Bisnis.com, JAKARTA — Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Palu mencatat komitmen investasi strategis senilai US$1,75 miliar atau setara lebih dari Rp30 triliun untuk pengembangan proyek Battery Energy Storage System (BESS) Gigafactory dan LNG Hub.

Investasi jumbo ini resmi disepakati melalui penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara PT Bangun Palu Sulawesi Tengah dan Aslan Energy Capital di Jakarta, Senin (11/5/2026).

Kemitraan tersebut mencakup pembangunan fasilitas produksi baterai skala besar serta ekosistem energi bersih guna memperkuat rantai pasok kendaraan listrik nasional.

Plt. Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK Rizal Edwin Manansang menyatakan masuknya investasi di sektor teknologi penyimpanan energi akan mendongkrak daya saing kawasan di Indonesia Timur.

"Pemerintah optimistis investasi ini akan meningkatkan daya saing KEK Palu serta menciptakan multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional," ujar Edwin dalam keterangan tertulis, Sabtu, (16/5/2026).

Pada fase awal, fasilitas tersebut ditargetkan memiliki kapasitas produksi 8 GWh per tahun dan berpotensi diekspansi hingga mencapai 15 GWh pada tahap berikutnya.

Selain memasok pasar domestik dan infrastruktur pengisian kendaraan listrik, produk dari pabrik ini juga diarahkan untuk memenuhi permintaan ekspor ke kawasan ASEAN, Australia, hingga Amerika Serikat.

Sementara itu, Wali Kota Palu Hadianto Rasyid menekankan bahwa realisasi proyek ini akan menjadi motor penggerak ekonomi kota melalui penciptaan lapangan kerja secara masif.

"Investasi ini sangat penting bagi Kota Palu karena akan membawa multiplier effect besar, terutama pada penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi," tutur Hadianto.

Pengembangan BESS Gigafactory ini diproyeksikan mampu menyerap 1.300 tenaga kerja langsung dan lebih dari 3.000 pekerja tidak langsung di sepanjang rantai pasok industri.

Manajemen Aslan Energy Capital Muthu menambahkan bahwa posisi netral Indonesia dan ketersediaan nikel menjadi faktor utama perseroan memilih KEK Palu sebagai basis produksi global.

Seiring hal tersebut, pemerintah melalui Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK berkomitmen mengawal implementasi proyek ini agar segera memberikan kontribusi nyata bagi penguatan hilirisasi industri berbasis energi bersih.

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia Battery Corporation (IBC) atau PT Industri Baterai Indonesia (IBI) menegaskan arah baru pengembangan industri baterai nasional yang tak lagi berhenti pada hilirisasi bahan mentah, tetapi juga menargetkan penguasaan teknologi produksi baterai di dalam negeri.

Komitmen tersebut ditegaskan setelah IBI menandatangani Framework Agreement bersama PT Antam Tbk dan konsorsium Huayou yang mencakup Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd, dan EVE Energy Co,. Ltd., serta PT Daaz Bara Lestari Tbk.

Direktur Utama IBC, Aditya Farhan Arif mengatakan kerja sama ini untuk memastikan kelanjutan proyek Titan yang kini digarap bersama konsorsium Huayou, setelah LG Energy Solution (LGES) hengkang.

“Kami tentu akan terus melanjutkan itu karena IBC memang mengemban misi untuk hilirisasi ke arah baterai,” kata Aditya kepada wartawan, Jumat (30/1/2026).

Aditya menyebut sejak awal IBC memang dibentuk untuk mendorong hilirisasi industri baterai, dan kerja sama terbaru ini merupakan bagian dari kesinambungan misi tersebut.

Namun, IBC mulai menekankan pentingnya kemandirian teknologi, bukan sekadar menjadi mitra dalam rantai pasok global. Kerja sama dengan mitra asing harus menjadi sarana transfer pengetahuan dan peningkatan kapasitas nasional.

“Jadi kami punya komitmen tinggi juga terhadap pengembangan teknologi yang nantinya juga ownership-nya harapannya di Indonesia gitu,” lanjutnya.

Saat ini, proyek Titan bersama Huayou masih berada pada tahap awal. Aditya menjelaskan langkah berikutnya adalah penyusunan studi kelayakan bersama.

Studi tersebut akan mencakup seluruh aspek proyek, mulai dari teknologi, lokasi, hingga skema bisnis. IBC menargetkan proses ini bisa rampung dalam tahun berjalan.

“Semuanya, jadi segala aspek gitu ya, dan ya kita harapkan sih dalam tahun ini juga bisa diselesaikan,” ujar Aditya.

Terkait skala proyek, ia memastikan kapasitas produksi tetap mengacu pada komitmen awal meski detail teknis masih akan dikaji lebih lanjut.

Aditya juga menegaskan optimisme IBC terhadap masa depan baterai berbasis nikel, di tengah berkembangnya teknologi lain seperti LFP.

“Optimistik, optimistik. Apalagi kita bicara sekarang kan teman-teman cuma kenalnya LFP dan NMC gitu ya, tapi ke depan itu opsi teknologi baterai sangat banyak dan opsi-opsi yang nanti future battery itu masih akan menggunakan nikel. Jadi kami sangat optimistik sih,” ujarnya.

Melalui proyek Titan, IBC disebut tidak hanya membangun fasilitas industri, tetapi juga menyiapkan fondasi agar Indonesia naik kelas dari pemilik sumber daya menjadi negara dengan kemampuan teknologi baterai yang mandiri.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) menyatakan siap mengikuti regulasi tentang insentif mobil listrik yang akan diterapkan pada 2026. Namun, perusahaan menekankan perlunya memperhatikan kesiapan industri lokal dalam penyusunan aturan maupun pelaksanaannya.

“Kalau itu regulasi, tentu kita harus mengikuti,” kata Presiden Direktur TMMIN Nandi Julyanto di Jakarta, Senin (26/1/2026) malam.

Namun, dia mengemukakan pentingnya penyiapan industri dari hulu hingga hilir apabila pemberian insentif mobil listrik mensyaratkan penggunaan bahan baku lokal, termasuk dalam produksi baterai.

Ia juga menyampaikan bahwa kebijakan insentif mobil listrik perlu disertai dengan peta jalan penerapan yang realistis sesuai dengan kesiapan industri pendukungnya. “Kalau itu misalnya sampai ke tingkat purchase part atau material, ya kita akan jalankan bertahap, kesiapan industri lokal seperti apa. Itu yang menjadi penting,” kata Nandi.

Pemerintah diharapkan mempertimbangkan kesiapan industri pendukung dalam menyusun peraturan mengenai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) serta kebijakan insentif yang berkenaan dengan produksi dan penggunaan mobil listrik.

“Misalnya baja saja, sampai sekarang industri lokal belum, karena kalau kita bicara otomotif, untuk baja volumenya tidak terlalu besar, tetapi kualitas yang diperlukan sangat tinggi dibandingkan dengan konstruksi yang volumenya jauh lebih besar, standarnya tidak terlalu severe, sehingga orang cenderung memproduksi untuk konstruksi,” jelas Nandi.

“Bukan hanya regulasi, tetapi kesiapan dari masing-masing industri itu benar-benar dilihat,” ia menambahkan.

Hal yang sama juga dinilai perlu dipertimbangkan dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan insentif yang berkaitan dengan penggunaan baterai untuk kendaraan listrik.

Nandi menyampaikan bahwa baterai berbahan nikel tidak serta-merta bisa diproduksi hanya dengan mengandalkan ketersediaan nikel, tetapi membutuhkan investasi besar serta dukungan sumber daya manusia dan teknologi.

Mengenai ketentuan lokalisasi dalam produksi kendaraan secara umum, pihak Toyota menyampaikan perlunya penerapan tahapan lazim yang dimulai dari perakitan lokal dan secara bertahap diikuti dengan penggunaan bahan baku dari dalam negeri.

Kementerian Perindustrian mengusulkan pemberian insentif fiskal bagi industri otomotif pada 2026.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan skema insentif otomotif yang diusulkan mencakup aspek segmen kendaraan, jenis teknologi, bobot TKDN, dan jenis baterai yang digunakan.

Ia juga mengemukakan kemungkinan kendaraan listrik dengan baterai Lithium Iron Phosphate (LFP) mendapatkan insentif yang lebih kecil dibandingkan dengan mobil listrik yang menggunakan baterai berbahan dasar nikel.