Bisnis.com, MAKASSAR - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) mengurangi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai tahun ini. Angkanya dipotong hingga 20% jika dibandingkan tahun sebelumnya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pemprov Sulsel Erwin Sodding mengatakan keputusan tersebut tidak lepas dari kebijakan pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat, yang turut memengaruhi kapasitas fiskal pemerintah daerah.

Oleh sebab itu pihaknya harus melakukan penyesuaian pada sejumlah alokasi anggaran yang bersifat tidak wajib, namun tetap melindungi hak-hak dasar ASN.

“Selama ini, TKD cukup menopang fiskal APBD Sulsel. Namun dalam kondisi saat ini, mau tidak mau ada beberapa area harus disesuaikan. Dalam implementasinya, kami melakukan penyesuaian TPP ASN secara proporsional sebesar 20%," ucap Erwin di Makassar, Kamis (19/2/2026).

Pemotongan TPP ASN dilakukan untuk memastikan proporsi belanja pegawai berada dalam batas ideal sebagaimana ketentuan nasional. Di mana pemerintah pusat memberikan mandatory spending (belanja wajib) maksimal 30% dari total belanja APBD pada tahun 2027.

Secara alokasi pada belanja di tahun-tahun sebelumnya, dikatakan Erwin, porsi belanja pegawai Pemprov Sulsel sudah cukup besar, jadi pemotongan TPP dianggap menjadi hal yang krusial.

Kendati demikian, dia memastikan bahwa pemotongan tersebut tidak menyentuh komponen gaji pokok maupun hak wajib ASN lainnya. Penyesuaian hanya diberlakukan pada komponen yang bersifat tambahan.

"Meski mengalami penyesuaian, besaran TPP ASN Pemprov Sulsel masih relatif kompetitif dibandingkan daerah lain. Di beberapa daerah misalnya, ada yang penyesuaiannya mencapai 50%, bahkan 70%. Ada juga yang hampir tidak lagi memberikan TPP," jelas Erwin.

Dia menekankan bahwa kebijakan serupa tidak hanya diterapkan di Sulsel, melainkan juga di berbagai daerah lain di Indonesia sebagai respons atas kebijakan fiskal nasional.

Melalui kebijakan ini, Pemprov Sulsel menargetkan struktur belanja daerah yang lebih sehat, berimbang, serta berkelanjutan, sehingga ruang fiskal dapat lebih optimal untuk mendukung peningkatan kualitas layanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA — Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menilai bahwa pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) pada APBN 2026 sebesar 69,5% dari yang dianggarkan tahun sebelumnya bisa memengaruhi kapasitas fiskal daerah.

Untuk diketahui, pemerintah menetapkan 2026 sebesar Rp58,5 triliun. Nilainya turun hingga hanya sepertiga dari yang ditetapkan pada APBN 2025 yakni Rp192,2 triliun. Hal ini terjadi juga di tengah penurunan kapasitas fiskal pemerintah di sejumlah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Direktur Eksekutif KPPOD Herman Suparman menjelaskan bahwa DBH sejatinya dianggarkan untuk menjaga keseimbangan fiskal secara vertikal yaitu antara pusat dan daerah. DBH ditetapkan berdasarkan penerimaan perpajakan atau sumber daya alam di tahun anggaran sebelumnya.

Dia menyebut bahwa DBH adalah hak pemerintah daerah, sehingga bagian dari anggaran Transfer ke Daerah (TKD) itu menjadi salah satu komponen penghitungan kapasitas fiskal pemerintah provinsi (pemprov) maupun pemerintah kabupaten/kota (pemkab/pemkot).

"Jadi kalau melihat alur berpikir ini jelas sekali. Pertama, dengan penurunan Dana Bagi Hasil yang sangat signifikan akan mengganggu keseimbangan fiskal pusat dan daerah. Kedua, turbulensi kapasitas fiskal daerah karena kapasitas dihitung dari PAD [pendapatan asli daerah] dan DBH," tuturnya kepada Bisnis, dikutip Rabu (28/1/2026).

Tidak hanya itu, Herman memandang bahwa penurunan nilai DBH secara signifikan itu bertentangan dengan Undang-Undang (UU) No.1/2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD). UU tersebut mengatur bahwa besaran DBH ditetapkan berdasarkan realisasi tahun sebelumnya.

Sebagai konteks, realisasi penerimaan pajak pada 2025 tercatat sebesar Rp1.917,6 triliun serta kepabeanan dan cukai Rp300,3 triliun. Di dalamnya, terdapat komponen penerimaan yang ikut dibagikan ke daerah dalam, misalnya dalam bentuk DBH pajak penghasilan (PPh) maupun DBH cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok.

Masing-masing pada keseluruhan 2025 terkumpul sebesar Rp321,4 triliun untuk PPh badan, Rp248,2 triliun untuk PPh orang pribadi (OP) dan PPh 21, serta Rp345,7 triliun untuk PPh final, PPh 22 dan PPh 26. Sementara itu penerimaan cukai keseluruhan tahun lalu sebesar Rp221,7 triliun termasuk di dalamnya dari cukai rokok.

Namun, apabila menilik Lampiran V Peraturan Presiden (Perpres) No.118/2025, terlihat bahwa DBH PPh untuk 2026 ditetapkan Rp15,2 triliun sert DBH CHT Rp3,2 triliun. Nilai DBH itu merosot apabila dibandingkan dengan APBN 2025, yang saat itu masih dianggarkan sebesar Rp44,9 triliun untuk DBH PPh dan Rp6,3 triliun untuk DBH CHT.

Herman melihat, pemangkasan DBH tahun ini yang dinilainya bertentangan dengan UU HKPD turut berimplikasi pada pembangunan daerah. Hal tersebut bahkan sudah terlihat sejak Agustus 2025 lalu, ketika pemerintah memangkas pagu anggaran TKD menjadi hanya Rp693 triliun.

Tidak hanya DBH, lanjutnya, pemangkasan Dana Alokasi Fisik (DAK) khususnya DAK Fisik yang tahun ini hanya ditetapkan Rp5 triliun (dari 2025 Rp36,9 triliun) diperkirakan bisa memengaruhi pembangunan infrastruktur daerah.

Saat ditanya apabila ini menunjukkan gejala resentralisasi fiskal, atau pemusatan kembali kewenangan fiskal, Herman tak segan-segan mengakuinya. Dia menilai resentralisasi itu sudah terlihat sejak pengesahan UU HKPD, di mana diatur mandatory spending atau belanja wajib pemda oleh pemerintah pusat.

"Misalnya penentuan belanja pegawai maksimal 30% dan infrastruktur minimal 40%, itu sebetulnnya mengarahkan penggunaan berdasarkan apa yang menjadi pandangan pusat. Padahal, daerah punya perbedaan kebutuhan. Mestinya disesuaikan dengan seperti apa kondisi dan tantangan masing-masing daerah. Ini resentralisasi, pemangkasan yang menurut kami tidak memerhatikan aspirasi pemerintah daerah dengan pendekatan top down," pungkasnya.

PENURUNAN KAPASITAS FISKAL

Keputusan pemerintah pusat untuk "memangkas" anggaran TKD pada APBN tahun ini terjadi berbarengan dengan turunnya kapasitas fiskal sejumlah daerah. Pada tataran provinsi saja, ada sembilan daerah yang kapasitas fiskalnya menjadi lebih rendah.

Salah satu daerah yang mengalami penurunan kapasitas fiskal adalah DKI Jakarta yang turun dari kategori Tinggi menjadi Rendah. Penurunan itu tercermin dari alokasi dana bagi hasil (DBH) pajak yang diterima Jakarta pada APBN 2026.

Berdasarkan Lampiran V Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 tentang Rincian APBN 2026, DBH pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dialokasikan untuk Pemerintah Provinsi Jakarta tercatat sebesar Rp7 triliun, sedangkan DBH PPh Pasal 25/29 sebesar Rp400 miliar. Dengan demikian, total DBH PPh yang diterima Jakarta pada 2026 mencapai Rp7,4 triliun.

Angka tersebut turun tajam dibandingkan alokasi pada APBN 2025 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024. Pada tahun lalu, DBH PPh Pasal 21 untuk Jakarta mencapai Rp21 triliun, sedangkan DBH PPh Pasal 25/29 sebesar Rp1,1 triliun.

Dengan demikian, alokasi DBH PPh Pasal 21 ke Jakarta pada 2026 turun 66,3% secara year on year, sementara DBH PPh Pasal 25/29 turun 66,4%.

Penurunan kapasitas fiskal daerah tersebut merujuk pada peta kapasitas fiskal terbaru yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2025. Aturan yang berlaku sejak 31 Desember 2025 itu sekaligus mencabut ketentuan sebelumnya dalam PMK Nomor 127 Tahun 2024.

Kapasitas fiskal daerah menggambarkan kemampuan keuangan pemerintah daerah yang dikelompokkan berdasarkan rasio kapasitas fiskal. Dalam peta terbaru, terdapat sembilan provinsi yang mengalami penurunan kelas kapasitas fiskal, yakni Riau; DKI Jakarta; Kalimantan Tengah; Kalimantan Selatan; Kalimantan Timur; Kalimantan Utara; Papua; Papua Selatan; dan Papua Pegunungan.

Penurunan kapasitas fiskal daerah tersebut terjadi seiring pemangkasan signifikan anggaran transfer ke daerah (TKD) pada 2026. Pemerintah menetapkan pagu TKD tahun ini sebesar Rp693 triliun, turun 24,6% dibandingkan alokasi dalam Undang-Undang APBN 2025 sebesar Rp919,8 triliun. Pada 2025, anggaran TKD juga sempat terkena kebijakan efisiensi melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 sehingga turun menjadi Rp848,5 triliun.

Khusus dana bagi hasil, pemerintah menetapkan DBH pajak pada 2026 sebesar Rp26,8 triliun. Angka itu terdiri atas DBH PPh sebesar Rp15,2 triliun, pajak bumi dan bangunan (PBB) Rp8,3 triliun, serta cukai hasil tembakau (CHT) Rp3,2 triliun.

Sebagai perbandingan, DBH pajak dalam APBN 2025 mencapai Rp77,3 triliun. Artinya, anggaran DBH pajak pada 2026 turun 65,2% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan serupa terjadi pada DBH PPh dan PBB yang masing-masing terpangkas lebih dari 65%.

DBH CHT atau cukai rokok juga turun 48,6% dari Rp6,39 triliun pada 2025. Sementara itu, DBH sumber daya alam (SDA) anjlok dari Rp85,9 triliun pada 2025 menjadi Rp30,9 triliun pada 2026 atau turun 64%.

Penurunan terdalam terjadi pada DBH SDA sektor mineral dan batu bara yang terpangkas 69,9%, dari Rp66,4 triliun pada 2025 menjadi Rp19,9 triliun tahun ini. DBH perikanan juga turun 70,3% menjadi Rp218,4 miliar dari sebelumnya Rp736,8 miliar. Adapun DBH perkebunan sawit ditetapkan sebesar Rp774,6 miliar, turun 38% dibandingkan alokasi 2025 sebesar Rp1,24 triliun.

Selain DBH, komponen TKD lain juga mengalami pemangkasan. Dana alokasi khusus (DAK) pada 2026 dianggarkan Rp154,3 triliun, lebih rendah dari Rp185,2 triliun pada 2025. Dana alokasi umum (DAU) juga turun sekitar Rp46 triliun menjadi Rp446,6 triliun.

Meski demikian, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang penyesuaian anggaran TKD apabila pemerintah daerah mampu memperbaiki tata kelola dan penyerapan anggaran. Dalam Bimbingan Teknis kader Partai Golkar di Jakarta, Kamis (11/12/2025), Purbaya meminta pemda memperbaiki kinerja belanja mulai kuartal IV/2025.

Ia menyatakan akan mengajukan kenaikan anggaran TKD kepada Presiden Prabowo Subianto apabila perbaikan tata kelola dan kondisi ekonomi membaik pada kuartal II/2026. Pemerintah daerah diberi waktu hingga kuartal II/2026 untuk menunjukkan perbaikan tersebut.

“Doain supaya saya berhasil, triwulan kedua saya bisa ngomong [ke Presiden] sehingga triwulan ketiga dan keempat anggaran Anda bisa berubah. Tanpa penaikan ekonomi dan belanja, hampir pasti ditolak. Jadi, teman-teman daerah di DPRD tolong awasi pemdanya dan bantu saya untuk bantu anda semua,” ujar Purbaya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menetapkan pagu anggaran transfer ke daerah (TKD) dalam APBN 2026 sebesar Rp693 triliun atau turun 24,6% dari yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.

Salah satu komponen TKD yakni Dana Bagi Hasil (DBH) bahkan turun hingga 69,5% dari tahun sebelumnya.

Keputusan pemerintah pusat untuk 'memangkas' anggaran TKD pada APBN tahun ini terjadi berbarengan dengan turunnya kapasitas fiskal sejumlah daerah. Pada tataran provinsi saja, ada sembilan daerah yang kapasitas fiskalnya menjadi lebih rendah.

Salah satu daerah yang kapasitas fiskalnya turun kasta adalah Jakarta dari kategori Tinggi ke Rendah.

Sementara itu, berdasarkan Lampiran V Peraturan Presiden No.118/2025 tentang Rincian APBN 2026, contoh kelompok DBH yang dialokasikan ke Pemerintah Provinsi Jakarta adalah pajak penghasilan (PPh) pasal 21 dan pasal 25/29 yang masing-masing Rp7 triliun dan Rp400 miliar sehingga total menjadi Rp7,4 triliun.

Apabila dibandingkan dengan DBH PPh pasal 21 dan pasal 25/29 pada APBN 2025 yang tertuang di Perpres No.201/2024, diketahui pemerintah masing mengalokasikan DBH ke Jakarta masing-masing kategori sebesar Rp21 triliun da Rp1,1 triliun.

Artinya, terjadi penurunan alokasi DBH PPh pasal 21 sebesar 66,3% ke Jakarta tahun ini, sedangkan 66,4% untuk DBH PPh pasal 25/29.

Untuk diketahui, peta kapasitas fiskal daerah terbaru diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.97/2025, yang berlaku sejak diundangkan pada 31 Desember 2025.

Beleid itu mencabut rujukan mengenai peta fiskal daerah tahun lalu yang tercantum pada PMK No.127/2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No.65/2024 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah.

Untuk diketahui, kapasitas fiskal daerah adalah gambar kemampuan keuangan daerah yang dikelompokkan berdasarkan rasio kapasitas fiskal daerah.

Berikut provinsi yang turun kelas kapasitas fiskalnya:

1. Riau dari Sedang ke Rendah;

2. Jakarta dari Tinggi ke Rendah;

3. Kalimantan Tengah dari Sangat Tinggi ke Rendah;

4. Kalimantan Selatan dari Tinggi ke Rendah;

5. Kalimantan Timur dari Sedang ke Rendah;

6. Kalimantan Utara dari Tinggi ke Rendah;

7. Papua dari Sedang ke Sangat Rendah;

8. Papua Selatan dari Sedang ke Sangat Rendah; dan

9. Papua Pegunungan dari Sedang ke Rendah.

Pemangkasan DBH

Penurunan terbesar pada anggaran Transfer ke Daerah (TKD) pada 2026 terdapat pada Dana Bagi Hasil (DBH) yang turun hingga 69,5% dari APBN 2025. Anggaran DBH tahun ini dipotong sekitar tiga kali lipatnya dari anggaran tahun sebelumnya.

Sebagaimana diketahui, pagu anggaran TKD 2026 ditetapkan sebesar Rp693 triliun atau turun 24,6% dari yang ditetapkan pada UU APBN 2025 yakni Rp919,8 triliun. Anggaran TKD tahun lalu pun sempat terdampak efisiensi berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025 menjadi Rp848,5 triliun.

Untuk tahun ini, perincian TKD masih sama yakni meliputi DBH, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY, Dana Desa serta Dana Insentif Fiskal.

Sejatinya, DBH merujuk pada Undang-Undang (UU) No.1/2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) berarti bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu yang dibagikan kepada daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pusat dan daerah.

Tujuan adanya DBH juga adalah untuk mengurangi ketimpangan fisal kepada daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatan pemerataan dalam satu wilayah.

DBH tahun ini dianggarkan hanya Rp58,5 triliun. Ini hanya separuh dari yang ditetapkan pada APBN tahun sebelumnya yakni Rp192,2 triliun.

Secara terperinci, DBH Pajak pada 2026 dianggarkan senilai Rp26,8 triliun meliputi pajak penghasilan (PPh) Rp15,2 triliun, pajak bumi dan bangunan (PBB) Rp8,3 triliun serta cukai hasil tembakau (CHT) Rp3,2 triliun.

Apabila dibandingkan dengan APBN 2025, DBH Pajak dianggarkan sebesar Rp77,3 triliun. Dengan demikian, terjadi penurunan anggaran DBH Pajak pada 2026 senilai 65,2% dari tahun sebelumnya. Penurunan DBH dari PPh serta PBB tahun ini mencapai di atas 65% dibandingkan tahun sebelumnya.

Adapun DBH CHT atau cukai rokok pada tahun inin turun 48,6% dari tahun sebelumnya yakni Rp6,39 triliun.

DB SDA Ikut Anjlok

Di sisi lain, DBH Sumber Daya Alam (SDA) pun ikut anjlok dari yang ditetapkan pada 2025 sebesar Rp85,9 triliun menjadi hanya Rp30,9 triliun pada 2026. Artinya, terdapat penurunan sebesar 64%.

Salah satu penurunan terdalam yakni pada DBH SDA sektor mineral dan batu bara (minerba) sebesar 69,9% dari APBN 2025. Pada tahun ini, DBH SDA minerba hanya ditetapkan sebesar Rp19,9 triliun atau jauh lebih rendah dari APBN 2025 yakni Rp66,4 triliun.

Bahkan, DBH perikanan pun turun lebih dalam sebesar 70,3% dari Rp736,8 miliar pada 2025 menjadi hanya Rp218,4 miliar.

Di sisi lain, DBH perkebunan sawit juga dianggarkan tahun ini sebesar Rp774,6 miliar atau lebih rendah 38% dari 2025 yakni Rp1,24 triliun.

Adapun kelompok TKD lainnya turut mengalami penurunan seperti DAK yang dianggarkan tahun ini sebesar Rp154,3 triliun atau lebih rendah dari 2025 sebesar Rp185,2 triliun.

Sementara itu, DAU turut mengalami penurunan sekitar Rp46 triliun dari tahun lalu yakni Rp446,6 triliun.

Belanja Tidak Optimal

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemangkasan drastis anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) hingga 69,5% dalam APBN 2026 merupakan hasil evaluasi atas lambatnya penyerapan anggaran di tingkat daerah.

Purbaya menyoroti masih banyaknya dana pemerintah daerah (Pemda) yang mengendap di perbankan dan tidak dimanfaatkan untuk pembangunan. Menurutnya, besarnya alokasi transfer ke daerah (TKD) menjadi percuma apabila eksekusi belanja di daerah tidak optimal.

“Kita lihat kondisi APBN-nya. Daerah kan banyak uangnya enggak dipakai juga. Habiskan saja duitnya, baru kita lihat. Biar menuntut terus, tapi uangnya enggak dipakai buat apa,” tegasnya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (26/1/2026).

Mantan Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Marves tersebut menjelaskan bahwa pemangkasan ini merupakan hasil evaluasi kinerja anggaran tahun lalu. Kendati demikian, Purbaya memastikan pintu penambahan anggaran belum tertutup sepenuhnya.

Dia tidak menampik bahwa fiskal Pemda yang tergantung pusat. Oleh sebab itu, sambungnya, pemerintah pusat akan memantau kinerja penyerapan anggaran daerah pada awal tahun ini. Jika perbaikan tata kelola belanja terbukti maka penyesuaian pagu TKD dimungkinkan dilakukan.

“Nanti akhir triwulan I menuju triwulan II [2026], kita akan evaluasi. Bisa ditambah enggak dana TKD-nya? Kita lihat kalau mereka sudah bisa membelanjakan tepat waktu dan tidak ada yang bocor, karena saya sudah janji,” tambahnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menetapkan pagu anggaran transfer ke daerah (TKD) dalam APBN 2026 sebesar Rp693 triliun atau turun 24,6% dari yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.

Salah satu komponen TKD yakni Dana Bagi Hasil (DBH) bahkan turun hingga 69,5% dari tahun sebelumnya.

Keputusan pemerintah pusat untuk 'memangkas' anggaran TKD pada APBN tahun ini terjadi berbarengan dengan turunnya kapasitas fiskal sejumlah daerah. Pada tataran provinsi saja, ada sembilan daerah yang kapasitas fiskalnya menjadi lebih rendah.

Salah satu daerah yang kapasitas fiskalnya turun kasta adalah Jakarta dari kategori Tinggi ke Rendah.

Sementara itu, berdasarkan Lampiran V Peraturan Presiden No.118/2025 tentang Rincian APBN 2026, contoh kelompok DBH yang dialokasikan ke Pemerintah Provinsi Jakarta adalah pajak penghasilan (PPh) pasal 21 dan pasal 25/29 yang masing-masing Rp7 triliun dan Rp400 miliar sehingga total menjadi Rp7,4 triliun.

Apabila dibandingkan dengan DBH PPh pasal 21 dan pasal 25/29 pada APBN 2025 yang tertuang di Perpres No.201/2024, diketahui pemerintah masing mengalokasikan DBH ke Jakarta masing-masing kategori sebesar Rp21 triliun da Rp1,1 triliun.

Artinya, terjadi penurunan alokasi DBH PPh pasal 21 sebesar 66,3% ke Jakarta tahun ini, sedangkan 66,4% untuk DBH PPh pasal 25/29.

Untuk diketahui, peta kapasitas fiskal daerah terbaru diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.97/2025, yang berlaku sejak diundangkan pada 31 Desember 2025.

Beleid itu mencabut rujukan mengenai peta fiskal daerah tahun lalu yang tercantum pada PMK No.127/2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No.65/2024 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah.

Untuk diketahui, kapasitas fiskal daerah adalah gambar kemampuan keuangan daerah yang dikelompokkan berdasarkan rasio kapasitas fiskal daerah.

Berikut provinsi yang turun kelas kapasitas fiskalnya:

1. Riau dari Sedang ke Rendah;

2. Jakarta dari Tinggi ke Rendah;

3. Kalimantan Tengah dari Sangat Tinggi ke Rendah;

4. Kalimantan Selatan dari Tinggi ke Rendah;

5. Kalimantan Timur dari Sedang ke Rendah;

6. Kalimantan Utara dari Tinggi ke Rendah;

7. Papua dari Sedang ke Sangat Rendah;

8. Papua Selatan dari Sedang ke Sangat Rendah; dan

9. Papua Pegunungan dari Sedang ke Rendah.

Pemangkasan DBH

Penurunan terbesar pada anggaran Transfer ke Daerah (TKD) pada 2026 terdapat pada Dana Bagi Hasil (DBH) yang turun hingga 69,5% dari APBN 2025. Anggaran DBH tahun ini dipotong sekitar tiga kali lipatnya dari anggaran tahun sebelumnya.

Sebagaimana diketahui, pagu anggaran TKD 2026 ditetapkan sebesar Rp693 triliun atau turun 24,6% dari yang ditetapkan pada UU APBN 2025 yakni Rp919,8 triliun. Anggaran TKD tahun lalu pun sempat terdampak efisiensi berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025 menjadi Rp848,5 triliun.

Untuk tahun ini, perincian TKD masih sama yakni meliputi DBH, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY, Dana Desa serta Dana Insentif Fiskal.

Sejatinya, DBH merujuk pada Undang-Undang (UU) No.1/2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) berarti bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu yang dibagikan kepada daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pusat dan daerah.

Tujuan adanya DBH juga adalah untuk mengurangi ketimpangan fisal kepada daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatan pemerataan dalam satu wilayah.

DBH tahun ini dianggarkan hanya Rp58,5 triliun. Ini hanya separuh dari yang ditetapkan pada APBN tahun sebelumnya yakni Rp192,2 triliun.

Secara terperinci, DBH Pajak pada 2026 dianggarkan senilai Rp26,8 triliun meliputi pajak penghasilan (PPh) Rp15,2 triliun, pajak bumi dan bangunan (PBB) Rp8,3 triliun serta cukai hasil tembakau (CHT) Rp3,2 triliun.

Apabila dibandingkan dengan APBN 2025, DBH Pajak dianggarkan sebesar Rp77,3 triliun. Dengan demikian, terjadi penurunan anggaran DBH Pajak pada 2026 senilai 65,2% dari tahun sebelumnya. Penurunan DBH dari PPh serta PBB tahun ini mencapai di atas 65% dibandingkan tahun sebelumnya.

Adapun DBH CHT atau cukai rokok pada tahun inin turun 48,6% dari tahun sebelumnya yakni Rp6,39 triliun.

DB SDA Ikut Anjlok

Di sisi lain, DBH Sumber Daya Alam (SDA) pun ikut anjlok dari yang ditetapkan pada 2025 sebesar Rp85,9 triliun menjadi hanya Rp30,9 triliun pada 2026. Artinya, terdapat penurunan sebesar 64%.

Salah satu penurunan terdalam yakni pada DBH SDA sektor mineral dan batu bara (minerba) sebesar 69,9% dari APBN 2025. Pada tahun ini, DBH SDA minerba hanya ditetapkan sebesar Rp19,9 triliun atau jauh lebih rendah dari APBN 2025 yakni Rp66,4 triliun.

Bahkan, DBH perikanan pun turun lebih dalam sebesar 70,3% dari Rp736,8 miliar pada 2025 menjadi hanya Rp218,4 miliar.

Di sisi lain, DBH perkebunan sawit juga dianggarkan tahun ini sebesar Rp774,6 miliar atau lebih rendah 38% dari 2025 yakni Rp1,24 triliun.

Adapun kelompok TKD lainnya turut mengalami penurunan seperti DAK yang dianggarkan tahun ini sebesar Rp154,3 triliun atau lebih rendah dari 2025 sebesar Rp185,2 triliun.

Sementara itu, DAU turut mengalami penurunan sekitar Rp46 triliun dari tahun lalu yakni Rp446,6 triliun.

Belanja Tidak Optimal

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemangkasan drastis anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) hingga 69,5% dalam APBN 2026 merupakan hasil evaluasi atas lambatnya penyerapan anggaran di tingkat daerah.

Purbaya menyoroti masih banyaknya dana pemerintah daerah (Pemda) yang mengendap di perbankan dan tidak dimanfaatkan untuk pembangunan. Menurutnya, besarnya alokasi transfer ke daerah (TKD) menjadi percuma apabila eksekusi belanja di daerah tidak optimal.

“Kita lihat kondisi APBN-nya. Daerah kan banyak uangnya enggak dipakai juga. Habiskan saja duitnya, baru kita lihat. Biar menuntut terus, tapi uangnya enggak dipakai buat apa,” tegasnya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (26/1/2026).

Mantan Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Marves tersebut menjelaskan bahwa pemangkasan ini merupakan hasil evaluasi kinerja anggaran tahun lalu. Kendati demikian, Purbaya memastikan pintu penambahan anggaran belum tertutup sepenuhnya.

Dia tidak menampik bahwa fiskal Pemda yang tergantung pusat. Oleh sebab itu, sambungnya, pemerintah pusat akan memantau kinerja penyerapan anggaran daerah pada awal tahun ini. Jika perbaikan tata kelola belanja terbukti maka penyesuaian pagu TKD dimungkinkan dilakukan.

“Nanti akhir triwulan I menuju triwulan II [2026], kita akan evaluasi. Bisa ditambah enggak dana TKD-nya? Kita lihat kalau mereka sudah bisa membelanjakan tepat waktu dan tidak ada yang bocor, karena saya sudah janji,” tambahnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan bahwa batas maksimal defisitAPBD 2026 yang ditetapkan sebesar 2,5% adalah yang berlaku secara akumulatif semua APBD. Itu tidak berlaku untuk masing-masing anggaran pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota.

Untuk diketahui, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.101/2025 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah Tahun Anggaran 2026.

Aturan yang diundangkan dan berlaku mulai 31 Desember 2025 itu mencakup batas maksimal kumulatif APBD 2026 sebesar 0,11% dari proyeksi PDB yang digunakan dalam penyusunan APBN 2026. Batas maksimal kumulatif merujuk pada jumlah maksimal defisit seluruh APB dalam suatu tahun anggaran.

Sementara itu, batas maksimal defisit APBD 2026 ditetapkan sebesar 2,5% dari perkiraan pendapatan daerah 2026. Berbeda batas maksimal kumulatif, batas maksimal APBD merujuk pada jumlah maksimal defisit APBD masing-masing daerah dalam suatu tahun anggaran.

Dalam hal ini, batas maksimal defisit APBD 2026 berbeda dengan yang diterapkan pada aturan sebelumnya yakni PMK No.75/2024 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah Tahun Anggaran 2025.

Pada aturan tersebut batas maksimal defisit APBD 2025 ditetapkan berdasarkan kategori kapasitas fiskal daerah. Aturannya berbeda-beda mulai dari kategori sangat tinggi yakni 3,75% dari perkiraan pendapatan daerah tahun anggaran 2025 sampai kategori sangat rendah 3,35% dari perkiraan pendapatan daerah tahun anggaran 2025.

Akan tetapi, Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Askolani menegaskan bahwa batas defisit 2,5% untuk APBD itu berlaku sebagai batasan maksimal untuk seluruh APBD.

"Untuk per daerahnya dapat menyesuaikan, ada yang surplus dan ada yang defisit, yang defisit juga bisa berbeda levelnya sesuai dengan kapasitas APBD," terangnya kepada Bisnis, Selasa (6/1/2025).

Dengan demikian, Askolani menegaskan bahwa pemerintah daerah (pemda) bisa tetap fleksibel dalam menjalankan anggarannya. Akan tetapi, secara akumulasi nasional tetap ada limit maksimal defisit seluruh APBD.

"2,5% tersebut adalah maksimal akumulasi semua APBD. Bukan per APBD," terang pria yang sebelumnya menjabat Dirjen Bea Cukai itu.

Untuk diketahui, apabila merujuk pada PMK No.75/2024, batas maksimal defisit APBD tahun anggaran 2025 ditetapkan berdasarkan kategori fiskal daerah dengan ketentuan yakni 3,75% dari perkiraan pendapatan daerah tahun anggaran 2025 untuk kategori sangat tinggi; 3,65% untuk kategori tinggi; 3,55% untuk kategori sedang; 3,45% untuk kategori rendah; serta 3,35% untuk kategori sangat rendah.

"Batas Maksimal Defisit APBD tahun anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menetapkan APBD tahun anggaran 2026," demikian bunyi pasal 4 PMK No.101/2025 yang dikutip Senin (5/1/2026).

PMK No.101/2025 yang merupakan beleid terbaru juga mengatur batas maksimal kumulatif pembiayaan utang daerah tahun anggaran 2026, khususnya pada pasal 5 ayat (1). Pada tahun ini, batas maksimal pembiayaan utang pemda untuk mendanai APBD masing-masing yaitu 0,11% dari proyeksi PDB yang digunakan dalam penyusunan APBN 2026.

"Pembiayaan Utang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Pembiayaan Utang Daerah yang digunakan untuk mendanai pengeluaran pembiayaan," bunyi pasal 5 ayat (2).

Adapun batas maksimal maupun batas maksimal kumulatif pembiayaan utang menjadi dasar pengendalian atas defisit APBD dalam evaluasi rancangan peraturan daerah mengenai APBD oleh Menteri Dalam Negeri maupun Gubernur.

Apabila terjadi pelampauan batas maksimal defisit APBD, maka harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan. Kepala daerah nantinya menyampaikan surat permohonan pelampauan batas maksimal defisit APBD kepada Menteri Keuangan sebelum rancangan Perda mengenai APBD dievaluasi oleh Mendagri atau Gubernur.

Bisnis.com, JAKARTA — Keputusan pemerintah pusat untuk menyamaratakan batas maksimal defisit APBD pada 2026 dikhawatirkan semakin mengganggu keberlangsungan fiskal daerah di tengah penurunan anggaran transfer ke daerah (TKD).

Untuk diketahui, batas maksimal defisit anggaran seluruh pemda pada tahun ini dipukul rata menjadi 2,5% dari perkiraan pendapatan daerah tahun anggaran 2026. Kemudian, batas maksimal kumulatif yang ditetapkan untuk APBD 2026 menjadi 0,11% terhadap PDB.

Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.101/2025 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah Tahun Anggaran 2026.

Pada aturan sebelumnya yakni PMK No.75/2024, batas maksimal defisit APBD 2025 masih ditetapkan sesuai kategori kapasitas fiskal daerah. Batas maksimalnya berkisar dari 3,75% untuk kategori kapasitas fiskal daerah sangat tinggi hingga 3,35% untuk kategori sangat rendah.

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman Suparman menilai kebijakan itu akan menambah pukulan bagi pemerintah daerah.

Dia menyebutkan bahwa pemda sudah mengalami turbuensi sejak awal tahun sebab pemangkasan anggaran TKD. Sebagaimana diketahui, pagu anggaran TKD pada APBN 2026 ditetapkan sebesar Rp693 triliun atau turun hingga 19,8% dari outlook APBN 2025 yakni Rp864,1 triliun.

Akhirnya, Herman memandang kini pemda menghadapi dilema. Pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota harus memastikan defisit fiskal tidak membengkak di tengah anggaran pusat ke daerah dipangkas.

"Pemda harus hati-hati karena mereka berhadapan dengan kebijakan pembangkasan yang melemahkan kapasitas fiskal mereka," terangnya kepada Bisnis, Selasa (6/1/2026).

Herman menilai harusnya pemerintah pusat tidak menyamaratakan batas maksimal defisit APBD, sedangkan kapasitas fiskal daerah berbeda-beda. Apalagi, berdasarkan Peta Kapasitas Fiskal Daerah terbaru yang tertuang pada PMK No.97/2025, ada sembilan provinsi dengan kapasitas fiskal daerah yang turun kelas.

Pada PMK tersebut, ada 24 provinsi yang memiliki kategori rendah dan sangat rendah dalam hal kapasitas fiskal. Salah satunya yakni Jakarta, yang turun yakni Jakarta dari Tinggi ke Rendah.

"Dengan menyamaratakan menurut kami akan menyulitkan daerah-daerah yang sebetulnya membutuhkan pembiayaan atau pendanaan lebih untuk proses pembangunan di 2026 ini," papar Herman.

Untuk diketahui, penghitungan kapasitas fiskal daerah berdasarkan pendapatan asli daerah (PAD) dan dana bagi hasil (DBH). Sementara itu, Herman menyoroti bahwa DBH yang merupakan bagian dari TKD pun dipotong cukup besar pada APBN 2026.

"Ini perhitungan sederhana, kalau DBH [dikurangi] itu akan mengganggu kapasitas fiskalnya. Otomatis," ujarnya.

Menurut Herman, pemerintah perlu segera mengevaluasi pemangkasan TKD pada APBN 2026 lansung pada akhir kuartal I/2026. Bila perlu, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa disarankan untuk mengorekasi alokasi TKD dengan melakukan APBN Perubahan (APBN-P).

Aturan Defisit APBD

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, PMK No.101/2025 merupakan beleid yang mencabut aturan sebelumnya yakni PMK No.75/2024. Salah satu perbedaan yang ada pada PMK No.101/2025 dengan aturan sebelumnya yakni batas maksimal defisit APBD pada tahun anggaran 2026 yang dipukul rata untuk seluruh daerah, tanpa perbedaan kategori kapasitas fiskal daerah.

Pada beleid terbaru yang diundangkan 31 Desember 2025 itu, batas maksimal kumulatif defisit APBD 2026 ditetapkan sebesar 0,11% terhadap PDB yang digunakan dalam penyusunan APBN 2026. Batas maksimal kumulatif defisit APBD merujuk pada jumlah maksimal defisit seluruh APBD dalam suatu tahun anggaran.

Batas maksimal kumulatif yang ditetapkan pemerintah pusat untuk APBD 2026 itu lebih rendah dari APBN 2025 yakni 0,20% terhadap PDB.

Sementara itu, untuk masing-masing daerah, batas maksimal defisit APBN 2026 ditetapkan sebesar 2,50% dari perkiraan pendapatan daerah tahun anggaran 2026.

Apabila merujuk pada PMK No.75/2024, batas maksimal defisit APBD tahun anggaran 2025 ditetapkan berdasarkan kategori fiskal daerah dengan ketentuan yakni 3,75% dari perkiraan pendapatan daerah tahun anggaran 2025 untuk kategori sangat tinggi; 3,65% untuk kategori tinggi; 3,55% untuk kategori sedang; 3,45% untuk kategori rendah; serta 3,35% untuk kategori sangat rendah.

"Batas Maksimal Defisit APBD tahun anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menetapkan APBD tahun anggaran 2026," demikian bunyi pasal 4 PMK No.101/2025 yang dikutip Senin (5/1/2026).

Kemudian, PMK tersebut turut mengatur batas maksimal kumulatif pembiayaan utang daerah tahun anggaran 2026 pada pasal 5 ayat (1). Pada tahun ini, batas maksimal pembiayaan utang pemda untuk mendanai APBD masing-masing yaitu 0,11% dari proyeksi PDB yang digunakan dalam penyusunan APBN 2026.

"Pembiayaan Utang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Pembiayaan Utang Daerah yang digunakan untuk mendanai pengeluaran pembiayaan," bunyi pasal 5 ayat (2).

Adapun batas maksimal maupun batas maksimal kumulatif pembiayaan utang menjadi dasar pengendalian atas defisit APBD dalam evaluasi rancangan peraturan daerah mengenai APBD oleh Menteri Dalam Negeri maupun Gubernur.

Apabila terjadi pelampauan batas maksimal defisit APBD, maka harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan. Kepala daerah nantinya menyampaikan surat permohonan pelampauan batas maksimal defisit APBD kepada Menteri Keuangan sebelum rancangan Perda mengenai APBD dievaluasi oleh Mendagri atau Gubernur.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.101/2025 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah Tahun Anggaran 2026.

Beleid itu mencabut aturan sebelumnya yakni PMK No.75/2024 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah Tahun Anggaran 2025.

Salah satu perbedaan yang ada pada PMK No.101/2025 dengan aturan sebelumnya yakni batas maksimal defisit APBD pada tahun anggaran 2026 yang dipukul rata untuk seluruh daerah, tanpa perbedaan kategori kapasitas fiskal daerah.

Pada beleid terbaru yang diundangkan 31 Desember 2025 itu, batas maksimal kumulatif defisit APBD 2026 ditetapkan sebesar 0,11% terhadap PDB yang digunakan dalam penyusunan APBN 2026. Batas maksimal kumulatif defisit APBD merujuk pada jumlah maksimal defisit seluruh APBD dalam suatu tahun anggaran.

Batas maksimal kumulatif yang ditetapkan pemerintah pusat untuk APBD 2026 itu lebih rendah dari APBN 2025 yakni 0,20% terhadap PDB.

Sementara itu, untuk masing-masing daerah, batas maksimal defisit APBN 2026 ditetapkan sebesar 2,50% dari perkiraan pendapatan daerah tahun anggaran 2026.

Apabila merujuk pada PMK No.75/2024, batas maksimal defisit APBD tahun anggaran 2025 ditetapkan berdasarkan kategori fiskal daerah dengan ketentuan yakni 3,75% dari perkiraan pendapatan daerah tahun anggaran 2025 untuk kategori sangat tinggi; 3,65% untuk kategori tinggi; 3,55% untuk kategori sedang; 3,45% untuk kategori rendah; serta 3,35% untuk kategori sangat rendah.

"Batas Maksimal Defisit APBD tahun anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menetapkan APBD tahun anggaran 2026," demikian bunyi pasal 4 PMK No.101/2025 yang dikutip Senin (5/1/2026).

Kemudian, PMK tersebut turut mengatur batas maksimal kumulatif pembiayaan utang daerah tahun anggaran 2026 pada pasal 5 ayat (1). Pada tahun ini, batas maksimal pembiayaan utang pemda untuk mendanai APBD masing-masing yaitu 0,11% dari proyeksi PDB yang digunakan dalam penyusunan APBN 2026.

"Pembiayaan Utang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Pembiayaan Utang Daerah yang digunakan untuk mendanai pengeluaran pembiayaan," bunyi pasal 5 ayat (2).

Adapun batas maksimal maupun batas maksimal kumulatif pembiayaan utang menjadi dasar pengendalian atas defisit APBD dalam evaluasi rancangan peraturan daerah mengenai APBD oleh Menteri Dalam Negeri maupun Gubernur.

Apabila terjadi pelampauan batas maksimal defisit APBD, maka harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan. Kepala daerah nantinya menyampaikan surat permohonan pelampauan batas maksimal defisit APBD kepada Menteri Keuangan sebelum rancangan Perda mengenai APBD dievaluasi oleh Mendagri atau Gubernur.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat ada sembilan provinsi yang turun kelas dalam hal kategori kapasitas fiskal daerah. Salah satu penurunan drastis adalah Jakarta yang mana kapasitas fiskalnya anjlok dari kategori tinggi ke rendah.

Data terbaru mengenai Peta Kapasitas Fiskal Daerah tercantum pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.97/2025, yang berlaku sejak diundangkan pada 31 Desember 2025.

Beleid itu mencabut rujukan mengenai peta fiskal daerah tahun lalu yang tercantum pada PMK No.127/2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No.65/2024 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah.

Untuk diketahui, kapasitas fiskal daerah adalah gambar kemampuan keuangan daerah yang dikelompokkan berdasarkan rasio kapasitas fiskal daerah.

Sementara itu, kapasitas fiskal daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah dalam rangka melaksanakan pelayanan publik sesuai kewenangannya.

Peta kapasitas fiskal daerah, yang mencakup provinsi maupun kabupaten/kota, digunakan untuk pertimbangan dalam pengusulan daerah penerima yang bersumber dari penerimaan dalam negeri, maupun pinjaman atau hibah luar negeri.

Kemudian, peta itu akan menjadi rujukan penentuan besaran dana pendamping oleh pemda; pertimbangan dalam pemberian pembiayaan utang daerah; pertimbangan dalam pemberian subsidi bunga pinjaman dari lembaga keuangan bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank penugasan dari pusat; pertimbangan dalam pengalokasian transfer ke daerah dan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat berupa belanja K/L dalam rangka sinergi pendanaan; dan penggunaan lain sesuai UU.

"Penghitungan Peta Kapasitas Fiskal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhitungkan pendapatan daerah terhadap kebutuhan belanja daerah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat sesuai kewenangannya pendapatan daerah dengan yang memperhatikan sudah ditentukan penggunaannya, perkiraan kas yang tersedia, dan keandalan serta ketersediaan data," dikutip dari pasal 3 ayat (3) PMK No.97/2025, Jumat (2/1/2026).

Pada PMK terbaru, terlihat sembilan provinsi yang mengalami penurunan kapasitas fiskal daerah pada PMK No.97/2025 dari aturan sebelumnya yakni PMK No.127/2024.

Provinsi Turun Kelas

1. Riau dari Sedang ke Rendah;

2. Jakarta dari Tinggi ke Rendah;

3. Kalimantan Tengah dari Sangat Tinggi ke Rendah;

4. Kalimantan Selatan dari Tinggi ke Rendah;

5. Kalimantan Timur dari Sedang ke Rendah;

6. Kalimantan Utara dari Tinggi ke Rendah;

7. Papua dari Sedang ke Sangat Rendah;

8. Papua Selatan dari Sedang ke Sangat Rendah; dan

9. Papua Pegunungan dari Sedang ke Rendah. B

Beberapa provinsi yang naik kelas seperti:

1. Aceh dari Sangat Rendah ke Sedang;

2. Jawa Barat dari Sedang ke Tinggi;

3. Jawa Timur dari Sedang ke Tinggi;

4. Sulawesi Selatan dari Rendah ke Sedang;

5. Sulawesi Tenggara dari Sangat Rendah ke Rendah;

6. Bali dari Rendah ke Sedang;

7. Papua Tengah dari Sedang ke Sangat Tinggi; dan

8. Papua Barat Daya dari Sedang ke Sangat Tinggi.

Bisnis.com, MEDAN – Balai Besar Wilayah Sungai Sumatra II Medan mengungkap adanya pembatalan empat proyek pengendalian banjir di wilayah Medan oleh World Bank (Bank Dunia) menyusul lemahnya kapasitas fiskal daerah dalam menjalankan proyek tersebut.

Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur SDA BBWS Sumatra II Medan Robby Indra Gartika mengungkapkan, pada 2023 lalu Medan masuk salah satu kota yang mendapat pinjaman pengendalian banjir dalam Proyek Ketahanan Banjir Perkotaan Nasional (National Urban Flood Resilience Project/ NUFReP) yang disetujui Bank Dunia untuk Pemerintah Indonesia.

“Ada enam proyek di Medan yang sedianya akan didanai dengan total pinjaman Rp900 miliar,” kata Robby kepada Bisnis, Kamis (6/11/2025).

Keenam proyek itu, yakni pengendalian banjir di wilayah Sungai Badera (bagian Medan), Selayang, Babura, Deli, Kawasan Industri Medan, dan Universitas Sumatra Utara (USU) yang ditarget selesai pada akhir 2027 mendatang.

Meski Bank Dunia telah menyetujui pinjaman Rp900 miliar untuk keenam proyek tersebut, pembangunan fisik proyek yang sejatinya dapat dimulai sejak tahun 2023 belum terlaksana hingga saat ini.

“Kami tidak bisa bergerak karena terkendala di pembebasan lahan. Pinjaman ini, kan, hanya bisa digunakan untuk proyek fisik. Pembebasan lahan opsinya menggunakan APBD atau APBN,” ujar Robby.

Dijelaskan Robby, Pemerintah Kota Medan sejatinya telah setuju mengalokasikan APBD untuk pembebasan lahan proyek pengendalian banjir perkotaan ini di tahun 2023 lalu. Besar biaya pembebasan lahan bervariasi, bahkan untuk Sungai Babura dan Deli masing-masing sekitar Rp1,3 triliun.

Saat itu, APBD Kota Medan baru mampu menampung untuk pembebasan lahan di Sungai Badera bagian Medan dan Selayang.

Namun, kondisi APBD juga yang disinyalir Robby menjadi alasan Wali Kota Medan saat itu, Bobby Nasution mengajukan permohonan anggaran ke pemerintah pusat untuk pembebasan lahan.

“Permohonan anggaran itu disetujui pemerintah. Tapi gagal dicairkan lantaran dokumen-dokumen yang diminta tidak dapat dipenuhi Pemko,” terang dia.

Tenggat waktu penyelesaian yang semakin dekat dan karut marut pembebasan lahan yang menghambat pembangunan fisik proyek membuat Bank Dunia skeptis. Ini berujung pada pemutusan sebagian besar pinjaman untuk sejumlah proyek NUFReP di Medan.

Robby mengatakan, dari 6 proyek yang mendapat pinjaman, hanya 2 (dua) yang berjalan yakni Sungai Badera dan KIM dengan total pembiayaan tersisa sebesar Rp325 miliar.

“Sebetulnya ini sangat disayangkan karena dampak banjir Medan selama ini cukup besar ke masyarakat,” tandasnya.

Sebelumnya dalam pertemuan dengan BBWS pada Rabu (29/10/2025), Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyebut banjir kian parah di Medan dan Deli Serdang. Hujan beberapa waktu lalu disebut Rico merendam 17 dari 21 Kecamatan di Medan.

"Ini menunjukkan lebih dari 80% wilayah Medan sangat rentan," kata Rico, dikutip Kamis (6/11/2025).

Rico juga menyebut proses pembebasan lahan untuk proyek pengendalian banjir masih terkendala, terutama terkait kejelasan ganti rugi kepada warga.