyarakat untuk merujuk pada kanal komunikasi resmi pemerintah terkait setiap perkembangan kebijakan perpajakan guna menghindari disinformasi.

Editor: Aditya Pratama

JAKARTA - Langkah DPR RI yang akan menggodok RUU Satu Data Indonesia dinilai sebagai momentum penting untuk memperkuat sistem data nasional, termasuk dalam sektor perpajakan.

Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Vaudy Starworld menilai regulasi saat ini masih belum cukup kuat. Pernyataan tersebut disampaikan menyusul rencana DPR yang diungkapkan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (11/3/2026) lalu.

Menurut Vaudy, persoalan perbedaan data yang terjadi di lapangan merupakan gambaran nyata lemahnya sistem integrasi data antarlembaga di Indonesia. Saat ini data perpajakan telah memiliki dasar hukum melalui Pasal 35A UU KUP dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012.

“Namun, harus diakui pengaturannya masih bersifat sektoral karena hanya mengatur data dan informasi perpajakan,” ujar Vaudy usai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Gedung Nusantara II, Jakarta, Rabu (1/4/2026).

Kondisi tersebut membuat pertukaran data antarinstansi belum berjalan optimal, terutama dalam mendukung kebijakan berbasis data yang terintegrasi.

Vaudy menjelaskan regulasi turunan seperti PMK Nomor 8 Tahun 2026 memang telah memperluas jenis data yang dapat dihimpun, namun tetap belum memiliki kekuatan setara undang-undang yang mengikat seluruh sektor.

“Karena hanya berbentuk peraturan pemerintah dan peraturan menteri, maka kekuatan implementasinya masih terbatas,” ucapnya.

Dalam konteks itu, IKPI menilai RUU Satu Data Indonesia dapat menjadi solusi untuk mengatasi fragmentasi data yang selama ini terjadi. Dia juga menekankan pentingnya memasukkan data perpajakan sebagai bagian dari sistem data nasional agar seluruh informasi ekonomi masyarakat dapat terhubung secara komprehensif.

“RUU ini akan menjadi penguat bagi seluruh instansi, lembaga, asosiasi, dan perhimpunan untuk memberikan data secara terintegrasi,” ungkap Vaudy.

Dia menilai keberadaan satu data nasional akan memberikan dampak positif tidak hanya bagi penyaluran bantuan sosial, tetapi juga bagi peningkatan kepatuhan pajak dan optimalisasi penerimaan negara.

IKPI berharap pembahasan RUU ini dapat dilakukan secara komprehensif dan tidak terburu-buru, sehingga menghasilkan regulasi yang kuat, implementatif, serta mampu menjawab persoalan mendasar terkait ketidaksinkronan data di Indonesia.

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan adanya praktik "nakal" di internal kementerian terkait sistem pelaporan perpajakan , Coretax. Hal ini disinyalir menjadi penyebab sering ada kendala atau error saat digunakan masyarakat untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

Purbaya pun mengakui pihaknya menemukan adanya vendor yang sebelumnya sudah diberhentikan karena kinerja buruk, namun dimasukkan kembali secara diam-diam oleh anak buahnya. Purbaya Perpanjang Batas Lapor SPT Tahunan Orang Pribadi hingga April 2026



"Tiba-tiba di Coretax ada laporan lagi bahwa itu ‘muter-muter’. Padahal sebelumnya sudah hilang (masalahnya). Rupanya di tempat kita ada yang nakal. Ada yang kontrak dengan satu vendor yang sudah kita berhentikan karena layanannya lambat, dimasukkan lagi diam-diam," kata Purbaya kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/3/2026).

Purbaya menegaskan akan melakukan pemeriksaan mendalam untuk mencari siapa pihak yang bertanggung jawab atas kembalinya vendor bermasalah tersebut. Dia berjanji akan memberikan tindakan tegas bagi oknum yang terlibat.

"Sekarang mereka tidak mengaku siapa yang memasukin. Nanti saya akan periksa lagi siapa yang memasukin vendor itu. Kita akan tindak," tegasnya.

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan adanya praktik "nakal" di internal kementerian terkait sistem pelaporan perpajakan , Coretax. Hal ini disinyalir menjadi penyebab sering ada kendala atau error saat digunakan masyarakat untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

Purbaya pun mengakui pihaknya menemukan adanya vendor yang sebelumnya sudah diberhentikan karena kinerja buruk, namun dimasukkan kembali secara diam-diam oleh anak buahnya. Purbaya Perpanjang Batas Lapor SPT Tahunan Orang Pribadi hingga April 2026



"Tiba-tiba di Coretax ada laporan lagi bahwa itu ‘muter-muter’. Padahal sebelumnya sudah hilang (masalahnya). Rupanya di tempat kita ada yang nakal. Ada yang kontrak dengan satu vendor yang sudah kita berhentikan karena layanannya lambat, dimasukkan lagi diam-diam," kata Purbaya kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/3/2026).

Purbaya menegaskan akan melakukan pemeriksaan mendalam untuk mencari siapa pihak yang bertanggung jawab atas kembalinya vendor bermasalah tersebut. Dia berjanji akan memberikan tindakan tegas bagi oknum yang terlibat.

"Sekarang mereka tidak mengaku siapa yang memasukin. Nanti saya akan periksa lagi siapa yang memasukin vendor itu. Kita akan tindak," tegasnya.

Purbaya soal KPK OTT Pegawai Pajak di Banjarmasin: Pintu Masuk Pembenahan Sistem



Selain masalah vendor, Purbaya juga menyoroti desain sistem Coretax yang dinilai sengaja dibuat rumit. "CoreTax itu desainnya agak aneh. Harusnya kan ketika baru dibuat, langsung antarmuka (interface) dengan masyarakat agar mudah."

"Rupanya dibuat agak rumit supaya di tengahnya ada aplikasi interface. Ini ada yang menjual ke perusahaan-perusahaan besar. Saya akan bereskan itu di dalam," tambah Purbaya.

Namun, Purbaya mengakui bahwa pembersihan sistem secara total tidak bisa dilakukan seketika karena proses pelaporan SPT sedang berjalan. Prioritas saat ini adalah memastikan sistem tetap berjalan dan meminimalkan hambatan teknis bagi wajib pajak.

"Tapi tidak bisa sekarang karena sedang berjalan. Ke depan, tahun depan kita bereskan itu. Kita amankan dulu semua CoreTax yang ada hambatan-hambatan itu, habis itu saya bersihkan ruang interface yang sengaja diciptakan itu," tambahnya.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan pentingnya tata kelola transparan dan digitalisasi pengawasan antara wajib pajak dengan petugas pajak atau fiskus. Sebab, situasi tersebut rentan menjadi ruang transaksional.

Hal itu sebagaimana disampaikan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) pejabat KPP Madya Banjarmasin, beberapa waktu lalu.

Menurut Budi, penindakan tersebut harus menjadi momentum memperkuat pembenahan sistem perpajakan demi menjaga penerimaan negara dan kepercayaan publik.

"Perkara ini juga harus menjadi alarm keras bahwa tanpa tata kelola transparan dan digitalisasi pengawasan, interaksi langsung antara wajib pajak dan fiskus atau petugas pajak sangat rentan menjadi ruang transaksional," ujarnya, Kamis (12/2/2026).

Potensi atau kerawanan tindak pidana korupsi perpajakan di sektor perkebunan kelapa sawit telah dipotret KPK melalui kajian ‘Optimalisasi Penerimaan Pajak Sektor Perkebunan Sawit’ yang dilakukan Direktorat Monitoring KPK pada tahun 2020-2021.

Dalam kajian itu terungkap berbagai persoalan, mulai dari kelemahan sistem administrasi, ketidaksesuaian antara data dan kondisi lapangan, hingga belum optimalnya mekanisme pemeriksaan terhadap wajib pajak terkait Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP).

Berdasarkan studi kasus di Riau ditemukan selisih antara luas lahan perkebunan sawit dalam perizinan dengan luasan lahan yang menjadi objek pengenaan pajak, termasuk Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Pertambangan Mineral atau Batubara, dan Lainnya (P5L).

Kondisi tersebut diperparah lemahnya regulasi penyampaian SPOP sebagai basis data pengenaan pajak, serta tidak adanya kewajiban pemeriksaan bagi wajib pajak yang tidak melampirkan dokumen pendukung SPOP.

"KPK juga menyoroti lemahnya tata kelola pendataan perizinan perkebunan sawit yang ditandai dengan perbedaan luas lahan pada Izin Usaha Perkebunan (IUP) dengan lahan yang dikuasai perusahaan. Di sisi hulu ke hilir, ditemukan juga bahwa tidak semua Koperasi Unit Desa (KUD) maupun pedagang pengumpul memiliki NPWP," ujarnya.

"Ditambah lagi, keterbatasan data dan informasi perpajakan sektor perkebunan sawit yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berpotensi menghambat optimalisasi penerimaan negara sekaligus membuka celah penyimpangan," sambungnya.

Atas temuan tersebut, KPK memberikan tiga rekomendasi dalam upaya mendorong perbaikan sektor perpajakan, khususnya di perkebunan kelapa sawit yaitu:

1. DJP wajib melakukan pendataan NPWP bagi KUD dan petani sawit serta membangun sistem aplikasi pajak sawit yang terintegrasi dengan data produksi Pabrik Kelapa Sawit (PKS).

2. Melakukan percepatan Peta Indikatif Tumpang Tindih (PITTI) dengan melibatkan BPN, Kementan, KLHK, dan pemerintah daerah untuk memastikan luas lahan yang dipajaki sesuai dengan realitas lapangan.

3. Mendorong revisi PMK Nomor 48 Tahun 2021 untuk memperkuat kewajiban pemeriksaan dokumen pendukung SPOP secara digital.

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menunjukkan respons cepat dalam menanggapi keluhan terkait sistem perpajakan terbaru, Coretax. Usai mendapatkan aduan keras dari Chief Investment Officer (CIO) Danantara, Pandu Sjahrir , Menkeu langsung melakukan kunjungan mendadak ke kantor Danantara untuk mengecek langsung kendala teknis yang terjadi.

Purbaya tidak datang sendirian. Ia memboyong serta tim IT dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta petugas dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat untuk memastikan apakah masalah terletak pada sistem atau pada proses input data di internal Danantara.

"Siang tadi saya datang ke Kantor Danantara, saya dapat keluhan dari Pak Pandu Danantara, dia mengeluhkan beberapa masalah di sistem Coretax. Saya datang aja langsung ke kantor Danantara, saya juga bawa tim IT dari pajak, ada juga dari Kantor Pajak," tulis Purbaya dalam unggahan di akun TikTok pribadinya, Kamis (15/1/2026).

Dalam video kunjungannya, Purbaya tampak blak-blakan mengenai alasan kehadirannya. Ia ingin memastikan kebenaran keluhan yang disampaikan oleh pihak Danantara secara objektif.

"Kemarin Danantara komplain karenanya Coretax-nya nggak jalan. Saya mau lihat sini betul-betul nggak jalan, atau emang orang Danantara-nya nggak bisa masukin. Saya bawa tim IT, sama tim dari kantor KPP ke Danantara untuk membantu masukkan data-data. Saya mau lihat, konyol apa nggak Coretax saya," ujar Purbaya dalam video tersebut.

Purbaya mengakui bahwa sistem Coretax memang masih dalam tahap penyempurnaan. Namun Ia menegaskan bahwa secara keseluruhan sistem tersebut terus menunjukkan progres yang positif menuju arah yang lebih baik.

Menariknya, saat kunjungan tersebut berlangsung, Menkeu Purbaya mengungkapkan bahwa Pandu Sjahrir sedang tidak berada di tempat. Padahal menurut Purbaya, Pandu adalah sosok yang paling lantang mengeluhkan kendala sistem tersebut kepadanya.

"Mengeluh abis-abisan sama saya. Saya ke sini, kabur dia ke luar negeri si Pak Pandu," ungkap Purbaya saat ditanya mengenai keluhan pihak Danantara.

Kunjungan ini menegaskan komitmen Kementerian Keuangan untuk terus mengawal implementasi Coretax agar dapat berjalan optimal bagi wajib pajak besar maupun institusi strategis seperti Danantara.

Purbaya berharap dengan adanya pendampingan langsung dari tim IT Pajak, kendala administratif dan teknis yang dihadapi Danantara dapat segera terselesaikan.

JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan merilis data terbaru per tanggal 12 Januari 2026 pukul 14.00 WIB, tercatat sebanyak 126.796 Surat Pemberitahuan ( SPT ) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) untuk Tahun Pajak 2025 telah masuk kesistem perpajakannasional atau coretax. Pelaporan tersebut didominasi oleh Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi Karyawan dengan jumlah mencapai 101.089 SPT.

“Progres Pelaporan SPT Tahunan PPh untuk periode sampai dengan 12 Januari 2026 (Tahun Pajak 2025) tercatat 126.796 SPT,” tulis Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Rosmauli dalam keterangannya, Senin (12/1/2026).

Awal 2026, Sebanyak 67.769 Wajib Pajak Sudah Lapor SPT



Sementara kelompok WP Orang Pribadi Non-Karyawan menyumbang 19.226 SPT, disusul oleh WP Badan sebanyak 6.371 (dalam mata uang Rupiah) dan 2 WP Badan (dalam mata uang USD). Selain itu terdapat pula pelaporan dari WP dengan periode Tahun Buku berbeda, yakni sebanyak 88 WP Badan (Rupiah) dan 2 WP Badan (USD).

Sejalan dengan pelaporan SPT, DJP juga terus memantau proses transisi digital melalui sistem Coretax. Hingga periode yang sama, Rosmauli mengungkapkan bahwa jumlah wajib pajak yang telah melakukan aktivasi akun Coretax DJP menunjukkan angka yang sangat signifikan, yakni mencapai 11.867.729 wajib pajak.

Bagaimana Cara Aktivasi Akun Coretax? Yuk Simak Langkah-langkahnya!



Basis pengguna yang telah melakukan aktivasi ini terdiri dari 10.948.809 Wajib Pajak Orang Pribadi dan 829.995 Wajib Pajak Badan. Selain sektor swasta, aktivasi juga dilakukan oleh 88.702 Wajib Pajak Instansi Pemerintah serta 223 Wajib Pajak Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Jakarta (ANTARA) - Indonesia sebagai salah satu negara dengan kontribusi emisi terbesar di dunia, telah menetapkan komitmen penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) melalui Nationally Determined Contribution (NDC) dalam kerangka Perjanjian Paris (Paris Agreement, 2016), yakni penurunan emisi GRK sebesar 29 persen dengan usaha sendiri atau hingga 41 persen, dengan bantuan internasional pada tahun 2030.

Implementasi pajak karbon sendiri menjadi salah satu instrumen utama dalam mencapai target tersebut, karena berfungsi sebagai mekanisme harga atas eksternalitas karbon yang tidak tercermin dalam biaya produksi industri dan penggunaan energi fosil.

Sehingga pajak karbon bukan lagi wacana normatif, melainkan instrumen kebijakan yang secara hukum telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Hanya saja, hingga kini, persoalan utama bukan terletak pada ketiadaan dasar hukum, melainkan pada belum tuntasnya peta jalan kebijakan yang menjadi prasyarat implementasi.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Perumusan dan Harmonisasi Regulasi Perpajakan 2020–2024 menemukan bahwa pemerintah masih mengalami berbagai kendala dalam menyusun peta jalan pajak karbon sebagai rujukan yang menjadi landasan penting bagi penyusunan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang tarif dan mekanisme pengenaan pajak karbon.

Temuan BPK ini memperjelas bahwa keterlambatan penerapan pajak karbon mencerminkan problem perencanaan dan koordinasi kebijakan lintas sektor.

Pajak karbon sejatinya telah dijadwalkan berlaku sejak April tahun 2022 silam, khususnya untuk sektor pembangkit listrik tenaga uap berbasis batu bara. Namun, ketiadaan peta jalan yang final menyebabkan peraturan turunan tidak kunjung diterbitkan, dan kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan terbesar Indonesia bukan pada desain konsep pajak karbon, melainkan pada kemampuan negara menyelesaikan tahapan kebijakan secara utuh dan terintegrasi.

Kendala implementasi

Berbagai kendala dihadapi pemerintah dalam menyusun peta jalan pajak karbon sebagai rujukan yang menjadi landasan penting penyusunan regulasi tentang tarif dan mekanisme pengenaan pajak karbon.

Pertama, kondisi ekonomi global dan domestik yang belum sepenuhnya pulih, pascapandemi COVID-19, ditambah tingginya harga energi dan kebutuhan pangan di pasar internasional, membuat pemerintah berhati-hati dalam memaksakan penerapan pajak karbon karena berisiko menekan daya beli masyarakat dan memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Data Bank Dunia pada tahun 2024 mencatat bahwa tekanan inflasi global pada 2023 masih berada di level tinggi di hampir seluruh negara berkembang, memengaruhi kebijakan fiskal berbasis harga energi.

Kedua, potensi pajak karbon diperkirakan akan meningkatkan biaya pokok penyediaan (BPP) listrik, khususnya dari pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara, yang kemudian harus ditanggung pemerintah melalui subsidi listrik yang menjadi sebuah risiko fiskal signifikan bagi APBN yang sudah menghadapi defisit dan tren belanja subsidi yang meningkat sejak 2022.

Ketiga, dokumen NDC Indonesia terbaru belum memasukkan carbon pricing sebagai strategi formal untuk mencapai target emisi, sehingga integrasi kebijakan iklim dengan instrumen fiskal masih belum optimal. Hal ini berdampak pada belum adanya target dan strategi sektoral yang jelas untuk penurunan emisi melalui harga karbon.

Keempat, sinkronisasi antara pajak karbon, pasar karbon, target NDC, dan kesiapan sektor industri maupun kelembagaan pemerintah masih lemah, sehingga peta jalan belum dapat dipastikan layak dilaksanakan, tanpa menimbulkan dampak ekonomi dan sosial yang signifikan.

Berbagai kajian akademik dan kebijakan juga menunjukkan bahwa meskipun Indonesia merupakan penghasil emisi sekitar 2 persen dari total global, penerapan pajak karbon dipandang sebagai instrumen penting untuk internalisasi biaya eksternal karbon dan mendukung transisi energi bersih.

Prinsip pajak karbon

Pajak karbon dirancang sebagai instrumen fiskal untuk menginternalisasi biaya eksternal dari emisi gas rumah kaca yang selama ini tidak tercermin dalam harga energi dan produk industri. Secara konseptual, pajak ini mengenakan tarif atas setiap ton setara karbon dioksida (CO2e) yang dihasilkan dari aktivitas ekonomi, terutama pembakaran bahan bakar fosil dan proses industri berintensitas energi tinggi.

Pemerintah Indonesia, melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan telah menetapkan kerangka hukum pajak karbon, dengan tarif awal yang pernah diusulkan pada 2021 sekitar Rp30.000 per ton CO2e.

Sementara dari perspektif ekonomi lingkungan, pajak karbon berfungsi sebagai insentif berbasis harga untuk mendorong perubahan perilaku pelaku usaha. Menurut laporan Effective Carbon Rates 2023yang dirilis OECD menunjukkan bahwa negara dengan mekanisme harga karbon yang konsisten cenderung mengalami penurunan intensitas emisi lebih cepat dibanding negara yang hanya mengandalkan regulasi administratif.

Selain dampak fiskal dan lingkungan, pajak karbon juga dipandang sebagai katalis transformasi struktural sektor ekonomi. Kajian "Potensi Penerapan Kebijakan Carbon Tax pada Industri Konstruksi Indonesia (2025)" menegaskan bahwa kebijakan harga karbon dapat mendorong adopsi praktik green building, penggunaan material rendah emisi, dan inovasi desain konstruksi yang lebih efisien energi.

Sektor konstruksi, yang menyumbang porsi signifikan terhadap konsumsi energi dan emisi karbon nasional, memiliki peluang besar untuk menjadi motor awal transformasi rendah karbon apabila didukung oleh sinyal kebijakan yang konsisten dan berjangka panjang.

Implikasi ekonomi

Berbagai simulasi ekonomi menunjukkan bahwa dampak pajak karbon terhadap pertumbuhan ekonomi bersifat moderat apabila dirancang dengan tepat. Kajian Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (2023) memperkirakan bahwa penerapan pajak karbon dengan tarif rendah hingga menengah berpotensi menekan pertumbuhan PDB kurang dari 0,5 persen dalam jangka pendek, namun memberikan manfaat jangka panjang melalui peningkatan efisiensi energi dan penurunan biaya eksternal lingkungan.

Temuan ini sejalan dengan hasil studi Asian Development Bank (ADB, 2022) yang menyatakan bahwa kerugian jangka pendek akibat kebijakan harga karbon dapat dikompensasi oleh peningkatan produktivitas dan investasi hijau dalam jangka menengah.

Dari sisi penerimaan negara, potensi pajak karbon di Indonesia sebenarnya cukup signifikan dan riset Kemenkeu pada tahun 2024 memperkirakan bahwa dengan tarif awal sekitar Rp30.000 per ton CO2e dan cakupan terbatas pada sektor pembangkit listrik, potensi penerimaan pajak karbon dapat mencapai belasan triliun rupiah per tahun.

Namun, risiko distribusional tidak dapat diabaikan. Beberapa riset empiris di Indonesia menunjukkan bahwa pajak karbon berpotensi bersifat regresif jika tidak disertai mekanisme kompensasi.

Studi Siregar dan Wardhani (2024) menggunakan model computable general equilibrium menemukan bahwa rumah tangga kuintil terbawah mengalami penurunan kesejahteraan riil akibat kenaikan harga energi dan barang konsumsi berbasis energi. Oleh karena itu, peta jalan pajak karbon perlu secara eksplisit mengaitkan kebijakan ini dengan sistem perlindungan sosial, seperti bantuan tunai, subsidi energi terarah, atau penguatan jaminan sosial nasional.

Menata arah kebijakan

Membangun peta jalan pajak karbon yang berkelanjutan pada akhirnya adalah soal konsistensi kebijakan dan keberanian politik. Temuan BPK seharusnya tidak dipandang semata sebagai kritik administratif, tetapi sebagai peringatan dini bahwa kebijakan iklim memerlukan fondasi tata kelola yang lebih kokoh.

Penundaan yang berkepanjangan berisiko melemahkan kredibilitas komitmen iklim Indonesia di mata publik dan komunitas internasional, sekaligus menghilangkan peluang untuk memanfaatkan instrumen fiskal sebagai penggerak transisi energi.

Dalam konteks global yang semakin menuntut aksi nyata terhadap perubahan iklim, keterlambatan implementasi pajak karbon juga berpotensi menimbulkan biaya ekonomi tersembunyi. Uni Eropa, misalnya, mulai menerapkan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) yang akan mengenakan biaya tambahan terhadap produk impor dengan intensitas karbon tinggi.

Tanpa kebijakan harga karbon domestik yang kredibel, produk Indonesia berisiko menghadapi hambatan perdagangan dan penurunan daya saing di pasar internasional. World Bank (2023) memperkirakan bahwa negara berkembang yang tidak menginternalisasi biaya karbon akan menghadapi tekanan ekspor yang meningkat dalam dekade mendatang.

Dengan demikian, peta jalan pajak karbon perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi pembangunan jangka panjang, bukan sekadar kebijakan fiskal jangka pendek. Integrasi dengan RPJMN, strategi energi nasional, dan target net zero emission menjadi prasyarat agar pajak karbon berfungsi sebagai instrumen transformasi struktural. Dalam kerangka ini, pajak karbon tidak hanya berbicara tentang tarif dan penerimaan, tetapi tentang arah pembangunan yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan.

*) Dr M Lucky Akbar adalah ASN Kementerian Keuangan dan dosen praktisi kebijakan publik

Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa resmi memberikan lampu hijau bagi Direktorat Jenderal Pajak ( DJP ) untuk memperkuat struktur organisasinya melalui penambahan dan pengisian jabatan baru. Kebijakan ini bertujuan mendukung kelancaran reformasi perpajakan , khususnya demi menjaga stabilitas sistem baru, Coretax.

Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 117 Tahun 2025, Purbaya memberikan pengecualian khusus bagi DJP sehingga pembatasan organisasi yang berlaku umum tidak diterapkan pada instansi pemungut pajak tersebut.

Menilik Pentingnya Aktivasi Coretax DJP Sebelum Tahun 2025 Berganti



"Pembentukan jabatan baru, pengangkatan pejabat baru, dan pelantikan pejabat baru pada DJP sebagaimana dimaksud dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Desember 2026," tulis Purbaya dalam Pasal 1839A ayat (2) beleid tersebut, dikutip Selasa (6/1/2026).

Langkah penataan organisasi ini dirancang sebagai respons atas kebutuhan mendesak dalam mengawal implementasi sistem inti administrasi perpajakan yang baru saja diluncurkan. Dengan struktur yang lebih kuat, diharapkan DJP mampu melayani kebutuhan pemangku kepentingan secara lebih optimal.

"Untuk menjaga stabilitas implementasi sistem inti administrasi perpajakan Coretax pada DJP dalam memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan, perlu melakukan penataan organisasi," bunyi pertimbangan dalam PMK tersebut.

Pegawai Pajak Dilarang Cuti Akhir Tahun demi Amankan Target Penerimaan 2025



Ketentuan yang diatur dalam Pasal 1839A ini secara eksplisit menyebutkan bahwa pembatasan organisasi tidak berlaku bagi DJP hingga batas waktu yang ditentukan. Aturan ini telah resmi diundangkan dan mulai berlaku sejak 31 Desember 2025.

Dengan adanya perpanjangan waktu pengisian jabatan hingga 31 Desember 2026, DJP memiliki ruang gerak yang cukup untuk menempatkan sumber daya manusia terbaik di posisi-posisi strategis guna memastikan keberhasilan program reformasi perpajakan nasional.

JAKARTA - Pemerintah resmi memberlakukan sejumlah kebijakan baru yang berlaku mulai tahun 2026. Mulai dari sektor perpajakan , pertanahan , hingga transportasi akan menghadapi sejumlah aturan baru yang berdampak masyarakat maupun industri.

Sektor perpajakan, pemerintah Kementerian Keuangan akan mulai mewajibkan untuk pelaporan surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak melalui Coretax. Hal ini dilakukan dalam rangka mengejar setoran pajak yang lebih masif dan meminimalisir kebocoran penerimaan.

Sementara di sektor pertanahan, Pemerintah akan mulai menetapkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan tanah. Sedangkan girik maupun petuk sudah lagi tidak diakui negara sebagai bukti kepemilikan tanah yang sah.

Menilik Pentingnya Aktivasi Coretax DJP Sebelum Tahun 2025 Berganti



Selanjutnya sektor transportasi, sejumlah kebijakan baru telah diramu oleh Kementerian Perhubungan. Baik dengan tujuan menekan belanja anggaran, maupun penertiban truk ODOL yang ditegaskan mulai tahun 2026 lewat skema sanksi yang diberikan.

Deretan kebijakan yang mulai berlaku tahun 2026:

1. Coretax

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tengah mengejar target setoran pajak yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Ia mengandalkan perbaikan layanan dari sisi administrasi pajak salah satunya lewat coretax. Platform ini diharapkan mampu memudahkan dan meningkatkan kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak.

Mulai tahun 2026, seluruh wajib pajak baik pribadi maupun badan, diwajibkan melaporkan SPT tahunan melalui aplikasi Coretax. Sistem baru ini bertujuan untuk mempermudah proses pelaporan pajak dan meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan di Indonesia.

"Jadi kita perbaiki dulu sistem perpajakan kita. Saya harap tahun depan (2026) kita akan lebih efisien dalam mengumpulkan pajak dengan target yang lebih tinggi lagi," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (15/12/2025).

2. Global Minimum Tax (GMT) Mulai Diterapkan

Kementerian Keuangan akan mulai menerapkan kebijakan pajak minimum global atau Global Minimum Tax (GMT) tahun 2026. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 136 Tahun 2024 mengatur tentang Pengenaan Pajak Minimum Global Berdasarkan Kesepakatan Internasional.

GMT berlaku untuk perusahaan multinasional dengan pendapatan tahunan konsolidasi minimal sekitar Rp12 triliun. Tujuan dari kebijakan ini untuk mengakhiri persaingan pajak yang merugikan antar negara dengan menetapkan tarif efektif minimum 15 persen untuk perusahaan multinasional besar.

Potensi pajak nantinya akan dihitung melalui Income Inclusion Rules (IIR), Undertaxed Payment Rules (UTPR), dan Domestic Minimum Top-up Tax (DMTT). Pada tahun 2025, hanya IIR dan DMTT saja yang diterapkan, sementara tahun 2026 baru akan ditambah pengenaan UTPR.

"Pada tahun 2026 mulai berlaku UTPR, lalu prosedur administrasinya dan kita akan sosialisasikan kembali, dan persiapan EOI (Exchange of Information)," katanya dalam RDP bersama komisi XI DPR RI (24/11/2025).

3. Sanksi Tilang Truk ODOL

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan lebih memperketat aturan soal penertiban truk ODOL. Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan menyebut, skema tilang untuk kendaraan yang lebih muatan akan diberlakukan mulai tahun 2026. Hal ini dilakukan dalam rangka mengejar target zero ODOL di tahun 2027 mendatang.

Ditjen Hubdat juga mendukung integrasi data angkutan barang yang tercatat di Weigh in Motion (WIM) dengan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) milik Korlantas Polri. Sehingga jika WIM mendeteksi adanya kendaraan lebih dimensi atau muatan, akan terhubung ke sistem ETLE yang dapat menangkap plat nomor kendaraan, dan secara otomatis dapat mengeluarkan bukti tilang elektronik.

"Salah satu penegakan hukumnya dengan membangun ETLE, kalau tidak salah sudah ada ETLE di Korlantas yang terhubung dengan WIM di sejumlah ruas jalan tol milik Jasa Marga," kata Aan di Jakarta (27/8/2026)

"Pada Juni 2026 kita akan uji coba penegakan hukum. Kemudian normalisasi kendaraan lebih dimensi, yang sebelumnya pernah kami coba lakukan dengan melakukan pemotongan kendaraan over dimensi, secara hukum kami akan berikan insentif juga pada Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) yang digratiskan," lanjutnya.

4. Anggaran Subsidi Angkutan Perkotaan Dihapus

Kementerian Perhubungan mendorong Pemerintah Daerah untuk mengambil alih program Buy The Service (BTS) atau subsidi angkutan umum perkotaan. Targetnya pada tahun 2026 Pemerintah Pusat tidak lagi mengalokasikan anggaran untuk subsidi angkutan umum kota.

Direktur Angkutan Jalan, Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub, Ernita Titis Dewi mengatakan, program BTS yang sudah berjalan 5 tahun sejak 2020 lalu saat ini sudah ada beberapa trayek yang diambil alih atau didanai lewat APBD. Harapannya hal serupa dapat ditiru oleh daerah lain sehingga porsi alokasi APBN berkurang untuk subsidi angkutan umum.

"Kami akan mengevaluasi kembali, apakah tahun depan, kami berharapnya tahun depan (2026) sudah full take over (program BTS) oleh Pemerintah Daerah," kata Ernita saat ditemui di Kantor Kementerian Perhubungan (14/1/2025).

5. Skema Baru Uji Berkala Kendaraan

Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat memberlakukan Sistem Informasi Manajemen Pengujian Kendaraan Bermotor Terintegrasi Penuh (SIM PKB Fullcycle) secara nasional per 2 Januari 2026.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan menjelaskan, integrasi data pengujian kendaraan bermotor secara nasional ini diharapkan dapat mendukung pengambilan kebijakan berbasis data, meningkatkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

AHY Ungkap 5 Tantangan Utama Realisasikan Zero ODOL



"Ini perlu dilaksanakan mengingat teridentifikasinya beberapa pelanggaran SOP Bidang Uji Berkala Kendaraan Bermotor, pemalsuan Bukti Lulus Uji Berkala, hingga keamanan akses data serta hasil uji yang tidak realtime" jelas Aan di Jakarta pada Jumat (2/1/2026).

SIM PKB Fullcycle merupakan penyempurnaan sistem pengujian berkala kendaraan bermotor yang mencakup seluruh alur mulai dari pendaftaran, pengujian, hingga pencetakan dokumen digital. Sistem ini akan mengintegrasikan seluruh tahapan untuk menghasilkan data yang akurat dan terpusat di Kementerian Perhubungan

"Kami akan memberlakukan pengintegrasian secara penuh sistem ini secara serentak mulai tahun 2026, untuk itu kami mendorong adanya akselerasi penerapan SIM PKB Fullcycle oleh seluruh pemerintah daerah," lanjutnya.

6. Girik Tak Berlaku

Kementerian Agraria dan Pertanahan/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memutuskan bahwa dokumen tanah lama seperti Girik dan Petuk tidak lagi diakui mulai tahun 2026. Berdasarkan PP nomor 18 Tahun 2021, masyarakat wajib mendaftarkan ke BPN jika masih menyimpan Girik untuk diubah menjadi SHM.

Kebijakan ini bertujuan agar meminimalisir konflik pertanahan maupun sengketa lahan yang kerap terjadi di lapangan. Sebab kerap terjadi, dokumen girik dianggap masih menjadi bukti kepemilikan lahan, sementara objek bidang tanah serupa telah mengantongi sertipikat.