Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah produsen air minum dalam kemasan (AMDK) seperti Aqua bersepakat dengan Komisi VII DPR RI untuk melakukan komunikasi terbuka kepada publik mengenai informasi sumber air yang digunakan.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty dalam rapat dengar pendapat dengan 8 perusahaan AMDK di Gedung DPR RI, Senin (10/11/2025).

Delapan perusahaan tersebut antara lain PT Tirta Investama selaku produsen Aqua, PT Sariguna Primatirta Tbk. atau Tanobel (CLEO), PT Tirta Fresindo Jaya (Le Minerale), PT Super Wahana Tehno (Pristine), PT Panfila Indosari (RON 88), PT Amidis Tirta Mulia (Amidis), PT Muawanah Al Ma’soem (Al Ma’soem), dan PT Jaya Lestari Sejahtera (Le Yasmin).

“Mengomunikasikan kepada publik mengenai sumber air produk AMDK yang diproduksi secara jujur, transparan, dan akuntabel. Sepakat buat industri, ya?” ujar Evita dalam pembacaan kesimpulan rapat, yang diamini oleh perwakilan perusahaan yang hadir.

Lebih lanjut, poin tersebut merupakan bagian dari desakan DPR bagi para produsen air minum untuk mengirimkan data tertulis mengenai izin usaha, sumber bahan baku AMDK, kapasitas produksi, jumlah pegawai, lokasi pabrik, jumlah kontribusi pajak dan retribusi, serta sertifikat yang dimiliki.

Menurut Evita, data-data tersebut akan digunakan anggota Komisi VII DPR RI sebagai bahan pengawasan terhadap keberlangsungan industri.

Sementara itu, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) juga diminta untuk memperhatikan peningkatan kualitas produk AMDK dan efisiensi pengenaan harga yang lebih terjangkau bagi masyarakat, menyusun regulasi kemasan air minum ramah lingkungan, hingga meningkatkan tanggung jawab sosial perusahaan dalam mendukung kegiatan konservasi sumber daya air.

“Komisi VII juga akan membentuk panja tentang industri AMDK guna merumuskan rekomendasi kebijakan mengenai perbaikan tata kelola industri AMDK,” imbuh Evita.

Ditemui terpisah, Corporate Secretary Danone Indonesia Vera Galuh Sugijanto selaku perwakilan Aqua memastikan bahwa pihaknya menjalankan operasional perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dia meyakini bahwa evaluasi yang dilakukan DPR dilakukan untuk mendukung industri air minum dalam kemasan yang lebih baik.

Terkait pembentukan panja AMDK, Vera menyatakan bahwa hal tersebut bertujuan agar peraturan industri ini dibentuk lebih baik, lebih terintegrasi, dan mendukung pertumbuhan industri.

“Namun, yang juga penting adalah melindungi kepentingan konsumen. Jadi, tentu upaya tersebut kami dukung,” ujar Vera kepada wartawan.

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mengajukan beberapa pertanyaan ke PT Tirta Investama dengan merek air minum Aqua. Pertanyaan Evita ditanggapi Corsec Danone Indonesia Vera Galuh Sugijanto.

Awalnya, Vera menjelaskan Aqua sampai saat ini memiliki 20 pabrik yang terkonsentrasi di Jawa Barat. Sebagian besar lainnya tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, hingga Sulawesi dan Bali. Adapun jumlah karyawan Aqua saat ini sebanyak 10 ribu orang.

Sementara itu, mengenai sumber air yang digunakan Aqua, dia mengklaim adalah air pegunungan. Sebelum pengambilan air, Aqua bekerja sama dengan universitas seperti UGM dan UNPAD untuk mencari tahu letak sumber air yang bisa dibuktikan secara hidrogeologi dan Isotop merupakan tangkapan air hujan di pegunungan.

"Baru kami akan menentukan apakah tepat untuk pembukaan pabrik. Sehingga sumber air kami sumber air pegunungan, perizinan menggunakan air tanah dalam atau SIPA (Surat Izin Pengusahaan Air Tanah) oleh ESDM," kata dia di Gedung Komisi VII DPR, Senin (10/11/2025).

Sementara itu, kalau ada persepsi atau pendapat bahwa air Aqua adalah air bor, dia menjelaskan pengeboran adalah cara yang yang harus dilakukan Aqua untuk mendapat sumber air tanah dalam atau akuifer yang tertekan atau akuifer yang terlindungi. Dia bilang air akuifer ini terlindungi secara alami selama ratusan tahun oleh lapisan batuan sehingga tak ada risiko dari cemaran-cemaran dari sumber air.

"Sumber air pegunungan pengeboran sesuai kedalaman akuifer tersebut dan sesuai perizinan ESDM," imbuhnya.

Foto: Sejumlah pekerja mengangkut air minum dalam kemasan (AMDK) galon dengan alat pemberat di distributor Aqua di kawasan Jakarta, Kamis, (14/11/2024). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki) Sejumlah pekerja mengangkut air minum dalam kemasan (AMDK) galon dengan alat pemberat di distributor Aqua di kawasan Jakarta, Kamis, (14/11/2024). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Dia mengungkapkan dalam sebulan, Aqua memproduksi 1 juta meter kubik air dengan berbagai produk seperti botol hingga galon. Sedangkan pasar domestik masih menguasai pemasaran Aqua dengan 99,9%.

Usai Vera menjelaskan soal itu, Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty pun mengajukan beberapa pertanyaan. Pertama dia masih bingung soal Aqua ambil air dari pegunungan atau air tanah?

"Saya masih bingung dengan pernyataan ibu, air pegunungan nyambungnya dari tanah. Gimana nih sebenarnya? Gunung atau tanah nih?" tanya Evita.

"Pembayaran Rp 600 juta ke PDAM di Jabar aja belum di tempat lain. Ini mungkin dijelaskan? Kalau ibu kan ngebor. Semua air kan dari pegunungan ibu meresap ke tanah. Yang jelas kan sumber air ibu dari tanah bukan langsung dari pegunungan," tanya dia

Vera pun menjawab soal pertanyaan Evita.

"Lokasi pabrik kami di kaki pegunungan. Tentunya memang ada alasan 1-2 tahun melakukan hidrogeologi dengan UGM dan UNPAD yang dapat diambil dari akuifer terdalam dan tertekan dan terlindungi," sebutnya.

Dia menjelaskan lagi kalau air Aqua didapat dari air pegunungan di lereng pegunungan yang masuk ke daerah tangkapan air hujan. Dari proses alami ini, air itu meresap ke dalam tanah.

"Tentunya tidak semua lokasi diklaim air pegunungan. Sesuai studi hidrogeologi atau Isotop sumber air titik A asalnya tangkapan air hujan di lereng gunung tertentu misalnya Salak atau Merapi dan sebagainya. Sumber air kami dari sumber air pegunungan harus dilakukan pengeboran untuk diambil airnya dan untuk memastikan air yang didapat dari pipa tidak ada cemaran lain yang menuju ke atas," tuturnya.

Evita masih bingung, dia pun bertanya lagi soal Aqua membayar kompensasi ke PDAM di Subang, Jawa Barat. Seharusnya dengan mengambil air pegunungan, Aqua hanya membayar PAD ke daerah tempat sumber air tersebut didapat.

"Saya agak bingung, perusahaan lain ambil air pegunungan bayarnya ke daerah PAD, Ibu kan bayarnya ke PDAM. Ini kan air tanah," tanyanya lagi.

Vera pun menjawab kalau membayar PDAM itu konteksnya hanya di Subang. Dia menjelaskan untuk Subang, sumber air Aqua kebetulan berdekatan dengan sumber air PDAM Subang.

"Sesuai kesepakatan dari saat pabrik subang berdiri kami membayar kontribusi PDAM menjaga dan merawat air mengingat ada kekhawatiran dari PDAM sumber air kami bisa berdampak pada debit atau level air PDAM. Pembayaran kami bukan penggunaan air kami tetapi lebih ke kompensasi untuk merawat menjaga sumber air yang jaraknya berdekatan," jelasnya.

Seperti diketahui, Komisi VII DPR hari ini memanggil 8 perusahaan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) buntut dari heboh Aqua menggunakan air dari sumur bor, bukan dari pegunungan.

Adapun perusahaan AMDK yang dipanggil DPR adalah PT Panfila Indosari dengan merek air minum RON 88, PT Amidis Tirta Mulia dengan merek Amidis, PT Tirta Fresindo Jaya dengan merek Le Minerale, PT Muawanah Al Ma'soem dengan merek Ma'soem, PT Super Wahana Tehno dengan merek Fristine, PT Tirta Investama dengan Aqua, PT Sariguna Primatirta dengan merek Cleo, PT Jaya Lestari Sejahtera dengan merek Yasmin.

Bisnis.com, JAKARTA—Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mewanti-wanti tak memperpanjang izin pengambilan dan pemanfaatan air tanah Aqua bila masih menggunakan truk yang kelebihan muatan atau ODOL.

Dalam video terbaru yang diunggah pada Rabu (22/10/2025) pukul 21.00 WIB di Kang Dedi Mulyadi Channel, Dedi yang melakukan inspeksi mendadak ke pabrik PT Tirta Investama di Subang. Dalam kesempatan itu, dia menyebut tak segan bila tak memperpanjang izin air minum dalam kemasan berjenama Aqua itu.

Dia menyebut perusahaan harus menggunakan armada yang sesuai, yakni bukan yang memiliki muatan berlebihan atau over dimension over loading (ODOL). Hal itu bertujuan untuk menjaga infrastruktur jalan dan keselamatan warga sekitar.

“Nanti izinnya enggak saya perpanjang loh, izin pengambilan airnya [tidak diperpanjang] kalau mobilnya enggak diganti,” ujarnya.

Dedi pun melanjutkan kegiatan inspeksi dengan mendatangi tempat armada pengangkut terparkir, menanti keberangkatan. Di antara sejumlah truk, Dedi mendatangi salah satunya dan menanyakan total muatan kepada perwakilan pabrik. Dari situ, dia mendapatkan truk yang mengangkut total 720 galon. Dengan volume air per galon sebesar 19 liter, total muatan truk mencapai 13,68 ton. Sementara itu, kapasitas angkutnya sebesar 5 ton.

“Kendaraan cepat rusak, rem cepat rusak, as roda cepat rusak, jalan cepat rusak,” katanya.

Dedi juga bertanya kepada salah seorang sopir yang berusia senja. Pengemudi yang bertopi dengan rambut dan kumis putih itu mengatakan bahwa dia mendapatkan upah Rp125.000 per hari untuk mengangkut galon.

Dedi memberitahunya bahwa upahnya tak sepadan dengan risiko yang ditanggung, yakni mengemudi truk kelebihan muatan. Dia turut menyebutkan bila dia melarang truk kelebihan muatan melintas, sopir acap kali berdemo menolak kebijakan itu saat mereka hanyalah korban.

“Kelipatan [muatan] tidak sebanding dengan kesejahteraan sopir,” katanya.