Jakarta (ANTARA) - Menteri Ekonomi Kreatif (Menekraf) Teuku Riefky Harsya mengatakan program flagship Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) disiapkan mampu mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif (ekraf) sehingga mampu berkontribusi besar terhadap pendapatan domestik bruto (PDB).

Ia mengatakan program flagship tersebut yakni aktivasi desa kreatif, creative hub, dan creative by Indonesia yang didesain untuk mengantarkan pelaku usaha lokal naik ke level nasional dan global.

“Kita juga punya market opportunity di regional kita yang cukup besar. Jadi harapan kami adalah 17 hingga 21 subsektor (ekraf) ini dalam sekian tahun ke depan itu bisa bangkit,” katanya dalam acara Sensus Ekonomi 2026 Sektor Ekonomi Kreatif di Jakarta, Senin.

Berbagai peluang pekerjaan dapat tercipta bagi masyarakat melalui 17 subsektor ekraf tersebut, contohnya di modifikasi otomotif, teknologi baru seperti blockchain atau kecerdasan buatan, konten digital, hingga sulih suara, ujar dia.

Teuku Riefky mengatakan sektor ekonomi kreatif telah dipetakan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang termasuk dalam Asta Cita di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, yang di dalamnya juga ditujukan untuk meningkatkan lapangan kerja berkualitas.

Ia mengatakan Kemenekraf juga dimandatkan untuk terlibat dalam pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, dan juga menjadi satgas percepatan dalam mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional di bawah arahan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Riefky mengaku optimistis sektor ekonomi kreatif dapat menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional, yang ditargetkan mencapai 8 persen di 2029.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) menargetkan angka investasi pada sektor ekonomi kreatif (ekraf) sebesar Rp133,74 triliun hingga Rp157,65 triliun untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2027.

Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya mengatakan target tersebut sesuai dengan mandat strategis dari Presiden melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dalam mendukung arah Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2027, yaitu akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi dan industri.

“Target tersebut menegaskan peran sektor Ekraf sebagai mesin baru penggerak transformasi struktural menuju ekonomi berbasis kreativitas, serta memperkuat daya saing Indonesia di pasar global,” kata Riefky dalam agenda Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) bersama Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.

Riefky mengatakan Kemenekraf juga diamanatkan melalui RPJMN untuk mendukung arah RKP tahun 2027 guna mencapai laju pertumbuhan PDB Ekraf sebesar 5,8 persen, pertumbuhan ekspor 5,5 persen, nilai ekspor 29,39 miliar dolar AS, penyerapan tenaga kerja mencapai 26,58 juta orang, serta pertumbuhan investasi 6,2-7,6 persen.

Ia mengatakan tahun 2027 sektor ekonomi kreatif akan memfokuskan program dan kegiatan pada agenda yang memiliki keterkaitan langsung dengan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) melalui penguatan produktivitas dengan peningkatan kualitas talenta Ekraf, inovasi dan digitalisasi, peningkatan investasi melalui perluasan akses pembiayaan berbasis KI dan insentif, serta penguatan industri melalui hilirisasi produk kreatif-derivatif.

Di antaranya melalui strategi transformasional yang mencakup aktivasi desa kreatif sebagai pusat ekonomi kreatif lokal, aktivasi Creative Hub sebagai pengembangan talenta dan kewirausahaan kreatif dengan mengaktivasi ruang kreatif yang tersedia di berbagai daerah, serta Creative by Indonesia untuk akselerasi pelaku ekraf daerah ke pasar nasional (Local Hero Go National) dan National Champion Go Global.

“Upaya ini diarahkan untuk mendukung prioritas nasional termasuk yang relevan dengan sektor ekraf, yaitu ekonomi kerakyatan dan desa, penurunan kemiskinan, hilirisasi, dan industrialisasi serta infrastruktur perumahan dan ketahanan bencana,” kata Riefky.

Ia mengatakan program ekraf tahun 2027 tidak berdiri sendiri sebagai program sektoral, tetapi menjadi instrumen untuk memperkuat agenda prioritas nasional dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, memperkuat potensi lokal, dan mempercepat pemerataan pembangunan daerah.

Sepanjang Triwulan I 2026, realisasi investasi sektor ekonomi kreatif (ekraf) Indonesia mencapai Rp61,33 triliun, atau 47 persen dari total target investasi yang ditetapkan untuk tahun 2026 sebesar Rp146,46 triliun.

Menurut dia, lima subsektor ekraf yang menarik investasi terbesar mencakup sektor-sektor seperti kuliner, fesyen, hingga kriya.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

selain mendorong daerah, pemerintah saat ini sedang menyiapkan sejumlah stimulus ekonomi yang akan mulai digulirkan pada Juni 2026

Madiun (ANTARA) - Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian mendorong daerah memperkuat perekonomian berbasis sumber daya lokal agar tetap mampu menjaga perputaran konsumsi masyarakat setempat yang muaranya mampu menopang pertumbuhan ekonomi nasional.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso dalam diskusi bersama Plt Wali Kota Madiun F Bagus Panuntun bersama organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkot Madiun, Jawa Timur, Kamis, mengatakan sumber daya lokal yang dikembangkan maksimal tidak hanya mendongkrak PDRB daerah, namun juga mampu menjaga ekonomi nasional yang pada kuartal II tahun 2026 oleh pemerintah pusat terus digiatkan.

"Hari ini dengan Kota Madiun, kemarin kita sudah sharing dengan Magetan dan Ponorogo. Kita diskusi bagaimana PDRB di semua daerah wilayah Madiun dan sekitarnya di kuartal II ini tetap terjaga," ujarnya.

Dalam kesempatan itu pihaknya menyatakan bahwa pemerintah pusat menyoroti pentingnya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi daerah agar tetap selaras dengan target nasional di tengah kondisi ekonomi yang dinamis saat ini.

Karenanya ia meminta daerah untuk menguatkan pengelolaan sumber daya yang ada guna menjaga PDRB tetap tinggi. Bisa di sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga ekonomi kreatif.

"Kuartal pertama pertumbuhan nasional cukup tinggi, 5,61 persen. Alhamdulillah Kota Madiun juga selalu di atas pertumbuhan provinsi maupun nasional, ini yang terus didorong juga daerah lain," katanya.

Susiwijono mengatakan selain mendorong daerah, pemerintah saat ini sedang menyiapkan sejumlah stimulus ekonomi yang akan mulai digulirkan pada Juni 2026.

Langkah itu dilakukan untuk menjaga konsumsi masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi kuartal II 2026 di tengah tantangan geopolitik global, pelemahan nilai tukar rupiah, hingga perlambatan daya beli masyarakat.

Menurut dia, stimulus yang disiapkan antara lain perpanjangan kebijakan work from home (WFH), diskon tarif transportasi seperti tiket pesawat dan kereta api, hingga percepatan pencairan gaji ke-13 ASN pada awal Juni.

"Jadi memang kita dorong semua target program yang di pusat itu juga sampai ke daerah," katanya.

Susiwijono menilai Kota Madiun memiliki peluang besar untuk berkembang melalui sektor jasa, pariwisata, dan ekonomi kreatif.

"Kota Madiun potensinya luar biasa, terutama dari sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan beberapa sektor jasa yang cocok untuk didorong," ungkapnya.

Sementara itu, Plt Wali Kota Madiun F Bagus Panuntun mengatakan momentum peringatan Hari Jadi ke-108 Kota Madiun pada Juni da Juli nanti hingga berbagai kegiatan wisata urban akan dimaksimalkan untuk menjaga daya beli dan memperkuat ekonomi lokal.

"Banyaknya kegiatan di bulan Juni dan Juli ini tentunya mendorong perputaran ekonomi semakin besar. Apalagi nanti ada stimulan-stimulan dari pemerintah pusat," kata Bagus.

Pemkot Madiun juga menyiapkan konsep wisata baru berbasis identitas daerah sebagai strategi jangka panjang menghadapi tantangan ekonomi ke depan.

"Agenda rangkaian Hari Jadi Kota Madiun banyak melibatkan pelaku UMKM dan Ekraf lokal. Hal ini tentunya selaras dengan tujuan nasional," tambahnya.

Ia berharap dengan upaya tersebut tak hanya membuka peluang usaha baru, namun sekaligus menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi Kota Madiun di tengah tantangan ekonomi nasional.

Pewarta: Louis Rika Stevani
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa optimistis perekonomian nasional mampu tumbuh di atas 5,5 persen pada paruh pertama 2026.

“Triwulan I mungkin akan tumbuh 5,5 persen ke atas. Triwulan kedua juga seperti itu,” kata Purbaya dalam peresmian Program Investasi Terencana dan Berkala (PINTAR) Reksa Dana di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Senin.

Purbaya menjelaskan pemerintah saat ini berfokus menyiapkan fondasi perekonomian yang kuat agar bisa mencetak pertumbuhan yang terus terakselerasi.

Contoh upaya yang telah diambil pemerintah adalah pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Bendahara negara meyakini kehadiran satgas mampu memperkuat kinerja ekonomi ke depannya.

Secara paralel, Menkeu juga membenahi performa Kementerian Keuangan untuk memastikan otoritas fiskal mampu berkontribusi mendorong pertumbuhan ekonomi.

Reformasi organisasi itu utamanya difokuskan pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Purbaya menyebut langkah reformasi yang diambilnya berdampak positif pada kinerja pungutan pajak, tercermin penerimaan pajak tumbuh 20,7 persen pada Maret 2026.

Purbaya meyakini pertumbuhan ekonomi nasional bakal terdorong positif ke depannya. Terlebih, perekonomian domestik sebelumnya berhasil mempertahankan kinerja yang stabil di tengah gejolak ekonomi global yang diliputi ketidakpastian.

“Jadi, kalau sebelumnya pertumbuhan ekonominya 5 persen, ke depan kita akan tumbuh lebih cepat lagi,” ujarnya.

Sebelumnya, Menkeu Purbaya menyampaikan pemerintah masih memiliki ruang untuk mendorong aktivitas ekonomi pada kuartal II, mengingat periode berjalan baru mencapai April 2026.

Dia menyatakan siap memberikan stimulus dari berbagai sisi untuk menjaga momentum pertumbuhan. Menkeu juga membuka peluang untuk mempercepat realisasi belanja kementerian/lembaga (K/L) yang masih lambat agar aliran dana bisa lebih cepat masuk ke sistem perekonomian.

Purbaya menargetkan dapat mengejar pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,7 persen pada kuartal II-2026.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Mataram (ANTARA) - Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatat realisasi belanja negara mencapai Rp2,51 triliun atau 11,16 persen dari total pagu dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per 31 Januari 2026.

Kepala DJPb NTB Ratih Hapsari Kusumawardani mengatakan capaian itu mencerminkan peran aktif APBN dalam menggerakkan ekonomi daerah sejak awal tahun.

"Kami optimistis APBN terus menjaga stabilitas dan mendukung momentum pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang tahun 2026," ujar dia di Mataram, NTB, Kamis.

Ratih menjelaskan rincian belanja negara tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp326,62 miliar atau 4,21 persen dari pagu yang digunakan untuk mendukung berbagai layanan publik di daerah.

Alokasi belanja pemerintah pusat antara lain menyasar sektor pendidikan sebesar Rp68,71 miliar, sektor ekonomi Rp42,72 miliar, sektor agama Rp22,49 miliar, serta sektor kesehatan Rp11,60 miliar.

Selain itu, realisasi dana transfer ke daerah hingga akhir Januari 2026 tercatat sebesar Rp2.185,40 miliar atau 14,81 persen dari pagu APBN.

Kemudian Pemerintah pusat telah menyalurkan dana bagi hasil senilai Rp27,19 miliar atas pengelolaan sumber daya alam dan pemungutan pajak di Nusa Tenggara Barat. Sedangkan, dana alokasi khusus non-fisik sebesar Rp648,59 miliar, dengan Rp119,48 miliar di antaranya dipergunakan untuk pembayaran tunjangan profesi guru.

"APBN berperan dalam menjaga perputaran ekonomi dan mendukung kegiatan pembangunan daerah," ucap Ratih.

Realisasi belanja negara yang cukup tinggi di awal tahun 2026 menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga momentum pembangunan dan perputaran ekonomi daerah.

Pada sisi pendapatan, imbuh Ratih, realisasi pendapatan negara mencapai Rp294,83 miliar atau 5,27 persen dari target APBN. Kinerja tersebut ditopang penerimaan pajak, kepabeanan dan cukai, serta pendapatan negara bukan pajak atau PNBP.

Pemerintah berkomitmen untuk selalu mendorong pembangunan yang inklusif mulai dari penyediaan layanan dasar, pembangunan infrastruktur, hingga perlindungan sosial bagi kelompok rentan.

"Secara keseluruhan, APBN 2026 tetap berfungsi optimal sebagai shock absorber sekaligus motor penggerak ekonomi," pungkas Ratih.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan mengatakan ekosistem halal yang kuat akan menjadi motor penggerak bagi roda perekonomian nasional.

“Ketika kita memiliki ekosistem halal dan menaruh perhatian terhadap serius pada sertifikasi halal produk, maka itu bukan hanya soal kepatuhan regulasi, tetapi menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi kita,” kata Haikal dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa halal tidak semata-mata berkaitan dengan aspek keagamaan semata, melainkan memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Menurutnya, negara yang memiliki ekosistem halal yang kuat dan memberikan perhatian serius terhadap pengembangan ekosistem halal akan memperoleh manfaat ekonomi yang signifikan.

Adapun fungsi nilai halal sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi (booster growth economic engine), kata Haikal, adalah melalui penguatan daya saing produk, perluasan akses pasar, serta peningkatan kepercayaan konsumen, baik di tingkat nasional maupun global.

“Halal memiliki potensi besar untuk memperkuat daya saing produk, memperluas pasar, meningkatkan kepercayaan konsumen,” ujarnya.

Ia pun menyampaikan harapannya agar ke depan halal tidak hanya dipahami sebagai standar produk, tetapi nilainya berkembang menjadi standar tinggi dalam gaya hidup.

Ia mengatakan, nilai halal yang menekankan berbagai aspek penting seperti kebersihan, keamanan, kesehatan, keberlanjutan, ramah lingkungan, sangat relevan untuk diterapkan secara luas di berbagai sektor.

“Kita berharap halal ke depan dapat menjadi the highest standard for life, bukan hanya dalam konsumsi, tetapi juga dalam cara kita berproduksi, berbisnis, dan berinteraksi,” kata Haikal.

Sementara itu, pemerintah bakal menerapkan kebijakan Wajib Halal pada Oktober 2026 sebagai upaya penguatan ekosistem halal nasional.

Kebijakan Wajib Halal merupakan amanat konstitusional dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Adapun kriteria dan informasi lebih lanjut bagi usaha dan produk terkait aturan Wajib Halal 2026 dapat diakses melalui laman resmi BPJPH.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan proyek pembangunan pipa transmisi gas bumi Cirebon-Semarang (CISEM) Tahap II terus mengalami kemajuan.

Berdasarkan realisasi program strategis Kementerian ESDM tahun anggaran 2025, tercatat bahwa progres fisik proyek tersebut hampir menembus 89,98%. Sementara, dari total pagu anggaran proyek yang sebesar Rp 1,636 triliun, realisasinya telah mencapai Rp 1,276 triliun.

"Kemudian Pipa Gas Bumi Cirebon Semarang, Multiyears 2024-2026. Pipa Gas Dumai Sei Mangkei. Kemudian Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro. Kemudian Pembangkit Listrik, ini nanti pendalaman bisa ditanyakan nanti di tempatnya dimana," kata Bahlil dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR RI, Selasa (11/11/2025).

Sebagaimana diketahui, Cisem II merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020. Akibat mengalami kendala sejak 2006, proyek Cisem II diputuskan untuk dilanjutkan menggunakan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar lebih efisien.

Keputusan tersebut merupakan kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan dalam APBN guna mendorong pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan industri dalam negeri dengan memastikan harga jual gas lebih terjangkau. Dengan skema ini, penetapan toll fee hanya dihitung berdasarkan biaya operasi dan pemeliharaan, sehingga dapat meningkatkan daya saing industri nasional.

Proses pengadaan dalam proyek Cisem II telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku dan diawasi secara ketat oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) serta Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM. Pengawasan tersebut memastikan seluruh tahapan berjalan transparan dan akuntabel, sehingga kelangsungan proyek tetap terjaga sesuai prinsip tata kelola yang baik.

Sebagai bagian dari PSN, pembangunan pipa transmisi gas bumi Cisem II dirancang untuk menghubungkan wilayah strategis di Jawa Barat dan Jawa Tengah dengan total panjang 245 kilometer dengan kontrak multi years.

Proyek ini bertujuan untuk memperkuat infrastruktur energi nasional, meningkatkan akses terhadap gas bumi yang lebih ramah lingkungan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Tangerang (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyebut peningkatan sektor ekspor perlu dilakukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

"Ekspor kita harus bisa memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Ekspor kita, terus kita kembangkan," ujar Budi di Tangerang, Banten, Jumat, menanggapi revisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia oleh Dana Moneter Internasional (IMF) yang disebut naik menjadi 4,9 persen untuk 2025 dan 2026.

Budi menjelaskan kinerja ekspor Indonesia terus menunjukkan tren yang positif. Pada periode Januari-Agustus 2025, pertumbuhan ekspor Indonesia mencapai 7,7 persen.

Pertumbuhan ekspor ini sejalan dengan neraca perdagangan Indonesia yang mengalami surplus selama 64 bulan berturut-turut sejak 2020.

"Karena sekarang aja kan pertumbuhannya sudah 7,7 persen ya, Januari-Agustus. Kemudian surplus kita itu dari periode yang sama ya, Januari-Agustus itu naik 53,3 persen, kan dari 19 miliar dolar AS menjadi 29 miliar dolar AS surplusnya," katanya.

Diketahui, IMF menaikkan revisi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,9 persen pada 2025 dan 2026.

Dalam laporan World Economic Outlook October 2025, disebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi ini naik dibandingkan dengan Laporan World Economic Outlook July 2025 yang tercatat sebesar 4,8 persen pada 2025 dan 2026.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi ini didasarkan pada anggaran terbaru, dengan melakukan ekstrapolasi menggunakan produk domestik bruto (PDB) nominal yang diproyeksikan, serta penerapan pertimbangan untuk mencerminkan kebijakan pengeluaran dan pendapatan pemerintah dalam jangka menengah.

Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal IV 2025 dapat mencapai 5,67 persen, seiring menguatnya konsumsi masyarakat dan dampak stimulus pemerintah yang mulai berdampak di akhir tahun.

Ia menilai proyeksi Bank Dunia yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia di level 4,8 persen tahun ini tidak sepenuhnya mencerminkan tren pemulihan yang sedang terjadi.

"Nanti kalau stimulus tambahan yang akan diumumkan, nanti itu bisa (tumbuh) 5,67 persen atau lebih sedikit di triwulan IV," kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Selasa (14/10).

Menurutnya, arah perekonomian nasional telah bergerak lebih positif, terutama setelah kebijakan penempatan dana negara ke bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) mulai berdampak terhadap konsumsi dan likuiditas.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025