#30 tag 24jam
Purbaya Janji Kerek Anggaran Daerah, Pemda Bilang Begini
Menkeu Purbaya berjanji menaikkan anggaran transfer ke daerah 2026 jika pemda memperbaiki tata kelola. APPSI mendukung, namun minta pusat bantu optimalkan PAD. [627] url asal
#purbaya-anggaran-daerah #anggaran-transfer-daerah #kenaikan-anggaran-tkd #pemerintah-provinsi #pusat-bantu-daerah #potensi-penerimaan-asli #regulasi-pusat-daerah #sumber-daya-alam #kemandirian-daerah
(Bisnis.Com - Ekonomi) 15/12/25 14:13
v/73088/
Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) menyambut positif janji Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk mengajukan kenaikan anggaran transfer ke daerah (TKD) pada paruh kedua 2026.
Namun demikian, pemerintah provinsi (pemprov) menilai ada hal yang lebih struktural yang harusnya lebih diperhatikan pusat.
Sebagaimana diketahui, anggaran TKD 2026 sebagaimana telah diketuk palu di DPR pada September 2025 lalu yakni sekitar Rp699 triliun. Anggaran itu sudah lebih rendah 24% dari pagu TKD APBN 2025, yakni Rp919,9 triliun
Ketua Umum APPSI Rudy Mas'ud menilai bahwa keinginan Purbaya untuk mengajukan kenaikan TKD tahun depan kepada Presiden Prabowo Subianto, dengan syarat perbaikan tata kelola belanja pemda, adalah hal yang fair. Dia menilai itu bisa menjadi motivasi pemda untuk berbendah dan memperbaiki diri.
"Ini tantangan yang sangat menarik, karena kenaikan TKD nantinya adalah parsial. Artinya, untuk wilayah yang punya kriteria tersebut jangan sampai dipukul rata. Ada beberapa wilayah yang terlibat kinerja buruk atau korupsi, ya tidak semua wilayah tentunya bisa baik TKD-nya," terang Rudy kepada Bisnis, Senin (15/12/2025).
Kendati demikian, Rudy menilai ada masalah lain di daerah yang harusnya turut dibantu oleh pemerintah pusat. Khususnya, soal pemungutan pajak atau setoran di beberapa kegiatan ekonomi daerah.
Politisi Partai Golkar itu mengakui ada beberapa pajak di daerah yang tidak bisa hanya dipungut oleh pemda, namun dibutuhkan bantuan pusat.
Selain itu, pemerintah pusat dinilai bisa membantu daerah untuk mengoptimalkan potensi penerimaan asli daerah (PAD). Hal itu bisa dilakukan dengan bantuan intervensi regulasi dari Jakarta.
"Perlu sekali regulasi dari pemerintah pusat untuk meningkatkan PAD di daerah, banyak hal yang bisa digali potensinya biar jangan ketergantungan dengan dana transfer pusat," paparnya.
Rudy, yang menjabat Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) sejak 2025, mencontohkan daerahnya kaya akan sumber daya alam (SDA). Pemerintah pusat diminta menyiapkan regulasi yang bisa mendukung pemda memanfaatkan kekayaan daerah sehingga menciptakan kemandirian, bahkan mendukung daerah-daerah dengan potensi PAD yang minim.
"Beberapa penggunaan SDA diberikan kepada daerah, seperti alur sungai, termasuk di dalamnya perkebunan, kehutanan itu diberikan [ke daerah], saya rasa tidak masalah. Dengan begitu, kami bisa subsidi [silang] daerah-daerah lain," papar pria yang sebelumnya menjabat anggota Komisi VII DPR itu.
Sebelumnya, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa berjanji untuk mengajukan kenaikan anggaran transfer ke daerah (TKD) 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto usai semester I/2026 apabila sejumlah syarat terpenuhi.
Anggaran TKD yang sudah diketuk palu pada sidang paripurna DPR September 2025 lalu senilai Rp699 triliun itu sejatinya sudah ditambahkan. Sebelumnya, saat masih disusun oleh Menkeu Sri Mulyani Indrawati, anggaran TKD bahkan lebih sedikit yakni sekitar Rp650 triliun.
Pada acara Bimbingan Teknis (Bimtek) kader Partai Golkar di Jakarta, Kamis (11/12/2025), Purbaya mengungkap alasan sebenarnya di balik keputusan Presiden Prabowo untuk memotong anggaran TKD besar-besaran.
Hal itu kendati pemerintah pusat mengeklaim manfaat anggaran ke daerah tetap dirasakan melalui anggaran program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
"Beliau agak kecewa dengan belanja daerah yang diselewengkan. Kalau sekarang saya menghadap Presiden untuk menaikkan [anggaran TKD], pasti enggak dikasih," ujarnya kepada kader Golkar yang menduduki jabatan di DPR hingga DPRD, Hotel Bidakara, Jakarta, dikutip Minggu (14/12/2025).
Untuk itu, dia meminat kepada pemerintah daerah (pemda) untuk memperbaiki tata kelola di daerah khususnya penyerapan anggaran mulai dari kuartal IV/2025. Apabila kondisi ekonomi membaik, di mana diyakini Purbaya terjadi pada kuartal II/2026, maka dia membuka peluang untuk menghadap Presiden.
Purbaya memberi waktu pemda untuk bisa menunjukkan perbaikan tata kelola dan belanja daerah sampai dengan kuartal II/2026. Apabila pemda berhasil, dia akan mengajukan ke Prabowo untuk menaikkan anggaran TKD.
"Doain supaya saya berhasil, triwulan kedua saya bsa ngomong [ke Presiden] sehingga triwulan ketiga dan keempat anggaran anda bisa berubah. Tanpa pernaikan ekonomi dan belanja, hampir pasti ditolak. Jadi, teman-teman daerah di DPRD tolong awasi pemdanya dan bantu saya untuk bantu anda semua," paparnya.
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)