Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menegaskan optimisme pelaku industri manufaktur nasional tetap terjaga meski sektor tersebut menghadapi tantangan yang semakin kompleks dari sisi produksi maupun permintaan.

Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif di Jakarta, Selasa menyampaikan hal ini tercermin dari Indeks Kepercayaan Industri (IKI) Juni 2026 yang masih berada pada level ekspansi sebesar 52,90.

Meski mengalami perlambatan 0,66 poin dibandingkan Mei 2026, capaian IKI yang tetap berada di atas level 50 menunjukkan aktivitas manufaktur nasional masih bertumbuh di tengah berbagai dinamika ekonomi global dan domestik.

Menurut dia, kondisi industri pada Juni 2026 lebih menantang dibandingkan bulan sebelumnya. Jika pada Mei tekanan terutama berasal dari sisi produksi, maka pada Juni pelaku industri juga mulai menghadapi perlambatan permintaan.

"Industri manufaktur nasional pada Juni menghadapi tantangan yang lebih kompleks dibandingkan bulan sebelumnya. Tekanan tidak hanya berasal dari sisi produksi, tetapi juga mulai dirasakan pada sisi permintaan. Meski demikian, sektor industri tetap menunjukkan resiliensi yang kuat sehingga aktivitas manufaktur nasional masih berada pada fase ekspansi," ujar Febri

Menurutnya, dari sisi produksi, industri masih menghadapi kenaikan harga bahan baku impor akibat konflik geopolitik di Timur Tengah yang mendorong peningkatan harga energi dunia. Pelemahan nilai tukar rupiah juga meningkatkan biaya pengadaan bahan baku impor sehingga menambah beban produksi.

Selain itu, pemadaman listrik di sejumlah kawasan industri selama Juni turut mengganggu proses produksi, terutama bagi sektor yang bergantung pada pasokan listrik.

"Pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah kawasan industri menyebabkan sebagian perusahaan harus menghentikan proses produksinya selama gangguan berlangsung. Kondisi tersebut tentu memengaruhi efisiensi operasional industri," ungkapnya.

Tekanan juga datang dari kenaikan harga gas industri, khususnya gas hasil regasifikasi LNG. Oleh karena itu, Kemenperin mengapresiasi langkah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang berhasil mengawal penurunan harga gas regasifikasi dari 23 dolar AS per MMBTU menjadi 13 dolar AS per MMBTU.

"Penurunan harga gas regasifikasi tersebut menjadi angin segar bagi industri, khususnya industri yang menggunakan gas sebagai sumber energi maupun bahan baku produksi. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing industri nasional, terutama bagi industri yang masuk dalam skema Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT)," jelas Jubir Kemenperin.

Di sisi permintaan, Kemenperin mencermati kenaikan harga sejumlah barang konsumsi rumah tangga dan penyesuaian harga BBM nonsubsidi mulai memengaruhi ruang belanja masyarakat terhadap produk manufaktur.

Namun pemerintah menilai tekanan tersebut masih dapat dikendalikan karena inflasi diperkirakan tetap berada dalam sasaran nasional sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen.

"Kami mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo yang tetap mempertahankan harga BBM subsidi. Kebijakan tersebut memberikan kontribusi penting dalam menjaga inflasi tetap terkendali sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat," katanya.

Di tengah berbagai tantangan tersebut, prospek ekspor manufaktur masih menunjukkan tren positif. Permintaan dari sejumlah negara tujuan ekspor nonmigas terus meningkat sehingga menjadi salah satu penopang utama kinerja industri nasional.

"Kami melihat permintaan ekspor nonmigas masih tumbuh positif. Di tengah berbagai tantangan global, kondisi ini memberikan optimisme bahwa industri manufaktur Indonesia masih memiliki peluang untuk terus berkembang," tutur Febri.

Ia menambahkan, besarnya pasar domestik juga menjadi kekuatan utama industri nasional. Berbagai program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, implementasi mandatori biodiesel B50, hingga Program Kampung Nelayan diyakini akan meningkatkan permintaan terhadap produk manufaktur dalam negeri.

"Belanja pemerintah melalui berbagai program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, implementasi mandatori biodiesel B50, hingga Program Kampung Nelayan akan memberikan efek berganda terhadap meningkatnya permintaan produk manufaktur nasional," ujarnya.

Menurut Febri, kombinasi antara besarnya pasar domestik, dukungan belanja pemerintah, serta prospek ekspor yang membaik menjadi fondasi penting bagi industri manufaktur untuk tetap bertahan dan tumbuh di tengah ketidakpastian global.

"Oleh karena itu, Indeks Kepercayaan Industri pada Juni 2026 tercatat sebesar 52,90. Nilai tersebut masih berada di atas level 50 yang menandakan aktivitas industri manufaktur Indonesia tetap berada dalam fase ekspansi. Ini menunjukkan optimisme pelaku industri masih terjaga meskipun tantangan yang dihadapi semakin kompleks," pungkasnya.

Ke depan, Kemenperin akan terus mengantisipasi berbagai tantangan, mulai dari tekanan inflasi, kenaikan suku bunga acuan, pelemahan nilai tukar rupiah, meningkatnya biaya energi, hingga potensi dampak El Nino terhadap sejumlah sektor industri.

Untuk menjaga daya saing industri nasional, pihaknya akan memperkuat kebijakan yang mencakup kelancaran pasokan bahan baku, penguatan pasar domestik, percepatan hilirisasi, peningkatan produktivitas industri, serta perluasan akses pasar ekspor.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menilai industri dan konsumen masih menunggu kepastian terkait insentif kendaraan listrik (electric vehicle/EV).

"Terkait dengan itu, kami meminta agar industri dan konsumen produk otomotif segera diberi kepastian," kata dia ditemui di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, kondisi tersebut dinilai dapat menahan keputusan pembelian masyarakat sehingga berpotensi memberikan tekanan terhadap kinerja industri otomotif.

"Jadi kami mohon agar segera pengambil kebijakan di kementerian/lembaga lain agar segera memberikan kepastian terkait dengan insentif tersebut," ujar Febri.

Menanggapi upaya mendorong penjualan pada semester II, Febri menegaskan Kemenperin terus menjalin kolaborasi dengan berbagai asosiasi industri untuk memperkuat pemasaran produk manufaktur nasional.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan pemerintah tengah menyiapkan insentif untuk kendaraan listrik yang ditargetkan mencakup masing-masing 100 ribu unit mobil listrik dan sepeda motor listrik pada tahun ini.

Untuk sepeda motor listrik, pemerintah memperkirakan nilai insentif sebesar Rp5 juta per unit. Namun, besaran dan skema final bantuan tersebut masih akan diumumkan lebih lanjut setelah pembahasan dengan kementerian dan lembaga terkait selesai.

Dirinya juga berpendapat insentif kendaraan listrik diberikan untuk menekan impor bahan bakar minyak (BBM) di tengah harga minyak global yang diperkirakan masih tinggi dalam beberapa bulan ke depan.

Adapun program insentif kendaraan listrik menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mendorong percepatan adopsi kendaraan ramah lingkungan.

Sebelumnya, Kemenperin memperkuat peran industri kecil menengah (IKM) untuk masuk dalam rantai pasok kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB), guna mendukung pengembangan ekosistemnya di Tanah Air.

Kemenperin menegaskan bahwa pengembangan industri kendaraan listrik nasional tidak hanya bertumpu pada investasi industri besar, tetapi juga harus membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi pelaku IKM sebagai bagian penting dalam rantai pasok industri.

Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan mobil listrik berbasis baterai pada kuartal I 2026 mencapai 33.150 unit atau meningkat 95,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu, populasi bus listrik hingga April 2026 mencapai 798 unit dan populasi motor listrik pada Februari 2026 tercatat sebanyak 236.451 unit atau sekitar 65 persen dari total populasi kendaraan listrik nasional.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Plt Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (SPSK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Herman Saheruddin mengatakan perubahan iklim kini turut mempengaruhi keputusan investor untuk melakukan investasi.

Hal itu, menurut dia, disebabkan adanya risiko transisi seiring upaya berbagai negara untuk mengadopsi teknologi hijau, menerapkan regulasi karbon, dan mengubah preferensi konsumen untuk meningkatkan penggunaan produk-produk berkelanjutan.

“Perkembangan ini memengaruhi keputusan investasi, daya saing perdagangan, kebutuhan pembiayaan, penerimaan fiskal, dan pada akhirnya stabilitas sektor keuangan,” kata Herman Saheruddin di Jakarta, Selasa.

Selain risiko transisi, ia mengatakan perubahan iklim juga membawa risiko fisik berupa bencana banjir, kekeringan, kenaikan permukaan air laut, hingga cuaca ekstrem yang mengganggu pembangunan infrastruktur, kegiatan pertanian, dan produktivitas ekonomi.

“Bagi Indonesia, konsekuensi ekonominya sangat signifikan. Perubahan iklim dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang besar sekaligus menurunkan produktivitas tenaga kerja apabila tidak ada tindakan (mitigasi) yang berarti,” ujar dia.

Menyadari tantangan tersebut, pemerintah pun mengintegrasikan agenda pembangunan berkelanjutan global ke dalam prioritas pembangunan nasional melalui Asta Cita.

Herman menuturkan, Asta Cita tidak hanya menekankan pertumbuhan ekonomi, tapi juga ketahanan, daya saing, keberlanjutan lingkungan, dan pembangunan yang berkeadilan.

Untuk mewujudkan hal tersebut, ia mengatakan kebijakan fiskal memainkan peran strategis untuk mendukung mobilisasi investasi hijau dan pembiayaan berkelanjutan, memperkuat ketahanan pangan, energi, dan air, serta menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi dan industri masa depan.

Namun, ia mengatakan pemerintah menyadari bahwa anggaran negara hanya berkontribusi pada sebagian kecil kebutuhan pembiayaan untuk mencapai komitmen iklim Indonesia.

Selama periode 2018-2024, APBN hanya membiayai 12,9 persen dari total kebutuhan anggaran untuk melakukan mitigasi iklim, sehingga terdapat gap atau kesenjangan pembiayaan sebesar 87,1 persen, dengan rata-rata biaya belanja iklim yang diperlukan senilai Rp73,5 triliun per tahun.

Kemenkeu pun berkomitmen untuk memperluas instrumen pembiayaan inovatif dan memperkuat kemitraan dengan sektor swasta serta mitra pembangunan untuk memastikan pembangunan berkelanjutan dapat terealisasi sesuai target pemerintah.

“Pada akhirnya, pembiayaan berkelanjutan bukan sekadar komitmen lingkungan. Hal itu merupakan instrumen yang sangat penting untuk mewujudkan visi Indonesia menjadi negara dengan perekonomian yang maju pada tahun 2045,” kata Herman.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kementerian Pertahanan (Kemhan) menyatakan bahwa telah menghapus latihan menembak dalam pendidikan calon manajer Koperasi Desa (Kopdes) Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih (KMNP). Kepala Biro Informasi Pertahanan (Infohan) Sekretariat Jenderal (Setjen) Kementerian Pertahanan (Kemhan) Brigjen TNI Rico Ricardo menjelaskan, berbagai kegiatan peserta yang bersifat taktis dan teknis militer dikurangi, termasuk kegiatan menembak.

Rico memastikan, kegiatan itu tidak lagi menjadi bagian dalam pelaksanaan latihan pembekalan bela negara dan manajerial. Selain itu, intensitas kegiatan fisik juga dikurangi dan disesuaikan dengan latar belakang peserta sebagai warga sipil.

“Perlu kami sampaikan bahwa dokumentasi atau liputan terkait kegiatan menembak (yang banyak beredar di media massa dan media sosial) tersebut merupakan kegiatan yang dilaksanakan pada minggu lalu, sebelum adanya evaluasi terbaru terhadap pelaksanaan program,” katanya, Selasa (30/6/2026).

Kemhan juga mengganti nama pendidikan calon manajer Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih dari latihan dasar militer (latsarmil) menjadi latihan pembekalan bela negara dan manajerial.

Rico menjelaskan bahwa keputusan itu diambil sebagai tindak lanjut evaluasi bersama. Dia menyatakan bahwa instansinya melakukan penyesuaian pendekatan kegiatan pendidikan.

“Terminologi dan pelaksanaan kegiatan saat ini diarahkan menjadi latihan pembekalan bela negara dan manajerial, bukan latsarmil lagi,” ujar Rico.

Rico mengungkapkan bahwa kegiatan para peserta saat ini diarahkan pada pembentukan disiplin, karakter, kepemimpinan, kerja sama, tanggung jawab, wawasan kebangsaan, serta kesiapan manajerial peserta sebagai calon pengelola Kopdes Kelurahan Merah Putih dan KNMP. Sehingga mereka benar-benar siap bekerja saat selesai melaksanakan pendidikan.

Diketahui, dalam proses Latsarmil sebelumnya ada lima orang meninggal dunia. Berdasarkan data dari Kemhan, 5 korban meninggal dunia terdiri atas Yonanda Muhammad Taufiq (meninggal pada 17 Juni 2026), Anisa Muyassaroh (meninggal pada 18 Juni 2026), Novia Rahmadhani Sihotang (meninggal pada 22 Juni 2026), Muhammad Rifki Renaldi Gunawan (meninggal pada 26 Juni 2026), dan Nola Dya Sari (meninggal pada 26 Juni 2026).

kepastian pasokan gas bumi dengan harga yang kompetitif menjadi faktor penting bagi keberlangsungan investasi dan produktivitas berbagai sektor industri strategis

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menegaskan bahwa kebijakan penurunan harga liquefied natural gas (LNG) bagi sektor industri menjadi angin segar yang sangat dibutuhkan industri di tengah tantangan saat ini.

Dalam pernyataan dikonfirmasi di Jakarta, Selasa, Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif mengatakan pihaknya memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang mempertemukan para pemangku kepentingan untuk mencari solusi atas persoalan pasokan gas industri.

"Kami mengapresiasi perhatian mendalam dan langkah konkret dari Bapak Sufmi Dasco Ahmad selaku Wakil Ketua DPR RI. Fasilitasi yang beliau berikan untuk mempertemukan para pemangku kepentingan guna mencari jalan keluar masalah gas ini adalah angin segar yang sangat dibutuhkan industri di tengah tantangan berat dan kompleks saat ini," dia.

Menurut Febri, kepastian pasokan gas bumi dengan harga yang kompetitif menjadi faktor penting bagi keberlangsungan investasi dan produktivitas berbagai sektor industri strategis.

Penurunan harga LNG diharapkan dapat semakin meringankan beban biaya energi pelaku usaha sehingga aktivitas produksi berjalan lebih efisien.

Selain mengapresiasi langkah DPR, Kemenperin juga menyampaikan aspirasi pelaku industri terkait implementasi kebijakan Alokasi Gas Industri Tertentu (AGIT).

Sektor manufaktur berharap kuota pasokan gas yang telah ditetapkan pemerintah dapat direalisasikan secara penuh tanpa adanya pengurangan di lapangan.

Kemenperin menegaskan terdapat tiga harapan utama dari pelaku industri. Pertama, penyaluran gas melalui skema AGIT harus dipenuhi 100 persen sesuai regulasi tanpa pemotongan (curtailment).

Kedua, volume gas yang telah dialokasikan tidak boleh dikurangi secara sepihak karena akan berdampak langsung terhadap kapasitas produksi dan efisiensi pabrik. Ketiga, kepastian pasokan energi harus dijaga untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar domestik maupun ekspor.

"Pelaku industri berharap agar apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah terkait AGIT dapat direalisasikan sepenuhnya di lapangan. Tidak boleh ada pemotongan atau pengurangan volume, karena setiap penurunan pasokan akan langsung mengoreksi produktivitas manufaktur kita," tegas Febri.

Kemenperin menyatakan terus mengawal hasil koordinasi bersama DPR RI serta kementerian dan lembaga terkait guna memastikan pasokan gas bagi industri tetap terjaga.

Langkah tersebut dinilai penting untuk menciptakan iklim usaha yang stabil, kondusif, sekaligus meningkatkan daya saing sektor manufaktur nasional.

Pemerintah memutuskan menurunkan harga liquefied natural gas (LNG) untuk sektor industri menjadi 13 dolar AS per MMBTU dari semula sekitar 20-23 dolar AS per MMBTU sebagai langkah menjaga daya saing industri nasional, sekaligus mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK).

Kebijakan tersebut diambil setelah pemerintah merespons aspirasi pelaku industri di tengah kenaikan harga gas dunia yang membebani biaya produksi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (29/6) mengatakan keputusan tersebut merupakan hasil koordinasi intensif antara pemerintah dan DPR dalam menyikapi dinamika geopolitik global yang berdampak pada sektor gas nasional.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) RI Dahnil Anzar Simanjuntak menyerahkan amanah dari Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan bantuan kepada empat jemaah asal Kabupaten Pidie Jaya yang baru kembali dari Tanah Suci. Keempatnya merupakan bagian dari 32 jemaah haji asal Aceh yang menerima bantuan melalui program tersebut.

Sebagian besar penerima bantuan merupakan jemaah yang terlilit utang setelah terdampak banjir beberapa waktu lalu. Keterbatasan ekonomi akibat musibah membuat sebagian dari mereka harus meminjam dana untuk melunasi biaya perjalanan ibadah haji maupun memenuhi kebutuhan selama berada di Tanah Suci.

Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban mereka, termasuk membantu menyelesaikan utang yang digunakan untuk menunaikan ibadah haji.

Menurut Dahnil, perhatian pemerintah terhadap jemaah Aceh berangkat dari semangat masyarakat yang tetap memenuhi panggilan Allah SWT meski sedang menghadapi cobaan.

"Saat Aceh dilanda musibah, pemerintah memberikan relaksasi pelunasan biaya haji. Namun justru Aceh menjadi salah satu provinsi yang paling cepat menyelesaikan pelunasannya. Semangat itu menjadi perhatian Bapak Presiden Prabowo," ujar Dahnil, Selasa (30/6/2026).

Dahnil mengatakan, Presiden kemudian mengamanahkan agar bantuan kemanusiaan yang tersedia diprioritaskan bagi jemaah yang benar-benar membutuhkan agar dapat meringankan beban mereka setelah kembali dari Tanah Suci.

Lihat video: Prabowo Evaluasi Haji 2026, Panggil Menhaj & Wamenhaj ke Hambalang



"Kami ingin para jemaah pulang dengan hati yang tenang. Jangan sampai kemabruran ibadahnya masih dibayangi beban utang akibat musibah yang mereka alami. Mudah-mudahan bantuan ini bisa sedikit meringankan dan menjadi bentuk kehadiran negara di tengah masyarakat," kata Dahnil.

Program bantuan ini disalurkan kepada penerima manfaat yang telah ditetapkan melalui proses pendataan dan verifikasi. Di Provinsi Aceh, sebanyak 32 jemaah haji menerima bantuan yang berasal dari sejumlah daerah terdampak bencana, di antaranya Kabupaten Pidie Jaya, Aceh Tamiang, Kota Langsa, dan Kabupaten Aceh Utara.

Penyaluran bantuan ini menjadi bagian dari komitmen Kementerian Haji untuk memastikan pelayanan kepada jemaah tidak berhenti setelah rangkaian ibadah di Tanah Suci selesai. Lebih dari itu, negara terus berupaya hadir mendampingi jemaah, terutama mereka yang menghadapi kondisi sulit akibat musibah, sehingga dapat kembali menjalani kehidupan dengan lebih tenang bersama keluarga dan meraih kemabruran dalam ibadahnya.

PGN mendukung penuh kebijakan tersebut dan siap mengimplementasikan seluruh ketentuan yang telah ditetapkan Kementerian ESDM.

Jakarta (ANTARA) - PT Perusahaan Gas Negara (PGN) menyatakan siap untuk menjalankan kebijakan penurunan harga liquefied natural gas (LNG) bagi industri, guna membantu menjaga daya saing, sekaligus menjamin keberlangsungan lapangan kerja di Indonesia.

"PGN menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah, khususnya Kementerian ESDM, atas penetapan kebijakan tata kelola harga gas bumi nasional yang telah mempertimbangkan kepentingan seluruh pemangku kepentingan secara berkeadilan," ujar Direktur Utama PGN Arief K Risdianto, dikutip dari laman resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang diakses dari Jakarta, Senin.

Sebagai Subholding Gas Pertamina dan salah satu badan usaha penyalur dan niaga gas, PGN mendukung penuh kebijakan tersebut dan siap mengimplementasikan seluruh ketentuan yang telah ditetapkan Kementerian ESDM.

"Kami akan terus memastikan pasokan gas bumi tetap andal, aman, dan berkelanjutan guna mendukung daya saing industri, memperkuat ketahanan energi nasional, serta memberikan manfaat bagi perekonomian dan masyarakat," ujar Arief.

Kementerian ESDM menyiapkan langkah komprehensif untuk memenuhi kebutuhan gas bumi dalam negeri yang kompetitif bagi industri nasional.

Saat ini, kebutuhan gas bumi industri dipenuhi melalui tiga kategori utama, yaitu Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT), gas pipa non-HGBT, dan LNG non-HGBT. Karena itu, penyelesaian dilakukan secara proporsional sesuai karakteristik pasokan, struktur biaya, dan kebutuhan masing-masing segmen industri.

Harga gas bumi HGBT tetap mengacu pada ketentuan Pemerintah, yaitu 6,5 dolar Amerika Serikat (AS) per MMBTU untuk gas yang digunakan sebagai bahan baku dan 7 dolar AS per MMBTU untuk gas yang digunakan sebagai bahan bakar.

Sedangkan untuk gas pipa non-HGBT yang ada di wilayah Jawa Barat, Pemerintah memastikan harga jual gas di tingkat pelanggan tidak mengalami kenaikan, yaitu rata-rata sebesar 9,6 dolar AS per MMBTU.

Sedangkan untuk pasokan gas berbasis LNG, Pemerintah mencermati adanya kenaikan harga LNG sebagai dampak dari fluktuasi harga minyak mentah.

Salah satu komponen pembentuk harga LNG berkaitan dengan harga minyak mentah, sehingga ketika harga minyak mengalami kenaikan, harga perolehan LNG juga ikut terdampak.

Karena itu, untuk kebutuhan gas non-HGBT yang bersumber dari LNG, Pemerintah menyiapkan skema penurunan harga.

Harga LNG non-HGBT di tingkat konsumen akhir di wilayah Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta saat ini berada pada kisaran 20,57 dolar AS per MMBTU akan diturunkan menjadi 13 dolar AS per MMBTU.

"Atas dasar arahan Bapak Presiden bahwa Presiden berkepentingan betul untuk menjaga industri dan lapangan pekerjaan, maka kami diperintahkan masukan dari industri itu kurang lebih sekitar 15 sampai 16 dolar per MMBTU, tapi setelah kita menghitung dan kami sudah perkenalkan ke Bapak Presiden, (harga LNG) diturunkan menjadi 13 dolar per MMBTU," ujar Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Kebijakan ini merupakan bentuk kehadiran Pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara keterjangkauan harga gas bagi industri, kepastian pasokan, keberlanjutan pengelolaan gas bumi nasional, serta daya saing industri dalam negeri yang berkelanjutan dan memberikan dampak ekonomi yang lebih luas, termasuk penciptaan lapangan kerja.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kementerian Pertahanan (Kemhan) mengganti nama pendidikan calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih (KMNP) dari latihan dasar militer (latsarmil) menjadi latihan pembekalan bela negara dan manajerial. Keputusan ini diambil setelah melakukan evaluasi.

Kepala Biro Informasi Pertahanan (Infohan) Sekretariat Jenderal (Setjen) Kementerian Pertahanan (Kemhan) Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait menjelaskan bahwa keputusan itu diambil sebagai tindak lanjut evaluasi bersama. Dia menyatakan bahwa instansinya melakukan penyesuaian pendekatan kegiatan pendidikan.

"Terminologi dan pelaksanaan kegiatan saat ini diarahkan menjadi latihan pembekalan bela negara dan manajerial, bukan latsarmil lagi,” kata Rico saat dikonfirmasi oleh awak media, Senin (29/6/2026)

Menurutnya, berbagai kegiatan peserta yang bersifat taktis dan teknis militer dikurangi, termasuk kegiatan menembak. Rico memastikan, kegiatan itu tidak lagi menjadi bagian dalam pelaksanaan latihan pembekalan bela negara dan manajerial.

Selain itu, intensitas kegiatan fisik juga dikurangi dan disesuaikan dengan latar belakang peserta sebagai warga sipil. "Perlu kami sampaikan bahwa dokumentasi atau liputan terkait kegiatan menembak (yang banyak beredar di media massa dan media sosial) tersebut merupakan kegiatan yang dilaksanakan pada minggu lalu, sebelum adanya evaluasi terbaru terhadap pelaksanaan program," ujarnya.

Rico mengungkapkan bahwa kegiatan para peserta saat ini diarahkan pada pembentukan disiplin, karakter, kepemimpinan, kerja sama, tanggung jawab, wawasan kebangsaan, serta kesiapan manajerial peserta sebagai calon pengelola Kopdes Kelurahan Merah Putih dan KNMP. Dengan demikian, mereka benar-benar siap bekerja saat selesai melaksanakan pendidikan.

Diketahui, selama latsarmil, ada lima peserta meninggal dunia. Berdasar data dari Kemhan, lima korban meninggal dunia terdiri atas Yonanda Muhammad Taufiq (meninggal pada 17 Juni 2026), Anisa Muyassaroh (meninggal pada 18 Juni 2026), Novia Rahmadhani Sihotang (meninggal pada 22 Juni 2026), Muhammad Rifki Renaldi Gunawan (meninggal pada 26 Juni 2026), dan Nola Dya Sari (meninggal pada 26 Juni 2026).

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat kawasan industri di Indonesia telah menyerap 2,35 juta tenaga kerja, meningkat 15 persen dari 2024 dengan realisasi investasi mencapai Rp6.744,58 triliun.

Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin Tri Supondy dalam rapat dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Senin menjelaskan, berdasarkan data pihaknya, saat ini Indonesia memiliki 179 kawasan industri dengan total luas mencapai 101.351,45 hektare dan tingkat okupansi sebesar 57,20 persen.

Kawasan itu dihuni oleh 11.970 perusahaan atau tenant, dengan pertumbuhan luas kawasan industri 1.508,02 hektare.

Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan kawasan industri telah berkembang menjadi pusat aktivitas manufaktur nasional yang mampu menarik investasi secara berkelanjutan sekaligus meningkatkan daya saing industri Indonesia.

Lebih lanjut, Tri menyampaikan perkembangan kawasan industri menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir, dengan jumlah kawasan industri meningkat 51,69 persen sejak 2020 atau bertambah 61 kawasan.

Pada periode yang sama, nilai investasi meningkat 9,26 persen dibandingkan capaian hingga 2024, sementara jumlah tenaga kerja bertambah 15 persen dari sekitar 2,04 juta orang menjadi 2,35 juta orang.

Menurutnya, penyebaran kawasan industri juga semakin merata, dari total luas kawasan industri nasional, sekitar 61,24 persen atau 62.066,35 hektare berada di luar Pulau Jawa, sedangkan 38,76 persen atau 39.285,1 hektare berada di Pulau Jawa.

Dari sisi jumlah, terdapat 106 kawasan industri di Pulau Jawa dan 73 kawasan industri di luar Jawa, sehingga pengembangan industri tidak lagi terpusat di satu wilayah.

Meski demikian, Tri mengakui masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diselesaikan agar kawasan industri semakin kompetitif, yang meliputi kepastian tata ruang dan pertanahan, penguatan pengelolaan lingkungan hidup, penyediaan infrastruktur energi dan logistik, serta percepatan perizinan.

Selanjutnya, peningkatan keamanan kawasan industri, penguatan kelembagaan, optimalisasi fasilitas investasi, hingga peningkatan keberpihakan kepada industri kecil dan menengah (IKM).

Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, Kemenperin tengah mengupayakan penguatan regulasi melalui pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kawasan Industri.

Sebelumnya, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menjelaskan laporan kemajuan penyusunan Naskah Akademik (NA) dan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kawasan Industri.

Kepala Badan Keahlian DPR RI Bayu Dwi Anggono dalam rapat dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Selasa (23/6), menyampaikan draf terbaru RUU kawasan industri kini mengalami penambahan struktur pengaturan dibandingkan sebelumnya.

“Kami sampaikan bahwa ada perkembangan, yaitu penambahan bab. Jadi sekarang menjadi 18 bab, sebelumnya adalah 15 bab. Kemudian pasalnya juga bertambah,” ujar Bayu.

Ia menjelaskan draf terbaru NA dan RUU Kawasan Industri kini terdiri atas 18 bab yang mencakup berbagai aspek strategis penyelenggaraan kawasan industri.

Mulai dari ketentuan umum, asas dan tujuan, rencana pembangunan kawasan industri nasional, pembangunan kawasan industri, infrastruktur, pengembangan tenaga kerja industri, pertanahan, keamanan, perizinan, hingga pemberian insentif dan kemudahan.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mengatakan Program Perhutanan Sosial mulai menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam maupun sekitar kawasan hutan.

"Ternyata melalui Program Perhutanan Sosial muncul 30 persen lapangan pekerjaan baru yang tadinya mungkin tidak ada di masyarakat sekitar dan dalam kawasan hutan," kata Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan Catur Endah Prasetiani di Jakarta, Senin.

Ia menyampaikan hal itu usai pembukaan acara "Refleksi dan Harapan: Pengalaman RECOFTC Indonesia Memperkuat Kapasitas dan Kemitraan Hutan Berbasis Masyarakat".

Menurut dia, Program Perhutanan Sosial merupakan salah satu program pemerintah untuk mendukung ketahanan pangan sekaligus mengentaskan kemiskinan melalui pemberian akses legal dan pendampingan kepada masyarakat di dalam maupun sekitar kawasan hutan.

Ia mengatakan pendampingan tersebut mendorong masyarakat tidak hanya memperoleh kepastian berusaha, tetapi juga mampu mengembangkan usaha berbasis kehutanan yang membuka peluang kerja dan meningkatkan pendapatan.

Endah menjelaskan sejumlah Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) bahkan telah berkembang hingga kategori Platinum, yakni kelompok yang mampu mengelola usaha secara mandiri, menciptakan lapangan kerja, dan memasarkan produknya ke luar daerah.

"Platinum ini artinya mereka bisa mengelola perhutanan sosial selain untuk kehidupannya sendiri, tentunya juga ada merekrut lapangan pekerjaan baru, tenaga kerja baru, dan juga bisa menjual hasilnya ke luar dari daerahnya," ujar dia.

Berdasarkan data Kemenhut yang dipaparkan dalam kegiatan tersebut, KUPS kategori Platinum baru mencapai 0,79 persen, sedangkan mayoritas masih berada pada kategori Blue sebesar 52,79 persen, Silver 37,67 persen, dan Gold 8,75 persen.

Ia mencontohkan pengembangan usaha tidak lagi berhenti pada kegiatan budi daya, tetapi telah melahirkan berbagai peluang usaha baru di tingkat masyarakat.

Pada komoditas kopi, misalnya, masyarakat tidak hanya menjual biji kopi, tetapi juga mengolahnya menjadi green bean, melakukan roasting, hingga bekerja sebagai barista.

Selain itu, ia juga memberikan contoh pengolahan produk kemiri menjadi minyak, produk kerajinan, dan munculnya lapangan kerja baru dalam pemasaran produk, hingga pengelolaan keuangan kelompok.

Menurut Endah, perubahan kapasitas masyarakat tersebut tidak lepas dari kolaborasi pemerintah, lembaga donor, organisasi pendamping, dunia usaha, dan masyarakat dalam mengimplementasikan Program Perhutanan Sosial.

Ia menyebut Regional Community Forestry Training Center for Asia and the Pacific (RECOFTC) menjadi salah satu mitra yang mendampingi KUPS dalam memperkuat kapasitas, kelembagaan, serta kemitraan di tingkat tapak.

Salah satu contoh manfaat ekonomi terlihat pada KUPS Rimba Sejahtera di Kabupaten Siak, Riau, yang mengembangkan agroforestri di lahan gambut melalui tanaman tahunan, nanas, dan sayuran.

Ketua KUPS Rimba Sejahtera Mustain mengatakan pengembangan agroforestri membuat masyarakat yang sebelumnya bergantung pada perkebunan sawit mulai memiliki pilihan sumber pendapatan lain.

Ia mengatakan kegiatan tersebut juga membuka ruang bagi kelompok wanita tani untuk terlibat dalam penanaman, pemeliharaan, panen, hingga pemasaran hasil pertanian.

"Yang jelas secara keuntungan penambahan penghasilan itu pasti ada dari kegiatan agroforestry tadi," kata Mustain.

Perwakilan kelompok perempuan KUPS Rimba Sejahtera Yurmayanti mengatakan kelompok wanita tani di wilayahnya berkembang dari semula 10 orang menjadi sekitar 16 orang setelah mengikuti kegiatan agroforestri.

Ia mengatakan para anggota kelompok kini memperoleh tambahan penghasilan total sekitar 20 hingga 30 persen dari penanaman sayuran dan nenas, sementara pemasaran hasil panen dilakukan secara bersama oleh anggota kelompok.

"Untuk dampak penghasilan bagi ibu-ibu, Alhamdulillah berdampak sekali," ujar Yurmayanti.

​​​​​​​Selain agroforestri, Program Perhutanan Sosial juga membuka peluang pengembangan ekowisata berbasis masyarakat, seperti yang dilakukan Koperasi Pesona Alam Leuwi Hejo di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Sekretaris Koperasi Pesona Alam Leuwi Hejo Aris Munandar mengatakan pengelolaan wisata alam di wilayahnya mampu menyerap masyarakat setempat sebagai pengelola maupun pelaku usaha.

"Alhamdulillah untuk anggota pengelolaan di sana hampir 90 persen anggota masyarakat setempat. Dan para pelaku usaha mulai dari warung dan lainnya hampir masyarakat setempat," kata Aris.

Menurut dia, pengembangan ekowisata memberi manfaat ekonomi bagi warga sekaligus mendorong masyarakat menjaga kelestarian kawasan yang menjadi sumber pendapatan mereka.

Lebih lanjut, Kemenhut berharap pendampingan dan kemitraan multipihak terus diperkuat agar semakin banyak kelompok perhutanan sosial naik kelas, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengurangi fungsi ekologis hutan.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Tujuannya bukan sekadar meningkatkan produksi, tetapi menciptakan rantai nilai yang mampu menghasilkan produk berkualitas, berdaya saing, dan memiliki akses pasar yang luas

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mendorong peningkatan hilirisasi komoditas perhutanan sosial untuk meningkatkan nilai tambah produk, memperluas akses pasar, dan mendorong kesejahteraan masyarakat di dalam maupun sekitar kawasan hutan.

Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Kemenhut Catur Endah Prasetiani mengatakan perhutanan sosial kini memasuki babak baru, yakni tidak lagi hanya memperluas akses kelola, tetapi memastikan akses tersebut berkembang menjadi usaha produktif, bernilai tambah, dan berdaya saing.

"Transformasi yang sedang kita dorong adalah akses menuju usaha, dari produktif menuju nilai tambah, dan dari pengelolaan kawasan menuju pembangunan ekosistem ekonomi masyarakat," kata Endah dalam acara "Refleksi dan Harapan: Pengalaman RECOFTC Indonesia Memperkuat Kapasitas dan Kemitraan Hutan Berbasis Masyarakat" di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan hilirisasi menjadi bagian penting dari pengembangan ekonomi masyarakat hutan karena dapat mengubah hasil komoditas dari bahan baku menjadi produk olahan yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi.

Menurut dia, hasil hutan bukan kayu (HHBK) memiliki potensi ekonomi yang masih dapat dikembangkan. Kemenhut saat ini memfokuskan pengembangan 10 komoditas unggulan perhutanan sosial, yakni kopi, kakao, aren, vanili, kelapa, lada, pala, jambu mete, kemiri, dan cengkeh.

"Tujuannya bukan sekadar meningkatkan produksi, tetapi menciptakan rantai nilai yang mampu menghasilkan produk berkualitas, berdaya saing, dan memiliki akses pasar yang luas," ujarnya.

Berdasarkan paparan Kemenhut, hilirisasi komoditas perhutanan sosial diarahkan melalui sejumlah tahapan, mulai dari produksi, pengolahan, pengemasan, sertifikasi, pemasaran, hingga kemitraan.

Dengan pola tersebut, kelompok perhutanan sosial diharapkan tidak hanya menjadi penghasil bahan baku, tetapi juga produsen produk bernilai tambah dengan manfaat ekonomi yang lebih besar.

Data Kemenhut mencatat HHBK Indonesia pada 2024 mencapai lebih dari 850 ribu ton dengan nilai provisi sumber daya hutan (PSDH) sebesar Rp36,52 miliar.

Endah menjelaskan pengembangan komoditas tersebut diperkuat melalui pendekatan Smart Agroforestry, yakni pengelolaan agroforestri atau wanatani yang mengintegrasikan tanaman kehutanan, perkebunan, pertanian, inovasi teknologi, dan adaptasi perubahan iklim.

Pendekatan itu diharapkan mendorong diversifikasi usaha masyarakat sehingga sumber pendapatan tidak hanya bergantung pada satu komoditas, sekaligus menjaga keseimbangan fungsi ekonomi dan kelestarian hutan.

Menurut dia, kebijakan tersebut juga sejalan dengan pengembangan multiusaha kehutanan yang mengoptimalkan berbagai potensi kawasan perhutanan sosial menjadi sumber usaha yang saling mendukung.

Ia menekankan keberhasilan hilirisasi membutuhkan kemitraan multipihak yang menghubungkan masyarakat dengan pengetahuan, teknologi, pembiayaan, investasi, dan pasar.

"Kemitraan multipihak bukan lagi sekadar pilihan, melainkan persyaratan untuk keberhasilan perhutanan sosial," ucapnya.

Hingga Mei 2026, capaian perhutanan sosial mencapai 8,35 juta hektare melalui 11.226 surat keputusan yang memberikan akses kelola kepada 1,43 juta kepala keluarga.

Program tersebut juga didukung 3.052 pendamping perhutanan sosial di seluruh Indonesia, sedangkan kelompok usaha perhutanan sosial diklasifikasikan dalam empat kategori, yakni Blue 52,79 persen, Silver 37,67 persen, Gold 8,75 persen, dan Platinum 0,79 persen.

"Platinum ini artinya mereka bisa mengelola perhutanan sosial selain untuk kehidupannya sendiri, tentunya juga ada merekrut lapangan pekerjaan baru, tenaga kerja baru, dan juga bisa menjual hasilnya ke luar dari daerahnya," ungkap dia.

Selain itu, Kemenhut mencatat terdapat 36.095 desa di dalam dan sekitar kawasan hutan, dengan 36,7 persen penduduknya masih berada dalam garis kemiskinan.

Endah menyebutkan bahwa kondisi tersebut antara lain dipengaruhi keterbatasan akses legal terhadap kawasan hutan, minimnya lahan usaha produktif, serta keterbatasan akses modal dan pasar.

Senada, Kepala Pusat Pengembangan Sosial Ekonomi Masyarakat Hutan Kemenhut Dodi Sumardi juga menjelaskan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat membutuhkan penciptaan nilai tambah melalui kolaborasi berbagai pihak.

"Kesejahteraan membutuhkan nilai tambah, dan nilai tambah membutuhkan kolaborasi," kata Dodi.

Ia mengatakan pemerintah mendorong pengembangan ekonomi kawasan melalui pendekatan Integrated Area Development (IAD) yang mengintegrasikan kawasan, aktor, rantai nilai hulu-hilir, serta program pembangunan lintas sektor.

Pemerintah daerah dinilai berperan penting sebagai orkestrator dalam menyinergikan pendanaan, program lintas sektor, pengembangan usaha, dan penguatan kelembagaan masyarakat.

Dengan penguatan hilirisasi dan pengembangan kawasan terpadu, Kemenhut berharap perhutanan sosial tidak hanya menjadi kebijakan akses lahan, tetapi juga instrumen penciptaan lapangan kerja hijau, penguatan ketahanan pangan, ekonomi, dan ekologi nasional.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Kami berpandangan, memastikan keberlanjutan lapangan pekerjaan itu merupakan bagian daripada tanggung jawab pemerintah

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah memutuskan menurunkan harga liquefied natural gas (LNG) untuk sektor industri menjadi 13 dolar AS per MMBTU dari semula sekitar 20-23 dolar AS per MMBTU sebagai langkah menjaga daya saing industri nasional, sekaligus mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK).

Kebijakan tersebut diambil setelah pemerintah merespons aspirasi pelaku industri di tengah kenaikan harga gas dunia yang membebani biaya produksi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin mengatakan keputusan tersebut merupakan hasil koordinasi intensif antara pemerintah dan DPR dalam menyikapi dinamika geopolitik global yang berdampak pada sektor gas nasional.

Menurut Bahlil, dalam beberapa hari terakhir pemerintah menerima berbagai aspirasi dari asosiasi industri, terutama sektor keramik, sejumlah pelaku industri lainnya, hingga serikat pekerja.

Menindaklanjuti masukan tersebut, pemerintah bersama DPR menyusun langkah-langkah konkret untuk menjaga keberlangsungan industri.

Ia menegaskan, prioritas utama pemerintah adalah memastikan lapangan kerja tetap terjaga.

"Kami berpandangan, memastikan keberlanjutan lapangan pekerjaan itu merupakan bagian daripada tanggung jawab pemerintah," ujarnya.

Dalam skema kebijakan gas industri, pemerintah tetap mempertahankan subsidi gas industri lewat Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) di kisaran 6,5 hingga 7 dolar AS per MMBTU.

Sementara untuk industri pengguna gas pipa di luar skema HGBT yang pasokan gasnya berasal dari wilayah Jawa, harga tetap dipertahankan sebesar 9,6 dolar AS per MMBTU.

Adapun persoalan utama terjadi pada industri yang menggunakan LNG akibat menurunnya produksi gas dari lapangan-lapangan di wilayah Jawa bagian barat.

Kondisi tersebut membuat pasokan harus didatangkan dari Papua, Sulawesi, Kalimantan, dan wilayah lain di luar Jawa sehingga menimbulkan biaya transportasi dan regasifikasi yang tinggi.

Akibatnya, harga LNG yang diterima industri sempat melonjak hingga 20–23 dolar AS per MMBTU yang meningkatkan beban biaya produksi dan memicu kekhawatiran pelaku usaha terhadap keberlangsungan operasional.

Bahlil menjelaskan atas arahan Presiden, pemerintah kemudian mengevaluasi struktur biaya LNG untuk memberikan ruang bagi industri agar tetap kompetitif.

Dengan kebijakan tersebut, harga LNG industri kini diturunkan dari sebelumnya 20–23 dolar AS per MMBTU menjadi 13 dolar AS per MMBTU.

Bahlil menegaskan, kenaikan harga yang terjadi bukan disebabkan oleh kelangkaan gas nasional, melainkan tingginya biaya distribusi LNG dari luar Jawa.

Pasokan gas domestik, kata dia, secara keseluruhan masih memenuhi target produksi nasional.

"Secara akumulasi lifting gas kita itu mencapai target APBN. Karena itu gas tidak kita impor. Jadi masalahnya bukan tidak adanya gas, gas ada tapi harga LNG-nya yang mahal. Jadi kita sudah memutuskan untuk LNG industri harganya 13 dolar per MMBTU," kata Bahlil.

Sebelumnya, Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) menekankan pentingnya kepastian pasokan gas guna menjaga daya saing, mempertahankan tingkat utilisasi produksi, sekaligus mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK).

Ketua Umum Asaki Edy Suyanto dalam pernyataan yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (24/6) menyampaikan pihaknya menilai keberlanjutan pasokan energi yang kompetitif menjadi faktor kunci agar industri tetap dapat beroperasi optimal, menyerap tenaga kerja, dan berkontribusi terhadap perekonomian nasional.

Dirinya mengungkapkan realisasi Alokasi Gas Industri Tertentu (AGIT) sepanjang Januari–Mei 2026 hanya mencapai 47,5 persen. Kondisi tersebut membuat kebutuhan energi industri harus dipenuhi melalui regasifikasi LNG yang memiliki harga jauh lebih tinggi.

Menurut Edy, harga LNG regasifikasi saat ini mencapai sekitar 20,5 dolar AS per MMBTU. Akibatnya, industri keramik harus menanggung biaya gas rata-rata sekitar 15–16 dolar AS per MMBTU atau hampir dua kali lipat dibandingkan subsidi gas industri melalui Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) sebesar 7 dolar AS per MMBTU.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026