Bisnis.com, JAKARTA — Keputusan pemerintah pusat untuk menyamaratakan batas maksimal defisit APBD pada 2026 dikhawatirkan semakin mengganggu keberlangsungan fiskal daerah di tengah penurunan anggaran transfer ke daerah (TKD).

Untuk diketahui, batas maksimal defisit anggaran seluruh pemda pada tahun ini dipukul rata menjadi 2,5% dari perkiraan pendapatan daerah tahun anggaran 2026. Kemudian, batas maksimal kumulatif yang ditetapkan untuk APBD 2026 menjadi 0,11% terhadap PDB.

Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.101/2025 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah Tahun Anggaran 2026.

Pada aturan sebelumnya yakni PMK No.75/2024, batas maksimal defisit APBD 2025 masih ditetapkan sesuai kategori kapasitas fiskal daerah. Batas maksimalnya berkisar dari 3,75% untuk kategori kapasitas fiskal daerah sangat tinggi hingga 3,35% untuk kategori sangat rendah.

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman Suparman menilai kebijakan itu akan menambah pukulan bagi pemerintah daerah.

Dia menyebutkan bahwa pemda sudah mengalami turbuensi sejak awal tahun sebab pemangkasan anggaran TKD. Sebagaimana diketahui, pagu anggaran TKD pada APBN 2026 ditetapkan sebesar Rp693 triliun atau turun hingga 19,8% dari outlook APBN 2025 yakni Rp864,1 triliun.

Akhirnya, Herman memandang kini pemda menghadapi dilema. Pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota harus memastikan defisit fiskal tidak membengkak di tengah anggaran pusat ke daerah dipangkas.

"Pemda harus hati-hati karena mereka berhadapan dengan kebijakan pembangkasan yang melemahkan kapasitas fiskal mereka," terangnya kepada Bisnis, Selasa (6/1/2026).

Herman menilai harusnya pemerintah pusat tidak menyamaratakan batas maksimal defisit APBD, sedangkan kapasitas fiskal daerah berbeda-beda. Apalagi, berdasarkan Peta Kapasitas Fiskal Daerah terbaru yang tertuang pada PMK No.97/2025, ada sembilan provinsi dengan kapasitas fiskal daerah yang turun kelas.

Pada PMK tersebut, ada 24 provinsi yang memiliki kategori rendah dan sangat rendah dalam hal kapasitas fiskal. Salah satunya yakni Jakarta, yang turun yakni Jakarta dari Tinggi ke Rendah.

"Dengan menyamaratakan menurut kami akan menyulitkan daerah-daerah yang sebetulnya membutuhkan pembiayaan atau pendanaan lebih untuk proses pembangunan di 2026 ini," papar Herman.

Untuk diketahui, penghitungan kapasitas fiskal daerah berdasarkan pendapatan asli daerah (PAD) dan dana bagi hasil (DBH). Sementara itu, Herman menyoroti bahwa DBH yang merupakan bagian dari TKD pun dipotong cukup besar pada APBN 2026.

"Ini perhitungan sederhana, kalau DBH [dikurangi] itu akan mengganggu kapasitas fiskalnya. Otomatis," ujarnya.

Menurut Herman, pemerintah perlu segera mengevaluasi pemangkasan TKD pada APBN 2026 lansung pada akhir kuartal I/2026. Bila perlu, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa disarankan untuk mengorekasi alokasi TKD dengan melakukan APBN Perubahan (APBN-P).

Aturan Defisit APBD

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, PMK No.101/2025 merupakan beleid yang mencabut aturan sebelumnya yakni PMK No.75/2024. Salah satu perbedaan yang ada pada PMK No.101/2025 dengan aturan sebelumnya yakni batas maksimal defisit APBD pada tahun anggaran 2026 yang dipukul rata untuk seluruh daerah, tanpa perbedaan kategori kapasitas fiskal daerah.

Pada beleid terbaru yang diundangkan 31 Desember 2025 itu, batas maksimal kumulatif defisit APBD 2026 ditetapkan sebesar 0,11% terhadap PDB yang digunakan dalam penyusunan APBN 2026. Batas maksimal kumulatif defisit APBD merujuk pada jumlah maksimal defisit seluruh APBD dalam suatu tahun anggaran.

Batas maksimal kumulatif yang ditetapkan pemerintah pusat untuk APBD 2026 itu lebih rendah dari APBN 2025 yakni 0,20% terhadap PDB.

Sementara itu, untuk masing-masing daerah, batas maksimal defisit APBN 2026 ditetapkan sebesar 2,50% dari perkiraan pendapatan daerah tahun anggaran 2026.

Apabila merujuk pada PMK No.75/2024, batas maksimal defisit APBD tahun anggaran 2025 ditetapkan berdasarkan kategori fiskal daerah dengan ketentuan yakni 3,75% dari perkiraan pendapatan daerah tahun anggaran 2025 untuk kategori sangat tinggi; 3,65% untuk kategori tinggi; 3,55% untuk kategori sedang; 3,45% untuk kategori rendah; serta 3,35% untuk kategori sangat rendah.

"Batas Maksimal Defisit APBD tahun anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menetapkan APBD tahun anggaran 2026," demikian bunyi pasal 4 PMK No.101/2025 yang dikutip Senin (5/1/2026).

Kemudian, PMK tersebut turut mengatur batas maksimal kumulatif pembiayaan utang daerah tahun anggaran 2026 pada pasal 5 ayat (1). Pada tahun ini, batas maksimal pembiayaan utang pemda untuk mendanai APBD masing-masing yaitu 0,11% dari proyeksi PDB yang digunakan dalam penyusunan APBN 2026.

"Pembiayaan Utang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Pembiayaan Utang Daerah yang digunakan untuk mendanai pengeluaran pembiayaan," bunyi pasal 5 ayat (2).

Adapun batas maksimal maupun batas maksimal kumulatif pembiayaan utang menjadi dasar pengendalian atas defisit APBD dalam evaluasi rancangan peraturan daerah mengenai APBD oleh Menteri Dalam Negeri maupun Gubernur.

Apabila terjadi pelampauan batas maksimal defisit APBD, maka harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan. Kepala daerah nantinya menyampaikan surat permohonan pelampauan batas maksimal defisit APBD kepada Menteri Keuangan sebelum rancangan Perda mengenai APBD dievaluasi oleh Mendagri atau Gubernur.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) menyambut positif janji Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk mengajukan kenaikan anggaran transfer ke daerah (TKD) pada paruh kedua 2026.

Namun demikian, pemerintah provinsi (pemprov) menilai ada hal yang lebih struktural yang harusnya lebih diperhatikan pusat.

Sebagaimana diketahui, anggaran TKD 2026 sebagaimana telah diketuk palu di DPR pada September 2025 lalu yakni sekitar Rp699 triliun. Anggaran itu sudah lebih rendah 24% dari pagu TKD APBN 2025, yakni Rp919,9 triliun

Ketua Umum APPSI Rudy Mas'ud menilai bahwa keinginan Purbaya untuk mengajukan kenaikan TKD tahun depan kepada Presiden Prabowo Subianto, dengan syarat perbaikan tata kelola belanja pemda, adalah hal yang fair. Dia menilai itu bisa menjadi motivasi pemda untuk berbendah dan memperbaiki diri.

"Ini tantangan yang sangat menarik, karena kenaikan TKD nantinya adalah parsial. Artinya, untuk wilayah yang punya kriteria tersebut jangan sampai dipukul rata. Ada beberapa wilayah yang terlibat kinerja buruk atau korupsi, ya tidak semua wilayah tentunya bisa baik TKD-nya," terang Rudy kepada Bisnis, Senin (15/12/2025).

Kendati demikian, Rudy menilai ada masalah lain di daerah yang harusnya turut dibantu oleh pemerintah pusat. Khususnya, soal pemungutan pajak atau setoran di beberapa kegiatan ekonomi daerah.

Politisi Partai Golkar itu mengakui ada beberapa pajak di daerah yang tidak bisa hanya dipungut oleh pemda, namun dibutuhkan bantuan pusat.

Selain itu, pemerintah pusat dinilai bisa membantu daerah untuk mengoptimalkan potensi penerimaan asli daerah (PAD). Hal itu bisa dilakukan dengan bantuan intervensi regulasi dari Jakarta.

"Perlu sekali regulasi dari pemerintah pusat untuk meningkatkan PAD di daerah, banyak hal yang bisa digali potensinya biar jangan ketergantungan dengan dana transfer pusat," paparnya.

Rudy, yang menjabat Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) sejak 2025, mencontohkan daerahnya kaya akan sumber daya alam (SDA). Pemerintah pusat diminta menyiapkan regulasi yang bisa mendukung pemda memanfaatkan kekayaan daerah sehingga menciptakan kemandirian, bahkan mendukung daerah-daerah dengan potensi PAD yang minim.

"Beberapa penggunaan SDA diberikan kepada daerah, seperti alur sungai, termasuk di dalamnya perkebunan, kehutanan itu diberikan [ke daerah], saya rasa tidak masalah. Dengan begitu, kami bisa subsidi [silang] daerah-daerah lain," papar pria yang sebelumnya menjabat anggota Komisi VII DPR itu.

Sebelumnya, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa berjanji untuk mengajukan kenaikan anggaran transfer ke daerah (TKD) 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto usai semester I/2026 apabila sejumlah syarat terpenuhi.

Anggaran TKD yang sudah diketuk palu pada sidang paripurna DPR September 2025 lalu senilai Rp699 triliun itu sejatinya sudah ditambahkan. Sebelumnya, saat masih disusun oleh Menkeu Sri Mulyani Indrawati, anggaran TKD bahkan lebih sedikit yakni sekitar Rp650 triliun.

Pada acara Bimbingan Teknis (Bimtek) kader Partai Golkar di Jakarta, Kamis (11/12/2025), Purbaya mengungkap alasan sebenarnya di balik keputusan Presiden Prabowo untuk memotong anggaran TKD besar-besaran.

Hal itu kendati pemerintah pusat mengeklaim manfaat anggaran ke daerah tetap dirasakan melalui anggaran program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

"Beliau agak kecewa dengan belanja daerah yang diselewengkan. Kalau sekarang saya menghadap Presiden untuk menaikkan [anggaran TKD], pasti enggak dikasih," ujarnya kepada kader Golkar yang menduduki jabatan di DPR hingga DPRD, Hotel Bidakara, Jakarta, dikutip Minggu (14/12/2025).

Untuk itu, dia meminat kepada pemerintah daerah (pemda) untuk memperbaiki tata kelola di daerah khususnya penyerapan anggaran mulai dari kuartal IV/2025. Apabila kondisi ekonomi membaik, di mana diyakini Purbaya terjadi pada kuartal II/2026, maka dia membuka peluang untuk menghadap Presiden.

Purbaya memberi waktu pemda untuk bisa menunjukkan perbaikan tata kelola dan belanja daerah sampai dengan kuartal II/2026. Apabila pemda berhasil, dia akan mengajukan ke Prabowo untuk menaikkan anggaran TKD.

"Doain supaya saya berhasil, triwulan kedua saya bsa ngomong [ke Presiden] sehingga triwulan ketiga dan keempat anggaran anda bisa berubah. Tanpa pernaikan ekonomi dan belanja, hampir pasti ditolak. Jadi, teman-teman daerah di DPRD tolong awasi pemdanya dan bantu saya untuk bantu anda semua," paparnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Bursah Zanubi membantah pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa ihwal praktik korupsi yang ada di lingkungan pemerintah daerah (pemda).

Bursah, yang juga menjabat Bupati Lahat sejak awal tahun ini, mengatakan bahwa Purbaya tidak bisa memukul rata praktik korupsi terjadi di seluruh pemda. Apalagi, jika alasan itu dijadikan landasan untuk mengurangi porsi anggaran transfer ke daerah (TKD).

Sebagaimana diketahui, anggaran TKD pada APBN 2026 menjadi Rp699 triliun atau turun cukup drastis dari outlook APBN 2025 sebesar Rp864 triliun.

"Kan enggak bisa pukul rata bahwa memang ada banyak [korupsi di daerah]. Memang pusat enggak korupsi? Pertanyaannya kan gitu," ujarnya pada acara virtual Forum Diskusi Insan Cita dengan topik 'Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah', Senin (27/10/2025).

Menurut kepala daerah yang sebelumnya aktivis HMI itu, ada kecenderungan sistem politik saat ini kembali ke masa lalu. Dia menyoroti pemusatan anggaran ke pusat yang berbalik dari amanat otonomi daerah sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Bursah blak-blakan menyebut apa yang dialami saat ini justru mencerminkan resentralisasi fiskal.

"Padahal bapak Presiden mengatakan 60% kegiatan politik ada di kabupaten dan kota. Transfer [ke daerah] dikurangi begitu dahsyat, Presiden enggak percaya dengan kami. Padahal dipastikan 60% kegiatan di daerah, mestinya percayakan dengan kami," tuturnya.

Governance di Daerah

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pihaknya akan membuka peluang penaikan menaikkan anggaran transfer ke daerah (TKD) pada APBN 2026 ketika tata kelola di daerah diperbaiki.

Purbaya menyebut penaikan belum bisa dilakukan saat ini karena 'pemimpin di atas' masih khawatir maraknya praktik penyelewengan anggaran di daerah.

Purbaya menyinggung ketika sebanyak 18 kepala daerah mendatangi Kemenkeu untuk meminta penaikan TKD untuk tahun depan. Dia mengaku secara pribadi ingin menaikkan anggaran transfer dari pusat ke daerah, namun tidak mendapatkan restu dari 'pemimpin di atas'.

"Kalau saya sih mau aja naikin, cuma pemimpin di atas masih ragu dengan kebijakan itu, karena mereka bilang sering diselewengkan uang di daerah. Jadi saya minta ke para gubernur itu, perbaiki dulu tata kelola dan penyerapan uang di daerah," terangnya saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 di kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (20/10/2025).

Jakarta, CNBC Indonesia - Setelah sebulan menjabat sebagai bendahara negara menggantikan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ternyata menemukan banyak sekali permasalahan di sektor fiskal.

Ia mengatakan, salah satu masalah itu ialah serapan APBN 2025 yang tidak maksimal. Kondisi itu justru membuat dana menganggur pemerintah semakin menumpuk dari tahun ke tahunnya, hingga terakumulasi menjadi Saldo Anggaran Lebih atau SAL yang lebih dari Rp 400 triliun.

"Cukup kusut sih. Kan ada berbagai hal. Pertama saya lihat anggaran negara seperti apa 2025. 2025 penyerapannya seperti apa, ternyata banyak juga yang tidak diserap dan yang utamanya ada banyak uang nganggur," kata Purbaya, dalam wawancara di CNBC Indonesia TV, Jumat (10/10/2025).

Permasalahan ini pun membuat ia gencar mengeluarkan berbagai kebijakan yang mempercepat belanja negara, salah satunya penempatan dana menganggur pemerintah di Bank Indonesia ke bank milik negara,.

Kebijakan itu bahkan menjadi program utamanya setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai menteri keuangan pada 8 September 2025.

Untuk meningkatkan peredaran uang primer atau M0 dan menggerakkan lebih cepat aktivitas ekonomi masyarakat, ia menempatkan dana menganggur pemerintah yang ada di Bank Indonesia (BI) senilai Rp 200 triliun ke Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, dan BSI per 12 September 2025.

Selain masalah banyaknya dana menganggur yang dimiliki pemerintah, Purbaya mengatakan, selama sebulan menjabat ia menyaksikan bagaimana besarnya efek pemangkasan anggaran transfer ke daerah terhadap perekonomian masyarakat di berbagai daerah.

Sebagai informasi, alokasi anggaran TKD dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 dipatok sebesar Rp 649,99 triliun. Jumlah itu berkurang Rp 269 triliun jika dibandingkan dengan alokasi dalam APBN 2025 sebesar Rp 919,87 triliun. Dalam pembicaraan dengan DPR, Purbaya memutuskan anggaran TKD 2026 ditambah sedikit sebesar Rp 43 triliun menjadi Rp 693 triliun.

Purbaya mengaku digeruduk oleh Gubernur dan Bupati beberapa waktu lalu akibat kebijakan pemangkasan anggaran TKD yang cukup signifikan. Para kepala daerah itu protes karena TKD-nya dipangkas. "Ya gampang-gampang susah menghadapi mereka," tegasnya.

Namun, Purbaya berjanji jika ekonomi membaik, dirinya akan mengembalikan anggaran yang dipangkasnya. Adapun, syaratnya serapan anggaran pemerintah daerah harus bagus. "Jangan ada yang macet, jangan ada yang bocor sana-sini. Jadi satu bulan ini cukup seru."

Foto: Infografis/ Purbaya/ Edward Ricardo Infografis, Gebrakan 1 Bulan Purbaya