Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa Indonesia akan membayar sekitar Rp1,2 triliun per tahun dalam skema pelunasan utang kereta cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh.

Hal tersebut disampaikan Prabowo usai meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta Pusat pada Selasa (4/11/2025). Dia menyebut tak ada masalah dalam skema tersebut, kendati tak memerinci sumber dananya.

“Pokoknya enggak ada masalah, karena itu kita bayar [utang Whoosh] mungkin Rp1,2 triliun per tahun,” kata Prabowo kepada wartawan.

Menurutnya, permasalahan Kereta Cepat Whoosh Indonesia semestinya tak semata dipandang dari sisi utang, melainkan juga manfaat bagi masyarakat seperti mengurangi kemacetan, mengurangi polusi, hingga mempercepat perjalanan.

Dengan adanya kereta warisan era Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut, dia menilai bahwa Indonesia menjadi salah satu negara yang menguasai teknologi, sekaligus menjadi simbol kerja sama yang erat dengan China.

Prabowo pun meminta masyarakat tidak menambah gaduh atas polemik Whoosh, sebab pemerintah disebutnya tidak akan lepas tangan.

“Jadi, sudahlah. Saya sudah katakan Presiden Republik Indonesia yang ambil alih tanggung jawab. Jadi, tidak usah ribut, kita mampu dan kita kuat,” ucap eks Danjen Kopassus ini.

Ketika ditanya kembali perihal sumber dana pelunasan utang Whoosh, Prabowo menyatakan bahwa salah satunya akan bersumber dari uang hasil rampasan korupsi.

Dia lantas berujar bahwa pemerintah tak akan memberikan kesempatan lagi bagi para koruptor untuk kembali mencari celah dalam keuangan negara demi keuntungan pribadi.

“Jadi saudara saya minta bantu saya semua. Jangan kasih kesempatan koruptor-koruptor itu merajalela. Uang nanti banyak untuk kita. Untuk rakyat semua,” tutur Prabowo.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) telah menghadap Presiden Prabowo Subianto pada Senin (3/11/2025) untuk melaporkan skema restrukturisasi utang Kereta Cepat Jakarta - Bandung (KCJB) atau Whoosh.

AHY menyebut pihaknya bersama Kementerian dan Lembaga (K/L) mulai dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Perhubungan (Kemenhub) hingga Kementerian Koordinator (Kemenko) bidang Perekonomian telah sepakat mengenai skema penyelesaian utang. Selanjutnya, dia akan segera melaporkan kesepakatan tersebut ke Presiden Prabowo.

"Solusi kereta cepat Jakarta — Bandung dan pengembangan lanjutan, kami telah menggelar rapat koordinasi yang in-line dengan arahan Bapak Presiden bersama Menteri Investasi/CEO Danantara, Menteri Perhubungan, Kemenko Ekonomi, dan Kementerian Keuangan," kata AHY di akun Instagram resminya, Selasa (4/11/2025).

Dia menambahkan, pemerintahan Presiden Prabowo telah sepakat mencari solusi terbaik untuk restrukturisasi keuangan.

Apabila proses tersebut telah dirampungkan, barulah proses pengembangan kereta cepat bakal diperluas ke ruas lain, salah satunya Jakarta — Surabaya.

"Setelah tuntas, kita akan kembangkan jalur-jalur berikutnya sebagai wujud nyata pembangunan berkeadilan dan pemerataan antarwilayah," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator (Menko) bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap sejumlah isu yang dibahas saat menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, pada Senin (3/11/2025).

AHY menjelaskan dalam pertemuan tersebut dirinya membahas mengenai ekosistem perkeretaapian. Salah satunya, melakukan diskusi terkait penyelesaian utang Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh.

"Solusi kereta cepat Jakarta — Bandung dan pengembangan lanjutan, kami telah menggelar rapat koordinasi yang in-line dengan arahan Bapak Presiden bersama Menteri Investasi/CEO Danantara, Menteri Perhubungan, Kemenko Ekonomi, dan Kementerian Keuangan," kata AHY di akun Instagram resminya, Selasa (4/11/2025).

Dia menambahkan, pemerintahan Presiden Prabowo telah sepakat mencari solusi terbaik untuk restrukturisasi keuangan.

Apabila proses tersebut telah dirampungkan, barulah proses pengembangan kereta cepat bakal diperluas ke ruas lain, salah satunya Jakarta — Surabaya.

"Setelah tuntas, kita akan kembangkan jalur-jalur berikutnya sebagai wujud nyata pembangunan berkeadilan dan pemerataan antarwilayah," ujarnya.

Dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, tambah AHY, pihaknya optimistis permasalahan utang Whoosh dapat dituntaskan dan sektor transportasi perkeretaapian nasional akan semakin maju.

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia dan China disebut telah sepakat untuk melakukan restrukturisasi utang Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) dalam kurun waktu 60 tahun, alias sampai dengan tahun 2085.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa pihak China telah setuju terkait skema tersebut. Namun, saat ini pelaksanaannya masih tertunda.

“Kita mau lakukan tadi restrukturisasi dengan pihak China, dan itu mereka sudah setuju. Hanya kemarin pergantian pemerintahan ya tertunda,” ujarnya dalam acara 1 Tahun Prabowo—Gibran, dikutip pada Rabu (22/10/2025).

Luhut pun telah melakukan komunikasi dengan Kementerian Keuangan terkait restrukturisasi utang selama 60 tahun. Skema tersebut pun akan membuat pembayaran utang kepada China dapat lebih kecil.

“Misalnya [bayar] Rp2 triliun satu tahun, kemudian penerimaan [dari operasional Whoosh] Rp1,5 triliun,” tambah Luhut.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto telah memanggil Menteri Menteri Koordinator (Menko) bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin, hingga mantan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan ke Istana Negara, pada Senin (3/11/2025).

Ketiganya tercatat memiliki keterkaitan dengan isu yang tengah hangat sejak Agustus lalu, yakni penyelesaian utang kereta cepat Jakarta Bandung (KCJB) alias Whoosh.

Menko AHY terang-terangan menyampaikan tujuannya menghadap RI 1 untuk melaporkan skema restrukturisasi utang kereta cepat tersebut.

"Tentu kita ingin melihat berbagai isu ya, termasuk KCIC Jakarta Bandung, ada permasalahan-permasalahan yang harus kita carikan solusinya juga dengan sejumlah opsi tentunya," pungkasnya di Kompleks Istana.

Pasalnya, kabar terakhir dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan pada akhir Oktober lalu, menyebutkan bahwa pihak China telah setuju terkait skema restrukturisasi dengan perpanjangan waktu menjadi 60 tahun hingga 2085.

Meski demikian, belum ada kepastian yang diumumkan secara resmi terkait penyelesaian utang dari proyek senilai US$7,26 miliar atau setara Rp119,79 triliun (dengan kurs Rp16.500/per dolar AS).

Menyusul AHY, mantan Menteri Perhubungan era Jokowi (2014-2016) turut hadir ke Istana Negara. Namun, dirinya tak secara gamblang menyebutkan akan membahas penyelesaian kereta cepat.

Sebagai informasi, saat menjabat sebagai Menhub, Jonan sempat meminta pengembangan kereta cepat untuk dilakukan pengkajian ulang. Khususnya kajian terkait pengadaan lahan proyek tersebut.

“Hadir diundang Pak Seskab, mau ngobrol aja. Mungkin [akan bahas whoosh], saya sudah pensiun jadi nggak ngikutin," jelasnya singkat.

Sementara itu, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI Bobby Rasyidin mengaku kehadirannya di Istana Negara lebih kepada membahas pelayanan kereta api, khususnya KRL Jabodetabek.

“Terus terang tadi tidak banyak mengenai itu. Beliau sedikit menyinggung, bahwa ini akan segera dibicarakan untuk kereta cepat ini,” ungkapnya.

Saat ditanya terkait rencana pelunasan utang kereta cepat, apakah melalui restrukturisasi atau penambahan tenor, Bobby pun mengaku hal tersebut tidak dibahas. Dirinya menuturkan, pihaknya juga telah melakukan koordinasi dengan Danantara selaku holding KAI.

Bom Waktu Utang Whoosh

Polemik utang Whoosh kembali memanas usai Bobby Rasyidin, Dirut KAI yang menggantikan Didiek Hartantyo pada 12 Agustus lalu mengatakan, pihaknya tengah mempelajari berbagai kendala yang dialami oleh perseroan.

Termasuk, proyek Kereta Cepat Whoosh yang sudah beroperasional selama dua tahun, disebutnya sebagai 'bom waktu'.

"Terutama kami dalami juga masalah KCIC seperti yang disampaikan tadi memang ini bom waktu," ujar Bobby dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR, Rabu (20/8/2025).

Untuk diketahui, konsorsium Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang membentuk PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), dan konsorsium perusahaan perkeretaapian China, melalui Beijing Yawan HSR Co. Ltd membentuk perusahaan patungan yang dinamakan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

KCIC beroperasi tanpa bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun jaminan Pemerintah Indonesia.

Pembangunan proyek Kereta Cepat Whoosh diperoleh dari dana pinjaman China Development Bank (75%). Sedangkan 25% merupakan setoran modal pemegang saham, yaitu gabungan dari PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) (60%) dan Beijing Yawan HSR Co. Ltd. (40%).

Komposisi pemegang saham PSBI yaitu PT Kereta Api Indonesia (Persero) 58,53%, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk 33,36%, PT Perkebunan Nusantara I 1,03%, dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk 7,08%. Adapun komposisi pemegang saham Beijing Yawan HSR Co. Ltd yaitu CREC 42,88%, Sinohydro 30%, CRRC 12%, CRSC 10,12%, dan CRIC 5%.

Artinya, total pinjaman PSBI ke CBD adalah sekitar US$2,72 miliar (sekitar Rp44,92 triliun) belum ditambah dengan beban bunga yang diperkirakan mencapai US$120 juta—US$130 juta per tahun atau setara hampir Rp2 triliun hanya untuk membayar bunga.

Dalam perkembangannya, pemerintah merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 89/2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung.

Penjaminan pemerintah dirancang dengan sejumlah mitigasi agar tidak berdampak langsung ke APBN. Pemerintah, kala itu, tercatat memiliki Dana Cadangan Penjaminan yang besarnya sekitar Rp11,51 triliun, sebagai cadangan apabila terjadi klaim.

Sayangnya, belum ada keputusan final yang diumumkan pemerintahan Prabowo terkait penyelesaian utang ratusan triliun tersebut.